Jangan Salahkan Alam

Selasa, 20 Februari 2007 02:15

B. Post/ Opini

Bencana alam terus saja terjadi di negeri ini. Dalam beberapa hari belakangan ini, Jakarta diterjang banjir. Sejumlah rumah penduduk terendam, dan beberapa ruas jalan di ibukota negara ini digenangi air sehingga menambah tinggi biaya transportasi. Terakhir, Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah dilanda tanah longsor dan Jogjakarta diterjang angin puting beliung pada Minggu (18/2). Dikabarkan, seratus lebih warga dua desa di Kecamatan Windusari yang tengah mengikuti kerja bakti, tertimbun tanah longsor. Delapan orang tewas, dua lainnya belum ditemukan.

Sementara Jogjakarta tepatnya Kabupaten Bantuk yang diluluhlantakan gempa bumi berkekuatan besar pada tahun lalu, kembali ditimpa bencana. Pada Minggu (18/2) sore, daerah ini diterjang angin puting beliung hingga memporakporandakan ratusan rumah di beberapa wilayah kota tersebut. Amukan puting beliung ini juga memutus jaringan telepon dan mematikan aliran listrik. Membuat Kota Gudeg itu gelap gulita, Juga, ratusan pohon tumbang menyebabkan akses jalan terputus. Sebuah pohon beringin raksasa berusia puluhan tahun roboh dan melintang di jalan. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengenaskan. Untungnya, petaka puting beliung yang melanda Jogjakarta ini tidak meminta korban jiwa. Meski demikian, kerugian material yang ditimbulkannya jelas sangat besar.

Di hari yang sama dan pada yang bersamaan, angin puting beliung juga mengamuk di Kota Depok, Jawa Barat. Sedikitnya tujuh rumah di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, rusak dan satu korban patah tulang. Angin kencang itu disertai hujan deras yang turun sejak Sabtu.

Semua petaka yang berkaitan dengan alam ini terjadi di saat memasuki musim penghujan. Sedangkan puncaknya diperkirakan pada Maret-April mendatang. Artinya, hingga pada puncak musim penghujan, angin kencang disertai hujan deras masih akan terus terjadi di negeri ini. Bahkan, sebagaimana dikatakan Irman Sonjaya, forecaster Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi dan Geofisika (Staklim BMG) Kelas I Banjarbaru, Kalsel juga masih akan diguyur hujan disertai angin kencang dan petir. Untuk itu, warga diminta mewaspadai ancaman angin puting beliung. Pasalnya, kata Irman, pola angin yang melewati Kalsel memiliki kontribusi memunculkan serangan angin besar dengan gerak cepat.

Selain angin kencang dan petir, banjir masih mengancam sejumlah wilayah di Kalsel. Sebagaimana dikatakan Kepala Bapedalda Kalsel, Rachmadi Kurdi, hal ini dikarenakan semakin kecilnya hutan resapan air. Di samping itu, lima daerah aliran sungai (DAS) dari 13 DAS yang ada di daerah ini dalam kondisi kritis yang membuat beberapa daerah di provinsi ini diancam banjir besar selama musim penghujan.

Harus diakui, penyebab utama bencana alam yang melanda negeri ini adalah ulah manusia sendiri. Kita, manusia, memperlakukan alam secara tidak bijak. Hutan yang menjadi tangkapan dan resapan air, musnah dibabat habis untuk kepentingan dan keuntungan sesaat tanpa mempedulikan akibatnya dan masa depan. Manusia memperlakukan alam secara semena-mena, sehingga menimbulkan kerusakan di mana-mana.

Sebenarnya, Tuhan telah mengisyaratkan hal ini dalam Alquran yang menyebutkan, kerusakan di muka bumi dan laut adalah akibat tangan manusia.

Negeri kita ini, awalnya terkenal memiliki banyak hutan tropis dan sebagai paru-paru dunia. Tapi kini apa yang terjadi. Hutan itu musnah dari hari ke hari, karena pohonnya dibabat habis. Kalau pun ada usaha untuk menanam kembali, tapi tidak seimbang dengan yang ditebang. Akibatnya, kita sendiri yang merasakannya. Banjir di mana-mana dan angin puting beliung menerjang semua benda yang dilewatinya, karena hutan sebagai resapan air dan penghalang kencangnya angin dimusnahkan.

Selama ini, alam selalu disalahkan setiap terjadi musibah yang berkaitan dengannya. Padahal, alam telah memberikan kesejahteraan dan segalanya kepada manusia. Tapi, manusianya yang tidak pernah berterimakasih kepada alam dengan memperlakukannya secara sewenang-wenang. Jadi, jangan salahkan alam kalau tidak mau lagi bersahabat dengan manusia.

Limbah Rumah Sakit Dibuang Di TPA

Senin, 19 Februari 2007 00:39

Pelaihari, BPost
Sampah yang teronggok di tempat pembuangan akhir (TPA) di Bakunci, Kecamatan Pelaihari, tak hanya berupa limbah rumah tangga dan sejenisnya. Limbah rumah sakit juga terdapat ditempat ini.

Sejumlah wartawan yang sedang meliput aktivitas pemulung di lokasi TPA yang berjarak sekitar 10 kilometer dari kota Pelaihari itu terkejut ketika mennemukan sejumlah barang bekas yang merupakan limbah dari rumah sakit. Barang itu antara lain berupa botol infus bekas dan media jarum suntik.

Limbah rumah sakit itu berada di antara onggokan barang bekas (sebagian besar botol air mineral) yang dikumpulkan pemulung. Botol air mineral, terutama berupa gelas, adalah barang bekas yang paling diburu pemulung karena mudah dijual.

Diperkirakan masih banyak limbah rumah sakit yang berada di lobang-lobang sampah di TPA Bakunci. Keberadaan limbah itu berpotensi menimbulkan dampak negatif karena tergolong B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Tala Ir Zulkifli Chalid terkejut ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan limbah rumah sakit di TPA. "Masa? Ada ya? Wah, itu nggak boleh. Limbah rumah sakit tak boleh dibuang di TPA karena termasuk B3," katanya.

Menurutnya, memang ada sebagian limbah rumah sakit yang boleh di buang ke TPA yaitu limbah dari dapur umum. Selebihnya, barang-barang bekas medis (botol infus, jarum suntik, dan lainnya) tidak boleh dibuang ke TPA.

"Limbah medis itu harus ditangani dengan alat tersendiri oleh pihak rumah sakit. Tapi, saya dengar alatnya (incenerator) rusak," ucap Zulkifli.

Dikonfirmasi via telepon, Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin H Abdullah tak menepis pembuangan limbah medis ke TPA Bakunci. "Ini terpaksa kami lakukan karena incenerator rusak sejak kebakaran beberapa waktu lalu."

Incenerator adalah alat/tempat pembakaran sampah. Harganya cukup mahal mencapai ratusan juta. Saat ini mungkin harganya berkisar Rp300 juta.

Pihaknya, jelas Abdullah, tahun ini telah mengajukan usulan untuk pengadaan alat tersebut. Usulan ini diharapkan terakomodasi dalam APBD 2007 sehingga sampah medis tidak lagi dibuang ke TPA.

"Mudah-mudahan sekitar bulan Juni mendatang incenerator itu sudah terbeli. Jadi, mulai saat itu sampah medis kita masukkan ke incenerator," jelas Abdullah.roy

Pengelolaan Sampah Belum Standar

Sabtu, 17 Februari 2007 01:30

* Ditimbun tanpa perlakuan

Pelaihari, BPost
Sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di Bakunci mulai tertata dan tidak lagi berhamburan. Namun pengelolaannya masih jauh dari standar yang diinginkan.

"Pengelolaan sampah di TPA Bakunci saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi yang masih kurang penanganan sampah di lobang timbunan,"kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup Zulkifli Chalid.

Menurut Zulkipli Kamis (15/2), lobang sampah yang penuh langsung ditutup tanah. Padahal, mestinya harus ada perlakuan. Setidaknya penimbunan secara bertahap dengan material tanah tiap tumpukan sampah mencapai ketebalan tertentu.

"Ketika tumpukan tebalnya sudah 40 sentimeter, harus ditimbun dengan tanah dengan tebal 20 sentimeter. Kemudian ditumpuki sampah lagi, lalu ditimbun tanah. Begitu seterusnya hingga lobang sampah penuh," beber Zulkifli.

Perlakuan sederhana itu antara lain untuk menciptakan kondisi aerob. Dengan begitu proses dekomposisi (pembusukan) berlangsung lancar dan lebih cepat. Lobang sampah yang penuh, jelas Zulkifli, tidak bisa langsung ditimbun begitu saja.

Harus dibuatkan lobang udara dengan menggunakan sejenis pipa guna mengalirkan gas metan (hasil proses dekomposisi). Tanpa adanya lobang udara, timbunan sampah berpotensi akan meledak. Karena itu pembuatan lobang udara penting sampai menyentuh hingga dasar timbunan.

Secara umum, Zulkifli menilai pengelolaan sampah di TPA Bakunci cukup baik.Ini antara lain terlihat dari pembuatan lobang-lobang timbunan sampah yang cukup dalam dan teratur, pembuatan sumur kontrol, pos penjagaan, dan gapura pintu masuk. roy

TNI-Polri Rehab Tahura

Kamis, 15 Februari 2007 01:33

* 24.000 Hektare sangat kritis

Martapura, BPost
Ratusan aparat TNI dan Polri dipimpin Danrem 101/Antasari Kolonel Waris dan Kapolda Kalsel Brigjen Halba Rubis Nugroho merehabilitasi 10 hektare lahan kritis di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Selasa (13/2).

Kegiatan Karyabhakti TNI-Polri dibuka Gubernur Kalsel H Rudy Arifin, disaksikan pejabat TNI dan Polri, termasuk Bupati Banjar HG Khairul Saleh dan Ketua DPRD Banjar H Zainal Arifin .

Kadishut Kalsel Sony Partono mengatakan luas areal Tahura 120.000 hektare, 24.000 hektare di antaranya sangat kritis. "Upaya merehabilitasi 10 hektare ini, sangat penting mengatasi lahan kritis di Tahura dan kawasan hutan lainnya," tuturnya.

Kapolda mengatakan, upaya rehabilitasi semestinya dilakukan semua kalangan di Kalsel. Hasil keputusan PBB, sebutnya, ada tiga negara yang hutannya harus dibantu rehabilitasinya, karena sebagai jantung dan paru-paru dunia, yaitu Indonesia (Asia), Brazil (Amerika Selatan) dan Rwanda (Afrika).

"Kita tidak perlu menunggu uluran tangan negara asing maupun PBB. Mari kita mulai dari sekarang, demi anak cucu kita ," ajaknya.

Sementara Danrem Kolonel Waris berharap kegiatan ini menjadi perangsang bagi masyarakat agar menanam dan memelihara pohon, sehingga tumbuh rasa mencintai keasrian alam sekitar. Waris berharap ada upaya menjaga kawasan Tahura sehingga aman dari bahaya kebakaran yang sebelumnya sempat merusak ribuan pohon muda yang pernah ditanam.

Gubernur Rudy Arifin menyatakan, kerja sama Pemprov Kalsel dengan TNI dan Polri sangat membantu upaya merehabilitasi lahan kritis di Kalsel yang mencapai 560.283 hektare.

Sementara itu, saat penanaman 11.000 bibit pohon ditemukan sebuah benda, diduga granat. Benda itu mirip nenas ditemukan persis di bagian tengah kawasan rehabilitasi oleh seorang anggota polisi, saat membersihkan lahan. Kapolda sendiri sempat kaget, dan langsung meminta AKBP Antung mengamankannya.adi

Petaka Di Dua Musim

Rabu, 14 Februari 2007 01:08

B. Post/ Opini

Oleh: Syahminan/Abau
Jalan Suaka Samai, Tanjung

Di musim kemarau kita dapat petaka berupa kekeringan dan kebakaran hutan yang berdampak timbulnya kabut asap. Kabut asap tersebut sangat merugikan masyarakat, seperti terganggunya aktivitas, kecelakaan transportasi. Selain itu, mengganggu kesehatan dengan banyaknya penderita penyakit radang pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Namun ketika musim kemarau berakhir dan disambut musim penghujan, petaka baru datang lagi, banjir dan tanah longsor. Seperti di Aceh Tamiang (NAD), hampir seluruh Sumatera, dan di Kalimantan Selatan terjadi di Kabupaten Tabalong, Balangan, Tanah Laut dan Hulu Sungai Utara. Kini bahkan sudah menyerang ibukota negara, Jakarta. Berbagai kegiatan atau aktivitas terhenti. Jumlah kerugian harta dan benda sudah tidak terhitung.

Mengapa ini terjadi? Adakah musim yang aman? Apakah langkah kita bersama pemerintah dalam upaya menanggulangi banjir tidak ada? Kiranya untuk menjawab itu ada baiknya kita melihat kembali kebijakan pemerintah di sektor hulu, yaitu upaya melestarikan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air jika terjadi hujan.

Kalau itu yang jadi ukuran maka masih dirasakan kurang, sebab kerusakan hutan di sektor hulu terus terjadi. Contoh banjir kiriman yang dialami Jakarta, lebih diakibatkan rusaknya hutan di daerah Puncak sebagai akibat dari perambahan hutan untuk pembangunan hotel dan permukiman yang kurang memperhatikan lingkungan. Dan kita juga tidak menutup mata, kalau sebagian dari warga masyarakat juga punya andil dalam hal ini misalnya, dengan membuang sampah ke sungai atau parit yang kemudian berakibat tersumbatnya aliran air hingga banjir lebih cepat terjadi. Keadaan ini diperparah oleh curah hujan yang memang tinggi.

Melihat kenyataan bahwa baik di musim hujan ataupun di musim kemarau kita selalu kena petaka, musibah atau apapun namanya, kenapa kita tidak menjadi lebih arif dan bijaksana dalam usaha mencegah atau mengantisipasinya? Di setiap musim kita selalu didera petaka tentu ada sesuatu yang salah atau keliru dengan tata kelola (governance) hutan. Dalam bencana pada musim kemarau, kemudian disambut bencana dimusim penghujan, seperti seekor keledai yang lepas dari mulut singa tapi disambut lagi mulut buaya. Jika ini terjadi setiap tahun, tentu keledai akan habis dan binasa. Tetapi kita bukan keledai, sebab kita punya langkah antisipasi namun masih banyak yang belum jalan, atau jalan di tempat.

Menurut laporan Badan Meteorologi dan Geofisika, hujan yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di sebagian besar wilayah Sumatera lebih diakibatkan rusak/gundulnya hutan. Hal tersebut berdasarkan catatan mereka yang menyatakan bahwa curah hujan masih dalam batas normal. Pernyataan ini kemudian diperkuat pernyataan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Kehutanan MS Kaban yang dilansir media cetak dan elektronik.

Jika memang jelas sudah kerusakan hutan yang menjadi penyebab, ada baiknya kita terus memperbaiki tata kelola hutan yang semrawut dan tidak terkendali pembabatannya. Aparat pemerintah mulai dari Presiden mengakui bahwa illegal logging/penebangan liar sangat besar pengaruhnya dalam kerusakan hutan. Kemudian hutan yang semestinya jadi tempat resapan air yang kemudian dengan alami dan teratur mengalirkannya menuju anak-anak sungai hingga ke laut.

Kita juga perlu memperjelas bahwa kerusakan hutan tidak hanya diakibatkan illegal logging, tetapi yang legal pun punya konstribusi. Misalnya pemberian izin pembabatan hutan untuk industri perkebunan serta pertambangan. Bahkan izin ini sampai merambah kawasan hutan lindung seperti, Perpu No 1/2004.

Seperti kita ketahui dalam jangka pendek pertambangan sangat bermanfaat bagi pendapatan nasional kita. Sektor ini juga menyerap banyak angkatan kerja, tetapi juga membabat hutan untuk kepentingan pertambangannya, sehingga kerusakan hutan juga tak bisa dihindari. Dalam jangka panjang hal tersebut juga membahayakan. Di sini perlu perhatian dan kearifan kita semua dalam upaya menanggulangi dampaknya, terutama dengan sangat memperhatikan reklamasi dan reboisasi. Dan yang tak kalah penting di dalam menambang mematuhi peraturan-peraturan, misalnya batas kedalaman sehingga tidak melewati batas permukaan laut.

Ini juga pernah disampaikan oleh Shirato Syafei dalam editorialnya di majalah Indonesia Corp edisi 13/2004. Kerusakan hutan kian tahun terus berkurang secara kuantitas karena pemerintah kelihatannya agak lumayan dalam upaya menanggulangi. Ini disebabkan operasi hutan lestari yang digelar pemerintah. Tetapi yang jelas dan pasti adalah hutan yang dirusak kini hampir tidak ada lagi.

Kita berharap rencana pemerintah yang akan membentuk badan yang akan mengelola dana Rp9,7 triliun seperti ditayangnya running teks Metro TV lewat untuk reboisasi berjalan lancar dan tidak menjadi dana untuk orang yang bermental korup. Dengan begitu hutan dapat diperbaiki dan dampak dari kerusakannya seperti banjir dan tanah longsor dapat ditekan seminimal mungkin.

Lepas dari semua itu adalah perlunya penegakan hukum yang sangat kuat dan tegas bagi mereka yang melakukan pembalakan liar, pembakaran hutan. Dan jangan kita berwacana saja. Dalam upaya penegakan hukum hendaknya pemerintah tidak terjadi tebang pilih, tetapi tegas dan seperti yang diungkapkan Menteri kehutanan MS kaban, bahwa para perusak hutan itu seperti teroris, sebab mereka tidak peduli jumlah korban atau kerugian yang ditimbulkannya.

Bagi saya malah menganggap para pelaku kerusakan hutan baik yang ditebang atau dibakar sebagai hama yang perlu dibasmi sampai ke akar-akarnya. Sebab, hama tidak punya rasa kemanusiaan dan kepedulian akan dampak merugikan yang mereka timbulkan. Jadi Untuk membasminya tidak perlu menggunakan hati, tapi dengan tindakan yang sangat tegas, yaitu membuat aparat penegak hukum seperti predator yang kokoh dan kuat dengan payung hukum tegas pula. Dengan demikian kita harapkan para pelaku jadi jera dan hutan tetap lestari, kebakaran hutan dan kabut asap beserta banjir dapat dihindari.

abauwkan@yahoo.com

XL Lirik Pasar Sawit

Selasa, 13 Februari 2007 02:28

MELEBARKAN jaringan untuk memperluar pasar terus dilakukan PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL), saat ini operator yang telah memiliki pelanggan sebanyak 850 ribu di Kalimantan ini akan memfokuskan pasar di lokasi pertambangan dan perkebunan.

"Sawit akan booming beberapa tahun ke depan dan XL akan mengarap pasar di lokasi perkebunan," kata Desy Sari Dewi, Regional Sales Operation Manager Kalimantan saat peluncuran program Bebas 1 Tarif di RM Bakoel Cobek, Senin (12/2).

Menurut wanita berkulit putih ini, selain pasar perkebunan, pihaknya juga akan menggarap kawasan pertambangan yang pasarnya masih potensial untuk beberapa tahun ke depan.

"Dengan menggarap kedua pasar di Kalsel dan Kalteng tersebut target pelanggan yang ingin dicapai tahun depan sebanyak 1,2 juta untuk area Kalimantan," jelas Desy.

Saat ini, papar dia, market terbesar untuk area Kalimantan adalah Kalsel sebesar 60 persen, sedang untuk Kalsel pelanggan terbanyak di Banjarmasin sebanyak 60 persen.

Sementara itu untuk produk ‘Bebas 1 tarif’ yang Sabtu (10/2) hingga 30 Juni 2007 adalah program tarif percakapan per detik yang berlaku sepekan. Tarif yang berlaku Rp25 per detik untuk menelepon ke semua operator, tanpa membedakan zona dan waktu.

"Selain untuk tujuan panggilan se seluruh Nusantara, tarif Rp25 per detik juga untuk melakukan penggilan ke 35 negara, dinataranya Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, China dan lainnya dengan menggunakan layanan VoIP (voice over internet protocol) 01000," jelasa Desy, kemarin (11/2). tri

Walhi Gugat Lapindo Dan Pemerintah

Selasa, 13 Februari 2007 02:19

* Pengungsi terus mengalir

Jakarta, BPost
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan terhadap PT Lapindo Brantas dan pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, akibat semburan lumpur di Sidoarjo.

"Semburan lumpur itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, ekosistem dan masyarakat kehilangan rumah serta pekerjaan," kata Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, saat mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/2).

Walhi menggugat 12 pihak. Yakni, PT Lapindo, PT Energi Mega Persada, Kalila Energy Limited, Pan Asia Enterprise, PT Medco Energy, Santos Australia Limited.

Dari pihak pemerintah yang digugat adalah Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo.

Menurut Chalid, Walhi menggunakan dasar hukum pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Berdasarkan pasal itu, Walhi berkepentingan karena sebagai penggiat masalah lingkungan.

Semburan lumpur menenggelamkan delapan desa di kawasan itu dan berakibat sebanyak 8.200 penduduk mengungsi dan 9.000 buruh kehilangan pekerjaan.

Kerugian yang diderita masyarakat, termasuk kerugian lingkungan hidup mencapai Rp 33 triliun, kata Chalid.

Selain Walhi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga telah menggugat Lapindo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan gugatan tersebut sudah berlangsung sejak dua pekan lalu. Mereka mengajukan gugatan mewakili para korban.

Sementara itu, lumpur Lapindo yang makin menggenangi pemukiman di sekitarnya, mengakibatkan korban semburan lumpur terus mengalir ke lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong (PBP).

"Tadi malam (Minggu, 11/2), sebanyak 59 KK (148 jiwa) warga RT 06/RW 02, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong masuk ke pengungsian PBP," kata petugas pendataan Satlak PBP, Hidayat.

Warga masuk PBP, karena takut genangan air yang sudah mengenangi jalan desa masuk rumah. Selain itu, tinggal di desa warga sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan mereka memutuskan untuk pergi mengungsi.

Hingga saat ini, total pengungsi yang berada di PBP tercatat 3.181 KK (11.654 jiwa), berasal dari warga Desa Kedungbendo, Perum TAS dan non-TAS, Perum Citra Pesona, Desa Renokenongo serta warga Desa Kali Tengah.

Kondisi terakhir, lumpur panas terus mengalir ke kolam penampungan di Desa Siring, Sidoarjo, Jawa Timur, akibat jebolnya tanggul cincin di pusat semburan. Rel KA dan jalan raya Porong pun terancam terendam.

Seorang karyawan Lapindo Brantas Inc yang bertugas mengawasi luapan lumpur mengatakan, ketinggian lumpur di kolam penampungan di Desa Siring dan Kedungbendo sejajar dengan puncak tanggul. "Jika terus mengalir ke penampungan ini dan turun hujan, lumpur akan meluap ke arah barat menuju rel KA dan jalan raya," ungkap dia.tic/dtc/ant/kcm

Bencana, Kepala Daerah Bisa Dihukum

Minggu, 11 Februari 2007 02:51

* DPR bahas RUU Bencana
* Developer diaudit
* Bojo manik tenggelamkan Jakarta

Jakarta, BPost
Peringatan bagi gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Bila terbukti ikut andil merusak lingkungan secara langsung atau melalui regulasi yang mengakibatkan bencana alam, mereka bisa dipidanakan.

Ancaman hukuman ini termaktub dalam Rancangan Undang Undang Penanggulangan Bencana yang sedang dibahas DPR. Dalam RUU tersebut secara tegas disebutkan, terjadinya bencana lebih dikarenakan regulasi (peraturan) yang lemah dan tidak berpihak pada kelestarian alam.

Karena itu, menurut Wakil Ketua Pansus Tata Ruang DPR, Abdullah Azwar Anaz, berdasar UU (jika sudah disahkan) itu maka semua pihak yang ikut andil dalam perusakan lingkungan bisa terkena pasal pidana.

"Termasuk para kepala pemerintahan seperti gubernur, walikota atau bupati yang menerbitkan regulasi yang mengancam apalagi terbukti merusak lingkungan," tegas Azwar di Jakarta, Sabtu (10/2).

Selama ini sanksi bagi perusak lingkungan hanya bersifat administratif sehingga tidak mempunyai efek jera. "Untuk lamanya hukuman dan besarnya denda, masih kami bahas," ujarnya.

Menyinggung banyaknya pendirian bangunan yang mencaplok kawasan resapan air, Azwar menginformasikan, dalam RUU juga mewajibkan adanya audit terhadap para developer (pengembang). "Ke depan, diberlakukan juga sistem insentif dan dis-insentif. Developer yang patuh tata ruang diberikan insentif, misalnya IMB dan pajak yang lebih ringan," ujarnya.

Dia menilai keberadaan UU Bencana sangat diperlukan karena banyaknya bencana alam yang menerpa negara ini banyak dikarenakan perilaku manusia. "Indonesia adalah negeri bencana. Jadi sangat ironis jika tidak mempunyai UU Bencana. Selama ini hanya ditangani secara case by case dan diselesaikan secara ad hoc. Presiden dan semua fraksi di DPR telah menyepakati UU Bencana ini. Kita tidak ingin banjir yang terjadi di Jakarta terulang kembali," tandasnya.

Ya, banjir di Jakarta dan daerah-daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi memang sangat memilukan. Data Bakornas menyebutkan jumlah korban meninggal akibat banjir yang melanda tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten dan Jabar itu mencapai 80 orang dan pengungsi sekitar 488 ribu orang.

Untuk mencegah terulangnya banjir besar ini, pemerintah pusat menyediakan dana sebesar Rp2,7 triliun yang dianggarkan dalam APBN.

Khusus untuk Jakarta, Wapres Jusuf Kalla juga memerintahkan Gubernur Sutiyoso segera menyelesaikan pembangunan banjir kanal timur dan meninggikan banjir kanal barat. Sedang Gubernur Jabar Danny Setiawan diperintahkan untuk mengawasi pemukiman di Bogor dan Puncak yang saat ini sudah beralih fungsi.

"Tahun depan, Jakarta tidak boleh banjir lagi," tandas Kalla seusai melakukan pertemuan dengan gubernur Jakarta, Jabar dan Banten.

Kalla pun menegaskan tidak sepakat bila warga Jakarta yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung dipaksa pindah. Pemda terlebih dahulu harus menyediakan permukiman sebelum memindahkannya.

"Sebaliknya developer jangan mau untungnya saja, Tetapi risiko tidak mau. Terlalu banyak situ-situ yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman. Akibatnya, saat curah hujan tinggi, air tanah yang sudah jenuh tidak mendapat tempat penampungan. Pengembang akhirnya menderita kerugian. Proyek mereka kebanjiran dan harga properti tersebut turun drastis. Ini bukan paksaan, justru bantuan agar harga properti tidak semakin jatuh," tegas Kalla.

Hingga kemarin, bantuan terhadap korban banjir di Jakarta terus mengalir. Namun UNICEF (organisasi di bawah PBB yang mengurusi perlindungan anak) mengritik sumbangan berupa susu bubuk.

"Risikonya dapat menyebabkan infeksi setelah menggunakan susu formula atau bubuk terutama saat kondisi seperti banjir di Jakarta karena air bersih terbatas," kritik dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.

Berdasarkan data, penyakit diare meningkat 600 persen terhadap balita yang menerima bantuan susu bubuk saat gempa bumi di Jogjakarta. Dan banjir yang terjadi di Jakarta sejak 2 Februari, menggenangi ratusan ribu rumah warga, termasuk di dalamnya 30 ribu anak balita sebagai korban banjir. "Bantuan itu bisa menimbulkan masalah baru bagi korban terutama pada kalangan anak-anak," tegasnya.

Tenggelam

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempunyai pendapat sendiri soal banjir di ibukota ini. Mereka menemukan keberadaan formasi bebatuan berumur 2-3 juta tahun yang disebut bojo manik di kawasan Parung Blimbing, Bogor. Jika tidak segera ditanggulangi secapatnya, Jakarta bakalan hilang dari peta dunia.

Dr Robert Delinom, peneliti Puslit Geoteknologi LIPI, mengatakan keberadaan formasi bojo manik yang sangat masif (tidak tembus air) itu membuat aliran air bawah tanah dari Bogor melimpah ke atas permukaan tanah.

"Jadi salah besar kalau Bogor tidak memberikan efek negatif banjir di Jakarta. bojo manik itu menutupi wilayah di sekitar Serpong sampai Cibinong. Kalau tidak segera di atasi, Jakarta bisa tenggelam," tegasnya. JBP/why/ahf/yat/dtc

57 Ribu Warga Kotabaru Miskin

Sabtu, 10 Februari 2007 01:06

* Terbanyak Pulau Laut Utara

Kotabaru, BPost
Meski kaya sumber daya alam ternyata warga miskin di Kotabaru cukup besar. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru, dari 260.093 penduduk Bumi Saijaan, sebanyak 57.403 jiwa tergolong miskin.

Menurut Kepala Bappeda Kotabaru M Anshar Noor, guna menekan angka kemiskinan itu telah dibuat sejumlah program penanggulangan kemiskinan melalui dana APBD.

Program penanggulangan kemiskinan itu disebar pada semua dinas, kantor dan badan, dengan alokasi dana khusus penanggulangan kemiskinan.

Penyebaran Penduduk Miskin Di Kotabaru

KECAMATAN

JIWA

Pulau Laut Utara

10.854

Pulau Laut Barat

8.245

Pulau Laut Selatan

5.385

Pamukan Utara

4.393

Kelumpang Hulu

3.453

Hampang

3.128

Pamukan Selatan

2.962

Pulau Laut Timur

2.635

Pulau Sembilan

2.552

Kelumpang Hilir

2.082

Kelumpang Utara

1.992

Kelumpang Selatan

1.959

Pulau Laut Tengah

1.696

Kelumpang Tengah

1.388

Kelumpang Barat

1.306

Sampanahan

1.177

Pulau Sebuku

819
Sumber Bappeda Kotabaru

"Melalui program massal dan lintas sektoral diharapkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotabaru bisa dikurangi," katanya, Jumat (9/2).

Penyebaran warga miskin di Kabupaten Kotabaru tertinggi di Kecamatan Pulau Laut Utara sebanyak 10.854 jiwa, disusul Pulau Laut Barat 8.245 jiwa, Pulau Laut Selatan 5.385 jiwa, dan Pamukan Utara 4.393 jiwa.

Kecamatan Kelumpang Hulu 3.453 jiwa, Hampang 3.128 jiwa, Pamukan Selatan 2.962 jiwa, Pulau Laut Timur 2.635 jiwa, Pulau Sembilan 2.552 jiwa, Kelumpang Hilir 2.082 jiwa, Kelumpang Utara 1.992.

Selanjutnya Kecamatan Kelumpang Selatan 1.959 jiwa, Pulau Laut Tengah 1.696 jiwa, Kelumpang Tengah 1.388 jiwa, Kelumpang Barat 1.306 jiwa Sampanahan 1.177 jiwa dan Pulau Sebuku 819 jiwa.

Akibat kemiskinan tersebut, di bidang pendidikan sebanyak 5.655 anak putus sekolah, mereka terpaksa membantu membantu orangtuanya mencari nafkah, seperti mencari ikan ke laut, berkebun dan menjadi buruh bangunan.

Hampir sebagian besar keluarga miskin tidak mampu memelihara kesehatannya, mereka lebih mementingkan urusan perut dari pada memelihara kesehatannya.

Sekitar 3,000 kartu sehat yang disipkan pemerintah pusat tahun 2004 tidak cukup. Jumlah keluarga miskin yang menginginkan kartu sehat (KS), mencapai 16.460 KK, sehingga pemerintah mengambil kebijakan diterbitkanya surat keterangan sehat. ant

KALA TUKANG BECAK PRIHATIN KEGERSANGAN KOTA Tiga Tahun Tanam 3.200 Pohon

Jumat, 09 Februari 2007 02:49

Kumuh, gersang dan semrawut, seakan menjadi pemandangan sehari-hari. Karena kondisi seperti itu pula Kota Banjarmasin mesti rela dicap sebagai kota terkotor pada 2006 lalu. Beruntung, muncul seorang Muhammad Syamsudin. Bukan seorang pejabat, tapi ia peduli.

Sepintas memang tak ada keistimewaan dalam diri Muhammad Syamsudin. Kehidupannya pun tak jauh beda dengan warga lainnya, hidup dalam kesederhanaan.

Namun lelaki pengayuh becak yang biasa mangkal di Jalan Teluk Dalam dan Pembangunan, Banjarmasin tersebut, memiliki hati mulia. Gersangnya lingkungan kota sungguh menyentuh hatinya.

Hanya dengan mengumpulkan biji ketapang (Terminalia Catappa) di sela-sela istirahat menarik becak, dirinya mencoba membibitkan tanaman tersebut.

Mulai 2003 lalu ia melakukan penanaman di pinggir-pinggir jalan dan sungai di Banjarmasin. Hasilnya, hingga kini lebih dari 3.200 pohon ketapang dan angsoka dia tanam sendiri.

"Ini saya lakukan karena tidak ingin melihat Kota Banjarmasin gersang. Selama menanam pohon ini pun saya tidak pernah minta-minta dana kepada siapa pun. Diizinkan menanam saja sudah bersyukur," kata warga Jalan AES Nasution, Gang Pasar RT 16 Nomor 15 Banjarmasin.

Dikisahkan, awalnya ia iri saat melihat secara langsung keindahan Bali, Semarang, dan Malaysia. Banyak pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan sehingga keadaan kota sangat rindang.

"Masa daerah kita yang mendapat julukan Kota Seribu Sungai terlihat gersang. Berawal dari situ, ditambah masukan dari Anang Rosadi (anggota DPRD Kalsel) saya mulai menanam pada Juni 2003. Saya pun mencoba melakukan pembibitan pohon di halaman rumah orangtua Anang, di Jalan Jafri Zam Zam," kata suami Noorlaila ini.

Kali pertama, ia menanam pohon perindang itu di Jalan Yapahut hingga depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. "Dan, ini saya lakukan diam-diam. Karena ini bukan proyek duniawi tetapi proyek akhirat sehingga saya tidak perlu ekspose," ucapnya.

Setelah mendapat izin dari kelurahan dan kecamatan, di sela kesibukannya mengais rejeki untuk menghidupi istri dan tiga anaknya, Siti Widiastuti, Sri Martini Sumantri dan Dina Riani Zahrah, ia terus berusaha menanam pohon. Pria kelahiran Banjarmasin, 29 Desember 1969 itu mempunyai target tahun 2008, kota Banjarmasin sudah menghijau. "Apabila itu tercapai, tentu ada kepuasan," katanya.

Alasan secara diam-diam? Syamsudin hanya mengaku tidak ingin tinggi hati. "Saya takut menjadi orang sombong, karena dipuji-puji. Tetapi karena sudah banyak yang tahu dan mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Banjarmasin, ya biarlah," ujarnya.

Yang jelas, ia sangat bersyukur apabila pohon yang ia tanam takhirnya bisa dinikmati warga sekitar. "Salah satunya teman-teman tukang becak, ojek dan warga lain bisa berteduh di sana termasuk burung-burung tidak harus terbang terus karena ada tempat persinggahan," beber alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, Jawa Timur itu.

Namun dia mengaku sempat merasa sedih karena pohon yang ia tanam sudah tumbuh besar kemudian rusak akibat tangan-tangan jahil.

Syamsudin merantau ke Banjarmasin pada tahun 1986. Saat itu ia khusus mengayuh becak malam hari. Sementara pada siang hari aktif di organisasi Garda Bangsa. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2006, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin memberikan piagam penghargaan kepada Syamsudin sebagai warga peduli lingkungan.

Usaha yang dilakukannya, menurut Gubernur, sangat layak menjadi teladan bagi warga lainnya. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kalsel pun akan mengusulkan Syamsudin menjadi salah satu nominator penerima penghargaan Kalpataru. mdn/kcm

Tanggul Di Lungau Jebol

Senin, 05 Februari 2007 01:35

* Sawah Puso 857 Ha

Kandangan, BPost
Akibat terus meningkatnya debit air di aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS, sebuah tanggul di Desa Lungau Kecamatan Kandangan jebol. Pantauan BPost, Minggu (4/2), tanggul tersebut hanya berupa tanah hasil pengerukan.

Tanggul tersebut dibuat untuk menahan air agar tak meluap ke areal yang ditanami padi dan palawija maupun demplot kelapa sawit Dishutbun setempat. Namun akibat hujan deras mengguyur seluruh wilayah HSS, debit air melonjak drastis dan kian deras alirannya.

Akibatnya tanggul di Lungau tak mampu menahan air lagi dan jebol akhir Januari lalu. Bahkan tanggul jebol hingga sekitar 70 meter sehingga merendam puluhan hektar areal pertanian milik warga.

Warga memprediksi, apabila sawah mereka terus terendam hingga dua minggu ke depan, maka padi yang telah ditanam akan rusak atau puso. Jebolnya tanggul itu sudah dilaporkan warga ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan PU HSS.

Berdasarkan data di dinas bersangkutan, di wilayah Lungau dan desa sebelahnya Sungai Kupang, areal pertanian terendam mencapai 149 hektar. "Ini pantauan kami terakhir pada 29 Januari yang lalu," kata Kasyful Anwar, Kabid Sarana dan Prasarana Distanpangan HSS.

Apabila sawah tersebut terus terendam maka diperkirakan bakal mengalami puso. Kerugian yang akan timbul diestimasi sekitar Rp900 juta lebih. Untuk daerah Lungau dan sekitarnya pihak dinas mengakui juga mendapatkan laporan mengenai jebolnya tanggul. Namun Kasyful mengatakan panjang tanggul yang jebol hanya sekitar 50 meter saja.

Sementara di HSS, sawah yang sudah dipastikan mengalami puso melonjak drastis hingga mencapai 857 hektare. Sawah puso berada di wilayah Daha Selatan, Utara dan Barat serta Kecamatan Kandangan. Distanpangan menghitung kerugian yang timbul akibat sawah puso di HSS saat ini sudah mencapai Rp6,4 miliar lebih.

Sebelumnya, jumlah sawah puso pada pertengahan Januari hanya 567 hektare. Sementara saat ini luas tanam padi surung (masa tanam musim hujan) di HSS sebanyak 9.542 hektare. Luas areal terendam diperkirakan bakal terus bertambah hingga akhir musim hujan mendatang.

Sementara Kadinkessos HSS, Drs Irianto MAP mengatakan sampai saat ini genangan air memang belum mencapai rumah-rumah penduduk. Tapi tak menutup kemungkinan apabila hujan terus turun air akan masuk ke dalam rumah. Dinkessos sudah mulai siaga satu terhadap kemungkinan bencana banjir.

"Daerah rawan bencana terus kita pantau seperti di beberapa wilayah Kandangan, Angkinang, Daha Selatan, Daha Utara dan Kalumpang," katanya.

Juga sudah disediakan bantuan tanggap darurat berupa Sembako, alat dapur, tenda pengungsi, bed 200 buah serta keperluan untuk dapur umum korban bencana. Anggaran 2007 ini disediakan buffer stock untuk sebanyak 650 kepala keluarga korban bencana alam.

Sedangkan peralatan operasional yang dimiliki Dinkessos saat ini berupa tiga buah perahu karet bermesin, dua buah speed boat, serta pelampung 12 buah. ary

Alur Muara Asam-Asam Terlantar

Kamis, 18 Januari 2007 Radar Banjarmasin

PELAIHARI – Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tanah Laut memang sangat besar, sayangnya diantara berbagai potensi tersebut masih ada yang terlantar dan belum dimanfaatkan. Salah satunya adalah alur Muara Asam-Asam di Kecamatan Jorong. Alur yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai jalur transportasi bagi pengangkutan batubara ini, sampai sekarang belum difungsikan sebagaimana rencana kerjasama pemkab dengan investor PT Batu Geni beberapa tahun silam.

Pasalnya setelah beberapa tahun berjalan, PT Batu Geni belum juga merampungkan pengerukan alur, bahkan pemkab sendiri sudah beberapa kali memberikan perpanjangan waktu.

Sementara itu, seiring dengan adanya struktur tambahan pada Perusahaan daerah aneka usaha manuntung berseri (PD AUMB) yakni bidang pelayaran. Perusahaan plat merah inipun berminat untuk menggarap alur yang diyakini bisa memberikan pemasukan cukup besar bagi daerah.

Kerena sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai status alur Muara Asam-Asam tersebut, wartawan koran ini Selasa (16/1) kemarin menanyakannya langsung kepada Bupati Tala Drs H Adriansyah.

“Soal muara Asam-Asam saya sudah katakan pada dinas perhubungan, untuk memutus saja kontrak dengan PT Batu Geni,” ujar Aad tegas.

Alasannya menurut Aad, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi perjanjian yang pernah disepakati, akibatnya pemerintah dirugikan karena PAD yang harusnya diterima, ternyata sudah beberapa tahun berjalan tidak ada hasilnya.

“Masyarakat pun dirugikan, peluang kerja yang harusnya terbuka untuk mereka belum juga terwujud,” ujar Aad.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Aad berkesimpulan bahwa PT Batu Geni memang tidak bisa lagi dipertahankan dan sebagai gantinya untuk mengelola alur Asam-Asam adalah PD AUMB.

“Saya rasa potensi PAD dari alur tersebut cukup besar, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan,” tandasnya. (bin)

---

Air untuk Kehidupan

Senin, 15 Januari 2007 Radar Banjarmasin

Sebuah renungan tentang pentingnya air (Bagian 2-Habis)

Oleh: Zulkipli Yadi Noor*

DATA statistik UNDP menunjukkan, lebih dari 1 miliar penduduk di dunia tidak punya akses terhadap air bersih. Lebih dari 2 (dua) miliar penduduk tidak punya akses terhadap kondisi sanitasi yang cukup. Antara 10.000 sampai 20.000 penduduk, terutama anak-anak meninggal setiap hari disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan air (kolera, diare, dlsb). Setiap 15 detik, seorang bayi meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses air bersih dan sanitasi yang buruk. 5 (lima) miliar penduduk hidup dalam kondisi dimana limbah cair dialirkan ke sungai tanpa perlakuan (treatment).

Bagaimana di banua kita? Seberapa banyak penduduk yang tidak punya akses terhadap air bersih? Atau kalau pertanyaannya di balik, seberapa banyak penduduk yang bisa menikmati air bersih? Seberapa banyak penduduk yang sudah punya akses terhadap sanitasi (MCK) yang baik? Seberapa banyak penduduk yang menikmati air sungai yang tidak tercemar? Bersyukurlah kita yang hidup di Ibukota, baik Ibukota Propinsi atau Ibukota Kabupaten/kota, karena bisa menikmati pelayanan atau bahasa kerennya punya akses terhadap air bersih. Masih banyak saudara-saudara kita di desa-desa yang tidak punya kesempatan “menikmati” air bersih yang aman untuk diminum. Bayangkan saudara kita yang ada di Barambai (Batola), karena ingin mencari sumber air yang bersih harus menggali tanah ratusan meter, tapi bukan air yang didapat, malah gas yang keluar. Bayangkan juga saudara kita yang di pelosok, apabila musim kemarau datang harus berjalan berkilometer jauhnya, hanya untuk mendapatkan air “bersih”. Bayangkan juga saudara-saudara kita yang harus membeli di jeriken untuk keperluan minum dan memasak. Kalau kita di sini cuma buka kran sudah bisa langsung ada air. Walaupun kita yang tinggal di kota sekarang dapat menikmati air bersih, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan kesulitan mendapatkannya. Seperti yang penulis singgung di muka, dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan akan airpun meningkat. Di sisi lain sumber daya airnya terbatas.

Untuk Kota Banjarmasin menurut data dari PDAM Bandarmasih, sampai tahun 2005 dari 612.697 penduduk Kota Banjarmasin sudah terlayani 83 persen (491.076 penduduk). Terjadi peningkatan pelayanan yang cukup signifikan dari tahun 2000 yang hanya bisa terlayanan 58 persen. Ini bisa dilayani melalui produksi intake Bilu (Sungai Martapura), intake Pematang Panjang, Intake Sungai Tabuk, MTP Sutoyo, MTP Kayu Tangi dan MTP Sungai Lulut.

Pada saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan DPRD sedang memproses Perda tentang sungai, mudahan dengan Perda tersebut keberadaan sungai yang ada bisa dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan kualitasnya. Kalau tidak, bisa jadi suatu saat nanti keberadaan sungai di sini seperti lagu karangan Gesang Bengawan Solo “Riwayatmu Dulu”, hanya jadi cerita untuk anak cucu, karena hilang ditutup oleh bangunan.

Daerah-daerah lain juga perlu memikirkan untuk menyelamatkan sumber daya air di daerahnya masing-masing. Dengan tekanan yang semakin berat terhadap sumber daya air, perlu adanya upaya-upaya yang konkrit. Karena karakteristik air yang bergerak (fugitive), upaya yang dilakukan haruslah terkoordinasi antar Pemerintah Daerah. Kalau istilah di daerah kita air itu mengalir dari hulu ke hilir (upstream-downstream). Artinya upaya daerah yang ada di hilir akan lebih bermakna kalau juga diikuti oleh daerah yang ada di hulu, dan sebaliknya.

Kita yang sudah “terlena” dengan mudahnya mendapatkan air bersih, mudah-mudahan sadar akan pentingya sumber daya air bagi kehidupan. Bisa dibayangkan repotnya kalau kita tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Air ledeng tidak jalan beberapa jam/hari saja (misalnya karena ada perbaikan atau pembersihan) banyak yang protes. Kita yang beruntung bisa menikmati air bersih, agar bijaksana menggunakannya.

Bagaimana caranya? Mudah saja seperti anjuran Da’i kondang A’a Gym dengan 3 M, yaitu Mulailah dari diri sendiri, Mulai dari hal yang kecil, dan Mulailah sekarang juga. Berikut ini penulis sampaikan cara-cara menghemat air yang diambil dari leaflet PDAM Bandarmasih:

1. Manfaatkan air secara optimal, cegah kebocoran dan jangan biarkan kran air terbuka terus menerus.

2. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, kran westafel jangan dibiarkan mengucur. 1 (satu) menit kran mengucur , 9 (sembilan) liter air bisa mubazir.

3. Lebih baik mencuci mobil memakai ember dan lap. Mengguyur mobil ¼ jam berarti beratus-ratus liter air terbuang.

4. Mencuci langsung di bawah kran bisa 15 kali lebih boros air dibanding dengan ditampung. Bila cucian banyak, pakai saja 3 (tiga) ember. Satu untuk merendam dan menyabun, satu untuk membersihkan dan satu lagi untuk membilas.

5. Menggunakan mesin cuci piring dan cuci pakaian bila yang dicuci sangat banyak.

6. Mandi berendam (bath tub) paling boros air. Mandi dengan gayung bisa 3 (tiga) kali lebih boros dibandingkan pancuran atau shower. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam.

7. Air limbah yang tidak terlalu kotor masih dapat dipakai untuk menyiram tanaman dan memelihara ikan.

8. Upayakan membuat sumur resapan dan tidak menghabiskan semua lahan dengan disemen. Untuk mempertahankan air hujan dapat meresap agar sumber air anda tetap berlimpah di musim kering.

Sekecil apapun upaya kita untuk menghemat pemakaian air akan besar sekali manfaatnya, tidak hanya bagi kepentingan pribadi yakni turunnya tagihan air setiap bulan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas menyelamatkan sumber daya air. Selamat menghemat air, masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati air bersih. “Some water for all forever”.***

* Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab Batola

Pemenuhan Air Bersih Baru 50%

Minggu, 14 Januari 2007 Radar Banjarmasin

BANJARMASIN,- Meski terdapat banyak sungai di Kalsel, bukan jaminan pelayanan air untuk masyarakatnya terpenuhi. Pelayanan dan penyediaan air bersih bagi mayoritas daerah di Kalsel ini masih jauh dari standar, hingga berada di bawah 50 persen.

Lemahnya kualitas pelayanan dan penyediaan air bersih selama ini, diakui Pemprov Kalsel sendiri. "Penyediaan air bersih dan limbah bagi masyarakat Kalsel belum sepenuhnya dapat terlayani optimal oleh Pemkab/Pemkot. Masih ada beberapa wilayah yang pelayanannya masih berada di bawah 50 persen," beber Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel Ir Arsyadi ME saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin pada acara Musda (Musyawarah Daerah) I GAPKAINDO (Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia), kemarin.

Padahal, paparnya, pada tahun 2006 lalu Pemprov sudah memberikan dana stimulan kepada Pemkab atau Pemkot untuk dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga paling tidak dapat mencapai 80 persen pelayanan air bersih bagi masyarakatnya bisa terpenuhi. Namun pada kenyataannya tetap saja jalan di tempat alias belum terlihat ada kemajuan yang signifikan. Karena itu, dengan adanya GAPKAINDO, Pimprov Kalsel berharap dengan terjalinnya kerjasama antara keduanya dapat mencapai target pelayanan yang maksimal.

Di Kalsel ini, GAPKAINDO membuka cabangnya di 9 daerah yakni HST, HSU, HSS, Tabalong, Banjarmasin, Batola, Tanah Laut, Kota Baru, dan Tapin. GAPKAINDO Kalsel ini berkomitmen akan membantu secara maksimal dan profesional kepada seluruh pengguna jasa mereka, khususnya PDAM. "Kita siap untuk merealisasikan semua kebutuhan PDAM di Kalsel ini dengan kemampuan dan teknologi yang kita miliki saat ini," tandas Sekjen GAPKAINDO, Pingky Shariefuddin. (dla)

Kapasitas TPA Hutan Panjang Tak Memadai Volume Sampah Mencapai 8-10 Truk per Hari

Sabtu, 13 Januari 2007 Radar Banjarmasin

BANJARBARU,- Setelah tidak lagi membuang sampah ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Upih, kapasitas pembuangan sampah warga kota Banjarbaru krisis. Hal ini dikarenakan tempat pembuangan akhir yang baru saja dibuat Distako Banjarbaru ternyata tak memberikan jaminan dapat menampung lama.

Berdasarkan pantauan Radar Banjarmasin, kawasan Hutan Panjang, Kecamatan Cempaka yang menjadi TPA sudah terlihat tumpukan sampah yang menggunung. Dari lima lubang berukuran 10 x 20 meter yang dibuat Distako, sudah terisi 3 lubang yang penuh. Padahal di lokasi itu baru sekitar dua minggu ini dilakukan pembuangan.

Artinya, dengan hitungan normal ke lima lubang itu akan terisi penuh dalam satu bulan. Jika tidak disiapkan lubang-lubang baru maka tidak ada tempat untuk membuang sampah yang diangkat dati TPS di pemukiman warga.

Plt Kadistako Banjarbaru, H Ogi Fajar Nuzulli ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa jumlah sampah yang dibuang ke TPA Hutan Panjang tersebut memang berjumlah sangat besar.

“Dalam sehari truk sampah yang membuang ke sana berkisar antara 8-10 truk. Artinya, jumlah sampah dari masyarakat kita yang diangkut oleh petugas memang sangat besar. Meskipun, di lokasi itu disediakan lahan seluas 10 hektare, kita tetap harus memikirkan teknologi dan cara yang tepat untuk mengatasinya di masa yang akan datang,” jelas Ogi.

Ditambahkan, pemikiran teknologi, fasilitas dan penanganan yang terbaik itu diperlukan untuk mengantisipasi supaya persoalan sampah ini tidak menjadi masalah besar. “Kalau saat ini memang belum terjadi seperti di daerah lain, tapi kalau tidak dipikirkan maka tidak tertutup kemungkinan di masa-masa mendatang terjadi seperti di TPS Bojong atau di kota-kota besar lainnya,” tambahnya.

Kendati demikian, Ogi menampik kalau TPA Hutan Panjang disebut kewalahan menampung pembuangan sampah yang diangkut dari pemukiman warga. “Kalau kewalahan tentu tidak. Persoalannya, jumlah sampah memang sangat banyak dan untuk itu aparat Distako harus bekerja ektra keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.(fuz)

9 Perusahaan Masuk Peringkat Hitam

Petani Harapkan Pabrik Karet

Sampah Ditangani Kecamatan

Mending Tanam Pohon Ketimbang Mabuk