Tanggul Jebol Petani Kehilangan Pencaharian

Kamis, 17-01-2008 | 00:25:25

PELAIHARI, BPOST - Belasan petani padi di Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari kehilangan sumber mata pencaharian, karena lahan persawahan mereka tak bisa lagi digarap akibat tanggul jebol.

Tanggul tersebut selama ini menjadi sumber pengairan utama sekitar 25 hektare sawah. "Tanggul itu jebol setahun lalu akibat banjir," beber Kades Sumber Mulya Yoi Basori, Rabu (16/1), kepada BPost saat berada di Pelaihari.

Panjang tanggul 75 meter, terbuat dari tanah hasil swadana dan swakarya petani setempat. Titik yang jebol sepanjang 25 meter. Tanggul itu berada di Dusun III RT 8.

Ketua RT 8 Kunadi menuturkan sejak jebolnya tanggul tersebut, petani setempat tidak bisa lagi bercocok tanam padi. Pasalnya tidak ada lagi sumber air yang memadai. Padahal tanaman padi tergolong tanaman yang banyak membutuhkan air.

Masalah ini cukup mengimpit ekonomi keluarga petani di kawasan tersebut. Ini lantaran selama ini usaha bercocok tanam padi merupakan sumber penghasilan utama.

Petani terpaksa berjuang keras membudidayakan tanaman sayuran dan palawija, namun hasilnya tak bisa diandalkan. Beruntung di Desa Sumber Mulya ada perusahaan tambang bijih besi. Umumnya mereka bisa bekerja di sana atau menambang manual yang hasilnya dijual ke penambang.

"Itu cukup membantu kehidupan para petani di RT 8. Kalau tidak ada usaha sampingan itu, hidup mereka pasti sangat susah," ucap Yoi. Mewakili warganya, ia berharap Pemkab Tala secepatnya membangunkan tanggul tersebut agar petani bisa bercocok tanam lagi.

Harapannya, tanggul dibuat permanen berkontruksi beton seperti tanggul yang dibangun di RT 3. Jika tanggul berkontruksi beton, dipastikan tidak akan jebol ketika terjadi banjir.

Yoi mengaku telah cukup lama mengajukan usulan perbaikan/pembangunan tanggul tersebut ke Dinas Kimprasda. Namun sampai kini belum ada kejelasan realisasinya.

Kasi Perencanaan Tata Pengairan Dinas Kimprasda D Heru P mengatakan pihaknya belum menerima usulan dari Desa Sumber Mulya. Ia menyarankan agar proposal segera diajukan supaya bisa secepatnya direalisasikan. roy

Bencana Alam, Apa yang Salah?

Kamis, 10-01-2008 | 00:12:05

Sepertinya, kita memang semakin tidak berdaya. Karena itu, sudah saatnya kita melakukan otokritik, sejauh hal itu memang kesalahan kita semua.

Oleh: Pribakti B
Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

Alam , tampaknya sedang tidak bersahabat dengan kita. Di mana-mana di seluruh Indonesia, kita menyaksikan musibah banjir, tanah longsor yang sangat menyedihkan. Sebagian karena alamnya yang sangat ganas, sebagian lagi karena kesalahan kita dalam menjaga lingkungan. Misalnya, penebangan pohon di hutan sehingga mengganggu penyerapan air. Atau, karena kebersihan, saluran air yang tidak berjalan semestinya.
Banyak jalan yang tidak memiliki saluran air yang semestinya, sehingga setiap tahun ketika musim penghujan jalan itu pasti rusak kembali. Diperbaiki setiap tahun, namun rusak kembali pada tahun berikutnya. Seolah-olah kita tidak pernah belajar dari pengalaman atau memang disengaja? Sebab, konon berarti ada proyek setiap tahun.
Keadaan seperti itu, seolah-olah telah menjadi rutin. Ketika musim kemarau, yang terjadi adalah kebakaran hutan. Celakanya, tahun demi tahun tidak semakin mereda, tetapi bahkan semakin besar. Semua itu berdampak sangat luas. Tidak hanya kerugian material, tetapi juga (misalnya), timbul penyakit demam berdarah yang semakin luas. Rakyat, sudah tentu semakin menderita. Padahal, kita memiliki kementerian yang mengurus lingkungan hidup. Lantas apa kerjanya kementerian itu?
Sepertinya, kita memang semakin tidak berdaya. Karena itu, sudah saatnya kita melakukan otokritik, sejauh hal itu memang kesalahan kita semua. Mungkin ada baiknya, pemerintah mengkaji ulang tentang pemeliharaan lingkungan kita. Bagaimana kita menjaga hutan, bagaimana kita membangun jalan, bagaimana kita membangun perumahan, sampai menjaga kebersihan lingkungan. Itu karena masalahnya sudah demikian kompleks dan terkait lintas sektoral.
Sebuah ironi sebenarnya. Kita bisa membangun gedung megah atau rumah mewah, tetapi kondisi jalannya menyedihkan. Tidak hanya tidak mulus, tetapi saluran airnya tidak beres sehingga jalanan semakin macet. Demikian juga ketertiban lingkungan. Ada kesan, semakin diperlukan juga ketertiban lingkungan semakin diperlukan keterlibatan semua orang, tokoh masyarakat agar masyarakat dapat diberikan edukasi menjaga kebersihan yang semestinya.
Masyarakat sudah saatnya diingatkan bahayanya ketidakpedulian pada lingkungan, agar malapetaka yang lebih hebat tidak akan terjadi di masa depan. Sebuah kerja besar dan keras, yang harus melibatkan seluruh masyarakat. Lalu, siapa yang mengambil inisiatif?
Sudah tentu pemerintah. Bilamana perlu, kita sarankan kepada Presiden untuk menggunakan kewenangannya supaya pemeliharaan lingkungan itu berjalan lebih baik.
Dalam lingkup yang lebih besar lagi, elit politik, tokoh informal dan agama serta penyelenggara negara juga harus ikut bertanggung jawab atas hal itu.
Mengapa elit politik tidak menganjurkan konstituennya untuk peduli lingkungan? Mengapa pemuka agama tidak menyampaikan pesan sadar lingkungan, ketika berkotbah? Mengapa pemerintah yang memiliki mesin demikian besar untuk menyampaikan pesan peduli lingkungan, gagal mengingatkan rakyatnya untuk sadar lingkungan.
Mungkin, elit politik/tokoh informal/pemuka agama serta birokrat sudah merasa melakukan semua itu. Lalu, mengapa rakyat tetap tidak peduli lingkungan? Jawabnya, (jangan-jangan) rakyat sudah tidak (mau) lagi mendengar apa yang mereka serukan. Penyebabnya, mungkin tiadanya keteladanan yang bisa dilihat rakyat. Kalau benar demikian, alangkah berat masa depan bangsa ini.
Ada anggapan, itulah peringatan dari Tuhan. Sebab, kita kurang amanah selaku khalifah di bumi. Krisis yang kita alami, sering dikatakan sebagai krisis multidimensional. Artinya, terkait semua bidang kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Bencana alam itu, seolah-olah peringatan agar kita semua kembali kepada nilai kepribadian, jatidiri bangsa yang dahulu dikenal sebagai bangsa berbudi luhur, berkebudayaan tinggi, menjunjung tinggi nilai moral dan etika serta keharmonisan hubungan antarmanusia.
Sekarang, semua itu mengesankan telah tercabik-cabik. Tidak salah, apabila anggapan seperti ini perlu kita renungkan bersama kebenarannya agar kita dapat memperoleh petunjuk Nya untuk kembali ke jalan yang benar. Namun di luar nilai yang sifatnya gaib atau abstrak, terkait hubungan manusia dengan Tuhannya, kita tidak boleh lepas dari kodrat kita sebagai manusia yang harus melihat semua bencana alam itu sebagai kejadian alam yang biasa.
Hal itu terlepas dari kejadian alam yang tidak mungkin kita prediksi, tidak terkait dengan keberadaan kita sebagi khalifah di bumi, misalnya gempa bumi. Di sinilah kita harus bertanya, mengapa peristiwa alam yang lain bisa terjadi? Sebagian, adalah karena perbuatan kita sendiri yang memang kurang amanah sebagai khalifah di bumi. Tidak saja gagal menjaga lingkungan, tetapi juga bidang lainnya. Mudah-mudahan musibah banjir dan tanah longsor kali ini dapat menjadi kesadaran bersama, sebab semua itu hanya dapat diselesaikan kalau kita semua saling menyadari sesuai tempat dan peran yang bisa kita lakukan dalam lingkungan kita masing-masing.
Itu harapan kita, agar di tahun-tahun mendatang bencana alam dapat semakin dikurangi. Dari sekadar bencana berupa banjir, tanah longsor, jalan yang semakin macet sampai kerugian material yang  terjadi setiap tahun. Kesannya, sebenarnya adalah sangat sederhana, namun mengapa sangat sulit?

e-mail: budinurdjaja@yahoo.com

Teknologi Netralkan Limbah Tak Ditemukan

Selasa, 08-01-2008 | 00:24:08

• Tambang Tong Terancam Tutup
PELAIHARI, BPOST - Para pemilik usaha daur ulang limbah tromol emas (tambang tong) meski bersiap mengemas peralatannya. Pemkab Tanah Laut kemungkinan segera menutup usaha itu secara permanen.

Masalahnya, teknologi penetral limbah tambang tersebut tidak ditemukan. “Kami sudah berusaha mencari teknologinya kemana-mana, tapi hasilnya nihil,” ucap Kepala Kantor Lingkungan Hidup Tala Zulkifli Chalid, Jumat (4/1).
Selain telah berusaha menggali informasi via internet, Kantor LH Tala juga telah berkomunikasi dengan instansi teknis terkait di Manado. Teknologi tambang tong yang kini berkembang di Tala berasal dari Manado. Teknologi pendaur ulang limbah tromol emas itu diadopsi dari Thailand.
“Ternyata di daerah asalnya, Manado, usaha tambang tong juga belum terbina atau tak berizin. Penanganan limbahnya juga belum jelas,” ucap Zulkifli.
Apakah tidak berencana konsultasi ke Thailand? “Wah, kami belum berfikir sampai ke situ, karena jika studi banding ke luar negeri biayanya pasti sangat besar,” tandas Zulkifli.
Sejak beroperasi setahun lalu, usaha ini terus berkembang di Karang Jawa Kelurahan Karang Taruna. Dari semula hanya satu orang yang mencoba membuka usaha, dalam waktu beberapa bulan bertambah menjadi beberapa unit usaha dengan jumlah total tong sembilan buah. Satu tempat usaha rata-rata hanya menggunakan 1-2 tong.
Tong berukuran raksasa yang dipasang dengan posisi vertikal merupakan media utama pendaur ulang limbah. Dengan menggunakan sedikit bahan kimia (kostik atau soda api) dan banyak kapur pertanian (20 karung sekali proses), butiran emas yang masih tersisa dalam limbah bisa disaring.
Usaha itu cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal. Para pemilik usaha mendapatkan penghasilan tambahan, karena limbahnya bisa menjadi uang. Namun usaha ini ditentang warga sekitar karena dikhawatirkan mencemari lingkungan (sungai).
Dengan tak ditemukannya teknologi penanganan limbah tambang tong, sebut Zulkifli, maka konsekuensinya usaha tersebut mesti ditutup secara permanen. roy

Perlu Komitmen Kepala Daerah

Rabu, 02-01-2008 | 00:38:47

Pemerintah Daerah dinilai tidak memiliki agenda tentang global warming dan untuk gerakan lingkungan hidup terkait dengan tatanan ekonomi politik. Di sini diperlukan peran kepala daerah.

Khairansyah, pembicara lain menyoroti kebijakan anggaran untuk pelestarian lingkungan. Anggota KPU Kalsel itu menilai dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) perhatian terhadap lingkungan hidup masih sangat rendah.
Ini ditunjukkan dari visi dan misi yang terkait dengan lingkungan hidup dalam kampanye hanya menempati nomor ke 6 dari 7 visi dan misi pemimpin daerah sekarang.
“Paling tidak dengan waktu yang tersisa pemkab/pemko dapat melakukan tindakan revolutif terhadap pengurangan kerusakan lingkungan,” saran Khairansyah.
Langkah yang dapat dilakukan, salah satunya mengurangi alattransportasi masyarakat yang justru banyak menimbulkan polusi udara. Ini untuk mengimbangi sumber daya alam yang terus di eksploitasi. Kesimpulannya, Sumber Daya Alam merupakan pemasukan bagi suatu daerah.
Berry Nahdian Furqan Direktur Walhi Kalsel memandang tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat emisi karbon, seperti meninjau ulang tentang pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. niz

Pemanfaatan SDA Tak Hitung Dampak

Rabu, 02-01-2008 | 01:38:02

BISA ditegaskan bahwa bencana adalah pelajaran paling berharga untuk mengambil kebijakan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga wajar kalau semua memperhitungkan dampaknya untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.

“Kita melihat banyak sekali tata ruang pemanfaatan SDA yang tidak melihat dampak dalam jangka waktu panjang, sehingga baik aparat pemerin-tah maupun pengelola semaunya saja memanfaatkan SDA,” kata Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat, Tri Budiarto, di Pontianak, kemarin.
Menurut dia, tata ruang pemanfaatan sumber daya alam (SDA) nasional harus perlu di-kaji ulang, jika tidak ingin terus-menerus dilanda bencana alam, semisal banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan .
Tri mencontohkan, banjir yang sering terjadi di Kota Pontianak dengan ketinggian air 50-100 centimeter yang dengan cepat terjadi, meski baru diguyur hujan satu jam saja.
Padahal, wilayah Kota Pontianak berada di pinggir Sungai Kapuas yang airnya langsung mengalir ke laut, dan jaraknya tidak kurang dari tiga kilometer dari lautan lepas.
Tri Budiarto menjelaskan, tata ruang pemanfaatan yang tidak benar, telah menimbulkan bencana alam. Itu terjadi karena ulah manusia. Ia mencontohkan bencana di Karanganyar Jawa Tengah yang telah menewaskan sedikitnya 62 orang akibat ben-cana tanah longsor dan banjir.
Selain itu, banjir yang melanda pada 26 Desember, merendam 68 rumah warga di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Saluran air yang mampet dan mengakibatkan luberan air.
“Padahal Jember berbukit-bukit, tetapi kenapa sampai terendam air akibat hujan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana tata ruang pemanfaatan SDA harus diperjelas lagi. Sehingga ada peta dimana boleh melakukan aktifitas pengelolaan SDA dan di lokasi mana saja yang tidak boleh, untuk memudahkan pengawasan,” katanya.
Jika pemerintah tidak secepatnya mengkaji tata ruang pemanfaatan SDA sejak dini, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari bencana banjir dan tanah longsor akibat ulah manusia, lebih besar lagi mengancam Indonesia.
“Sudah bukan zamannya lagi banyak pejabat pemerintah mendatangi tempat bencana banjir dengan membawa sejum-lah bantuan. Tetapi mari melihat lebih jauh penyebab bencana tersebut agar bisa secepatnya bisa dicegah,” ujarnya.

Hanya Masalah Klasik
Ia menilai, banyak pengambil keputusan menganggap ben-cana alam hanya masalah klasik yang rutin terjadi tanpa memberikan jalan keluar. Tanpa melihat, apakah air pasang yang cukup tinggi yang terjadi di Kota Pontianak dalam sepekan ini, karena memang pasang besar ataupun karena pendangkalan Sungai Kapuas akibat aktifitas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang semakin marak di perhuluan Sungai Kapuas.
Selagi aktifitas PETI masih marak di bagian hulu Sungai Kapuas, banjir dan pencemaran merkuri akan semakin tidak terkendali di Kalimantan Barat.
Sebelumnya, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak menyatakan ketinggian air pasang di Sungai Kapuas telah mencapai 98 centimeter di atas permukaan air normal.
Staf lembaga itu, Ahmad Sayuti mengatakan, meningkatnya permukaan air laut yang ma-suk ke Sungai Kapuas disebabkan pengaruh grativitasi bulan dan pengaruh musim penghujan.
Sebelumnya, dari pemantauan di sepanjang Jalan Tanjungpura dan Jalan Imam Bonjol Pontianak, sejumlah bangunan yang berada di pinggir jalan telah dimasuki air dengan ketinggian sekitar lima hingga 10 centimeter.ant

Kasus Pencemaran di Kalsel Tunggu Serpong

Minggu, 16-12-2007 | 00:47:53

•  Akreditasi Baristan Banjarbaru Dicabut

BANJARMASIN, BPOST - Penanganan kasus dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan harus butuh waktu lama menyusul pencabutan status akreditasi Balai Riset Standarisasi Industri dan Perdagangan (Baristan) di Banjarbaru.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rachmadi Kurdi,di Banjarmasin, Jum’at (14/12) mengatakan, jika terjadi dugaan pencemaran lingkungan di Kalsel pihaknya terpaksa harus membawa sampel ke Serpong Tangerang, Banten.

Lembaga Akreditasi Nasional (LAN) memutuskan mencabut status akreditasi Balai Riset Standarisasi Industri dan Perdagangan (Baristan) Banjarbaru.

Padahal Baristan Banjarbaru yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) itu satu-satunya balai bertaraf nasional yang bisa menjadi rujukan untuk penelitian industri di wilayah Kalsel dan Kalteng, termasuk meneliti kasus pencemaran lingkungan.

Dengan pencabutan status ini Bapedalda Kalsel kesulitan meneliti sampel dari kasus dugaan pencemaran lingkungan. Selain menimbulkan biaya tinggi, terutama memerlukan ongkos transport, prosesnya juga menghabiskan waktu relatif lama, karena harus membawa sampel tersebut keluar daerah.

Hal lain yang juga cukup prinsip, lanjutnya, hasil penelitian terhadap sampel kemungkinan tak akurat. Karena proses pengiriman sampel yang lama dapat mempengaruhi kondisi sampel.

Menurut informasi, pencabutan status akreditasi, karena pemerintah pusat menilai pelayanan dan peralatan Baristan Banjarbaru (32 Km utara Banjarmasin) tak layak menjadi tempat rujukan penelitian.

Selain tak sesuai standar pelayanan, peralatannya pun tidak sebagaimana yang telah ditetapkan. Kendati status akreditasi dicabut, tidak menghilangkan fungsi Baristan sebagai balai penelitian. Hanya saja hasilnya tak bisa menjadi rujukan hukum bila terjadi kasus pencemaran atau kasus lingkungan lainnya. ant

Percepat Izin Pelabuhan

Sabtu, 15-12-2007 | 02:44:04

HENDY mengatakan saat ini kegiatan di lapangan berada pada tahap land clearing (pembersihan lahan). Total luasan lahan 300 ha yang membentang di tiga desa; Asri Mulya, Muara Asam-Asam, dan Swarangan di Kecamatan Jorong.

Lokasi pabrik ditetapkan berada di wilayah Desa Asri Mulya. Pembangunan fasilitas fisik pabrik ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua tahun. "Namun lebih dulu kami akan membangun pelabuhan. Ini sangat penting untuk akses pengangkutan barang. Peralatan pabrik baja itu besar-besar, tidak memungkinkan diangkut melalui jalan umum, harus melalui jalur laut," sebut Hendy.

Itu sebabnya pihaknya sangat mengharapkan perizinan pendirian pelabuhan cepat selesai. Pihaknya berharap Pemkab Tala terus membantu dan memermudah proses perizinan tersebut. roy

Kalsel Pusat Industri Baja

Kamis, 13-12-2007 | 00:52:35

• Krakatau Steel di Batulicin, PT Semeru di Tala

PELAIHARI, BPOST - Warga Bumi Antasari boleh berbangga hati. Daerah ini telah dipilih oleh pemerintah pusat sebagai pusat pengembangan industri baja di Indonesia.

Penegasan tersebut diutarakan Menteri Perindustrian Fahmi Idris ketika memberikan sambutan pada hari jadi ke-42 TanahLaut (Tala), Selasa (11/12) di Lapangan Tugu di Jalan Pancasila. Fahmi hadir di Tala bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.
Wilayah Kalimantan Selatan, beber Fahmi, sebenarnya telah dilirik sejak puluhan tahun silam. Hasil kajian, saat itu, ada dua daerah di Indonesia yang paling layak untuk dijadikan pusat pengembangan pabrik baja yakni di Sumatera dan Kalsel.
“Namun entah mengapa kemudian yang dipilih adalah Cilegon (Jawa Barat). Akhirnya di tempat inilah perusahaan baja milik negara, PT Krakatau Steel (KS), dibangun,” beber Fahmi.
Melihat perkembangan PT KS yang terus menurun dari tahun ke tahun, beberapa tahun lalu pemerintah mulai melakukan pembenahan hingga akhirnya muncul gagasan untuk memindahkan pusat industri baja di Kalsel. Gagasan itu direspon positif pemerintah yang tercermin dari persetujuan Wapres Jusuf Kalla.
Kalsel dipilih bukan tanpa perhitungan. Setidaknya daerah ini memiliki sumber daya tambang bijih besi yang cukup banyak. Di Tala saja, misalnya, dari luasan izin kuasa pertambangan bijih besi 1.500 hektare yang dipegang PD Baratala, produksi rata-rata per tahun mencapai 200-an ribu ton. Jika eksploitasi dilakukan secara maksimal bisa mencapai 300 ribu ton. Kadar besi (Fe) bijih besi di Tala yang paling tinggi yakni hingga 67.
Sejak saat itu, manajemen PT KS langsung menindaklanjutinya dengan melakukan survei lapangan ke sejumlah wilayah di Kalsel, seperti, di Tala, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. “Laporan terakhir yang saya terima, PT KS akhirnya memilih Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu) untuk rencana lokasi pabrik bajanya,” papar Fahmi.
Tala juga patut berbangga. Pasalnya daerah ini juga telah dipilih oleh PT Semeru sebagai lokasi pabrik baja. Fahmi mengatakan PT Semeru adalah perusahaan swasta nasional ternama dan tidak diragukan lagi kemampuannya dalam pengembangan industri baja di negeri ini. roy

Kalsel Siap Bikin Hutan Lagi

Rabu, 19-12-2007 | 01:55:20

BANJARMASIN, BPOST - Meski kawasan hutan menyusut, Kalimantan Selatan tetap dianggap sebagai daerah yang ditunjuk menjadi daerah penyerap emisi karbon bersama 10 provinsi lainnya di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil 11 gubernur yang memimpin provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua itu. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin turut hadir dalam pertemuan itu.
Gubernur Rudy Ariffin menjelaskan, ketiga pulau itu dianggap memiliki cadangan hutan baik hutan lindung, produksi dan hutan konservasi. Presiden mengarahkan 11 gubernur itu untuk mengikuti United Nations Climate Change Conference di Bali.
“Kami diminta presiden sebagai partisipan dalam konferensi yang digelar United Nations itu. Bukan hanya ikut saja, tetapi diminta lebih intens mengikuti hasil-hasil yang dicapai di Bali,” ujar Rudy, Senin (18/12).
Rudy mengatakan, dalam konferensi yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia itu dihasilkan keputusan bahwa negara-negara maju penghasil emisi karbon dalam jumlah besar memberikan kompensasi kepada negara-negara penghasil oksigen.
Dikatakan Rudy, negara-negara yang 10 tahun ke depan diprediski menjadi negara penghasil karbon terbesar atau disebut negara emiter itu seperti Amerika Serikat, China dan India serta negara maju lainnya di Eropa.
“Negara-negara emiter harus memberikan kompensasi berupa dana kepada negara penghasil oksigen seperti Indonesia. Memang ini sempat ditentang Amerika, China dan India, tetapi kabar terakhir ketiganya akhirnya menerima,” beber Rudy.
Kalsel sebagai daerah yang dinilai memiliki cadangan hutan diminta menindaklanjuti apa yang dihasilkan dalam konferensi yang menyikapi perubahan iklim global ini.
Menurut Rudy, untuk menindaklanjutinya, Pemprov Kalsel akan melakukan penanaman kembali kawasan-kawasan gersang yang di dalam rencana tata ruang provinsi sebagai kawasan hutan. Berapa besar dana yang disiapkan untuk penaman kembali, Rudy mengatakan masih menunggu penjabaran dari presiden.
Menanggapi perlu tidaknya dilakukan moratorium penebangan hutan dan tambang, Rudy menjelaskan yang diperlu dilakukan hanyalah pengawasan yang ketat terhadap kedua kegiatan tersebut.
“Sebab tentu kita juga harus memanfaatkan ruang yang memiliki kandungan sumberdaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting rasionya yang perlu kita jaga agar semua bisa berjalan seimbang,” ujarnya.ais

Pengomposan Sampah Sistem Aerob Disosialisasikan Tahap Awal Distakoberpar Sediakan 250 Tong Komposter Aerob

Jumat, 14 Desember 2007
Radar Banjarmasin

AMUNTAI,- Sampah terkadang dipandang hanya merupakan barang bekas atau sisa yang dianggap tidak terpakai lagi dan harus dibuang. Hasil penemuan terbaru, kenyataannya ada sebagian barang bekas atau sisa yang masih dapat dimanfaatkan lagi alias didaur ulang.

Nah, sampah yang bisa didaur ulang tersebut disebut sampah organik, kebanyakan berasal dari rumah tangga, warung, dan restoran. Sampah organik ini lah yang bisa dibuat sebagai bahan kompos melalui sistem aerob.

Hal diatas mengemuka saat diadakannya sosialisasi pemanfaatan sampah organik melalui sistem komposter aerob menjadi kompos, di Aula Kecamatan Amuntai Tengah, Selasa (11/12) tadi.

Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata HSU, Ahmad Musaddik saat kegiatan ini menjelaskan, proses pembuatan kompos ini terbilang mudah dan sangat ramah lingkungan. Caranya, sampah dipilih antara sampah bsah dan sampah kering. Sampah basah adalah sampah sisa makanan, sisa sayur buah yang lunak, dan daun yang berwarna hijau. “Sampah yang masih berukuran besar semuanya dirajang menjadi 2-4 centimeter, lalu sampah tersebut dimasukkan ke tong komposter aerob kemudian ditutup,” ujarnya sedikit menjelaskan. “Pengisian komposter dapat dilakukan sehari-hari dan dihentikan apabila sudah mencapai pipa atas pada komposter,” lanjutnya lagi.

Sistem pembuatan kompos dengan komposter aerob ini, menurutnya, banyak manfaat yang bisa diambil oleh warga masyarakat. Pertama, bisa mengurangi volume sampah rumah tangga hingga 20 persen. Kedua, mengurangi dampak bau kurang sedap di lokasi TPS. Karena sampah organik yang cepat busuk sudah berkurang dan yang tersisa tinggal sampah kering. “Manfaat ketiga, menghasilkan produk pupuk untuk skala kota akan memperpanjang usia pemanfaatan tempat pembungan akhir, karena sampah yang ditampung setiap hari akan berkurang 20 persennya,” beber Musadik.

Pada tahap awal uji coba ini, ujar Musadik, pihak Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariswisata HSU menyedikan 250 tong komposter aerob di lima keluarahan di Kecamatan Amuntai Tengah yaitu Kelurahan Sungai Malang, Kebun Sari, Murung Sari, Antasari, dan Kelurahan Paliwara. Serta dua desa yaitu Palampitan Hulu dan Palampitan Hilir. “Empat orang tenaga ahli komposter aerob ini sudah kita punyai, 2 dari dinas kami, dua lagi dari SMKN 2 Amuntai, juga dari kader PKK, mereka lah yang nantinya memberikan penjelasan kepada warga kelurahan dan desa yang ada tong komposter aerob untuk uji coba tersebut,” ujarnya. (bie)

Pulau Marabatuan Krisis Air Bersih

Rabu, 12 Desember 2007
Radar Banjarmasin

KOTABARU ,- Masalah air bersih juga dirasakan oleh warga Pulau Marabatuan di Kecamatan Pulau Sembilan. Krisis air bersih di pulau yang berjarak sekitar 12 jam perjalanan laut dari Kotabaru itu membuat resah warga setempat.

Sejumlah sumber air dari sumur saat ini hanya cukup untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan keperluan lainnya, warga terpaksa menggunakan air payau. Gejala penyakit gatal-gatal mulai dirasakan meski tidak mewabah, sebab ada warga yang tidak mandi hingga dua sampai tiga hari.

“Sepertinya memang banyak persoalan di pulau tempat kami tinggal ini. Tapi selama ini kurang banyak diketahui orang luar. Sekarang kami mengalami krisis air. Sudah sebulan terakhir air di sejumlah sumur warga mengering. Sumur sama sekali tidak mengeluarkan air tawar lagi,” jelas Maman, warga Pulau Sembilan.

Kebutuhan air bagi warga yang mendiami pulau yang dikelilingi Laut Jawa ini, seolah tidak terpenuhi pada musim tertentu. Khususnya saat hujan jarang turun seperti bulan November dan Desember sekarang ini. Meski sempat ada mendung bergelayut di atas langit Pulau Sembilan, namun hujan jatuhnya di laut sehingga tidak bisa mengisi sumur warga yang mulai kekeringan.

Saat ini saja, aku Maman, sejumlah warga ada yang rela menunggu dua hari sampai sumur mengeluarkan air. Kedalaman sumur sekitar lima meter biasanya setelah dua hari ditunggu hanya mengeluarkan air sekitar setengah meter. Cukup diambil selama keperluan dua hari saja, itu pun khusus untuk minum dan masak. Bagi warga yang sumurnya tidak mengeluarkan air sama sekali maka harus membeli air dengan warga lainnya dengan harga Rp500 setiap jeriken.

Apabila setiap kepala keluarga sehari membeli empat jeriken, maka sebulan warga harus mengeluarkan biaya tambahan membeli air bersih sekitar Rp60 ribu. Bagi warga tidak mampu, maka sehari hanya membeli air satu atau dua jeriken.

Di Pulau Marabatuan yang menjadi ibukota Kecamatan Pulau Sembilan dihuni sekitar 1.700 jiwa lebih. Kesulitan air bersih lainnya juga terjadi di sejumlah pulau lainnya seperti Pulau Maradapan, Pulau Matasirih serta Pulau Kalambau.

Sesuai nama pulaunya, kondisi geografis Pulau Marabatuan sendiri terdiri dari batuan cadas dan karang. Begitu kita menginjakkan kaki di pulau ini, yang

Hutan Kota Ditanami Pohon Baru

Minggu, 9 Desember 2007
Radar Banjarmasin

PELAIHARI - Setelah pencanangan puncak penanaman dan pekan pemeliharaan pohon digelar beberapa waktu lalu, pada hari Sabtu (1/12) kemarin, dilangsungkan Gerakan Wanita Menanam Pohon yang dipusatkan di Hutan Kota Pelaihari.

Gerakan yang diprakarsai TP PKK Tala, juga didukung penuh sejumlah elemn dan kelompok kewanitaan seperti DWP Tala, Persit Kartika Candrakirana Kodim 1009 Tanah Laut, Bhayangkari Polres Tanah Laut serta pramuka dan pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Bumi Tuntung Pandang, dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK

Sebelum meresmikan gerakan penanaman pohon ini, Bupati Tanah Laut Drs H Adriansyah mengungkapkan dukungan dan penghargaannya atas kepedulian ibu-ibu, dalam turut serta menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat dengan manusia, melalui penanaman pohon.

Sementara itu Ketua TP PKK Tanah Laut Hj Jumini Adriansyah mengucapkan rasa bahagianya, dengan dukungan dari berbagai organisasi wanita yang turut serta dalam program peduli lingkungan tersebut. Jumini menilai, dengan kegiatan ini, semakin terbukti betapa besarnya peran dan kepedulian wanita dalam pemeliharaan lingkungan.

"Dengan penanaman pohon ini, kita berharap dapat mengurangi terjadinya banjir di daerah kita. Selain itu, dapat menciptakan Kota Pelaihari yang lebih sejuk, indah dan asri," harapnya.

Sekedar diketahui, Gerakan penanaman pohon ini, juga akan dilangsungkan di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Laut. Sembilan kecamatan ini akan memperoleh bantuan pohon masing-masing sebanyak 1.500 bibit pohon, dengan rincian 500 bibit pohon mahoni, 500 bibit ramania dan sisanya bibit langsat. (mr-90)

---

TPA Hutan Panjang Tanpa Amdal

Sabtu, 8 Desember 2007
Radar Banjarmasin

BANJARBARU – Jangan heran bila Anda melihat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hutan Panjang sejauh ini ternyata belum mempunyai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Tak mengherankan jika berkali-kali dalam penilaian Adipura, Amdal TPA sedikit dipertanyakan meski sejauh ini pengelolaan sampah TPA sudah berjalan cukup bagus. Namun, biar bagaimanapun sesuai dengan ketentuan, sudah menjadi kewajiban di atas areal 5 hektare diwajiban untuk menyiapkan Amdal-nya.

Mengetahui asetnya belum mengantongi Amdal, Walikota Banjarbaru Drs Rudy Resnawan pun meminta kepada instansi yang terkait untuk secepatnya melengkapi Amdal sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

“Kita teriak-teriak Amdal, nyatanya punya kita sendiri belum punya Amdal. Kita harus malu dan secepatnya harus kita siapkan. Semoga pada 2008 mendatang, amdal-nya sudah ada,” kata Rudy.

Menurut Rudy, keberadaan Amdal sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah sejauh ini keberadaan TPA memang benar-benar sesuai dan tidak mengganggu masyarakat. Meski sebenarnya, sampai saat ini keberadaan TPA Hutan Panjang dianggap telah layak sebagaimana kajian yang telah dilakukan intansinya.

Rudy pun juga menaruh keyakinan, bila Amdal-nya sudah disiapkan, ke depan pengelolaan TPA akan jauh lebih baik.

“Pengelolaan TPA menjadi perhatian serius, tak hanya semata untuk penilaian Adipura saja, namun lebih besar itu untuk menampung dan mengolah sampah warga yang setiap hari terus bertambah jumlahnya,” terang Rudy.

Tak hanya Amdal TPA saja, pada 2008 mendatang Rudy juga meminta instansi yang ditunjuk juga menyiapkan UKL/UPL untuk rencana pembangunan pasar baru di kawasan Landasan Ulin serta juga RSUD Banjarbaru.

Secara terpisah, Kepala Distam LH Drs Burhanuddin mengungkapkan, instansinya memang ditunjuk untuk mengurus keperluan Amdal dan sudah dianggarkan pada tahun 2008 mendatang.

“Semua sudah kita siapkan dan sudah kita ajukan pada 2008 mendatang. Baik itu Amdal TPA, maupun UKL/UPL pasar baru yang nanti dibangun di Landasan Ulin,” kata Burhanuddin. (mul)

Drainase Dipenuhi Sampah Lagi

Kamis, 6 Desember 2007
Radar Banjarmasin

KESADARAN para pedagang untuk menjaga kebersihan di pasar Martapura sepertinya masih sangat rendah. Buktinya, drainase di Jl Sasaran, tepatnya samping Masjid Agung Al Karomah Martapura tidak pernah bersih dari sampah, meski sering dibersihkan petugas.

Pantauan koran ini di lapangan, drainase yang berdempetan dengan pagar masjid ini, selalui saja dipenuhi sampah-sampah hasil limbah pedagang. Meski sering mendapat pembersihan dari petugas, namun sampah-sampah terus bertambah setiap hari. Hal ini seiring dengan menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi ini.

Kebanyakan sampah adalah plastik, yang biasa digunakan sebagai pembungkus bahan belanjaan, namun tidak jarang pula sampah sisa limbah dagangan milik PKL yang biasa mangkal di lokasi ini, seperti bekas sayuran dan buah-buahan.(spn)

500 Tong Sampah Hasilkan Kompos

Selasa, 4 Desember 2007
Radar Banjarmasin

AMUNTAI – Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pariwisata HSU bakal punya program ramah lingkungan terbaru. Saat ini, instansi yang menangani bersih-bersih kota ini, sudah menyiapkan program penyehatan lingkungan dengan menyediakan sedikitnya 500 buah tong sampah pengolah kompos.

Dalam waktu dekat ini, pengolahan sampah menjadi kompos ini segera digarap Distakpar HSU. “Saat ini tinggal memberikan pelatihan kepada mereka yang ditunjuk di tiap lingkungan tempat tinggal, siapa-siapa saja yang mengelola tong-tong sampah tersebut,” ujar Kadistakpar HSU, Ahmad Musaddik SSos kepada koran ini.

Recana ini bakal berhasil, ujarnya, bila didukung oleh seluruh warga pengguna tong sampah khusus pembuatan kompos tersebut. “Caranya dengan memisahkan sampah organik dan non organik, nantinya pada prosesnya didalam tong sampah tersebut, sampah organik akan secara alami membusuk dan menghasilkan kompos, sementara sampah non organiknya akan diangkut,” ujar Musaddik.

Manfaat ganda akan diperoleh pada tong sampah penghasil kompos ini. Selain mengurangi beban angkut armada sampah di Kota Bertakwa ini, komposnya bisa langsung dimanfaatkan warga. “Apalagi sekarang ini, kebutuhan kompos untuk tanaman bunga yang dimiliki ibu-ibu rumah tangga semakin ramai saja,” cetusnya.

Setiap lingkungan nantinya, beber Musaddik, ada satu petugas khusus yang dilatih bisa mengelola tong sampah penghasil kompos tersebut. “Petugas kebersihan yang kita berikan pelatihan khusus tersebut nantinya yang akan mengelolanya, kepada warga mereka lah yang memberikan pembelajaran pembuatan kompos berbahan sampah organik tersebut,” tukasnya. (bie)

---

Gapensi Bantu Korban Puting Beliung

Sabtu, 1 Desember 2007
Radar Banjarmasin

BATULICIN - Menteri Kehutanan (Menhut) RI H MS Kaban, mengingatkan, tantangan lingkungan hidup paling berat yang akan dialami umat manusia adalah terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.

”Terjadinya pemanasan global yang terlampau ekstrim ini adalah akibat pembakaran bahan fosil, terutama batubara, minyak bumi, dan gas alam yang berlebihan,” ujar Menhuti.

Pernyataan Menhut tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanbu H Abdul Hakim G, pada acara ” Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Pekan Pemeliharaan Pohon” yang dipusatkan di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, Rabu (28/11).

Menhut memaparkan, pembakaran tersebut melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer bumi, diantaranya karbondioksida (CO2) dan gas-gas lain yang disebut Gas Rumah Kaca (GRK).

”GRK ini akan mengakibatkan semakin tingginya suhu bumi akibat pemanasan global,” jelas Menhut.

Menhut mengatakan, Indonesia memiliki peran yang penting dalam isu perubahan iklim global dengan menyediakan lingkungan berupa penyerapan emisi karbon dari hutan yang ada.

”Hutan Indonesia yang luasnya 120,3 juta hektare, diyakini mampu menyerap emisi secara siqnifikan,” katanya.

Meski demikian, lanjut Menhut, terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia juga dianggap sebagai sumber emisi karbon karena melepas CO2 ke atmosfer.

”Aksi penanaman serentak ini merupakan sumbangsih bangsa Indonesia dalam rangka memperbaiki lingkungan, serta upaya untuk menanggulangi pemanasan global yang dipersembahkan bagi umat di seluruh dunia,” ujar Menhut.

Sekadar diketahui, untuk tanam perdana di Desa Manungal Kecamatan Karang Bintang, Pemkab Tanbu melakukan penanaman sebanyak 1.000 pohon jenis mahoni. Kemudian, pada hari yang sama juga dilakukan penanaman di Kecamatan Satui sebanyak 1.000 pohon oleh anggota TNI. Jadi, total keseluruhan yang akan ditanam pada hari itu sebanyak 2.000 batang pohon jenis mahoni.

Pada tanggal 1 Desember (hari ini, red) kembali akan di lakukan penanaman pohon oleh organisasi wanita seperti TP-PKK, DWP, GOW, yang dibantu oleh PKK Desa, GOW Desa, dan DWP Desa bersama masyarakat sebanyak 1.650 batang pohon yang akan dilakukan di masing-masing kecamatan yang ada di Tanbu.

Masing-masing kecamatan mendapatkan 100 batang pohon yang akan di tanam di desa yang sudah ditunjuk berdasarkan kepentingan dari desa tersebut.

Sedangkan untuk desa yang mendapat penanaman pohon yaitu, Kecamatan Kusan Hilir di tempatkan di Desa Batuah (100 batang), Kecamatan Batulicin di Desa Batulicin (100 batang), Kecamatan Simpang Empat di Desa Mekar Sari dan Sari Gadung (100 batang), Kecamatan Kuranji di Desa Giri Mulya (100 batang), Kecamatan Sungai Loban di Desa Sebamban Lama (100 batang), Kecamatan Mentewe di Desa Mantewe (100 batang), Kecamatan Angsana di Desa Angsana (100 batang), Kecamatan Kusan Hulu di Desa Binawara (100 batang), Kecamatan Satui di Desa Makmur Mulya (100 batang) dan Kecamatan Karang Bintang di Desa Manunggal (100 batang). (kry)

---