Label Cloud

Sunday, October 21, 2007

Tiga Kapolda Kunjungi PT GC Kepolisian Amankan Aset Vital

Kamis, 6 September 2007
Radar Banjarmasin

BANJARBARU,- Tanpa ada kabar dan rencana, kemarin secara tiba-tiba 3 (tiga ) Kapolda di Kalimantan mengunjungi PT Galuh Cempaka (GC) yang terletak di Kelurahan Palam, Banjarbaru. Tiga kapolda itu adalah Irjen Indarto (Kapolda Kaltim), Brigjen Dinar (Kapolda Kalteng) dan tentu Kapolda Kalsel Brigjen Halba Rubis Nugroho.

Tampaknya, kedatangan tiga puncuk pimpinan kepolisian di tiga provinsi itu dilakukan di sela-sela kegiatan rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Banjarmasin terkait pembahasan masalah pertambangan yang ada di Kalimantan.

Kunjungan mendadak itu sendiri langsung diterima Manajer Operasional Steve Weiss dan Mine Manager PT GC Ary Haryono.

Sebelum melihat dari dekat tempat pengolahan intan (gold circuit area), ketiga Kapolda itu menyempatkan mendengarkan penjelasan dari pihak PT GC terkait produksi intan yang selama ini dihasilkan. Pun sejauh ini lahan tambang yang dieskpolitasi sebesar 2.900 hektare, PT Galuh Cempaka sejauh ini hanya menambang 350 hektare saja dengan produksi intan kami mencapai puluhan ribu krat serta menargetkan untuk tahun ini setidaknya menargetkan produksi 63 ribu krat.

Kapolda Kalsel Brigjen Halba mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan pihaknya hanya ingin melihat dari dekat kondisi serta produksi pertambangan intan satu-satunya di Kalimantan itu.

“Gak ada sesuatu yang istimewa kok, kita hanya ingin melihat dari dekat berbagai proses penambangan intan yang dilakukan PT Galuh Cempaka,” kata Halba kepada koran ini.

Disebutkan Halba, sebagai areal pertambangan yang diizinkan (legal), sudah menjadi ketentuan bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan aset-aset vital negara. Salah satunya tentu pertambangan intan PT Galuh Cempaka.

“Ini pertambagan legal, semua pihak harus turut mengamankan, termasuk juga aparat kepolisian,” kata Halba lagi.

Sejauh ini, beber Halba sesuai dengan penjelasan dari pihak PT GC, pertambagan intan ini setiap tahunnya setidaknya mengucurkan dana sebesar54 ribu US dolar untuk dana Community Development (CD) yang diberikan langsung kepada warga sekitar. (mul)

Lahan Kritis Diantisipasi

Kamis, 6 September 2007
Radar Banjarmasin

RANTAU ,- Untuk mengantisipasi bertambah meluasnya jumlah lahan kritis di Kabupaten Tapin, Dithutbun Kabupaten Tapin melakukan berbagai upaya pencegahan. Mulai dari gerhan, hingga reboisasi hutan rakyat pun dilakukan di beberapa kecamatan yang memiliki cacatan lahan ktiris.

Hal itu diungkapkan Kasi Rehabilitasi Lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, Herman Cahyono Shut kepada wartawan di ruang kerjanya. “Untuk di Kabupaten Tapin sendiri, sebenarnya sudah dilakukan antisipasinya. Yakni melakukan kegiatan Gerhan dengan menggunakan dana APBN Pusat, dimulai sejak tahun 2003 silam hingga sekarang,” kata Cahyono.

Selain itu, kata Cahyono, dilakukan juga reboisasi hutan rakyat di Kecamatan Piani untuk 2 ribu hektare luasnya. Selanjutnya, di tahun 2005 lalu dilakukan Gerhan murni untuk reboisasi hutan rakyat seluas 1.100 hektare dan di tahun 2006 dilakukan kembali Gerhan murni hutan rakyat seluas 150 hektare, di mana 50 Ha dilaksanakan di Kecamatan Hatungun dan 100 hektarenya di Kecamatan Piani. Dan terakhir, tahun 2007 ini, Gerhan murni reboisasi hanya dilakukan di atas lahan seluas 125 hektare dan 650 hektare untuk hutan rakyat.

Ditambahkan Cahyono, hingga saat ini Dishutbun Tapin masih menyelesaikan hutang Gerhan murni tahun 2005, 2006, 2007, yang akan terus dilanjutkan, sebab dananya bersifat mulstiyears. Hutan rakyat ini, dari tahun ke tahun cenderung naik karena faktor alam dan perbuatan manusia yang tidak santun terhadap hutan dan lingkungan.

“Sebab, lahan kritis dihampir semua kecamatan di Tapin ada ditemukan lahan kritisnya tidak terkecuali Kecamatan Tapin Utara (Rantau) sebagai Ibu Kota Kabupaten Tapin,” tutupnya, kepada sejumlah wartawan

Karena itu, lanjutnya, upaya-upaya untuk mengantisipasi di uraikannya, dilakukan dari dana APBN pusat, yaitu kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) atah Gerhan yang dimulai sejak tahun 2003 lalu, dimana untuk Kabupaten Tapin pada tahun tersebut tidak ada. Baru pada tahun 2004 mendapat jatah reboisasi hutan rakyat 2.000 Ha yang berada dalam kawasan hutan yang bantuan dalam bentuk kelompok tani di Kecamatan Piani dan Hatungun, tahun 2005 Gerhan murni untuk reboisasi hutan rakyat seluas 1.100 Ha, tahun 2006 Gerhan murni hutan rakyat 150 Ha.

“Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang dilakukan ini bisa mengurangi lahan kritis yang ada di Tapin. Paling tidak, pasrtisipasi masyarakat dengan melakukan gerakan penanaman pohon di lingkungan sekitarnya, bisa memberikan kontribusi bagi kenyamanan di lingkungannya,” saran Cahyono. (nti)

PT GC Bantah Tak Transparan

Selasa, 4 September 2007
Radar Banjarmasin

BANJARBARU – Menanggapi pernyataan Direktur BLHI Badrul Ain Sanusi yang menyebutkan PT Galuh Cempaka (PT GC) tidak transparan dalam melaporkan hasil ekploitasi intan, pihak PT GC membantah keras.

’’Segala informasi telah kami berikan pada Departemen Perdagangan, tepatnya Dirjen Geologi dan Mineral, karena hubungan kami memang dengan Pusat berdasarkan kontrak karya yang sudah ditandatangani,’’ ungkap Main Manager PT GC Ary Haryono.

Kendati demikian, sambung Ary, pihaknya juga tetap menghormati daerah yang ditambang, khususnya Banjarbaru, sehingga informasi mengenai kegiatan eksploitasi tersebut juga diberikan pada Dinas Pertambangan Kalsel, maupun Banjarbaru tanpa ada perbedaan sedikitpun.

’’Jadi siapa yang tidak transparan, kami sudah memberikan data pada pihak yang berkompeten, walaupun tidak pada semua pihak, tapi ini sudah sangat proporsional,’’ jelasnya.

Ditambahkan Ary, pihaknya juga memberikan klarifikasi atau pembetulan atas data yang diberikan sebelumnya, yakni produksi seribu krat setahunnya adalah salah, karena produksi lebih dari itu.

‘’Produksi kami mencapai puluhan ribu krat, bahkan tahun ini kami menargetkan 63 ribu krat,’’ ujarnya lagi.

Di samping itu, sambung Ary, soal lahan tambang yang di eksploitasi, memang benar berdasarkan kontrak karya seluas 2.900 Ha, namun tidak seluruhnya daerah yang digali, hanya titik-titik tertentu saja.

‘’Kami hanya menambang sekitar 350 hektare saja, yakni titik-titik yang sudah dipilih,’’ ujarnya lagi. (mul)