Pembangunan Pabrik Baja Di Kapet Tak Masalah

Tuesday, 23 December 2008 10:07 redaksi

BANJARMASIN - Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, menyatakan, pada prinsipnya pembangunan pabrik peleburan baja di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tidak ada masalah.

"Kita juga sudah mengirim surat kepada PT Meratus Jaya Iron dan Steel untuk memulai pekerjaan pembangunan pabrik peleburan baja di lahan milik Pemprov Kalsel, di Kapet Batulicin," ujarnya di Banjarmasin, kemarin.

Menurut Rudy, sambil PT Meratus Jaya Iron dan Steel bekerja, Pemprov Kalsel melakukan proses pelepasan aset lahan seluas 200 hektar untuk pembangunan pabrik peleburan baja tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan raperda pelepasan aset kepada DPRD.

Raperda pelepasan aset Pemprov Kalsel di Kapet Batulicin tersebut, kata Rudy, sudah siap dan rencana Selasa (23/12) disampaikan kepada DPRD Kalsel dan diharapkan pembahasan Raperda itu dipercepat, karena sudah ada pembicaraan awal.

"Kita berharap Raperda pelepasan aset di Kapet Batulicin untuk pembangunan pabrik peleburan baja tersebut Januari 2009 sudah bisa selesai dibahas dan disetujui DPRD Kalsel untuk menjadi peraturan daerah (perda)," katanya.

Dia menjelaskan, dari informasi tim umum dan perlengkapan (Umkap) Setdaprov Kalsel, PT Meratus Jaya yang merupakan konsorsium PT Krakatau Stell (KS) dan PT Aneka Tambang (Antam), kini memulai pekerjaan dengan melakukan pemataan di atas lahan seluas 30 hektar.

Dengan dimulainya pekerjaan pemetaan lahan oleh PT Meratus Jaya tersebut, lanjutnya, pihaknya berkeyakinan Maret 2009, proyek pabrik peleburan baja tersebut bisa dimulai dan tidak tertunda-tunda lagi.

Tertundanya pekerjaan pembangunan pabrik peleburan baja di Kapet Batulicin tersebut bukan disengaja, katanya, tetapi akibat ada pergantian direksi di jajaran PT KS dan berganti-gantinya investor yang ingin menanamkan modalnya.

Menyinggung keberadaan aset lahan yang dimiliki Pemprov Kalsel yang akan dimanfaatkan untuk lokasi pabrik itu, kata Rudy, merupakan penyertaan modal dari Pemprov Kalsel terhadap rencana pembangunan pabrik peleburan baja tersebut.

"Apabila aset lahan milik Pemprov Kalsel yang nantinya dinilai tim penilai independen tersebut masuk dalam saham, maka pemegang saham PT Meratus Jaya tersebut ada tiga yakni PT KS, PT Antam dan Pemprov Kalsel," katanya.

Penyerataan modal Pemprov Kalsel berupa aset lahan seluas 200 hektar tersebut, lanjut Rudy, telah disepakati dalam rapat di Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan, Kalsel tidak lagi sebagai penonton dalam pengerukan sumber daya alam (SDA) yang ada selama ini, seperti tambang batubara, Kalsel hanya mendapat sekitar Rp85 miliar setahun dari produksi batubara yang mencapai 80 juta ton/tahun.

Terkait mahalnya nilai jual objek pajak (NJOP) lahan di Kapet Batulicin tersebut, dia menjelaskan, saat ini lahan di kawasan itu memang termasuk mahal.

NJOP lahan di Kapet Batulicin tersebut, dari informasi Biro Umum dan Perlengkapan sebesar Rp64 ribu/meter, namun informasi dari PT Meratus Jaya mencapai Rp82 ribu/meter, artinya terdapat perbedaan dalam penilai NJOP.

Menanggapi tawaran dari Pemkab Tanbu yang menyediakan lahan gratis untuk pembangunan pabrik peleburan baja di Batulicin tersebut, Rudy menyatakan, pihaknya tidak keberatan atas tawaran itu dan silahkan perusahaan mengambilnya.

"Jika ada tawaran penyediaan lahan gratis dari Pemkab Tanbu terkait rencana pembangunan pabrik peleburan baja tersebut, silahkan diambil dan berarti menguntungkan PT Meratus Jaya Iron dan Steel," ujarnya.

Namun demikian, katanya, apabila PT Meratus Jaya ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov Kalsel di Kapet Batulicin tersebut, maka pelepasan aset tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ada. ani/mb02

Proyek Meratus Jangan Ditunda

Monday, 22 December 2008 11:04 redaksi

JAKARTA - Proyek pembangunan pabrik pengolahan bijih besi di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan patungan PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk atau biasa disebut sebagai proyek Meratus akan dipercepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Rencananya proyek senilai US$ 65 juta dengan kapasitas 300.000 ton per tahun ini, peletakan batu pertama (ground breaking) akan dilakukan pada Maret 2009.

"Kemarin datang ke sana, Pak Wapres mengingatkan kenapa kok sampai sekarang belum selesai tertunda-tunda terus, nah semuanya disuruh dipercepat," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di JCC, Jakarta, Minggu.

PT Krakatau Steel bersama PT Aneka Tambang Tbk sepakat membangun perusahaan patungan untuk mengolah bijih besi di Kabupaten Tanah Bumbu yang dinamakan PT Meratus Jaya Iron & Steel.

Sofyan mengatakan inti masalah molornya pembangunan proyek Meratus lebih disebabkan oleh hambatan teknis yaitu masalah harga tanah, dimana nilai jual objek pajak tanah (NJOP) yang terlalu tinggi dengan harga pasaran tanah.

"Kemarin sudah sepakat, bahwa bulan Maret 2009 akan melakukan ground breaking itu yang Meratus. Pembangunan pabrik baja yang lain juga sedang melakukan persiapan," jelasnya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menegur bahkan marah-marah terhadap kelangsungan proyek pabrik baja Meratus dan mendesak agar segara dilakukan percepatan.

Kalla kesal karena Proyek Meratus tak kunjung selesai dan terus tertunda hingga 1,5 tahun ini karena tidak beresnya soal pembebesan tanah untuk lahan lokasi pabrik.

"Jangan untung di tanah, tapi untung di proses. Jangan berkelahi soal tanah," ujar Kalla saat bertemu Gubernur Kalsel Rudy Arifin di Kantor Pelindo III di Jalan Barito Hilir, akhir pekan lalu. dtc/mb07

Pemko Tata Sungai Pekapuran

Saturday, 20 December 2008 12:43 redaksi

BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bermaksud menata Sungai Pekapuran yang dimulai tahun anggaran 2009.

keingianan itu dikemukakan Walikota Banjarmasin, HA Yudhi Wahyuni saat paparan evaluasi hasil Pantau 1 (P.1) Adipuran 2008/2009 terhadap ibukota Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut, di aula "Kayuh Baimbai" Balai Kota Banjarmasin, Kamis siang.

Ketika itu, orang nomor satu di jajaran Pemko Banjarmasin tersebut, mengatakan, sebagai tahap awal dari penataan dimaksud, di sekitar Sungai Pekapuran tersebut bakal dibangun penampungan limbah terpadu.

"Dengan adanya instalasi limbah terpadu tersebut ke depan diharapkan tak ada lagi tenggeran-tenggeran untuk membuang limbah, termasuk keberadaan jamban di kawasan Sungai Pakapuran yang berada di kawasan padat penduduk," tandasnya.

Selain itu, Pemko Banjarmasin secara bertahap dan sesuai kemampuan akan terus membenahi sungai-sungai yang ada di ibukota Kalsel, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan atau terhindar dari kekotoran, lanjutnya. Dia mengharapkan partisipasi aktif warga masyarakatnya.

Mengenai hasil P.I Adipura 2008/2009, dia tak mau banyak komentar, kecuali meminta kembali kepada semua aparat Pemko Banjarmasin hingga lini terbawah meningkatkan kinerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Saya kali ini tak mau komentar dan tidak perlu marah karena kalian semua mengetahui sendiri hasil P.1. Jadi masing-masing pihak harus koreksi sendiri dan lebih meningkatkan tanggung jawab," kata Yudhi Wahyuni.

Sementara itu, Ratna dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) dalam paparan evaluasi hasil P.I Adipura 2008/2009, mengungkapkan, perolehan poin untuk Banjarmasin sebagai kota besar belum menggembirakan.

Namun bukan cuma Banjarmasin yang P.1 mengalami penurunan nilai, tapi semua kota besar di Indonesia juga sama karena ada beberapa perubahan sistem dalam penilain/pemantauan, sesuai tuntutan masyarakat umum.

"Tapi tak perlu khawatir, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki, dimana pelaksanaan P.2 sekitar Februari - Maret 2009 dan Pantau Verifikasi sebelum pengumuman peraih anugrah Adipura 2008/2009 yang berlangsung pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Juni mendatang," demikian Ratna. ant/mb05