Sambut Hari Bumi, WWF Kalteng Gelar Lomba

Kamis, 26 Maret 2009 | 13:58 WIB
PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Untuk menyambut Hari Bumi 22 April 2009, WWF Indonesia-Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar lomba menulis dan fotografi. Peserta adalah warga negara Indonesia, baik pelajar, mahasiswa, maupun umum yang berada di Kalteng.

Communication Site Coordinator WWF Indonesia Kalteng, Diyah Wara Restiyati, di Palangkaraya, Rabu (25/3) malam, menuturkan, judul dan isi tulisan harus berkaitan dengan tema utama, yaitu 'Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Mungkinkah?'

Adapun obyek foto adalah lingkungan, masyarakat, budaya, alam, satwa liar dengan lokasi pemotretan di wilayah Kalteng.

Pengumpulan foto/pendaftaran peserta dari tanggal 10 Maret hingga 18 April 2009. Pengumuman pemenang pada 24-26 April 2009. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WWF Indonesia Jalan Krakatau Nomor 12, Palangkaraya, 73112 dengan nomor telepon (0536) 3236997 dan faksimil (0536) 3227700.

Selain menggelar lomba, WWF Indonesia Kalteng juga akan melakukan kampanye bebas emisi di Kampus Faku ltas Teknik Universitas Palangkaraya, peringatan hari bumi di Kabupaten Murung Raya, serta aneka kegiatan lainnya.

Tala-Telkom Hijaukan Gunung Kayangan

| 08:38 WITA

PELAIHARI, KAMIS - Gerakan penghijauan terus digencarkan di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Untuk memaksimalkan program green ini, peran serta stakehouldernya pun diperluas. Dinas Kehutanan Tanah Laut, mulai merangkul kalangan swasta.

Hari ini, Kamis (19/3) Dishut Tala bekerjasama dengan Telkom melakukan penghijauan di kawasan Gunung Kayangan. Luas area yang akan dihijaukan ada dua hektare. Sedang jumlah tanaman 1.756 batang dari jenis mahoni dan Ketapang.

Tambang Sungai Bakar Terancam Ditutup

Jumat, 13 Maret 2009 | 06:31 WITA

PELAIHARI, JUMAT - Aktivitas penambangan bijih besi di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin yang berdekatan dengan objek wisata Gua Marmer terus menjadi sorotan. Tambang ini terancam ditutup jika hasil evaluasinya kelak negatif.

Evaluasi akan segera dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi bersama institusi terkait lainnya. Agenda ini sifatnya normatif menjelang akan berakhirnya masa waktu izin kuasa pertambangan (KP). "Agustus tahun ini izinnya habis. Pasti kami akan mengevaluasinya guna menentukan masih layak tidaknya tambang tersebut," ucap Kadistamben M Ilyas.

Pejabat eselon II di Bumi Tuntung Pandang ini tidak menyebutkan secara detil bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan evaluasi tersebut. Yang pasti, Tim akan turun ke lokasi guna melihat langsung kondisi riil di area tambang.

Pemegang izin KP tambang bijih besi di Sungai Bakar tersebut adalah Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang. Perusahaan 'plat merah' Tala ini menggandeng PT Kuang Ye Internasional Mining Development dalam melaksanakan kegiatan penambangan. Perusahaan dari Cina itu memegang SPK (surat perjanjian kerja) dari Baratala.

Sejak mulai beroperasi empat tahunan silam, aktivitas tambang tersebut terus mendapat sorotan sejumlah kalangan. Hal ini disebabkan area tambang berada di kawasan perbukitan/pegunungan yang kabarnya bagian dari zona resapan air. Selain itu juga sangat dekat dengan objek wisata Gua Marmer.

Objek wisata alam khas tersebut makin mati suri sejak adanya aktivitas tambang tersebut. Pasalnya jalan masuk dipajangi portal oleh penambang sehingga orang tidak bisa leluasa ke luar masuk ke kawasan itu. Sekedar diketahui, akses menuju area tambang dan gua marmer menjadi satu.

Jalan sepanjang belasan kilometer (Pelaihari-Sungai Bakar) yang dulu mulus, berubah menjadi compang-camping lantaran intensnya lalu lintas angkutan bijih besi dari tambang setempat. Badan jalan menjadi lumayan sulit dilintasi.

Tidak cuma itu. Sekira dua tahun lalu, saat hujan lebat disertai tiupan angin kencang, tumpukan lapisan tanah atas (OB) tambang setempat longsor ke sungai. Beberapa rumah warga sekitar yang berada di dekat sungai pun menjadi korban rusak/ambruk dihantam luapan air bercampur OB tersebut.

Manajemen PD Baratala sendiri sebagiamana pernah diutarakan Direktur Operasional Beben Taruka Umbara beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya dalam melaksanakan kegiatan penambangan tetap memperhatikan lingkungan dan menjaga eksistensi Gua Marmer.  

"Saya kira evaluasi memang harus dilakukan terhadap keberadaan tambang di Sungai Bakar itu. Jika memang lebih banyak mudaratnya (dampak buruk), tentunya tidak mungkin dipertahankan. Tapi, kita tunggu saja bagaimana hasil evaluasinya nanti," ucap Bupati H Adriansyah, kemarin.

Aad begitu H Adriansyah biasa disapa menegaskan aktivitas penambangan mutlak dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun kerusakan infrastruktur.

Krisis Hantam Binis Tambang Biji Besi Tala

Rabu, 11 Maret 2009 | 06:45 WITA

PELAIHARI, RABU - Dampak krisis finansial global yang masih terjadi hingga kini masih dirasakan kalangan penambang di Tanahlaut. Sumbangan pihak ketiga (SPK) pun turut anjlok karenanya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tala Ilyas mengatakan kalangan penambang yang paling merasakan dampak krisis global adalah penambang bijih besi. Banyak dari mereka yang hingga kini berhenti beroperasional menyusul sepinya permintaan yang diikuti turunnya harga emas hitam tersebut.

Per tonnya saat ini hanya berkisar Rp24-250 ribu. Padahal sebelumnya paling rendah Rp350 ribu. Dengan kondisi itu, satusatunya pemegang izin kuasa pertambangan (KP) bijih besi di wilayah Kecamatan Pelaihari yakni Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang meminta dispensasi penurunan SPK. "Baratala minta SPK diturunkan menjadi Rp2.000 per ton atau seperti sebelumnya," beber Ilyas saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Permohonan tersebut telah ia teruskan ke Bupati H Adriansyah. "Pak Bupati memakluminya. Namun rekomendasi Pak Bupati, SPK bijih besi diturunkan menjadi Rp3.000," beber Ilyas.

Ilyas mengatakan permohonan penurunan nominal SPK tersebut cukup beralasan, mengingat masih lesunya usaha sektor pertambangan bijih besi saat ini. Apalagi SPK sifatnya hanya sebatas sumbangan, tidak bisa dipaksakan.

Nominal SPK dari sektor pertambangan (batu bara dan bijih besi) semula hanya Rp2.000 per ton. Namun sejak Juli 2008 silam dinaikkan menjadi Rp5.000 dengan pertimbangan makin membaiknya usaha di sektor ini pada waktu itu (sebelum krisis global).

Kendati Bupati menyetujui penurunan nominal SPK bijih besi, jelas Ilyas, bukan berarti seterusnya berlaku seperti itu. "Sesuai rekomendasi Pak Bupati, jika nanti usaha tambang bijih besi telah normal kembali, harga per tonnya serendahnya Rp350 ribu, maka SPK akan dinaikkan lagi menjadi Rp5.000."

Bagaimana dengan usaha tambang batu bara? "Tetap, tidak ada perubahan. Usaha di bidang ini kan tidak begitu terpengaruh oleh krisis global meski juga terjadi penurunan. Namun umumnya aktivitas tambang batu bara masih tetap bisa berjalan. SPKnya juga tetap Rp5.000 per ton," jelas Ilyas.

Yudhi: Jangan Jadikan Sungai Keranjang Sampah

Kamis, 19 Februari 2009 | 13:49 WITA

BANJARMASIN, KAMIS - Dari data Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, jumlah sungai di kota ini pada tahun 2006 tercatat 108 buah, namun, jumlah itu menurun drastis menjadi 72 sungai pada 2008.

Menurut Wali Kota Banjarmasin, Yudhi Wahyuni, hal itu terjadi lantaran faktor alam dan kurang terawatnya sungai seperti perilaku warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu permukiman di atas sungai juga jadi penyebabnya.

Untuk itu, kata Yudhi,  ia mengimbau agar warga menghentikan kegiatan membuang sampah ke sungai. "jangan jadikan sungai keranjang sampah,"' tegas Wali Kota, Kamis (19/2)

Truk Batu Gunung Rusak Jalan Mandiangin

Jumat, 13 Februari 2009 | 12:14 WITA

MARTAPURA, JUMAT - Jalan Desa Mandiangin Barat RT 3 dan RT4 Kabupaten Banjar rusak menyusul maraknya angkutan batu gunung dari Jalan Mangga Gunung Pamaton Taman Hutan Raya (Tahura) Mandiangin.

Menurut satu warga, aktifitas truk mulai ramai sejak pukul 07.00 hingga sore hari. Lebih parah lagi jalan sepanjang tiga kilometer  di Desa Kiram rusak dan berlumpur karena sering dilintasi truk.

Warga Pamukan Gunakan Air Bekas Tambang

Minggu, 8 Februari 2009 | 23:30 WITA

KOTABARU, MINGGU - Warga desa di wilayah Kecamatan Pamukan Barat, dan Pamukan Utara, di perbatasan Kalsel-Kaltim, sekitar 200 km dari ibukota Kabupaten Kotabaru terpaksa memanfaatkan air bekas tambang untuk keperluan sehari-hari.

Informasi yang berhasil dihimpun, warga Desa Sengayam, Mayang Sari, Mangka, serta beberapa desa di hilir Sungai Sengayam tidak ada pilihan lain, dan terpaksa tetap memanfaatkan air bekas tambang batu, dan pasir dari Pegunungan Meratus.

Udin, warga Desa Sengayam menuturkan, akhir-akhir ini warga di desanya serta beberapa desa lain terpaksa memanfaatkan air sungai Sengayam untuk keperluan sehari-hari.

Padahal, air yang berwarna kemerahan tersebut, merupakan air bekas tambang batu dan pasir warga setempat untuk bahan bangunan.

Masih beruntung mereka masih bisa mendapatkan air, walaupun air itu bekas tambang batu dan pasir, karena masih ada ratusan warga di desa tetangga tidak menemukan air.

Sumur tadah hujan yang biasa digali warga, kini juga airnya berwarna merah karena lumpur dari permukaan tanah, sehingga mereka terpaksa menggunakan air sungai.

Walaupun hanya air sungai, untuk mendapatkan air bekas tambang itupun warga harus berjalan hingga lima kilo meter bahkan lebih.

Meski telah menggunakan sungai air bekas tambang untuk minum, masak, serta keperluan lain, para penduduk desa hingga saat ini hampir tidak terdengar terserang sejenis penyakit.

Karena air sungai tersebut masih lumayan, meskipun warnanya telah berubah dari sebelumnya agak kekuning-kuningan.

Menurut warga, meski menggunakan air sungai yang bersumber dari lokasi bekas tambang dan Pegunungan Meratus, air tersebut masih lebih baik daripada air sumur tadah hujan.

Masih beruntung warga mendapatkan air dari Sungai Sengayam yang mulai susut itu, karena ada sejumlah sungai besar yang disepanjang bantaran sungai dihuni penduduk, kini kondisinya telah mengering dan tidak berair lagi. (ant)

Akhir PT GC Buka Handil Gantung

Kamis, 5 Februari 2009 | 21:13 WITA

BANJARBARU, KAMIS - Penutupan Handil Gantung yang menjadi polemik antara para petani di Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam dengan PT Galuh Cempaka (PT GC) Banjarbaru akhirnya dibuka.

Proses pembukaan handil dilaksanakan, Kamis (5/2) pukul 13.00 wita oleh Dinas Pekerjaan Kota Banjarbaru secara manual atau tanpa alat berat. Pembukaan disaksikan Ketua DPRD Banjarbaru dan jajaran, serta masyarakat sekitar, dan pihak PT Galuh Cempaka. (aries mardiono)

Titik Ekploitasi Gas Metan Batola Diperbanyak

Rabu, 4 Februari 2009 | 10:33 WITA

MARABAHAN, RABU - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) hingga saat ini  masih belum mengetahui berapa titik eksplorasi gas metan di Batola yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Delapan anggota tim dari Badan Geologi Pusat Vulaknologi dan Mitiga Jakarta beberapa waktu lalu sudah melakukan pengukuran, bahkan mereka dikabarkan sudah menentukan titik yang akan dilakukan eksplorasi.

"Kita belum mengetahui ada berapa titik, karena yang melakukan penelitian dan survei di lapangan langsung dari pusat beberapa waktu lalu dan mereka sudah mendapatkan titik itu," ungkap Drs Noor Ipani, Kabag Ekonomi dan SDA Pemkab Batola.

Noor Ipani menambahkan, penelitian yang dilakukan oleh tim tersebut dilakukan mulai dari Barambai hingga sampai ke Wanaraya, dibantu oleh beberapa penduduk yang ditunjuk oleh mereka.

Ketidaktahuan Pemkab Batola ini karena penelitian tersebut menurutnya langsung atas permintaan dari pusat, sedang Pemkab hanya menyediakan sarana untuk penginapan tim yang dikirim.

Pemkab juga memaklumi ketidaktahuan pihaknya terhadap titik yang sudah ditentukan, karena tim sendiri belum lepaorkan hasil penelitian mereka ke pusat.
Bahkan dua perusahaan yang kabarnya juga sudah dikontrak oleh Kementrian ESDM tidak diketahui secara pasti oleh Pemkab Batola, karena hingga saat ini mereka tidak menerima berkas ataupun pemberitahuan dari pusat mengenai dua perusahaan tersebut.

"Harapan kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar, mudah-mudahan  ekplorasi bisa cepat terlaksana. Memang untuk urusan teknis semuanya dari pusat, kita hanya memfasilitasi saja," akunya.

Dewan: Kembalikan Aliran di Handil Gantung

Senin, 2 Februari 2009 | 12:31 WITA

BANJARBARU, BPOST - Permasalahan Handil Gantung yang berlarut-larut akhirnya menghasilkan keputusan yang melegakan bagi masyarakat di kawasan Palam dan Bangkal, Banjarbaru .

DPRD tegas bahwa Handil Gantung yang ditutup dan aliranya dialihkan oleh PT Galuh Cempaka harus di kembalikan ke asal atau dibuka kembali.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Kalsel, Bambang SR dalam rapat bersama warga Palam dan Bangkal yang dilaksanakan di Gedung Dewan Banjarbaru, Senin (2/2).

Nasib Handil Gantung Menggantung

Rabu, 14 Januari 2009 | 21:48 WITA

BANJARBARU, RABU - Belasan perwakilan petani di Kelurahan Palam dan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pulang dengan tangan hampa. Tuntutan pembukaan Handil Gantung yang getol mereka perjuangkan belum mendapatkan hasil.

Pada pertemuan antara perwakilan petani dengan PT Galuh Cempaka (GC), dan Dinas terkait di Pemko Banjarbaru yang di fasilitasi DPRD Kota Banjarbaru di Gedung Dewan, Rabu (14/1), masih belum menghasilkan keputusan final.

Pertemuan seluruh pihak terkait yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Arie Sophian itu berjalan alot. Perwakilan petani yang didampingi aktivis Walhi Kalsel ngotot dengan pendirian mereka bahwa Handil Gantung harus dibuka kembali secara permanen.

Sementara pihak PT GC yang dihadiri langsung Direkturnya, Kuncoro Hadi didampingi Legal Konsultan, F Aby, dan Humas, Subhan, juga bersikeras bahwa pembukaan Handil Gantung hanya bersifat sementara, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Kuncoro menjelaskan penutupan sebagian Handil Gantung telah melalui prosedur yang berlaku yakni, hasil kajian teknis pihak Unlam, kemudian mendapat izin dari Dinas PU. Sebagai gantinya, PT GC membuat handil baru.

"Secara kasat mata, handil baru sudah memadai, bahkan lebih lebar sehingga air mengalir lancar. Karena kondisi alam dan curah hujan tinggi, sawah warga terendam. Ini sesuai kondisi di lapangan karena air dari hilir justru mengarah ke hulu (persawahan warga, Red)," ujar Kuncoro.

Menurutnya, meski pembukaan Handil Gantung mereka yakini tidak akan memberikan dampak kepada surutnya air di sawah warga, mereka mengaku mengalah dan memenuhi tuntutan warga. Dengan catatan pembukaan Handil Gantung tidak bisa permanen.

"Areal di sisi kiri dan kanan handil gantung telah dibebaskan dan siap untuk ditambang. Termasuk di bawah handil gantung akan kami tambang juga. Setelah ditambang, handil gantung dikembalikan meski tidak sempurna seperti semula," ujar Kuncoro.

Keterangan Kuncoro inilah yang kemudian menjadi perdebatan sengit para petani. Mereka menolak tegas handil gantung ikut digali dengan alasan handil bukan milik perorangan melainkan milik umum yang ditujukan untuk mengatasi banjir di persawahan mereka.

"Handil Gantung dan tanggulnya adalah milik umum. Atas dasar apa PT GC merasa berhak menambang handil gantung?" tegas koordinator warga, Budiansyah.

Kemudian terungkap fakta yang disampaikan Lurah Bangkal, dan Camat bahwa handil gantung tidak termasuk areal yang dijual ke PT GC. Namun handil gantung dianggap aset Pemko, sehingga prosedur yang ditempuh PT GC dengan mengalihkan aliran dengan handil baru.

"Pemko boleh mengklaim Handil Gantung sebagai asetnya, tetapi hak atas handil tersebut adalah warga. Sebab handil adalah tanah petani yang dihibahkan untuk kepentingan bersama mengatasi banjir," ujar aktivis Walhi Kalsel, Rahmat Mulyadi.

Melihat perdebatan yang kian sengit, pimpinan rapat, Arie Sophian menengahi dengan meminta ketegasan PT GC bisa tidaknya membuka permanen tabat Handil Gantung. Ternyata, Kuncoro Cs menyatakan, tidak bisa memutuskan.

"Petinggi PT GC di sini tidak bisa memutuskan. Karena harus konsultasi dengan pusat maka hari ini belum ada keputusan final PT GC kita beri waktu 10 hari kedepan untuk konsultasi dengan pusat. Selanjutnya akan kita panggil lagi," ujar Arie menutup pertemuan.(aries mardiono)

Rame-rame Tolak Tuntutan PT GC

Selasa, 13 Januari 2009 | 21:40 WITA

BANJARBARU, SELASA  - Sikap pihak PT Galuh Cempaka (GC) yang mengalah untuk mau membuka kembali saluran Handil Gantung ternyata tidak gratisan. Perusahaan tambang intan di Banjarbaru ini mengajukan 6 point permintaan cukup rumit sebelum pembukaan handil dilakukan.

Point pertama permintaan PT GC yang disampaikan ke Dinas PU dan Permukiman Kota Banjarbaru, bahwa mereka hanya bisa membuka tabat (penutup) Handil Gantung di bagian hulu karena untuk bagian hilir tidak bisa menggunakan alat berat.

Sebelum tabat bagian hulu mereka bongkar, PT GC meminta tabat di bagian hilir dibongkar terlebih dahulu. Meski mereka yang membuat tabat tersebut, untuk pembongkaran bagian hilir mereka meminta Dinas PU dan Permukiman yang melakukannya.

Di point ketiga bernada tidak rela handil baru yang mereka bangun digunakan untuk mengatasi banjir di sawah warga. Karena itu begitu Handil Gantung dibuka kembali, PT GC meminta handil baru ditutup.

Uniknya di point ke empat, PT GC mengajukan syarat bahwa jika perusahaan mereka beroperasi kembali, perlu ada jaminan tertulis dari Pemko Banjarbaru bisa ditutup kembali tanpa ada permasalahan.

Sedangkan point kelima, intinya menyebutkan jika pembukaan Handil Gantung tidak membawa perubahan terhadap surutnya air yang menggenangi persawahan warga, PT GC akan menutup kembali handil tersebut dan membuka handil baru tanpa tuntutan ganti rugi petani.

Terakhir, PT GC menyimpulkan bahwa jaminan tertulis dari Pemko Banjarbaru bahwa handil baru dapat dibuka tanpa permasalahan sudah mereka terima sebelum pelaksanaan handil gantung dilaksanakan.

Sementera pada pembicaraan sebelumnya, pembukaan handil gantung dilaksanakan, Rabu (14/1). Otomatis pekerjaan itu pun tampaknya batal terlaksana hari ini.

Surat itulah yang membuat pihak Pemko Banjarbaru dengan DPRD Kota Banjarbaru membahas kembali surat tuntutan PT GC bersama perwakilan petani yang sawahnya kebanjiran diduga akibat penutupan handil gantung, serta Walhi Kalsel yang mendampingi petani.

Pada pertemuan di Kantor DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (13/1), warga yang hadir menolak mentah-mentah sebagian besar poin tuntutan PT GC tersebut. Terutama point lima yang menggambarkan seolah-olah PT GC berkuasa penuh atas Handil Gantung.

Uniknya, Camat Cempaka, Subeli yang hadir memberikan arahan seakan memojokan warga. Subeli menyatakan, di PT GC ada aset negara, dan meminta warga agar tidak alergi terhadap investor asing.

"Kami tidak alergi terhadap investor asing. Silakan mereka berusaha, tapi jangan mengganggu petani yang sudah lama bertani di sekitar. PT GC sudah sangat tidak menghargai kami, dan surat permintaan ini menunjukan mereka seakan berkuasa penuh atas Handil Gantung," ujar perwakilan petani, Budi dengan nada keras.

Budi menambahkan, dengan adanya surat permintaan PT GC tampaknya mengulur-ulur waktu. Padahal, petani harus segera menanam bibit padi. Sebab bibit padi perlu waktu tiga bulan untuk bisa disemai.

"Kami biasanya menanam di bulan ke empat. Kalau tidak segera kami menanam bibit, maka tahun ini kami terancam tidak tanam. Dari mana lagi kami memperoleh makan kalau tidak bertani," ujar Budi.

Tidak hanya warga, Ketua DPRD Banjarbaru, Arie Sophian yang memimpin rapat pertemuan kemarin juga menyatakan, surat permintaan PT GC menyakitkan mereka. Menurutnya, PT GC menggiring mereka hingga dalam posisi objek dari masalah penutupan Handil Gantung.

"Namun permintaan PT GC belum final. Sekarang yang akan kita buktikan ke PT GC bahwa pembukaan Handil Gantung akan membuat sawah petani surut. Kalau ini terbukti, saya pasang badan agar Handil Gantung dibuka selamanya," tegas Arie.

Dalam rapat kemarin, warga juga menghendaki saat tabat Handil Gantung dibuka, handil baru juga tidak ditutup agar air cepat surut.

Hari ini, Rabu (14/1) DPRD Banjarbaru kembali memanggil, warga, PT GC, dan Pemko Banjarbaru duduk bersama untuk merumuskan kesepakatan bersama.

Sebagaimana diberitakan, warga menuding penutupan Handil Gantung oleh PT GC adalah biang dari banjir yang menggenangi persawahan warga.(ais)

Perusahaan Bijih Besi Surabaya Lirik Tala

Sabtu, 24 Januari 2009 | 08:34 WITA

PELAIHARI, SABTU - Satu lagi investor melirik Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk menanamkan investasinya yaitu PT Delta Prima Steel dari Surabaya. Rombongan yang dipimpin Cholid Aboud Bawazeer kemarin sore telah menghadap Bupati Tanah Laut Adriansyah di kediaman rumah dinas di Jalan Pancasila, Pelaihari.

Dalam pertemuan tersebut, Cholid mengatakan pihaknya berminat membangun pabrik pengolahan bijih besi menjadi bahan setengah jadi. Area yang dikhendaki yaitu di wilayah Kecamatan Jorong.

Bupati H Adriansyah sendiri menyambut baik rencana investasi tersebut dan berharap bisa diwujudkan secepatnya. (idda royani)
Buzz up!
ARTIKEL LAINNYA

    *
      Selasa, 3 Maret 2009 | 08:21 WITA
      Busyet, di Tanjung Alat Cuci Darah Dibiarkan di Gudang!
      Selasa, 3 Maret 2009 | 06:19 WITA
      Sibuk Ceramah, Guru Bakeri Tunda Melapor
      Selasa, 3 Maret 2009 | 06:17 WITA
      Remaja Tabalong Wajib Tamat SMA
      Selasa, 3 Maret 2009 | 06:15 WITA
      Warga Ancam Tutup Jalan Tambang
      Selasa, 3 Maret 2009 | 06:09 WITA
      PNS-Honorer Pemkab Banjar Digrebek

posting komentar anda:
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Name (required)
Email (required)
Alamat
Isi Komentar
Security Code (required)

Pegunungan Meratus Terancam Rusak

Selasa, 24 Februari 2009 | 15:16 WITA

BANJARMASIN, SELASA - Kawasan Pegunungan Meratus terancam rusak karena terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas aejumlah areal pengusahaan pertambangan. Demikian disampaikan Ir Anang Rosadi Adenansi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ancaman kerusakan itu antara lain adanya aktivitas penambangan batu gunung di Batu Tangga, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel, kata Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD provinsi itu, di Banjarmasin, Selasa (24/2).

"Saya baru datang dari Batu Tangga (sekitar 200 km utara Banjarmasin) dan melihat aktivitas warga membongkar batu yang terdapat di perbukitan Meratus tersebut sebagai barang dagangan," kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, aktivitas penambangan batu gunung di Batu Tangga di kawasan Meratus tersebut sama dengan perusakan lingkungan hidup.  Oleh karena itu, politikus muda yang terkenal "vokal" itu meminta pemerintah atau pihak aparat terkait menghentikan kegiatan penambangan batu gunung yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta bisa mengancam terhadap sumber daya alam (SDA) lainnya.

"Apapun alasannya, pengrusakan lingkungan tak bisa ditolerir, dan pemerintah harus segera menghentikan bila tidak ingin kerusakan lingkungan makin bertambah parah," tandasnya.

Pemerintah harus mencarikan solusi untuk menghentikan aktivitas pembongkaran batu gunung yang menjadi salah satu mata pencaharian sampingan masyarakat setempat, katanya.

"Karena dari pengakuan penduduk setempat saat berbincang-bincang dengan saya, mereka membongkar batu gunung itu merupakan mata pencaharian sampingan. Sedangkan usaha mereka yang utama  perkebunan karet serta menanam padi tegalan," ungkapnya. (Antara)
Buzz up!