Sungai Dangkal Akibat Penambangan

Rabu, 24 Juni 2009 | 19:24 WITA

PELAIHARI, RABU - Aktivitas penambangan emas serampangan dan tidak terkendali yang terdapat di sejumlah tempat, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel), membuat kondisi sejumlah sungai menjadi dangkal serta mengubah ekosistem sungai.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kini melakukan kegiatan pengerukan sungai seperti yang saat ini dilakukan terhadap sungai di Desa Kunyit, Kecamatan Bajuin, kata Humas Pemkab Tanah Laut, Sabda Prisna Norianto di Pelaihari, Rabu (24/6).

Guna memastikan kegiatan pengerukan tersebut berjalan dengan baik dan lancar, Bupati Tanah Laut H Adriansyah beserta sejumlah pejabat terkait melakukan peninjauan ke Desa Kunyit yang merupakan wakil Kecamatan Bajuin dalam Lomba Desa sekabupaten itu.

Bupati berharap setelah pengerukan terhadap sungai di Desa Kunyit tersebut, fungsi dan kondisi sungai menjadi lebih normal dan dapat dijadikan untuk pengairan lahan pertanian disekitar aliran sungai tersebut.

"Untuk itu, saya minta Kades Kunyit segera mendata luas lahan dan kelompok tani yang ada didesa tersebut, agar bantuan yang anntinya diarahkan dapat terealisasi dengan benar," kata bupati.

Pendataan tersebut, kata bupati, juga bertujuan untuk memudahkan dinas terkait membuat desain pertanian didaerah tersebut yang mudah-mudahan bisa segera dilakukan tahun mendatang yang didahului dengan pengalokasian anggaran.

Mendahului kegiatan itu, para petani Desa Kunyit disarankan untuk mengolah demplot-demplot disekitar aliran sungai dengan menggunakan data luas lahan dan kelompok tani yang ada.

Terkait dengan rencana kepala desa setempat untuk menanam pohon kayu jenis glodokan (Polyalthia longifolia  Sonn) disepanjang Desa Kunyit menuju pbjek wisata Air Terjun Bajuin, Bupati Adriansyah merespon positif hal itu

HST Buka Perusda Khusus Marmer

Rabu, 24 Juni 2009 | 14:03 WITA

BARABAI, RABU - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) membuka wacana mendirikan perusahaan daerah (perusda) untuk industri marmer.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi HST, Yusrani mengatakan sumber daya alam marmer di Bumi Murakata sangat potensi. "Kalau ditambang mungkin hingga ratusan tahun baru habis," katanya.

Menurutnya potensi marmer terdapat di tiga kecamatan yakni Batang Alai Timur, Hantakan dan Haruyan. "hingga saat ini hanya perusahaan Muhosindo yang resmi berizin melakukan eksploitasi pertambangan," katanya, Rabu (24/6).

Galuh Cempaka Ditawarkan ke Pengusaha Lokal

Selasa, 16 Juni 2009 | 08:50 WITA

BANJARBARU, SELASA - Nasib PT Galuh Cempaka (GC) pasca berhenti beroperasi, hingga kini belum ada kejelasan. Tahun ini, dipastikan belum bisa beroperasi. Untuk itulah, dibuka peluang bagi pengusaha lokal jika ingin mengambil alih pengelolaannya.

Legal Consultan PT GC, FA Abby mengungkapkan, belum adanya kejelasan nasib PT GC mengingat pihaknya menunggu arahan dari induk perusahaan mereka, GEM Diamonds yang bermarkas di London, Inggris dan Afrika Selatan.

"Sampai sekarang, kita belum mendapatkan kejelasan kapan PT GC akan beroperasi kembali. Tahun ini, kami pesimistis bisa beroperasi," ujar Abby didampingi Humas PT GC, Abu Bakar Subhan kemarin.

Sebagaimana diketahui, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan intan di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru itu, berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu akibat krisis keuangan global. Sekitar 500 karyawannya diberhentikan.

Abby menjelaskan, untuk beroperasi kembali, perlu dilakukan persiapan yang panjang. Salah satunya, mengajukan izin kembali ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengajukan peralihan status.

"Saat ini status kita stay atau bertahan sampai akhir 2009. Kalau mau beroperasi, harus mengajukan perubahan status ke Menteri ESDM, kemudian akan dilakukan peninjauan ulang," jelasnya.

Selain itu, katanya, secara teknis pihaknya juga perlu melakukan berbagai macam persiapan, termasuk merekrut kembali tenaga kerja. Oleh karena, maka sampai akhir 2009 PT GC belum tentu bisa beroperasi kembali.

Kondisi yang tidak menentu itu, kata Abby, disebabkan banyak faktor, terutama kondisi perekonomian dunia yang belum kembali pulih. Hal itu, menyebabkan harga intan di pasaran dunia masih anjlok. "Menurut data yang kita terima, harga intan di pasaran dunia baru berkisar di atas 100 dolar per karat. Sementara untuk menutup biaya operasional, harga intan harus di atas 200 dolar per karat," kata Dosen Fakultas Hukum Unlam itu.

Abby justru membuka kesempatan kepada pengusaha nasional atau lokal Kalsel yang berminat mengambil alih pengelolaan PT GC."Kalau memang ada pengusaha nasional atau lokal yang mau ambil alih PT GC silakan. Saya siap menjadi mediasi," kata Abby.

Untuk diketahui, PT GC adalah perusahaan pertambangan intan patungan antara GEM Diamonds yang memiliki saham 80 persen dengan anak perusahaan BUMN Aneka Tambang dengan saham sebesar 20 persen.   

Subhan menambahkan, selama masa stay, PT GC hanya melakukan pemeliharaan peralatan dan konsen mengelola lingkungan dengan mengontrak PT Green Planet. "Selama belum beroperasi, kita konsen mengatasi masalah lingkungan. Bisa dilihat sekarang pengelolaan lingkungan yang kami lakukan sudah mengalami perkembangan sangat pesat," katanya.

KS dan Antam Dinilai Melecehkan Kalsel

Rabu, 10 Juni 2009 | 22:40 WITA

BANJARMASIN, RABU - PT Krakatau Steel (KS) dan Aneka Tambang dinilai melecehkan Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kesan pelecehan itu terkait dengan saham Kalsel atas usaha perindustrian dan pertambangan besi baja di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)," ujar Sjazli Arsyad Abdis, anggota Komisi III bidang pembangunan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (10/6).

"Dalam perusahaan tersebut, Kalsel hanya mendapatkan saham sekitar 8,7 persen. Kalau cuma itu berarti sama saja dengan pelecehan," tegasnya. Idealnya, besaran saham Kalsel selaku pemilik lahan untuk pembangunan dan pengembangan pabrik baja tersebut bisa mencapai 50 persen atau beberapa kali lipat dari 8,7 persen.

Oleh sebab itu, Pemprov Kalsel bersama dewan harus mempertanyakan besaran saham yang akan diterima cuma sekitar 8,7 persen dan berjuang agar mendapatkan persentase saham lebih besar lagi, sarannya.

"Apakah mungkin ada permainan tingkat tinggi di balik pembagian saham perusahaan tersebut. Karenanya, patut pula untuk dilakukan penelisikan," lanjut anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PAN itu.

Dewan Ancam Bekukan PT Mohusindo

Rabu, 10 Juni 2009 | 06:02 WITA

BARABAI, RABU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akan meninjau kembali peizinan perusahaan tambang marmer, PT Mohusindo yang dinilai tidak memberikan konstribusi berarti kepada daerah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT Muhosindo, Fansuri mengatakan dampak negatif keberadaan Muhosindo lebih besar dibanding efek positifnya bagi pemasukan daerah. "Dampak lingkungan dan kerusakan jalan justru lebih fatal, sehingga merugikan daerah," katanya.

Menurutnya DPRD HST membentuk pansus untuk memberikan rekomendasi apakah nanti membekukan perusahaan tersebut atau tidak. PT Mohosindo mengantongi izin pertambangan jenis golongan C pada 2004 dan melakukan eksploitasi marmer hingga sekarang.

"Awalnya PT Muhosindo memberikan konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 200 juta. Namun pada 2007 hingga 2008 kontribusinya cuma Rp 75 juta,"katan Fansuri.

Sementara, dampak negatif akibat aktifitas penambangan sudah  sudah dirasakan warga di Kecamatan Batang Alai Timur (BAT). Potensi kerusakan alam makin luas. Jalan yang dilewati angkutan milik perusahaan itu pun membuat jalan rusak karena tak mampu menahan beban angkutan.

Wakil Ketua Pansus Ruspanoor menyarankan, dari pada digarap investor lebih baik Pemkab HST membentuk perusahaan daerah (perusda). "Lebih baik daerah sendiri yang mengelola dan membeli peralatan. Selain menambah PAD, juga meyerap tenaga kerja," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Industri, HM Yuserani mengatakan tidak mudah untuk menghentikan atau membekukan izin PT Muhosindo."Masalahnya, mereka telah mengikat kontrak hingga lima tahun ke depan sejak 2004 lalu," katanya.

Penambang Terpaksa Bongkar Sendiri

Jumat, 5 Juni 2009 | 06:18 WITA

MARTAPURA, JUMAT  - Puluhan warga terlihat sedang membongkar bangunan yang beratap terpal. Tromol-tromol pun mulai di lepas untuk diangkut.

Mereka adalah warga Desa Bunglai yang merupakan penambang emas. Mereka sedang membongkar sebagian tempat pengolahan emas di desanya yang terletak di Hutan Lindung Tahura, Kecamatan Aranio, Kamis (4/6).

Meski terlihat terpaksa, namun, tindakan itu terpaksa dilakukan lantaran adanya deadline dari Pemkab Banjar akan menertibkan lagi dengan membawa alat penambangan mereka.

Padahal, kebanyakan warga Desa Bunglai sangat bergantung dari aktivitas penambangan emas itu. Pasalnya, tidak ada pekerjaan lain lagi selain menambang. Seperti yang diungkapkan, Rahmat, warga desa Bunglai. Menurutnya, selain menambang, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukannya.

Bahkan, saat ini penambangan emas disana hasilnya sudah kurang dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, dalam seminggu mereka beraktivitas hanya tiga sampai empat kali.

"Itupun terkadang hanya dapat penghasilan Rp 15 ribu per harinya," ujar penambang yang biasa bekerja menjaga tromol penambangan itu.

Keluhan yang sama diutarakan Nenek Uwat, menurutnya, dirinya sebenarnya tidak ingin menambang emas. Namun, lantaran tidak punya sawah, akhirnya bergantung pada aktivitas itu.

Apalagi, suaminya telah lama meninggal dengan menyisakan anak yang masih ditanggung kehidupannya. "Kalau tidak menambang, apa yang bisa kami makan," katanya memelas.

Padahal, setiap harinya, dirinya paling banyak hanya mendapatkan penghasilan Rp 20 ribu. "Seminggu saja tidak menambang, kita bisa kelaparan," ujarnya.

Pembakal desa Bunglai, HM Yamani mengakui, sampai saat in i aktivitas penambangan masih berlangsung. Namun, dari tahun ke tahun jumlahnya selalu menurun.

Sebenarnya, lanjutnya, menambang emas di sana merupakan tradisi yang telah ada sebelum waduk Riam Kanan dibuat. Sehingga, penambangan emas itu tetap bertahan hingga kini.

Dikatakannya, warganya sebagian besar bekerja sebagai penambang emas. Sehingga, jika diminta dilarang perlu ada sosialisasi yang lebih matang.

Dia berharap, Pemkab Banjar jangan hanya memberi batas waktu dan menertibkan penambangan di desanya, namun, perlu ada solusi bagi warganya. "Pemerintah jangan hanya main tertibkan saja, tanpa ada solusi bagi warga kami. Jika tidak ada solusi, sama saja meminta warga kami kelaparan," katanya.

Solusi itu, sambungnya, sebaiknya dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "kalau jangka panjang kita sudah punya, perkebunan karet, tapi itu menunggu enam tahun lagi," jelasnya

Lebih Baik Terlambat

Rabu, 3 Juni 2009 | 00:55 WITA

Oleh: Fathurrahman SSos I
Koordinator Lingkar Hijau Murakata HST (LHM HST)

SUNGGUH ironis kondisi alam dan hutan Kalimatan Selatan. Dulu rindang dan asri, penyumbang udara bersih serta paru-paru dunia. Sekarang kondisinya sangat berbeda, hutan rusak oleh penebangan liar, kebakaran, penambangan yang terus menerus mengeruk kekayaan sumber daya alam yang kemanfaatannya hanya dinikmati segelintir orang. Sementara masyarakat kebagian debu, jalan rusak, pemberian dana community development yang tidak seberapa, tidak setimpal dengan kerusakan alam, jalan dan ancaman bencana alam seperti banjir, erosi dan longsor.

Hasil tambang batu bara sebenarnya tidak memberikan banyak kontribusi bagi daerah, karena sebagian besar perusahaan tersebut mendapat izin pusat. Hanya sebagian kecil yang dikelola daerah.   

Sudah saatnya Pemprov Kalsel beserta segenap pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Selama ini pengusaha batu bara terlalu dimanja dengan penggunaan fasilitas publik. Sangat dirasakan dampaknya karena kelebihan muatan, jalan rusak dan berlobang, kemacetan dan aksi brutal sopir batu bara yang menelan banyak korban jiwa.

Kita mendukung program Pemprov Kalsel yang telah menetapkan pemberlakukan jalan khusus batu bara, di akhir masa jabatan Gubernur Kalsel Rudy Arifin. Meski agak terlambat, masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

Pengusaha batu bara harus berpikir mandiri, mengelola usahanya lebih profesional dan proporsional, memperhatikan asas kemanfaatan dan hukum.

Pemberian sanksi bagi pengusaha yang melanggar adalah shock therapy agar jangan terlalu dimanja dengan fasilitas negara yang seharusnya untuk kepentingan publik.

Kalimatan Selatan merupakan daerah yang kaya sumber daya alam (SDA), seharusnya dapat berdaulat dan memakmuran rakyat dari kekayaan yang melimpah itu.

2014 Pabrik Baja Kalsel Diproduksi

Senin, 1 Juni 2009 | 08:20 WITA

BANJARMASIN, SENIN - Potensi sumber daya alam (SDA) berupa bijih besi di perut bumi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata tidak cuma memikat perusahaan BUMN, PT Krakatau Steel.

Sebuah perusahaan joint venture antara Indonesia dan China juga bakal menanamkan investasinya dengan mambangun pabrik pengolah bijih besi menjadi barang jadi. Direncanakan proyek pabrik baru itu dilaksanakan 2010 dan berproduksi 2014.

Saat ini, yang sudah mulai tahap pembangunan adalah pabrik baja PT Meratus Jaya Iron & Steel (MJIS) yang merupakan join venture PT Krakatau Steel (KS) dengan PT Antam di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu dikemukakan Menteri Perindustrian Fahmi Idris di sela acara pelantikan tim sukses pasangan capres-cawapres Muhammad Jusuf Kalla dari Partai Golkar dengan Wiranto dari Partai Hanura di Shinta Restoran, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jumat (29/5). "Satu lagi pabrik baja akan dibangun di Tanahbumbu oleh perusahaan joint venture Indonesia-China," katanya.

Menurut Fahmi, berbeda dengan PT MJIS yang memproduksi jenis sponge iron atau besi spons untuk bahan baku pabrik baja di Cilegon, Banten, pabrik baja yang baru nanti akan langsung memproduksi barang jadi dari bijih besi.

Lokasi pabrik baru rencananya hanya sekitar 20 kilometer dari PT MJIS di Desa Sari Gadung, Kecamatan Bintang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. "Keunggulan lain, pabrik baru akan menggunakan teknologi canggih yang mampu mengolah bijih besi dengan kadar di bawah 50. Sedangkan rata-rata pabrik lainnya yang sekarang beroperasi biasanya cuma mampu mengolah kadar besi di atas 60," tambah Fahmi.

Menurut Fahmi pemerintah mendukung investasi baru di bidang industri pengolahan bijih besi di Kalsel karena akan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah dan negara.

Selain memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Kalsel dan sekitarnya, keberadaan pabrik juga akan memacu pembangunan dan perbaikan insfrastruktur. "Baja yang diproduksi nanti juga akan memenuhi kebutuhan baja di Indonesia atau dijual keluar dengan logo Baja Kalimantan. Itu salah satu upaya mengangkat nama Kalimantan," tambahnya.

Menurut Fahmi, kebutuhan baja untuk pasar dalam negeri saat ini terus meningkat. Tahun 2008 kebutuhan baja nasional mencapai enam juta ton, sementara baja yang mampu diproduksi perusahaan di dalam negeri baru empat juta ton. Sebanyak 2-3,5 juta ton di antaranya diproduksi oleh PT Krakatau Steel. Jika pabrik baja yang baru nanti beroperasi, produksi baja nasional bisa mencapai lima juta ton.

Fahmi juga menyebutkan rencana pembangunan pabrik baja oleh perusahaan swasta Gunung Garuda di Tanah Laut. Perusahaan tersebut juga telah memiliki pabrik baja di Bekasi dan Surabaya.

Tiga pabrik baja yang akan didirikan di Kalsel itu, akan memproduksi baja dengan logo Baja Kalimantan. Untuk pabrik baja PT MJIS diperkirakan berproduksi tiga tahun setelah dibangun, sedangkan dua pabrik baru yang rencananya menyusul dibangun,  ditargetkan berproduksi pada 2014.