Bantuan Menumpuk

Bpost; Sabtu, 29 Juli 2006 02:58:12

KOTABARU - Bantuan untuk korban kebakaran di Desa Rampa dan Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru terus mengalir dari beras hingga perlengkapan wanita.

Bahkan posko induk di halaman Masjid Raya Kotabaru tidak dapat lagi menapung dan barang-barang tersebut langsung didistribusikan kepada korban kebakaran.

Sebanyak 35 orang peserta Diklatpim IV dengan sukarela mengumpulkan dana pribadi dibelikan 240 kotak susu bayi, pasta gigi tujuh, sabun cuci dan pembalut wanita.

Asisten III Pemkab Kotabaru Drs. ainal Arifin, mengatakan, bantuan langsung didistribusikan kepada korban karena tidak ada lagi tempat gudang penampungan. Bahkan beberapa korban kebakaran ustru menyetok barang termasuk beras.

Hingga saat ini daftar bantuan dari donatur tercatat beras sebanyak 1.089 zak, air mineral 2.348 dos, mi instan 4.370 dos, minyak goreng 1.127 botol, telur 9.510 biji, kecap 1.250 botol, sarden 5.440 kg, terpal 270 lembar, gula 966 kg serta bantuan uang tunai.ant

Terfokus Satu Sektor

Sabtu, 29 Juli 2006 02:54:59

* Iklim usaha Kalsel belum kondusif

Banjarmasin, BPost - Kalsel dinilai belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif seperti daerah lain yang justru mampu menarik invetor untuk datang.

Penilaian tersebut disampaikan Dirut Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, H Hermani Abdurahman, Jum’at. Menurut dia sektor usaha di Kalsel masih terkesan terfokus pada satu sektor saja, padahal seharusnya yang bekembang itu seluruh sektor.

Sebagai contoh, sekarang ini usaha yang dianggap berberkembang baik hanyalah sektor usaha di bidang pertambangan batubara, sementara waktu-waktu sebelumnya itu juga hanya terfokus pada usaha perkayuan. Sementara di kawasan lain yang iklim usahanya bagus dan maju berkembang di semua sektor.

Selain itu usaha yang berkembang di Kalsel juga hanya bersumber dari pengesploitasian sumber daya alam (SDA) yang bila kelamaan bisa habis, sementara sektor produksi barang industri, pertanian dan lainnya kurang dikembangkan.

Sektor pertanian di Kalsel sekarang memang sudah mulai merangkak, seperti perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, tetapi kan investasi demikian membutuhkan waktu untuk bisa memperoleh keuntungan.

Kendati sektor usaha pertanian seperti perkebunan ini membutuhkan waktu lama memetik hasilnya, tetapi sektor ini sangat baik dikembangkan, karena terbukti selalu bertahan dihantam goncangan resesi ekonomi.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut diperlukan kreativitas pihak petinggi daerah ini, gubernur ditingkat propinsi, serta bupati dan walikota ditingkat kabupaten/kota.

Gubernur dan para bupati/walikota harusnya memiliki tingkat kepekaan dalam melihat setiap peluang yang bisa dikembangkan di wilayahnya masing-masing, kemudian bisa mempromosikan peluang tersebut kepada kalangan usahawan. ant

Pertamina Akui Kurangi Pasokan

Bpost; Sabtu, 29 Juli 2006 02:55

MENGUSUNG alasan menyeimbangkan kuota minyak tanah untuk Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 180,480 kiloliter, PT Pertamina melakukan pengurangan pasokan minyak tanah ke masyarakat.

"Berdasarkan kuota tersebut, realisasi dari Januari sampai dengan Juni kita sudah over 50 persen lebih. Sehingga bulan Juli ini kita bertahap melakukan pengurangan kuota biar bisa menyuplai masyarakat terus sampai akhir tahun," jelas Wira Penjualan PT Pertamina UPms Wilayah VI Banjarmasin, Yanuar Budi Hartanto.

Pengurangan tersebut dilakukan dengan pengurangan suplai hari kerja. Jika sebelumnya dalam sebulan terdapat 26 hari kerja untuk melakukan suplai ke masyarakat, maka dikurangi menjadi 24 hari kerja mulai Juli ini.

"Dan Agustus nanti kita rencanakan dari 25 hari kerja menjadi 22 hari kerja saja. Ini dalam rangka memenuhi kuota. Sebab permohonan penambahan kuota ternyata tidak disetujui," tambahnya.

Mengenai penyebab over kuota yang telah terjadi semester pertama tahun 2006, Yanuar mengatakan karena memenuhi pesanan sesuai kontrak dengan para agen yang telah dibuat sebelumnya. Di mana hal itu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal.

"Tidak tahunya memang berapa pun di suplai ke pasar pasti habis. Padahal di sini banyak sekali pengguna minyak tanah yang tidak sesuai peruntukannya, seperti sebagai bahan bakar perahu nelayan," tambahnya.

Padahal menurut Yanuar, jika minyak tanah digunakan sesuai peruntukannya maka meski kuota tidak ditambah tetap mencukupi keperluan masyarakat. Dengan asumsi masing-masing keluarga mendapatkan sekitar 5 liter mitan setiap pekannya. nda

Sebanyak 31 Persen Penduduk Kalimantan Selatan Miskin

Jumat, 21 Juli 2006

Martapura, Kompas - Sebanyak 246.789 keluarga (978.000 jiwa) di Kalimantan Selatan masuk dalam kategori keluarga miskin. Jika melihat data jumlah penduduk yang 3.180.678 jiwa, berarti total keluarga miskin itu sekitar 31 persen.

Demikian penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Kalsel di Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis (20/7). ”Kenaikan jumlah warga yang miskin di Kalsel cukup fantastis,” katanya menekankan.

Pada tahun 2004 jumlah warga miskin 231.005 jiwa atau 7,19 persen dari jumlah penduduk. Warga miskin semakin banyak, terutama akibat adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2005.

Jumlah warga yang miskin itu diduga terus meningkat menyusul bencana banjir dan kebakaran. Awal Juli lalu banjir melanda empat kabupaten, yakni Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Sementara itu, kebakaran besar melanda dua kelurahan/desa di Kotabaru Jumat pekan lalu. Sedikitnya 7.844 jiwa kehilangan tempat tinggal dan usaha. ”Kondisi ini membutuhkan perhatian yang khusus dan penanganan yang serius agar bisa cepat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka,” kata Gubernur.

Ancaman bencana berikut adalah kekeringan musim kemarau yang dapat menyulitkan kehidupan sebagian masyarakat. ”Kami minta para bupati juga terus memantau terjadinya kekeringan,” kata Rudy.

Berkaitan dengan kekeringan itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Sony Partono mengatakan, belakangan ini ada 12 titik kebakaran lahan dan hutan yang terpantau.

Lokasi titik api (hot spot) tersebut, katanya, terpantau di Kabupaten Barito Kuala (satu titik), Banjarmasin (1), Banjarbaru (1), Hulu Sungai Utara (2), Balangan (4), dan Tabalong (3). (FUL)

Rabobank Akuisisi Saham Bank Haga dan Hagakita

Jumat, 14 Juli 2006

Bakal Terkena Aturan Kepemilikan Tunggal

Jakarta, Kompas - Rabobank Group, perusahaan induk bank asal Belanda, mengakuisisi saham dua bank yang masih "bersaudara", yakni Bank Haga dan Bank Hagakita. Dengan demikian, institusi keuangan terbesar ke-14 di dunia itu, kini memiliki tiga bank yang beroperasi di Indonesia. Yang satunya lagi adalah Bank Rabobank International Indonesia.

“Kemitraan kami dengan Bank Haga dan Bank Hagakita akan menciptakan perpaduan menarik sebagai landasan untuk mengembangkan kiprah kami di pasar Indonesia yang sangat menjanjikan ini. Bersama-sama, kami akan mengembangkan bank ini dan akan mendorong pengembangan rangkaian produk untuk para nasabah ritel serta usaha kecil dan menengah (UKM)," kata Antonio da Silva Costa, Presiden Direktur PT Bank Rabobank International Indonesia melalui rilis yang diterima Kamis (13/7) di Jakarta.

Penandatanganan perjanjian pengambilalihan kepemilikan dilakukan Kamis kemarin. Namun, manajemen Rabobank tidak bersedia menjelaskan pihak yang dibeli sahamnya, nilai akuisisi, dan komposisi pemegang saham kedua bank setelah transaksi.

Sebelum diakuisisi, Bank Haga dan Bank Hagakita dimiliki pihak-pihak yang sama, yakni PT Aditirta Suryasentosa sebesar 40 persen, PT Antarindo Optima 40 persen, dan PT Antariksabuana Citanagara sebesar 20 persen. Per Maret 2006, Bank Haga memiliki ekuitas senilai Rp 197,96 miliar, sedangkan Bank Hagakita sebesar Rp 80,92 miliar. Jadi, total nilai ekuitas kedua bank tersebut sebesar Rp 278,88 miliar.

Konsolidasi

Akuisisi terhadap Bank Haga dan Bank Hagakita bakal menandai dimulainya era penjualan bank-bank kecil kepada investor asing. Situasi ini tak terlepas dari tekanan Bank Indonesia (BI), yang mewajibkan seluruh bank memiliki modal minimum Rp 100 miliar pada tahun 2010. Jika pemilik bank kecil tidak mampu menyetor modal, pilihannya adalah bergabung dengan bank lain atau melepas kepemilikan kepada investor yang lebih kuat.

Terkait dengan aturan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) yang baru saja diterapkan BI, Rabobank Group bakal diwajibkan untuk mengkonsolidasikan tiga bank domestik yang dimilikinya.

Konsolidasinya bisa berupa penggabungan (merger) atau membentuk perusahaan induk bank di Indonesia. BI sendiri sudah sejak lama mendesak Bank Haga dan Hagakita untuk bergabung, karena dimiliki pihak yang sama.

Agribisnis

Sejak didirikan hampir 17 tahun lalu, Bank Haga dan Bank Hagakita fokus pada layanan perbankan bagi UKM yang bergerak di sektor perdagangan, manufaktur, dan layanan bisnis. Ini akan memberikan akses kepada Rabobank untuk terjun ke sektor UKM yang sangat menjanjikan di Indonesia.

Dengan jumlah aset gabungan sebesar Rp 3,97 triliun per 31 Desember 2005, kedua bank tersebut memiliki 1.537 karyawan di dalam jaringan 78 cabang utama, cabang pembantu, dan kantor kas di Jawa, Bali dan Sumatera bagian Selatan.

Sebagai bank terbesar ke-14 di dunia, Rabobank memiliki aset sebesar 506 miliar euro dan mencatat laba bersih sebesar 2,1 miliar euro per 31 Desember 2005.

Rabobank dikenal sebagai perusahaan terkemuka di dunia dalam pembiayaan dan penyediaan jasa layanan keuangan di sektor pangan dan agribisnis serta merupakan satu-satunya bank swasta di dunia yang berpredikat AAA dari Standard & Poor’s dan Aaa dari Moody’s.

Timothy Marnandus, Presiden Komisaris Bank Haga dan Bank Hagakita mengatakan, “Melalui akuisisi ini, Rabobank akan memberikan kami sumber daya untuk mempercepat pertumbuhan dan menawarkan peningkatan pelayanan bagi nasabah kami untuk memperoleh kredit investasi, kredit modal kerja, layanan jual beli valuta asing, pasar uang, serta produk-produk derivatif untuk keperluan lindung nilai beserta layanan-layanan perbankan lainnya," katanya.

Akuisisi ini juga akan memberikan Bank Haga dan Bank Hagakita akses ke jaringan internasional dan keahlian kelas dunia Rabobank Group di sektor pangan dan agribisnis.

Sebelum mengakuisisi Haga dan Hagakita, Rabobank telah lama beroperasi di Indonesia sebagai bank yang bergerak di bidang pembiayaan korporasi komersial berskala besar selama 16 tahun terakhir melalui anak perusahaannya yaitu PT Bank Rabobank International Indonesia.

Awal minggu ini, Rabobank juga mengakuisisi 10 persen saham United Rural Cooperative Bank of Hangzhou yang berlokasi di Hangzhou China. (*/FAJ)

Hukum Sampah Segera Diberlakukan; Denda Rp1 Juta Atau Kurungan 3 Bulan

Radar Banjarmasin; Kamis, 27 Juli 2006

BANJARMASIN - Gong penegakkan aturan kebersihan kota atau Operasi Yustisi Sampah yang dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Sampah dijanjikan dipukul pada 1 Agustus nanti. Artinya, warga yang sembarangan dan melanggar aturan membuang sampah bakal ditindak dengan hukuman denda Rp1 juta atau kurungan badan 3 bulan.

Penindakan tersebut sesuai dengan program yang dibuat Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin untuk bisa membuat kebersihan kota ini lebih baik. Sebelumnya, pada Juni dilakukan sosialisasi perda tersebut. Dilanjutkan kembali di bulan Juli dengan menggelar sosialisasi dan teguran kepada warga yang ditemukan membuang sampah sembarangan.

Bahkan pada tahap sosialisasi dan teguran, sejumlah posko penanggulangan sampah didirikan di beberapa titik lokasi. Meski jarang ditempati petugas yang mengawasinya, keberadaan posko itu setidaknya meminta warga agar tidak membuang sampah di siang hari di TPS-TPS yang ada di pinggir jalan raya.

"Per 1 Agustus nanti mulai dilakukan penindakan perda. Siapa yang melanggar perda dan ditemukan petugas, dilakukan penindakan dengan ancaman sanksi denda Rp1 juta atau kurungan badan 3 bulan. Saat ini dilakukan tahap persiapannya," ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Drs Syaiddin Noor MM usai memimpin rapat persiapan penindakan Perda Kebersihan di Ruang Rapat Mini Wakil Walikota Banjarmasin, kemarin.

Disebutkan Syaiddin, pada penindakan perda tersebut lebih difokuskan di kawasan percontohan bebas sampah atau kawasan bersih. Yakni di sepanjang Jl A Yani, Jl RE Martadinata depan Balaikota, Jl Lambung Mangkurat, Jl Jendral Sudirman hingga Kantor Gubernur Kalsel, AS Musyaffa, Jl R Suprapto depan rumah jabatan Gubernur dan Wagub, Jl Merdeka sekeliling Masjib Sabilal Muhtadin.

Untuk melancarkan Yustisi, Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah akan menggandeng beberapa instansi untuk selanjutnya dibuat tim. Adalah Dinas Pol PP, PPNS Pemkot Banjarmasin, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sedangkan teknis Yustisi, selain ditempatkan petugas di posko penanggulangan sampah dalam kurun waktu mulai pukul 06.00 Wita hingga 20.00 Wita, ada pula petugas secara mobile atau berkeliling di kawasan percontohan bersih untuk melakukan pengawasan dan patrolinya. Sedangkan penindakan sanksi, masih dibicarakan. "Apakah perlu sidang di tempat atau harus dibawa ke pemkot. Itu masih dalam pembicaraan kami," ungkap Syaiddin.

Mantan Kadisparsenibud Kota Banjarmasin itu meminta warga untuk mentaati aturan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan sesuai waktunya.(yha)

RTRW Kalsel Dinilai Kacau

Radar Banjarmasin; Rabu, 26 Juli 2006

BANJARMASIN - Ketua Komisi III DPRD Kalsel Gusti Perdana Kesuma (FPG) menilai, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kalsel terkesan kacau. Dicontohkannya, Banjarmasin yang semakin kumuh dan tak tertata sebagai akibatnya.

Selain itu, lanjutnya, seiring dengan pesatnya pembangunan maka beberapa daerah di Kalsel tak jelas lagi peruntukannya. "Lihat saja beberapa kawasan di Gambut, Kabupaten Banjar, yang sebenarnya merupakan kawasan lahan pertanian namun sekarang malah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman," ujarnya.

Di sisi lain, Gusti Perdana mengaku khawatir dengan perkembangan Banjarmasin. Menurut Ketua AMPG Kalsel ini, pembangunan di kota seribu sungai yang notabene merupakan kawasan rawa, malah lebih banyak dilakukan menggunakan sistem uruk. Kondisi ini jika dibiarkan, paparnya, bisa menyebabkan resapan air menjadi berkurang. "Tak ada lagi lahan daerah penyangga, tak ada lagi resapan. Ini harus segera dibenahi," tegasnya.

Kepala Bappeda Kalsel Noor Riwandi pun tak menepis indikasi kekacauan RTRW Kalsel tersebut. Namun dia menuding, kesalahan ini disebabkan oleh Kabupaten/Kota. "Sebenarnya, secara tegas RTRW telah disusun dengan Perda No 9 tahun 2000. Namun ternyata RTRW Provinsi ini tak diikuti RTRW Kabupaten/Kota. Tak ada sinkronisasi," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, mestinya penyusunan RTRW Kabupaten/Kota harus mengacu pada RTRW Kalsel. "Jika ingin melakukan penataan ulang, maka tak hanya Pemprov Kalsel saja. Namun harus diikuti komitmen bersama Kabupaten/Kota," sambungnya.

Karena itu, pada tahun 2007 mendatang, Bappeda sangat serius melakukan revisi ulang tentang RTRW. Di antaranya melakukan revisi dan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan kawasan se-Kalsel, penyusunan penyusunan RTR Pulau Kalimantan, RTR Pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menyusun Perda tentang RTRW Kalsel.

Dijelaskan mantan Penjabat Bupati Hulu Sungai Tengah ini, diulanginya lagi bahwa selama ini tidak ada sinkronisasi RTRW antara Pemprov Kalsel dan Kabupaten/Kota. Akibatnya, lahan yang telah ditentukan Pemprov Kalsel misalnya sebagai kawasan budidaya kehutanan atau perkebunan malah beralih fungsi.

Tak ingin kecolongan lagi, Bappeda menjanjikan bahwa RTRW nantinya akan diikuti dengan sanksi. Artinya, jika ada Kabupaten/Kota yang menyusun RTRW tanpa berpedoman pada RTRW Provinsi maka akan mendapat tindakan. "Kita ingin RTRW ada konsepnya dan terpadu. RTRW Kabupaten/Kota mengacu pada Provinsi dan Provinsi sendiri mengacu pada RTRW nasional," pungkas mantan Kepala Badan Diklat Kalsel ini. (pur)

31% Warga Kalsel Miskin

Radar Banjarmasin; Sabtu, 22 Juli 2006

MARTAPURA - Pesatnya pembangunan ternyata justru memicu lajunya pertumbuhan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kalsel. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kalsel memperkirakan, terdapat 994.956 warga miskin di provinsi ini.

Jika dibandingkan dengan jumlah warga Kalsel yang mencapai 3.180.678 jiwa, maka lebih dari 31 persen dikategorikan sebagai warga miskin. Data ini diungkapkan Kepala BPMP Helmi Indra Sangun saat Rakor Kepala Daerah se-Kalsel di Pendopo Kabupaten Banjar, Kamis lalu.

Di hadapan Gubernur, Helmi memaparkan bahwa awalnya, pada Susenas tahun 2004, terdata 231.005 RTM (Rumah Tangga Miskin) atau 7,19 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah RTM tersebut menurun. Tahun 2002 terdapat 259.008 RTM (8,51 persen), dan tahun 2003 sebanyak 254.004 RTM (8,16 persen)

Namun pada bulan Oktober 2005, seiring dengan kenaikan harga BBM berdampak cepat pada lonjakan pertambahan RTM. "Apalagi, saat itu pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT), sehingga terlihat kecenderungan masyarakat yang mengaku-aku miskin," ujarnya.

Pada saat itu, ungkap Helmi, RTM yang menerima KKB (Kartu Kompensasi BBM) tahap I mencapai 183,52 RTM. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan uji publik terhadap RTM, ternyata malah terjadi pertambahan lagi hingga 63.737, sehingga keseluruhannya berjumlah 246.789.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel ini, jika diasumsikan 1 RTM terdiri dari 4 jiwa, maka terdapat 987.156 jiwa warga miskin. Bencana banjir dan kebakaran di Kotabaru pun dinilai menambah banyaknya warga miskin. Diperkirakan bertambah sebanyak 7.800 jiwa. Akhirnya, secara keseluruhan terdapat warga miskin sebanyak 994.956.

Kian tingginya angka kemiskinan di Kalsel pun dinilai sulit diberantas, jika program pengentasannya dilakukan oleh masing-masing dinas atau instansi, sebagaimana yang terjadi selama ini. "Karena itu, Gubernur mengungkapkan perlu ada penangangan cepat dan terobosan bersama-sama dengan Kabupaten/Kota yang didukung lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan orang miskin itu sendiri," ujarnya.

Menurut Helmi, diperlukan upaya bersama yang dilakukan secara transpran, akuntabel, dan terpadu. "Jika tidak diantisipasi sekarang, maka nantinya akan menjadi masalah kemanusiaan yang serius," tegasnya.

Upaya terpadu ini, lanjut mantan Penjabat Bupati Kotabaru ini, dilakukan melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Masyarakat Pengentasan Kemiskinan (Garbangtaskin). Agar lebih komprehensif, Gerbangtaskin ini dimulai dengan memprioritaskan program-program pengentasan pada desa atau keluarahan di 13 Kabupaten/Kota yang dikategorikan paling miskin atau istilah BPMP, termasuk desa atau kelurahan bertanda merah. "Program ini akan dimulai pada tahun 2007, dan setiap Kabupaten/Kota akan mendapat 2 Desa/Kelurahan, sehingga sedikitnya 52 desa nantinya di Kalsel ikut program ini," lanjut Helmi.

Namun diingatkan Helmi, program ini harus ada dana sharing antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Seandainya daerah tidak menyiapkannya, maka dia mengancam dana Gerbangtaskin dari Pemprov Kalsel tak akan dapat dicairkan. "Harus ada dana pendampingan," ujarnya.

Secara pintas, pria bertubuh jangkung ini mengungkapkan Gerbangtaskin ini nantinya dilakukan dengan pendekatan tridaya pada desa/kelurahan. Yakni, pemberdayaan ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi manusia, dan pemberdayaan ekonomi lingkungan. "Artinya, pola ini akan meningkatkan usaha mereka, bukan sekadar memberi uang tunai saja," pungkasnya.

Gubernur Rudy Ariffin pun menegaskan sekaligus meminta Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk Gerbangtaskin ini. "Harus disiapkan alokasi dana khusus," ujarnya singkat. (pur)

2.195 Rumah LudesKerugian Miliaran Rupiah Lebih

Radar Banjarmasin; Minggu, 16 Juli 2006

KOTABARU – Sejauh mata memandang, hanyalah hamparan puing-puing hitam. Sebegitu hebatnya kebakaran yang melanda Bumi Sa-ijaan Kotabaru Jumat (14/7) selama kurang lebih enam jam, dari pukul 16.00 hingga 22.00, dari data sementara diketahui menghanguskan sebanyak 2.195 rumah di Kelurahan Kotabaru Hulu dan Desa Dirgahayu. Sementara kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Akibat kebakaran besar ini, sebanyak 7.844 jiwa terpaksa harus mengungsi di beberapa tempat penampungan seperti sekolahan, tenda-tenda dan tempat yang dibangun seadanya. Tercatat, untuk Kelurahan Kotabaru Hulu sebanyak 6 RT hangus terbakar, terdiri dari 632 kepala keluarga dan 2.297 jiwa yang harus mengungsi. Sedangkan Desa Rampa sebanyak 10 RT ludes, dan warga yang kehilangan rumahnya terdata 1.563 kepala keluarga atau 5.574 jiwa.

Sedangkan penyebab kebakaran yang bermula dari sebuah rumah di Jalan Damanhuri masih belum diketahui pasti. Namun kemarin, Tim Labfor Surabaya Kompol Drs Sudi Haryono dan Iptu Teddy Prasetyo sudah tiba di Bumi Sa-ijaan sekitar pukul 17.00, dan besok (hari ini, Red) sekitar pukul 08.00 sudah akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut.

“Sementara ini kita masih melakukan pendataan, seberapa banyak warga yang kehilangan tempat tinggalnya. Mengenai berapa besar kerugian diakibatkan kebakaran ini, kita masih hitung dan belum tahu angka pastinya,” jelas Bupati Kotabaru H Sjahrani Mataja, siang kemarin.

Pemkab Kotabaru melalui Satlak Kotabaru juga telah memberikan bantuan kepada para korban yang rumahnya terbakar. “Penanggulangan sementara ini adalah dengan membentuk posko induk dan beberapa posko lainnya di kedua desa yang terbakar. Untuk posko induk ditempatkan di depan Masjid Raya Khusnul Khatimah. Selain itu tenda-tenda pengungsian milik TNI AD juga sudah didirikan di lokasi-lokasi padat pengungsi,” jelasnya.

Bupati juga menjelaskan, sampai siang kemarin belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa dalam kebakaran yang berlangsung lebih dari 6 jam tersebut.

Dari pantauan di lapangan, beberapa tenda pengungsian yang didirikan TNI AD dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kotabaru dirasakan sangat kurang. Dari pantauan koran ini, jumlah tendanya hanya berjumlah puluhan, sementara korban kebakaran yang mengungsi ribuan jiwa.

“Kami berharap Pemkab bisa memberikan tenda untuk tempat kami berteduh, karena tenda pengungsian yang didirikan tersebut tidak cukup. Dan kalau kita semuanya ke sana, siapa yang akan menjaga barang-barang yang tersisa ini,” kata Sabrani warga Desa Rampa yang berteduh dengan membuat tenda seadanya di atas puing-puing rumahnya yang sudah hangus terbakar.

Sementara itu, di beberapa tempat seperti Kantor Kelurahan Kotabaru Hulu, warga yang menjadi korban kebakaran aktif melaporkan diri ke petugas untuk didata. Ini juga untuk memudahkan warga yang masih belum menemukan sanak keluarganya yang terpisah saat kebakaran. Nah, untuk itu, Bupati Kotabaru mengimbau agar mereka yang terpisah dengan sanak keluarganya agar mencari dan melaporkannya kepada pihak RT atau pun petugas kelurahan untuk selanjutnya didata. (ins)

Relokasi Harus Di Pantai

Selasa, 25 Juli 2006 00:50:14

Kotabaru, BPost - Para korban kebakaran di Desa Rampa, Kotabaru meminta agar relokasi permukiman tetap di pinggir pantai, mengingat kehidupan mereka tak bisa dipisahkan dari laut.

"Sebagian besar korban kebakaran ini adalah Suku Bajau yang nenek moyangnya memamg hidup di laut. Jadi tak mungkin dipisahkan dari pantai," kata satu korban kebakaran yang diamini puluhan korban kebakaran lainnya.

Dia mengaku, jika Pemkab Kotabaru merelokasi mereka jauh dari pantai, kemungkinan besar para korban kebakaran menolak pindah ke tempat itu dan membangun kembali rumah mereka di tanah bekas puing-puing yang terbakar.

"Biar rumah kami tak layak huni tak apa, asal tetap di pinggir pantai. Karena laut adalah sumber kehidupan kami. Hampir seluruh korban kebakaran kan nelayan," katanya.

Sebagian besar korban kebakaran memang Suku Bajau. Mereka sudah puluh tahun tinggal di Desa Rampa. Ketika kebakaran 1993 lalu, permukiman mereka rata dengan tanah, namun setelah dibangun kembali meski dengan bahan baku kayu dan atap rumbia.

Sebelumnya, tokoh Desa Rampa H Manan menjelaskan, kondisi sosial warga Desa Rampa yang sebagian besar adalah Suku Bajau memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan laut.

"Dulu saya pernah sakit karena tinggal jauh dari laut. Begitu juga warga lainnya, apabila jauh dari laut mereka tak tenang," jelasnya.

Kasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kotabaru Fahrurazi memaklumi keinginan para korban kebakaran yang tak mau dipisahkan dengan laut.

"Memang dalam relokasi ini, kita harus mempertahankan budaya mereka tak bisa dipisahkan dengan laut," katanya, Senin, (24/7).

Namun, menurutnya, relokasi dan rekonstruksi bukan hal yang mudah. Pasalnya, hingga saat ini saja pendataan korban kebakaran belum rampung, sehingga belum ada kebijakan menentukan di mana dan kapan dilakukan relokasi. Termasuk, pengembang mana yang akan ditunjuk untuk melakukan pembangunan perumahan bagi korban kebakaran.

"Selain pendataan belum selesai, rencana pengembangan jalan dari dinas PU juga belum rampung," katanya.

Menurutnya, kalau dihitung dengan luas lahan bekas kebakaran yang mencapai sekitar 17 hektare dibagi 2.195 kepala keluarga (KK) yang memiliki rumah maka setiap KK mendapat sekitar 77 meter persegi tanah. "Tapi ada puluhan rumah yang tanahnya lebih dari itu, kemudian belum dipotong jalan, pelebaran titian serta sungai maka harus ada yang direlokasi," jelasnya.

Hingga kemarin belum diketahui berapa anggaran yang akan digunakan Pemkab Kotabaru untuk rekonstruksi dan relokasi perumahan korban kebakaran.

Sementara sejumlah korban kebakaran mengaku sudah tak tahan hidup di pengungsian. Selain minimnya bantuan air bersih, mereka mengaku hidup di pengungsian sangat membatasi ruang gerak karena berdesakan. dhs

Balita Pengungsi Kekurangan Susu

Senin, 24 Juli 2006 01:02:44

Kotabaru, BPost - Bantuan untuk para korban kebakaran di Desa Rampa, Kotabaru terus mengalir. Jatah hidup (jadup) diperkirakan cukup untuk dua bulan.

Di posko induk penanganan kebakaran di Masjid Raya Kotabaru bantuan silih berganti masuk dan didistribusikan kepada korban kebakaran. Bantuan itu beras, mis instan dan makanan ringan.

Justru yang sangat dibutuhkan para pengungsi adalah susu dan makanan bayi. Beberapa balita terpaksa hanya diberi air putih dan teh manis oleh orangtuanya, karena minimnya bantuan susu.

"Sejak kami mengungsi di sini belum pernah satu kali pun mendapat bantuan susu dan makanan bayi, padahal anak lelaki saya yang berusia sekitar dua tahun tak pernah lagi minum susu," kata seorang pengungsi wanita, Minggu (23/7).

Sejumlah balita di pengungsian juga masih terserang penyakit terutama inpeksi saluran pernapasan atas (Ispa), demam dan penyakit kulit.

Para pengungsi yang memiliki balita sangat mengharapkan, para dermawan, tak hanya menyumbang mi instans dan beras tetapi juga susu dan makanan untuk balita.

Hingga kemarin, di posko induk tercatat bantuan beras terbilang cukup yakni 300 ton. Sementara kebutuhuan beras pengungsi setiap hari sekitar lima ton.

"Kita tidak menolak kalau ada yang menyumbang beras, mi instan dan lainnya tapi alangkah baiknya kalau sumbangan diberikan berupa susu, gula, minyak goreng dan sejenisnya. Karena pengungsi memerlukan itu," kata koordinator posko Induk Zainal Arifin yang juga Asisten III Pemkab Kotabaru.

Dia juga berharap, bantuan peralatan memasak, seperti kompor, karena para pengungsi tak bisa tergantung pada makanan yang dimasak di dapur umum.

Bantuan untuk siswa juga terus mengalir, baik berupa uang tunai maupun seragam, buku tulis.

Akibat kebakaran di Desa Rampa, 719 siswa-siswi (SD, SMP dan SMA) menjadi korban. Seragam, buku pelajaran dan alat-alat tulis mereka ikut menjadi arang.

Pemkab berjanji akan memberikan bantuan seragam sekolah melalui dana bantuan pemkab dan pemprov yang diserahkan Gubernur Kalsel Rudy Arifin beberapa waktu lalu. "Pendataan terus berjalan, nanti dilakukan pengukuran baju," kata Zainal.

Jumlah pengungsi belum diketahui dengan pasti, tetapi diperkirakan lebih dari seribu orang. dhs

NASIB KORBAN KEBAKARAN RAMPA

BPost; Rabu, 19 Juli 2006 01:21:54

"Bertahan Salah, Pindah Salah"

KEBAKARAN yang menghanguskan 2.195 rumah di Desa Rampa dan Kelurahan Kotabaru Hulu akhir pekan lalu menyisakan sejumlah permasalahan.

Keluhan demi keluhan terus terdengar. Rasa trauma mungkin mulai berkurang, namun menyambut kehidupan di hari-hari berikutnya membuat pengungsi putus asa.

"Jangankan memikirkan tempat tinggal yang baru, untuk makan saja sulitnya minta ampun," kata Sarkiyah yang mengungsi di SDN Kotabaru Hulu 2.

Ibu paruh baya ini tidak banyak bicara. Ia memilih berdiam diri di ruang kelas yang ditempatinya, sesekali ia keluar kemudian masuk lagi dan duduk di kursi. "Saya sebenarnya sudah tidak kerasan lagi, tapi mau pindah kemana, cari kontrakan rumah sulit, uang tidak ada. Sementara disini fasilitasnya minim, mulai dari air bersih hingga keperluan MCK," keluhnya.

Pemandangan yang sama terlihat di pengungsian Masjid Ibnul Amin Desa Semayap. "Kami tidak memiliki apa-apa lagi sekarang, suami saya yang sehari-harinya nelayan tidak bisa melaut lagi. Kami hanya bisa berharap bantuan jatah makanan dari dermawan dan pemkab.

Sementara di barak komplek perikanan, sejumlah nelayan hanya duduk-duduk di sebuah rumah peduduk, mereka tidak bisa lagi melaut meski mempunyai perahu dan jala karena tidak ada ongkos untuk membeli solar.

Pengepul udang dan ikan yang berjumlah sekitar 40 orang di kawasan tersebut juga kehilangan mata pencaharian.

Puluhan pengungsi mendatangi posko kesehatan PT Indocement Tunggal Prakarsa di Jalan Wiramartas.

Menurut dr Ahyadi, keluhan pengungsi beragam mulai dari sesak napas, sakit tenggorokan, kaki luka akibat benda tajam dan stres.

Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja belum mengizinkan warga membangun kembali di bekas bencana. Pemkab masih akan menata tata ruang di bekas lokasi kebakaran agar tidak kumuh.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru Alfidri Sugiannoor akan segera merekomendasikan pemkab untuk memberikan bantuan BBM kepada nelayan agar bisa melaut kembali. dhs

Bensin Kembali Langka

Senin, 17 Juli 2006 03:32:43

Banjarmasin, BPost - Kekosongan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kembali melanda sebagian besar wilayah di Kalsel. Tidak hanya di daerah yang jauh tapi di ibukota provinsi, Banjarmasin, juga terjadi hal serupa.

Menurut pengakuan sejumlah pengawas SPBU yang ditanya BPost, kemarin, hal itu disebabkan kiriman pasokan BBM dari Pertamina mengalami keterlambatan dan berkurang dari biasanya. Akibatnya stok BBM di SPBU tidak mencukupi permintaan masyarakat yang semakin tinggi karena memasuki musim liburan atau peak season.

Dampak lain karena antrean panjang di beberapa SPBU yang kebetulan masih memiliki persediaan. Sedangkan di SPBU yang kehabisan hanya dapat memasang plang bertuliskan, bensin habis.

"Kita biasa order 3 tangki premium tapi sekarang cuma dikirim 2 tangki saja. Sudah gitu sering tidak tepat waktu. Seperti hari ini harusnya pukul 10.00 Wita dikirim, tapi datang pukul 14.00 Wita," kata Ahmad Yani, pengawas SPBU Sungai Pering, Kabupaten Banjar, Minggu (16/7).

Menurut dia, jika saja pengiriman pasokan merata ke semua SPBU--walaupun tidak sesuai dengan order yang diminta, tidak akan ada antrean panjang di SPBU. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, ada beberapa SPBU di daerah yang tidak kebagian pasokan atau hanya dikirim satu tangki per harinya, sehingga tidak memadai.

Hal itu diamini Samsul Hadi, salah satu sopir angkutan yang melayani rute Banjarmasin-Amuntai yang turut antre di SPBU setempat. Ia bahkan mengaku mengalami kerugian karena harus nombok membeli premium atau bensin di eceran yang harganya lebih mahal.

"Sudah capek, saya juga rugi. Sebab saat ingin mengisi bensin di SPBU mulai Kandangan, Tapin, Rantau sampai Mataraman semua kosong. Terpaksa isi di eceran 10 liter seharga Rp6.000 seliternya. Padahal tarif penumpang tetap, tidak naik," keluhnya.

Memang berdasarkan penelusuran BPost harga BBM eceran di sejumlah daerah saat ini mulai mengalami kenaikan antara Rp500-Rp1.000/liternya. Di Banjarbaru misalnya, semula bensin eceran hanya Rp5.000/liter, sekarang Rp5.500-Rp6.000.

Akibat antrean panjang masyarakat, para petugas di SPBU yang kebetulan masih memiliki persediaan BBM mengaku kelelahan karena harus melayani pengisian atau sekedar mengatur antrean agar tertib. Mereka pun tidak memiliki kesempatan istirahat.

"Capek sekali karena dari tadi ngatur-ngatur antrean, sedangkan teman-teman sibuk mengisikan. Pokoknya kalau stok bensin masih, ya kita repot terus. Tapi sekarang agak enteng karena solarnya sudah habis, sehingga petugasnya bisa gantian dengan yang ngisi premium," tukas Samsul Arifin, pengawas SPBU di A Yani Km9 Banjarmasin.

Sementara itu sopir truk BBM yang sedang mengisi bunker di SPBU Km9 mengatakan juga terjadi antrean panjang saat dirinya mengisi BBM di Depo Pertamina Jalan Kuin Selatan. Menurut informasi yang diterimanya, stok BBM menipis karena kiriman dari tanker beberapa waktu lalu telah habis.

"Tadi antre sampai 3 jam, menunggu pengisian sesuai DO (delivery order). Apalagi hari minggu truk yang stand by memang sedikit. Cuma memang menunggu pasokan dari tanker lagi, karena yang kemarin sudah habis," imbuhnya.

Padahal sebelumnya Wira Pemasaran PT Pertamina UPms VI Banjarmasin, Yanuar Budi Hartanto mengatakan tidak ada masalah dengan stok BBM Pertamina. Bahkan Selasa lalu tanker yang menurut order membawa sebanyak 3.000 kiloliter dan 2.700 kiloliter premium dari Balikpapan telah merapat di Depo Pertamina Kuin.

Selain itu pada, Rabu pekan kemarin juga ada dua tanker yang merapat membawa muatan minyak tanah sebanyak 1500 kiloliter dan 2600 kiloliter solar.nda

Kotabaru Lautan Api

Saturday, 15 July 2006 02:33:49

Kotabaru, BPost - Kebakaran hebat melanda Kotabaru, Jumat (14/7) sore. Si jago merah melumat sedikitnya 1.000 rumah warga di Desa Rampa Lama dan Desa Dirgahayu, Kelurahan Kotabaru Hulu, Pulau Laut Utara.

Tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun api yang mulai berkobar sekitar pukul 16.00 Wita itu juga melahap sebagian toko dan dua mushola di Pasar Jambangan. Sebagian besar warga tak bisa menyelamatkan harta benda mereka, karena kobaran api begitu cepat dan langsung menjilat rumah penduduk yang umumnya terbuat dari kayu.

Sedangkan korban lainnya meliputi kapal-kapal nelayan yang belum selesai dikerjakan. Kapal yang jumlahnya belasan itu berada di galangan-galangan, pinggiran kampung setempat.

Saat kebakaran mulai terjadi, beberapa warga terbirit-birit keluar rumah menyelamatkan diri hanya dengan baju yang melekat di badan. Bahkan, tidak sedikit warga yang berlari ke luar rumah hanya mengenakan sarung, tanpa baju.

Ribuan warga yang rumahnya terbakar terlihat panik. Mereka hanya bisa menangis dan berteriak histeris sambil menyelamatkan barang milik mereka yang bisa dibawa.

Beberapa saksi mata menuturkan, api kali pertama terlihat berkobar dari rumah seorang warga di Kampung Higa Gunung, Jalan Damanhuri. Setelah meluluhlantakkan hampir seluruh rumah di kawasan itu, si jago merah menjalar ke Pasar Jambangan. Hanya dalam tempo tidak sampai 20 menit, sebagian bangunan pasar rakyat itu ludes.

Kencangnya tiupan angin menyebabkan api segera merembet ke permukiman padat penduduk di Desa Rampa. Hanya dalam waktu kurang lebih satu jam, ratusan rumah perkampungan nelayan itu rata dengan tanah. Api terus berkobar hebat di kawasan yang pernah terbakar pada tahun 1993 lalu itu.

Ribuan warga Desa Rampa hanya bisa meratap melihat rumah mereka diamuk si jago merah. Beberapa warga terlihat membawa lari binatang piaraan, sementara barang berharga dibiarkan menjadi puing.

Setelah membumihanguskan Desa Rampa, si jago merah bergeser menuju Desa Dirgahayu. Tiga mobil barisan pemadaman kebakaran setempat tidak mampu mengendalikan amukan api.

Warga Desa Dirgahayu berusaha memutus jalur api menggunakan air dari pipa PDAM yang dijebol. Namun upaya tersebut tidak berlangsung lama. Rapatnya rumah penduduk yang terbuat dari kayu beratap daun dan sirap membuat api kian berkobar. Hingga azan Magrib berkumandang api terus membesar di perumahan warga yang rata-rata hanya berjarak setengah meter itu.

Suasana gelap semakin membuat warga panik. Ratusan warga menyusuri Jalan Misaya menuju Jalan Veteran, yang lebih lebar, guna menghindari kobaran api yang terus menjalar.

Si jago merah baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.30 Wita, setelah sepuluh mobil barisan pemadam kebakaran, dari Arutmin dan PT Misaya dan BPK milik Pemkab Kotabaru, turun tangan melokalisir api.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan jumlah kerugian. Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Sahimin Zainuddin menyebut, data sementara ratusan rumah terbakar, 30 unit toko serta dua mushola rata dengan tanah.

"Asal api belum bisa diketahui pasti. Tapi kita akan segera meminta bantuan Laboratorium Forensik di Surabaya untuk mencari penyebab kebakaran," katanya.

Wakil Bupati Kotabaru Fatizanolo S mengaku belum bisa memastikan jumlah rumah yang terbakar. "Jangankan menaksir kerugian, saat ini yang kita pikirkan api jangan merembet lebih jauh," ujarnya.

Hanya saja, ia mengaku prihatin dengan kejadian itu. Untuk menangani musibah tersebut, akan dilakukan relokasi ke tempat yang lebih representatif di sekitar pantai.

Mengungsi

Sebagian warga yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan tetangga mereka yang selamat. Sedangkan warga yang tak memiliki keluarga dan tak tertampung di rumah tetangga, terpaksa mendirikan tenda darurat di bekas tambak udang milik PT Misaya Mitra. Menurut pantauan BPost, ratusan korban kebakaran berdesak-desakan di tenda-tenda berukuran kecil itu. Beberapa balita menangis, karena tak tahan dengan panasnya udara.

Hingga larut malam, sebagian besar pengungsi mengaku tak bisa tidur. Mereka umumnya syok dengan kejadian itu.

Sebab, kebakaran itu menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, harta benda dan mata pencaharian.

Menurut salah seorang korban kebakaran, peristiwa itu mengingatkan kembali peristiwa kebakaran 1993 lalu yang menghanguskan lebih dari seribu rumah penduduk. Pada saat itu bersamaan waktunya dengan pergelaran Musyabaqah Tilawatil Quran tingkat Kalsel.

Kala itu musibah dikatagorikan sebagai bencana nasional. Pemerintah Pusat turun tangan ke Kotabaru memberikan bantuan bagi pembangunan kembali pemukiman penduduk yang terbakar. dhs

Investasi Biofuel Rp200 Triliun

Friday, 14 July 2006 02:14:53

Jakarta, BPost - Pemerintah dorong pengembangan 11 pabrik biofuel beserta perkebunan seluas 6 juta hektare sampai 2010. Investasi untuk pengembangan itu diperkirakan Rp200 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro mengemukakan hal tersebut di sela pelepasan ekspedisi kampanye Biooil, Jathropa Expedition dari Jakarta menuju Pekanbaru, di Gedung Depatemen ESDM Jakarta, Kamis (13/7).

Menurut Purnomo, investasi Rp200 triliun akan disokong berbagai pihak, mulai dari pengusaha hingga kalangan perbankan. Dari pihak perbankan, sejumlah bank yang tertarik membentuk sindikasi pembiayaan meliputi BTN, Bank Mandiri, BNI dan BRI.

"Nanti ini akan masuk dalam partisipasi pemerintah yang akan digunakan bagi kalangan koperasi atau petani. Selain itu juga dari multilateral agency yang saat ini sudah bersemangat membiayai pengembangan green energy," ujarnya.

Purnomo menjelaskan, investasi dihitung dari sisi hulu dan hilir. Di sisi hulu mencakup perkebunan tanaman biofuel (bahan bakar nabati) diperkirakan membutuhkan Rp53 triliun, dengan asumsi Rp9 triliun per hektare. Sedangkan, di sisi hilir yang di antaranya meliputi pembangunan pabrik, memerlukan investasi setidaknya Rp150 triliun.

Purnomo mengatakan pemerintah telah membentuk tim nasional untuk membuat rencana induk pengembangan biofuel. Dokumen tersebut diharapkan selesai sekitar akhir Juli 2006.

Kepala Balitbang Departemen ESDM Nenny Sri Utami menerangkan, biofuel terdiri dari tiga produk. Pertama, biodiesel yang merupakan campuran kelapa sawit, biooil dari minyak jarak (jathropa), dan bioetanol dari singkong atau ampas tebu.

Pemerintah menargetkan melalui kebijakan investasi biofuel itu, pada 2010 porsi minyak nabati dalam biofuel meningkat menjadi 10%, dari saat ini yang baru 5%.

Saat ini, jenis biofuel yang telah dipasarkan secara komersial di Indonesia adalah biodiesel. Bahan bakar solar campuran minyak sawit itu diproduksi Pertamina dan dijual pada harga yang sama dengan solar bersubsidi, Rp4.300 per liter. JBP/abs

SPBU Kehabisan Bensin

Thursday, 13 July 2006 00:46:24

Banjarmasin, BPost - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kota Banjarmasin hingga saat ini masih menyatakan bahan bakar jenis premium atau lebih dikenal dengan istilah bensin masih kosong atau kehabisan stok.

Seperti SPBU di Jalan A Yani Km6 dan Km5,5 serta di Jalan Jalan S Parman dan kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sampai kemarin (12/7) masih menempelkan tulisan "bensin habis". Keadaan serupa nampaknya juga dialami sejumlah SPBU di daerah Hulu Sungai atau Banua Enam seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan sekitarnya.

Informasi yang diperoleh, sejumlah SPBU di Barabai ibukota HST, sudah hampir satu bulan belakangan ini tak mendapat pasokan secara normal sehingga sering kehabisan.

Beberapa warga habis mudik dari Hulu Sungai mengaku, saat mau pulang ke Banjarmasin cukup sulit mendapatkan bensin di SPBU kawasan Banua Enam karena hanya sebentar buka karena kehabisan persediaan.

"Kalaupun ada SPBU yang buka antreannya luar biasa, terkadang panjangnya sempai satu kilometer sementara harga di luaran per liter berkisar Rp5.000-Rp6.000," tambah sejumlah sopir taksi angkutan penumpang umum jurusan Banjarmasin-Barabai.

Hal tersebut diakui salah seorang petugas SPBU, pasokan minyak khususnya premium belakangan ini kurang lancar, karenanya beberapa SPBU di Banjarmasin masih menunggu kedatangan mobil tanki pensuplai agar bisa melayani masyarakat seperti biasanya.

Warga Banjarmasin yang umumnya pengguna kendaraan bermotor mulai khawatir atas kekosongan premiun yang harganya Rp4.500 karena jika harus berganti pertamax, sehingga mereka harus merogoh kocek lebih besar yaitu Rp6.000 per liter.ant

82 Desa Tertinggal

Sunday, 09 July 2006 01:10

Barabai, BPost - Sebanyak 82 desa dari 169 desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tertinggal. Hal ini terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat serta prasarana pendukung lainnya.

Menurut Kepala Bappeda HST Ir H Supriadi AD MM, total desa yang dianggap tertinggal berjumlah 82 desa, lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan Ditjen PMD tahun 2000 yang jumlahnya saat itu masih 59 desa.

Desa tertinggal paling banyak di Kecamatan Hantakan (12 desa), bisa dikatakan seluruh desa di kecamatan itu tertinggal, kata camat setempat Ainur Rafiq SSos MM.

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam suratnya yang berjudul penentuan desa tertinggal di seluruh Indonesia menyatakan, bahwa di Indonesia masih ada 32.379 (45,86 persen) desa yang bisa dinyatakan tertinggal dari total 70.611 desa yang ada.

Penentuan tersebut menggunakan acuan data potensi desa tahun 2005 dengan berbagai variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kriteria, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur serta aksesibilitas.

Kendati demikian, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui sekretaris kementrian negaranya, Ir Rachmat Tatang Bachrudin menyatakan angka itu masih perlu verifikasi dari masing-masing daerah agar dapat disepakati secara bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Untuk menyepakati hal tersebut, Menteri PDT menyurati para gubernur agar mengkoordinir bupati/walikota di masing-masing wilayahnya untuk melaksanakan verifikasi guna memperoleh umpan balik data ketertinggalan suatu desa secara rinci dan komprehensif.

Menyikapi surat itu pula, Pemda HST melalui Bappeda memanggil para camat untuk mendiskusikan masalah tersebut, kata Supriyadi. yud

958 Proyek Investasi Baru

Friday, 07 July 2006 01:38:36

Jakarta, BPost - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama Januari-Juni 2006 telah memberikan persetujuan terhadap 958 proyek dengan nilai total Rp125 triliun.

"Persetujuan investasi mengalami pertumbuhan 52,33% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Kepala BKPM M Lutfi, di Jakarta, Rabu.

Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode itu mengalami peningkatan tipis 864 proyek dengan nilai Rp58,01 triliun (US$5,98 miliar) sedangkan periode yang sama 2005 hanya 808 proyek senilai Rp57,52 triliun (US$5,93 miliar).

Sementara, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara nilai mengalami peningkatan dari Rp24,54 triliun menjadi Rp66,99 triliun sedangkan jumlah proyeknya turun dari 114 menjadi 94 proyek.

Sektor industri kertas dan percetakan menempati peringkat pertama dalam persetujuan investasi PMDN dengan nilai Rp31,717 triliun dan 4 proyek. Peringkat kedua tertinggi, industri kimia dan farmasi dengan 12 proyek yang total nilainya Rp9,789 triliun. Sektor listrik, gas dan air diperingkat ketiga dengan 6 proyek senilai total Rp6,179 triliun, kemudian industri makanan sebanyak 11 proyek dengan nilai Rp5,377 triliun dan peringkat kelima sektor logam, mesin, dan elektronik dengan 10 proyek bernilai total Rp4,769 triliun.

Permohonan izin investasi PMDN terbesar dilakukan di provinsi Kalimantan Timur (Rp37,862 triliun dan 11 proyek), Sumatera Utara (Rp8,333 triliun dan 7 proyek), Kalimantan Barat (Rp4,271 triliun dan 7 proyek), Jawa Timur (Rp2,866 triliun dan 11 proyek) dan Jawa Tengah (Rp2,583 triliun untuk 2 proyek).

Sedangkan peringkat 5 besar realisasi investasi PMA terjadi pada sektor industri konstruksi (US$1,557 miliar 22 proyek), industri mineral dan non logam (US$755,5 juta 12 proyek), industri makanan (US$626,8 juta 22 proyek), industri kimia dan farmasi (US$537,8 juta 24 proyek), dan sektor logam, mesin, dan elektronika (US$505,3 juta 42 proyek).

Sementara permohonan izin investasi asing terbesar di DKI Jakarta (US$1,153 miliar dan 388 proyek), Jawa Barat (US$1,124 miliar 117 proyek), Jawa Timur (US$1,018 miliar 46 proyek), Sumatera Utara (US$522,2 juta 15 proyek) dan Banten (US$397,7 juta 61 proyek). klc

Pemerintah Perlu Lahan Kritis

Friday, 07 July 2006 01:38:32

Jakarta, BPost - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, untuk pengembangan tumbuhan jarak pagar sebagai bahan baku biofuel atau bioenergi penganti BBM membutuhkan lahan seluas 6,1 juta hektare

"Lahan ini difokuskan pada daerah tidak subur dan lahan kritis," kata Purnomo di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, kata dia, pemerintah akan memproyeksikan daerah kering seperti Provinsi Nusatenggara Timur, sebagian Nusatenggara Barat, serta provinsi lain yang memiliki lahan kritis yang luas.

Khusus untuk pasokan jarak pagar, paparnya, Departemen Pertanian masih menghadapi kendala penyediaan bibit unggul untuk membuat perkebunan berskala besar.

Padahal, perkebunan skala besar dibutuhkan guna menjamin pasokan bahan baku untuk proyek penghematan BBM ini. "Kendala lain rendahnya harga jarak pagar yang hanya Rp500 per ton. Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu rampungnya pabrik biodiesel di daerah-daerah," kata Purnomo.

Diakui Purnomo, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah membuat rencana seperti membangun 11 pabrik biodiesel tahun ini dengan kapasitas sekitar 29 juta liter. Biodiesel yang dihasilkan BBM campuran minyak nabati sebesar 5 persen.

Sementara itu di Kalsel menurut data Dinas Kehutanan Kalsel ada 555,983 ha lahan kritis, dengan kriteria 500.078 ha lahan kritis dan 55,905 ha lahan sangat kritis.

Menurut Kadis Kehutanan Kalsel, Ir Sony Partono MM melalui Kepala Seksi Pengamanan Hutan Ir H Ahmad Ridhani MP, 330 ha diantaranya adalah kawasan dalam hutan, sedangkan 250 ha berada di luar kawasan dalam hutan.

Per tahunnya, hutan Kalsel mengalami degadrasi sebesar 1,3 persen. Lahan kritis ini berada di beberapa kawasan hutan maupun luar hutan. Termasuk daerah hutan konservasi seperti Tahura (Taman Hutan Raya) dan kawasan Riam Kanan dengan titik lahan kritis sekitar 24 ribu ha. lp6/niz

Proyek PLTU Kalsel Ditawarkan

Friday, 07 July 2006 01:38:15

Jakarta, BPost - Pemerintah kembali menyelenggarakan Infrastructure Summit di Jakarta 1 sampai 3 November mendatang. Pertemuan ini akan menjadi ajang bagi pemerintah untuk menawarkan aneka proyek infrastruktur baru di sektor jalan, jembatan, pelabuhan laut, hingga bandara serta fasilitas air bersih kepada investor dalam dan luar negeri.

Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Infrastructure 2006 yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Chris Kanter mengatakan, ada 91 buah proyek infrastruktur yang pernah ditawarkan dalam Infrastructure Summit I Januari 2005 lalu, kembali ditawarkan kepada investor.

"Proyek-proyek lama yang belum laku akan digabungkan dengan sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang saat ini sedang dirampungkan penyusunan daftarnya. Sebagian dari proyek Infrastuktur Summit I ada yang sedang dalam tahap ditransaksikan dengan calon investor," kata Chris Kanter.

Ke-91 buah proyek yang ditawarkan ulang diantaranya proyek jalan tol, kelistrikan, telkomunikasi, transportasi, pelabuhan udara, pipanisasi minyak dan gas, pelabuhan laut dan proyek sarana air bersih di sejumlah kota.

"Untuk proyek pipanisasi gas di Sengkang-Makassar, pipa transmisi gas Jawa Timur ke Jawa Barat, proyek interkoneksi listrik Jawa-Sumatera dan PLTU Mulut Tambang Kalimantan Selatan," jelas Chris.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur, Suyono Dikun menjelaskan, penyelenggaraan Indonesia Infrastructure 2006 ini untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Caranya, dengan mengundang keterlibatan swasta lokal dan asing dalam pendanaan. Ia menyebutkan, kekurangan pendanaan (gap) proyek infrastruktur setiap tahunnya mencapai sedikitnya Rp120 sampai Rp150 triliun.

Kebutuhan dana sebesar itu diharapkan bisa dikontribusi swasta. Karena, dana pemerintah di APBN juga terbatas. Dalam APBN 2006, alokasi anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur hanya sebesar Rp 36 triliun.

Ia menyebutkan, proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor ini adalah proyek-proyek yang layak secara komersial. Artinya, jika dibangun swasta, swasta diperkirakan akan bisa menikmati untung dari proyek yang dikerjakan lalu dikelola bersama pemerintah.

"Pemerintah selanjutnya akan berkonsentrasi mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang secara ekonomis kurang komersial dan tidak diminati investor, seperti proyek infrastruktur di daerah tertinggal," ujar Suyono Dikun.

Sementara itu, terkait dengan berbagai keluhan investor asing terhadap berbagai problem regulasi yang menyebabkan mereka enggan berpartisipasi menggarap proyek-proyek yang ditawarkan, Chris Kanter menyatakan, pemerintah sudah menginventarisir kendala yang ada. JBP/fin