Nasib kAMPUNG di Tepian Sungai Barito : Hanya Jadi Lintasan Angkutan Batu Bara

 
Selasa, 27-05-2008 | 01:00:15

SUATU sore di Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan, Barito Kuala. Terdengar suara anak-anak yang sedang mandi di Sungai Barito sambil bercengkerama diselingi suara ibu-ibu yang mengobrol sambil mencuci.

Tetapi keriuhan ini terhenti sejenak ketika melintas tongkang bermuatan ribuan ton batu bara, asal hulu Sungai Barito. Para ibu dengan cepat mengumpulkan cuciannya di batang. Maklum, kalau terlambat, gelombang air karena tongkang yang lewat ini bisa membuat pakaian hanyut.

Dulu, warga Ulu Benteng hanya ‘diganggu’ gelombang dari kelotok atau speedboat yang lewat. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, suara tugboat penarik tongkang dan gelombang air sungai saat kapal-kapal itu lewat sering bersinggungan dengan aktivitas warga.

Adakah dampak negatif bagi warga? Tokoh pemuda di Kelurahan Ulu Benteng, Riduansyah menilai Sungai Barito sudah tak seperti dulu. Terutama saat hujan, guyuran airi menimpa tongkang, otomatis banyak batu bara yang jatuh ke sungai.

"Puluhan tongkang yang lewat setiap hari, membawa material batu bara hingga ke hilir Sungai Barito," kata Riduansyah.

Padahal, Sungai Barito selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi para pencari ikan. Batu bara ini akan mencemari habitatnya.

"Airnya yang telah tercemar limbah batu bara tersebut juga dikonsumsi warga setempat. Mulai dari mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya," ujarnya.

Lebih parah lagi, belum semua warga menikmati air bersih dari PDAM Marabahan. Sebagian masih mengkonsumsi air Sungai Barito sebagai air minum. Dari 17 kecamatan di Bumi Selidah, 13 kecamatan dilintasi Sungai Barito.

Ada delapan perusahaan yang menggunakan Sungai Barito sebagai lalu lintas angkutan batu bara yang melewati Kabupaten Barito Kuala.

Selama ini, warga mendapat bantuan dari perusahaan-perusahaan itu berupa dana Community Develovment (CD). Dari tahun 2004 hingga 2007 kisarannya Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.

Kepala Bappeda Batola, Supriyono mengatakan, dana ini disalurkan ke masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

Wakil Bupati Batola, H Sukardhi mengatakan dampak tak langsung pada masyarakat dari pengangkutan batu bara memang ada. Pemkab Batola akan mengambil beberapa langkah penting. Di antaranya menggagas pertemuan dengan berbagai pihak, terutama dengan pengusaha batu bara.

"Dengan memahami dampak negatif yang ditimbulkannya, diharapkan pengusaha batu bara tidak saja bersedia memberikan kompensasi yang memadai. Kemudian juga segera melakukan kajian guna menekan dampak negatif yang bisa membahayakan kehidupan masyarakat dan ekosistem perairan," kata Sukardhi. (ncu)