Kalsel Siap Bikin Hutan Lagi

Rabu, 19-12-2007 | 01:55:20

BANJARMASIN, BPOST - Meski kawasan hutan menyusut, Kalimantan Selatan tetap dianggap sebagai daerah yang ditunjuk menjadi daerah penyerap emisi karbon bersama 10 provinsi lainnya di Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut pekan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil 11 gubernur yang memimpin provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua itu. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin turut hadir dalam pertemuan itu.
Gubernur Rudy Ariffin menjelaskan, ketiga pulau itu dianggap memiliki cadangan hutan baik hutan lindung, produksi dan hutan konservasi. Presiden mengarahkan 11 gubernur itu untuk mengikuti United Nations Climate Change Conference di Bali.
“Kami diminta presiden sebagai partisipan dalam konferensi yang digelar United Nations itu. Bukan hanya ikut saja, tetapi diminta lebih intens mengikuti hasil-hasil yang dicapai di Bali,” ujar Rudy, Senin (18/12).
Rudy mengatakan, dalam konferensi yang bertujuan untuk menyelamatkan dunia itu dihasilkan keputusan bahwa negara-negara maju penghasil emisi karbon dalam jumlah besar memberikan kompensasi kepada negara-negara penghasil oksigen.
Dikatakan Rudy, negara-negara yang 10 tahun ke depan diprediski menjadi negara penghasil karbon terbesar atau disebut negara emiter itu seperti Amerika Serikat, China dan India serta negara maju lainnya di Eropa.
“Negara-negara emiter harus memberikan kompensasi berupa dana kepada negara penghasil oksigen seperti Indonesia. Memang ini sempat ditentang Amerika, China dan India, tetapi kabar terakhir ketiganya akhirnya menerima,” beber Rudy.
Kalsel sebagai daerah yang dinilai memiliki cadangan hutan diminta menindaklanjuti apa yang dihasilkan dalam konferensi yang menyikapi perubahan iklim global ini.
Menurut Rudy, untuk menindaklanjutinya, Pemprov Kalsel akan melakukan penanaman kembali kawasan-kawasan gersang yang di dalam rencana tata ruang provinsi sebagai kawasan hutan. Berapa besar dana yang disiapkan untuk penaman kembali, Rudy mengatakan masih menunggu penjabaran dari presiden.
Menanggapi perlu tidaknya dilakukan moratorium penebangan hutan dan tambang, Rudy menjelaskan yang diperlu dilakukan hanyalah pengawasan yang ketat terhadap kedua kegiatan tersebut.
“Sebab tentu kita juga harus memanfaatkan ruang yang memiliki kandungan sumberdaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting rasionya yang perlu kita jaga agar semua bisa berjalan seimbang,” ujarnya.ais