Buruh PT ITP Mogok Kerja Tuntut Kenaikan Gaji 15 Persen KOTABARU ,-

Rabu, 20 Juni 2007

Sekitar 400 buruh pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) yang tergabung dalam Koperasi Indocement (Gapindo), sejak Senin (18/6) kemarin melakukan aksi mogok kerja di gerbang utama (main gate) perusahaan yang berlokasi di Desa Tarjun ini. Mereka menuntut adanya kenaikan gaji secara merata untuk semua golongan.

   Tuntutan yang diusung semua pendemo tersebut adalah meminta kenaikan gaji sebesar 15 persen dan harus dilaksanakan secara merata untuk golongan I, II dan III untuk unit Labor Supply.

   Aksi yang dilakukan para buruh tersebut adalah kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya sudah dilaksanakan antara tripartide pada 1 Mei lalu, yakni pihak buruh yang diwakili Muhtar Cs, pihak Gapindo diwakili Ketua Hendra Hermawan dan pihak pemerintah diwakili Bahwan Silalahi dan Ramlan Tambunan, dari pengawas Ketenagakerjaan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kotabaru.

   Pertemuan itu akhirnya berhasil mendapatkan kata sepakat dari semua pihak yang difasilitasi oleh Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Pemkab Kotabaru.

   Dalam aksinya kali ini pada buruh tidak hanya menuntut kenaikan gaji sebesar 15 persen, namun mereka juga menolak tawaran Gapindo yang menaikkan gaji  per golongan. Seperti untuk golongan I sebesar 6 persen, terdiri dari perusahaan induk PT ITP 4 persen dan ditambah Gapindo 2 persen.

   Golongan II sebesar 10 persen, yaitu 4 persen dari PT ITP dan 6 persen dari Gapindo. Sedangkan golongan III sebesar 15 persen meliputi 4 persen dari PT ITP dan 11 persen dari Gapindo.

   “Kami yang sudah bekerja lebih dari enam tahun dan termasuk golongan I hanya diberi kenaikan enam persen saja, sementara golongan III yang masa kerjanya berada di bawah kami mendapatkan kenaikan gaji sampai 15 persen,” kata salah satu buruh peserta demo mengungkapkan.

   Para buruh sepakat mereka akan terus melaksanakan mogok kerja sampai tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak perusahaan dan koperasi, tanpa adanya perbedaan kenaikan gaji dan semuanya sama menerikan kenaikan 15 persen.

    Labor Supply dibagi tiga unit, seperti unit administrasi, supporting dan operation. Dari ketiga unit tersebut terdiri dari tiga golongan, yakni Golongan I, II dan III.

   Untuk golongan I unit administrasi, supporting dan operasi, rata-rata menerima gaji sekitar Rp818 ribu - Rp830 ribu per bulan. Golongan II kisaran Rp773 ribu - Rp785 ribu dan golongan III kisaran Rp729 ribu - Rp744 ribu.

   “Selama kami bekerja di sini lebih lima tahun, status kami masih belum jelas dan menjadi tenaga bantu saja (helper). Padahal pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari adalah pekerjaan karyawan perusahaan induk PT ITP dan penuh risiko,” katanya.

   Sementara itu pihak perusahaan dan manajemen PT ITP saat dikonfirmasi tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan tanggapannya mengenai masalah ini. (ins)

Warga Keluhkan Bau Karet

Wednesday, 20 June 2007 01:26

BARABAI, BPOST - Lima belas pedagang pengumpul besar karet sekaligus pemasok ke PT Darma Kalimantan Jaya (DKJ) di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dikumpulkan pihak perusahaan. Pengumpulan itu sebagai tindak lanjut keluhan warga karena cairan getah yang menetes di sepanjang jalan dari Simpang Empat Barikin sampai Haruyan.

Para pengusaha yang berasal dari Banua Enam sebagian Kalteng dan Kaltim ini, menyambut baik keinginan perusahaan yang ingin terus membina hubungan baik dengan warga sekitar. Masalahnya akhir-akhir ini protes keras terus disampaikan warga akibat ceceran air karet.

"Sebenarnya kita sudah lama mengimbau agar pedagang pengumpul yang ingin menjual karetnya ke perusahaan kami, lebih memerhatikan aspek kenyamanan lingkungan yang dilewatinya. Sekarang masalah ini muncul lagi. Makanya kita ingin lebih pertegas lagi," ujar Mas’adi Darmawi, Manager Produksi PT DKJ.

Berbagai keluhan yang masuk ke meja kerjanya, warga mengatakan PT DKJ tidak peduli lingkungan, karena tidak menindak tegas mitra kerja pemasok karet yang hilir mudik di desa mereka hanya menyisakan bau menyengat dari tetesan air sisa karet yang diangkutnya. yud

---

Dishub Evaluasi 16 Pelsus

Friday, 15 June 2007 03:30

KOTABARU, BPOST - Dinas Perhubungan (Dishub) Kotabaru akan mengevaluasi 16 pelabuhan khusus (pelsus) yang beroperasi di Kotabaru, karena beberapa di antaranya izinnya tidak berlaku lagi.

Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru Syamsul Bahri, mengatakan, pihaknya hanya memiliki kewenangan mengevaluasi dan tak berhak menerbitkan perizinan baru.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi sementara, lima pelsus yang tak aktif lagi yakni PT Fajar Bumi Kalimantan di Desa Tanjung Batu, PT Bakal Makmur Sejahtera di Desa Sepapah, PT Mitra Usaha Tambang Utama di Desa Gunung Batu Besar, PT Batu Besar Mega Nusantara dan PT Group Pijar, masing-masing di Desa Gunung Batu Besar.

Sementara pelsus yang masih aktif di antaranya PT Sinas Kencana Inti, PT Trans Coalindo Megah, PT Terminalindo Idaman Permai PT Borneo Inter Nusa, PT Pulorida Qurrindo, PT Adiabara. Semuanya berada di Desa Serongga.

Pelsus di Kotabaru, kata dia, tak hanya digunakan untuk bongkar muat batu bara tetapi juga barang dari luar daerah, CPO dan bijih besi.

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran soal perizinan pelsus lokal yang direkomendasikan bupati, Syamsul mengusulkan ada tim khusus dalam pemberian izin pelsus yang dibentuk berdasarkan SK bupati.

Kabid Perhubungan Laut Dishub Kotabaru Densi Lulembang menambahkan pelsus tak gampang. Sedikitnya memerlukan enam perizinan yakni izin kuasa pertambangan, Amdal dari lingkungan hidup, izin lokasi, rekomendasi dari administrator pelabuhan, izin pembangunan dan operasional dari dishub.

Kepala Kantor Adpel Kotabaru Taufiqarahman menjelaskan perizinan pelsus ada tiga macam yaitu untuk lokal melalui izin bupati, regional gubernur dan nasional menteri. Sementara Adpel hanya memberikan rekomendasi. dhs

Anggrek Loksado Dijarah Tiap malam 4 pikap

Saturday, 09 June 2007 04:24

KANDANGAN, BPOST - Anggrek alam di pegunungan Meratus Kalsel terancam punah. Bunga bernilai ekonomis tinggi ini, kini kian marak dijarah dari hutan kemudian dijualbelikan tanpa ada budidaya secara terpadu.

Kepala BKSDA Kalsel, Siswoyo saat ditemui di sela seminar tentang pelestarian anggrek alam Meratus di Kandangan, yang diikuti tokoh adat Dayak dan para penggemar anggrek, Kamis (8/6), mengatakan, saat ini penjarahan anggrek mulai besar-besaran. Hampir tiap malam, dari hutan Meratus di berbagai kabupaten, empat pikap mengangkut anggrek untuk dijualbelikan di perkotaan.

Maraknya penjarahan anggrek dinilai masyarakat akibat masih rendahnya perhatian pihak-pihak terkait terhadap kekayaan alam ini. Arani, Kepala Desa Ulang mengatakan, selama ini masalah penjarahan anggrek terkesan kurang diperhatikan pihak-pihak terkait termasuk para wakil rakyat.

Warga Diimingi Uang

WISATAWAN yang datang melancong ke daerah wisata di Kecamatan Loksado ikut-ikutan mengambil anggrek di pegunungan Meratus. Sembari menikmati keindahan alam, wisatawan sengaja atau tidak, mereka mengambil anggrek alam yang dijumpai di sekitar lokasi wisata.

Asnawi dan Jani dari pusat informasi Mangkuraksa Desa Loklahung, misalnya, saat jaga pos retribusi wisata air terjun Riam Hanai balai adat Malaris, ia berkali-kali menegur wisatawan yang membawag anggrek untuk dibawa pulang.

Karena dalam aturan adat setempat tidak diperbolehkan, anggrek disita dan diletakkan kembali ke tempat wisatawan itu mengambilnya semula.

Dalam hukum adat di Malaris, pencuri anggrek bakal didenda uang dengan nilai sesuai dengan anggrek yang dibawanya mulai Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu.

Penelusuran BPost di beberapa balai adat Loksado Jumat (8/6), warga Dayak mengaku sering didatangi orang luar yang minta mereka mencarikan anggrek gunung di hutan Loksado. Seorang anak kecil di Desa Ulang mengaku, pernah diimingi uang Rp 50 ribu bila mampu mencarikan anggrek tersebut.

Masyarakat setempat juga mengaku kerap dikibuli. Warga dari luar datang ke Loksado meminta masyarakat mencarikan anggrek gunung. Mereka mengaku untuk keperluan sendiri, namun nyatanya untuk dijualbelikan. ary

Karena, saat ini tidak semua masyarakat Dayak paham akan nilai anggrek yang tumbuh alami di hutan. Mereka bahkan kerap membuang atau menendang tanaman itu bila mememukannya. "Ada juga yang menertawakan dan menganggap orang yang membawa anggrek itu seperti membawa rumput liar saja," katanya.

Anggrek, berdasarkan PP Nomor 7 dan 8 tentang pelestarian dan pemanfaatan hutan, dilarang keras diambil sembarangan. Yang boleh diambil, adalah anggrek hasil budidaya bukan tanaman alami.

Untuk mengatasi penjarahan anggrek, menurut Siswoyo, perlu ada kesamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah tentang anggrek. BKSDA berjanji, akan memfasilitasi pelatihan warga adat Meratus untuk belajar budidaya anggrek di Pulau Jawa. Di sana, warga telah mampu melestarikannya

Dalam seminar itu terungkap, Dishut HSS mencatat jumlah spesies bunga anggrek di Loksado sebanyak 52 jenis. Saat ini baru dua wilayah pegunungan Meratus yang peduli akan perlunya pembudidayaan yakni di balai adat Malaris dan Desa Haratai.

Di Malaris terdapat 23 spesies dengan 400 pot bunga. Sementara di Haratai, ada 25 spesies dari 300 pot bunga yang ada. Walaupun ada upaya pembudidayaan, namun tak sebanding dengan maraknya aksi penjarahan sejak awal tahun lalu.

Upaya budidaya oleh masyarakat, saat ini sebatas cara konvensional yakni pemisahan tunas. Di Malaris sudah didirikan green house pembudidayaan anggrek bantuan Dishut HSS namun belum efektif dipakai karena kurang tenaga pembudidaya.

Padahal anggrek Meratus ternyata banyak digemari. Koko dari Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI), mengatakan anggrek Meratus termasuk kualitas bagus di kalangan penggemar anggrek dunia. Diakuinya, dia pernah menawarkan berbagai anggrek Meratus lewat website. Keesokan harinya, ia mendapatkan menerima ratusan permintaan dari berbagai penjuru Indonesia. ary

RANTAU DINILAI KOTA TERKOTOR Kami Tak Ingin Menyalahkan Siapapun

Friday, 08 June 2007 01:45

Rabu siang dua haru lalu, hujan mengguyur kawasan Pasar Rantau Kabupaten Tapin. Namun pasar itu tetap ramai oleh pengunjung. Aktivitas rutin pasar pun tetap berjalan normal seperti tak terpengaruh guyuran air hujan.

Di halaman pasar, ratusan sepeda motor parkir tak beraturan. Tanah di situ becek. Pemandangan tak menyedapkan itu dilengkapi oleh berserakannya berbagai jenis sampah. Sekilas saja, kita bisa menyimpulkan kawasan itu tampak kumuh.

Pasar basah yang terletak di bantaran Sungai Tapin ini mayoritas diisi pedagang kaki lima dan warung. Bila dilihat dari seberangnya, rupanya budaya masyarakat membuang sampah ke sungai masih belum hilang.

Itu bisa dibuktikan, di tebing sungai, masih ditemui sampah kemasan makanan, kertas, plastik dan botol kecil. Kondisi semrawut seperti di pasar basah ini tak jauh berbeda di bagian pasar yang menjual barang-barang kering. Tempat bongkar muat truk pengangkut barang, tak tertata. Posisinya berjejalan dengan becak, parkir sepeda motor serta bak sampah yang telah penuh.

Kondisi pasar seperti itulah yang ‘mengantarkan’ Rantau sebagai kota terkotor di Kalsel tahun ini. Sementara kota terbersih disabet Martapura disusul Banjarbaru.

Tim Adipura Kabupaten Tapin sebenarnya sudah mempersiapkan diri sejak setahun. Seluruh komponen dinas dan kantor terlibat di dalamnya untuk membenahi berbagai fasilitas umum (fasum). Namun ternyata hasilnya tidak menggembirakan.

Setelah hasilnya terpuruk sebagai kota terkotor, kini Bupati Tapin menginstruksikan tim Adipura melakukan evaluasi. "Kami terima hasil tersebut untuk membenahi segala kekurangan seperti soal kesemrawutan pasar serta TPA dan kami tak ingin menyalahkan siapapun dalam hal ini," kata Syamsul Huda, Ketua Tim Adipura Tapin didampingi Zain Arifin Kabid Lingkungan Hidup Disnakertrans dan LH.

Menurut dia, penertiban pasar merupakan hal dilematis karena terkait hidup orang banyak. Kondisi pasar pun, dia nilai kini tak representatif lagi. Itu jika membandingkan antara jumlah pedagang dengan kapasitas pasar yang ada. Akibatnya sulit bagi Pemkab menatanya karena lahan terbatas.

"Mau dipindah kita berbenturan dengan kepentingan mencari mencari sesuap nasi, begitu juga mengatur lokasi dagangan," katanya.

Dijelaskan, upaya penertiban berupa larangan berjualan sudah seringkali dilakukan namun hasilnya masih belum maksimal. Jika harus melakukan penertiban pedagang kaki lima di malam hari, kata Syamsul, pihaknya terbentur biaya.

Mengenai tong sampah dan armada angkutan sampah, menurutnya, sudah cukup dan berjalan dengan baik. Ia hanya mengeluhkan, tong sampah yang ditempatkan di pasar justru hilang diambil orang tak bertanggung jawab.

Sebelum penilaian Adipura, Syamsul menambahkan, Pemkab Tapin sudah mensosialisasikan budaya hidup bersih. Namun setelah melihat hasilnya seperti itu, katanya, kini semua pihak agar instrospeksi diri. ary

---

Tanam 10 Ribu Bibit Pohon

Thursday, 07 June 2007 02:33:51

IKLIM Berubah, Waspadalah Terhadap Bencana Lingkungan. Demikian tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tema ini pulalah yang didengungkan sejumlah organisasi lingkungan di Banua.

Bahkan mereka menyebar 10 ribu bibit pohon untuk ditanam. Bibit-bibit tersebut, katanya diserahkan ke kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah, serta organisasi-organisasi lingkungan.

Koordinator organisasi lingkungan di Banua, Anna Firmauli dalam rilis yang diterima BPost, Rabu (6/6) mengungkapkan, penyebaran ribuan bibit pohon itu dimaksudkan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat kota tentang arti lingkungan yang bersih dan sehat.

Dikatakannya, kesadaran masyarakat sangat memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang tidak disertai dengan penanaman pohon pelindung yang dapat menyelaraskan kota dengan alam.

Selain menyebar bibit pohon, oraganisasi yang terdiri dari Mapala Fak Teknik, Mapala Graminea, Mapala Green Technic, Mapala Apache, BEM ATPN, BEM Pertanian, Himasindo, Impas-B, Iwapalamika, Mapala AGAS, Mapala Apache, Mapala Arga Ekonomi, Mapala Fisipioneer, Mapala Meratus, Mapala STIENAS, Mapala UNISKA, Rindang Banua, Mapala Wira Economica, YCHI, Mapala STIBA, melakukan kampanye dan pentas seni.*/ck6

Para Pejabat Terima Bibit Pohon

Selasa, 5 Juni 2007

RANTAU ,- Selain menggelar apel pagi, Senin kemarin juga dilaksanakan peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia tahun 2007. Peringatan ini ditandai dengan bagi-bagi bibit pohon tanjung dan penesium kepada seluruh kepala dinas dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Tapin.

Dikatakan Bupati Tapin Drs H Idis Nurdin Halidi MAP, selaku pembina upacara, peringatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. “Untuk memperingati hari lingkungan hidup ini sebaiknya kita melaksanakan kegiatan adaptasi, antara lain dengan menanam pohon di lingkungan sekitar rumah dan kantor kita, juga untuk menghindari daerah pemukiman di lereng bukit dari bencana alam. Kemudian kegiatan mitigasi atau mengurangi efek gas rumah kaca yang dapat dilakukan dengan hemat energi, tidak konsumtif, mengurangi dan mengolah sampah, serta efisiensi pengunaan transportasi,” ujar Idis yang membacakan sambutan Meneg LH Ir Rachmat Witoelar.

Adapun tema yang diangkat tahun ini adalah “Iklim Berubah, Waspadalah Terhadap Bencana Lingkungan”. “Perubahan iklim menyebabkan berbagai persoalan lingkungan. Mulai dari perubahan pola curah hujan yang mengakibatkan banjir dan longsor. Atau pun musim kemarau berkepanjangan. Hal ini juga berpengaruh terdapat pola musim tanam yang merugikan petani,” cetusnya.

Sementara itu, dari segi kesehatan, habitat kehidupan tergganggu menyebabkan meningkatnya penyakit epidemi, seperti demam berdarah dan malaria. “Jika kita tidak ada upaya pengurangan emisi, maka bumi akan semakin panas. Kondisi ini menyebabkan es di kutub utara mencair, dan meningkatkan permukaan laut, hingga pulau-pulau kecil menjadi tenggelam,” ingatnya.

Setelah apel selesai, Bupati Tapin yang didampingi Wakil Bupati Tapin dan sekretaris daerah menyerahkan bibit tanaman pohon Tanjung dan pohon Penesium kepada kepala dinas, Badan , Kantor untuk ditanam di lingkungan masing-masing dinas, badan, kantor sehingga diharapkan lingkungan tempat tugas akan terasan asri, indah dan nyaman. (nti)

---

Pabrik Tahu Ika Cemari Lingkungan

Saturday, 02 June 2007 03:55

BARABAI, BPOST- Penanganan limbah pabrik tahu Ika di Desa Kahakan Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah, diduga tak sesuai prosedur, sehingga mencemari lingkungan.

Camat setempat Johan Hadianto, mengaku telah melakukan peninjauan ke pabrik itu dan menemukan, limbah air sisa proses pembuatan tahu yang dilakukan langsung dialirkan ke sebuah selokan belakang pabrik, yang bermuara ke saluran air sepanjang halaman depan rumah warga.

Akibatnya, selain kondisi air selokan tercemar, bau yang ditimbulkan jika limbah itu tertiup angin, sangat menusuk hidung. Warga yang keberatan lingkungannya tercemar menyampaikan keluhan ini ke Polsek setempat.

Johan bersama Kapolsek Hantakan Iptu Jumina, menyatakan telah memberi peringatan keras kepada pemilik perusahaan, agar memperhatikan aspek lingkungan. Menurut Johan, sebelumnya warga melaporkan masalah ini ke kapolsek.

"Sebenarnya, Selasa (29/5) kami sudah menemui pemilik pabrik tahu dan menyampaikan laporan serta melihat langsung proses penangan limbah pabriknya. Hasilnya bisa dikategorikan mencemari lingkungan," ujar Johan.

Kapolsek Hantakan, IPTU Jumina mengakui menerima laporan. "Mereka meminta kami agar melihat sendiri ke pabrik itu," ujar Jumina. H Abdul Malik, pemilik tahu Ika, mengakui limbah perusahaannya dibuang ke selokan, namun dia berkilah hanya untuk sementara.

"Kita baru beroperasi sekitar enam bulan, makanya masih baca peluang, kalau sudah mantap, kita juga tidak akan menempati lokasi baru, karena yang sekarang terlalu sempit," ujarnya.

Mengenai keluhan warga, Malik memohon maaf jika hal tersebut telah mengganggu, dan meminta waktu membenahi perusahaannya. "Karena baru berdiri, jadi masih banyak yang perlu dibenahi," ungkapnya.

Soal perizinan, Malik mengaku belum memiliki izin dan berjanji segera mengurusnya."Kita juga tidak mau cari masalah, makanya apa yang disarankan pak camat dan kapolsek saat datang ke sini, kita akan turuti, asal kita tetap bisa menjalankan usaha," katanya. yud