Presiden Tak Peduli Pendidikan

Kamis, 17 Agustus 2006 02:29:01

Jakarta, BPost - Pemerintah hingga tahun depan belum mampu merealisasikan dana pendidikan sebesar 20 persen, seperti yang diamanatkan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam APBN 2007, pendidikan hanya dialokasikan sebesar Rp51,3 triliun atau 4,1 persen. Angka ini hanya naik 18,5 persen dari APBN 2006 yaitu sebesar Rp43,3 triliun.

Hal ini terungkap dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (16/8). Yudhoyono mengaku, pemerintah terus berupaya sungguh-sungguh meningkatkan anggaran pendidikan. Upaya itu mencakup baik dalam bentuk nominal maupun rasionya, terhadap belanja pemerintah pusat untuk memenuhi amanat UU Sisdiknas.

"Pengeluaran itu belum termasuk untuk gaji guru yang menjadi bagian dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk bidang pendidikan serta anggaran kedinasan," katanya.

Dalam catatan APBN 2007 dijelaskan, jika menggunakan definisi ‘pengeluaran pendidikan’ dalam arti luas, maka pengeluaran pendidikan sebesar 4,1 persen sudah mendekati normal yang berlaku secara internasional yaitu 5 persen. Untuk tahun 2007, pengeluaran dengan definisi luas ini, nominalnya baru diketahui setelah daerah menyesuaikan RAPBD.

Sementara jika mengikuti definisi yang dipakai Mahkamah Konstitusi (MK), maka anggaran sektor pendidikan sebesar Rp51,3 triliun sama dengan 9,6 persen dari APBN.

Ketidakmampuan pemerintah ini mendapat kritikan pedas kalangan DPR. Fraksi PDIP menilai pemerintah tidak menunjukkan keseriusan membenahi pendidikan. "Pidato presiden menunjukkan pemerintah tidak serius melaksanakan amanat UUD 45 dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anggaran pendidikan," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.

Dia mengemukakan fakta bahwa saat ini Depdiknas hanya mendapat jatah anggaran 10,2 persen dari total anggaran di APBN. Bila kondisi ini tidak berubah, maka program wajib belajar 9 tahun tidak akan tuntas dan rehabilitasi gedung SD, SMP dan SMA yang direncanakan selesai pada 2008 bakal molor lagi.

Tjahjo juga menyoroti usaha meningkatkan mutu para guru di Indonesia. Salah satunya dengan membuat struktur anggaran pendidikan baru, menggabungkan semua anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai departemen.

"Misalnya Departemen Agama itu ada sekitar Rp8 triliun untuk anggaran pendidikan. Jadi kalau semua disatukan akan bisa mencapai 20 persen dari anggaran," tegasnya.

Khusus soal guru, pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi mengatakan, pemerintah harus memiliki program untuk meningkatkan standarisasi guru di Indonesia, dengan menetapkan guru minimal berpendidikan S1 dan memiliki sertifikasi kualifikasi. Bahkan dengan berpedoman pada UU Sisdiknas, dia berpendapat peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama.

"Anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah merupakan konsekuensi dari program yang dicanangkan pemerintah. Saat ini 40 persen tenaga guru yang mengajar di Indonesia, masih belum memenuhi standar kualifikasi. Sehingga untuk peningkatan kualifikasi para guru tersebut diperlukan biaya yang sangat besar," ungkapnya.

Dengan memiliki sertifikasi kualifikasi, maka otomatis guru masuk dalam kategori profesi, sehingga pemerintah pun konsekuensinya harus memberikan tunjangan profesi.

"Kesejahteraan guru nantinya akan semakin meningkat. Karena selain mendapatkan gaji mereka juga akan mendapatkan tunjangan profesi," ujarnya.

Naik 15 Persen

Sementara belum juga mampu menaikkan anggaran pendidikan, pemerintah justru dalam APBN 2007 menaikkan lagi gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Polri sebesar 15 persen.

Dengan kenaikan gaji pokok 15 persen, terang Menkeu Sri Mulyani dalam paparan mengenai nota keuangan pemerintah dalam RAPBN 2007, maka untuk PNS dan TNI/Polri dengan level gaji terendah akan memperoleh kenaikan gaji pokok sebesar Rp100.000 per bulan. Total gaji pokok setelah kenaikan yang akan diterima sedikit di bawah Rp1 juta per bulan.

Disebutkan Sri, pemerintah tahun depan juga akan menaikkan komponen tunjangan. Di antaranya, tunjangan struktural dan tunjangan fungsional. Kenaikan berlolaku untuk pensiunan PNS atau TNI/Polri. Selain itu, pemerintah akan membayarkan gaji ke-13.

Presiden Yudhoyono dalam pidatonya menyebut, secara rata-rata alokasi anggaran pemerintah untuk belanja pegawai dan pensiunan dalam RAPBN 2007 naik 23 persen lebih. Kenaikan anggaran itu menunjukkan komitmen pusat dalam melakukan reformasi di tubuh birokrasi.

Di sisi lain, Yudhoyono menjanjikan akan lebih ketat dalam alokasi belanja pembelian barang dan jasa. "Pemerintah akan menerapkan sistem tender dan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan kompetitif agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan proyek-proyek pemerintah," tekannya.

Terkait kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) ke masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah telah membayarkan SLT kepada 19.2 juta rumah tangga miskin dalam satu tahun ini. Selama 2006 juga telah disalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program pendidikan dasar sembilan tahun kepada 29,4 juta murid setara SD dan 10,5 juta murid setara SMP dan 698 murid setara SMU.

Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran untuk pemerintah daerah dalam RAPBN 2007 menjadi sebesar Rp250,5 triliun. Artinya terjadi kenaikan 13,8 persen dibandingkan alokasi pada pos yang sama pada APBN 2006.

Yudhoyono menyatakan, kenaikan anggaran untuk pemda difokuskan untuk memperbaiki keseimbangan keuangan antardaerah kaya dan daerah miskin di Indonesia. Alokasi tahun 2007 diambilkan dari 26 persen pendapatan bersih dalam negeri.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun depan naik 12,4 persen dari DAU tahun 2006 menjadi Rp163,7 triliun. Pemerintah juga menaikkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Rp14,4 triliun. "DAK naik 24,1 persen dari alokasi DAK tahun sebelumnya," katanya. JBPfin/aco/mur/coi

26 Kebijakan Iklim Investasi

Rabu, 16 Agustus 2006 01:57:41

Jakarta, BPost - Pemerintah telah menuntaskan 26 kebijakan iklim investasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Menurut Tim Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 masih ada 59 kebijakan lainnya yang belum terselesaikan oleh pemerintah dalam paket yang berisi 85 target kebijakan perbaikan iklim investasi tersebut. Laporan tersebut terungkap dalam siaran pers resmi Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (15/8).

Disamping itu, terdapat 14 kebijakan lainnya yang ditetapkan harus selesai bulan Juni 2006, namun hingga saat ini belum tuntas.

Kebijakan yang dapat diselesaikan pada bulan Maret antara lain menyampaikan RUU tentang Penanaman Modal oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 21 Maret 2006, kemudian menyempurnakan organisasi Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) melalui Keppres Nomor 3 tanggal 16 Maret 2006.

Selain itu, Menko Perekonomian telah berdialog dengan kalangan dunia usaha yang diwakili oleh Kamar Dagang Indonesia dan Luar Negeri pada tanggal 10 Maret 2006 yang membahas langkah-langkah Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Sementara itu, delapan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perizinan di bidang perdagangan telah disederhanakan melalui SK Menteri Perdagangan, yaitu meliputi ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan (P3A), Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS), Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). Selain itu, Surat Tanda Pendaftaran Keagenan dan Distributor, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Dalam revisi tersebut yang disempurnakan, misalnya untuk mendapatkan SIUP sebelumnya dibutuhkan enam dokumen tetapi sekarang pemuatan SIUP cukup dengan empat dokumen. Waktu proses penerbitan SIUP juga dipersingkat dari sebelumnya 7-10 hari menjadi 5 hari. kcm

Listrik Byar Pet Lagi

Selasa, 10 Oktober 2006 03:06

* Jika Pertamina tak mampu memasok solar
* Perawatan PLTU Asam-Asam sebulan

Banjarbaru, BPost - Masyarakat bisa tersenyum, Jumat (11/8). Mereka tidak perlu antre berjam-jam hanya demi mendapatkan beberapa liter bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum. Semua terlihat normal.

Namun senyum masyarakat itu bisa saja berubah masam jika Pertamina tak mampu memenuhi kebutuhan solar ke PT (Persero) PLN Wilayah Kalselteng.

Sebab, perusahaan listrik tersebut akan mengistirahatkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Asam-Asam, sekaligus melakukan perawatan besar-besaran.

Jadi, PLN akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Sektor Barito Trisakti dan PLTD lainnya untuk menyuplai strum ke 500 ribu pelanggan di Kalsel dan Kalteng, selama 24 jam.

Syaratnya, Pertamina harus memasok 500 kiloliter solar ke PLN. Kebutuhan ini harus dipenuhi mulai 22 Agustus hingga 21 September 2006. Jika Pertamina tak mampu memasok di wilayah Kalsel dan Kalteng dipastikan terjadi pemadaman bergiliran.

"Saat perawatan di Asam-Asam itulah kami minta Pertamina bisa menjamin pasokan rutin sebanyak 500 kiloliter per harinya untuk PLTD kita, karena PLN sangat tergantung dengan pasokan BBM (bahan bakar minyak) itu," ungkap General Manager PT (Persero) PLN Wilayah Kalselteng Ir Ari Agus Salim, malam tadi.

Saat perawatan tersebut, kata dia, secara otomatis produksi listrik hanya dilayani oleh PLTD selama 24 jam. Selama ini solar biasanya hanya dipakai untuk membangkitkan listrik melalui PLTD ketika beban puncak yakni pada pukul 18.00-22.00 WITA.

Ari mengaku khawatir jika tidak mendapatkan suplai solar secara rutin dan maksimal maka akan mengacaukan jadwal pemadaman. "Masalahnya yang jalan kan berkurang satu, PLTU-nya dirawat, tinggal PLTD dan PLTA (pembangkit listrik tenaga air)," imbuhnya.

Selama krisis BBM beberapa waktu terakhir ini, Ari mengaku hanya dipasok sebanyak 425-450 kiloliter dan maksimal 500 kilo liter. Itu pun tidak setiap hari.

Saat ini, kondisi pasokan tersebut dapat dikatakan aman, karena memang terbantu PLTU Asam-Asam. Namun kini perawatan perawatan rutin harus dilakukannya. Selama 8.000 jam PLN menjadwalkan harus melakukan perbaikan dan merawat PLTU Asam-Asam untuk keberlangsungan mesin ini dalam memproduksi listrik.

Tahun ini jadwalnya mundur dari yang seharusnya. Kalau 2005 lalu perawatan dilakukan antara Juni hingga Juli, karena mesin PLTU masih dapat berjalan normal, akhirnya dipertahankan untuk memperpanjang pemakaian PLTU sampai akhir Agustus, baru dilakukan perawatan.

Kipas Normal

Mengenai kerusakan tolling tower fan (kipas pendingin), dipastikan telah selesai diperbaiki, Selasa (8/8) tadi. Dan saat ini sedang dilakukan perawatan secara besar untuk mesin-mesin di PLTU Asam-Asam.

Dijelaskan Ari, sumber daya listrik di Kalselteng dilayani PLTU, PLTA dan PLTD. PLTU di Asam-Asam yang menggunakan bahan bakar batu bara memasok daya listrik 50 persen dari daya kemampuan pasokan di dua wilayah itu atau 65 MW.

Sisanya tersebar di PLTA Riam Kanan sebanyak 10 persen daya atau 30 MW. Terakhir PLTD yang tersebar di sejumlah daerah termasuk yang terbesar di Sektor Barito Trisakti menyumbang 40 persen dari pasokan daya listrik secara keseluruhan.

Untuk kasus pemadaman yang beberapa kali terjadi termasuk di sekitar Banjarbaru dan Martapura Rabu (9/8) malam, dijelaskan Ari akibat sempat stopnya PLTU Asam-Asam karena faktor internal, jadi sempat tak terjadwal pemadamannya. niz

Pertamina Menuding Nelayan

Radar Banjarmasin; Selasa, 8 Agustus 2006

Sebagai Biang Kelangkaan Minyak Tanah

BANJARMASIN - Kelangkaan minyak tanah (mitan) sampai saat ini masih terjadi di Kalsel. Dan kali ini pihak Pertamina menuding, bahwa kelangkaan mitan ini akibat ulah para nelayan dan pemilik perahu bermesin (klotok).

Pasalnya, untuk menghidupan mesin-mesin perahu itu, para nelayan atau pemilik klotok tidak menggunakan solar yang saat ini sudah bersubsidi, tapi mereka memilih menggunakan campuran mitan sebagai BBM untuk mesin-mesik klotok itu.

Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Cabang Pemasaran Pertamina Budi Setio Hartono, kepada Asisten I Pemprov Kalsel Fitri Rifani saat acara Coffee Morning, kemarin. Menurutnya, untuk penyaluran mitan ini Pertamina telah diberikan kuota oleh pemerintah untuk menyalurkannya. Sedangkan kelangkaan mitan di Kalsel sebenarnya sudah diketahui oleh pihak Pertamina. Tapi, di Kalsel ini penggunaan mitan tidak hanya untuk rumah tangga dan usaha kecil saja, melainkan juga ada sektor transportasi yang ikut menggunakannya yaitu klotok.

Pertamina, jelas Budi, selalu langsung menyalurkan mitan ini sesuai dengan kuota-nya. Hanya saja, lanjutnya, untuk di Kalsel konsumsi mitan ini secara kultur agak berbeda. "Hal itu disebabkan pemiliki klotok dan nelayan-nelayan kecil tidak mampu membeli minyak solar yang sudah bersubsidi. Sehingga konsumsi mitan yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga dan usaha kecil itu tidak bisa mencukupi lagi. Karenanya terjadilah kelangkaan mitan," ujarnya.

Untuk mengatasi kelangkaan mitan ini, Budi mengaku sependapat dengan Pemprov Kalsel yang akan berkirim surat kepada Dirut Pertamina untuk mempertanyakan perihal kelangkaan ini. Karena itu, ia menyarankan apabila mengirimkan surat itu agar tembusannya dilayangkan juga ke Komisi VII DPR RI. "Sehingga dengan adanya surat ini, nantinya ada tambahan kuota untuk masyarakat khususnya masyarakat Kalsel. Kalau kami menyalurkan melebihi kuota, kemungkinan subsidinya berbeda. Jadi, untuk penyaluran yang melebihi kuota, pihak Pemprov Kalsel bisa bersurat ke Dirut Pertamina dengan tembusan ditambahkan ke Komisi VII DPR RI," katanya.(gsr)

Polisi Amankan 5.000 Liter BBM

Banjarmasin Post; Selasa, 08 Agustus 2006 01:57

SEBUAH mobil tangki yang mengangkut 5.000 liter solar untuk industri ditangkap jajaran Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Senin (7/8) dini hari, karena surat odernua kadaluwarsa.

Truk tangki bernopol DA 2346 AH bertuliskan CV Abdi Pertiwi yang membawa solar untuk perusahaan batu bara ini ditangkap petugas saat melintas di wilayah Kecamatan Asam-Asam Tanah Laut pukul 03:00 Wita.

Saat ini petugas sedang melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk tangki tersebut. Petugas juga terus melakukan pengembangan tentang dugaan penyalahgunaan BBM ini.

Senin (7/8) siang, sopir truk, Sofyan Hadi, warga Jalan Prona Banjarmasin Selatan dimintai keterangan penyidik. Sedangkan truk berwarna biru putih, ini diamankan di Mapolda Kalsel.

Direktur Reserse dan Kriminal Komisaris Besar Guritno Sigit melalui Kasat II Krimsus Ajun Komisarsis Besar Akhmad Saury, mengatakan, solar tersebut rencananya mau didrop ke sebuah perusahaan pertambangan.

"Benar, kita amankan truk tangki itu di daerah Asam-Asam, Tanah Laut. Rencananya muatan solar tersebut akan didrop ke perusahaan pertambangan," ungkap Saury.

Tangki ditangkap karena surat atas muatan solar sudah kadaluwarsa. "DO (delivery order) atas muatan tersebut telah mati sejak 31 Juli lalu," beber Saury.

"Kita masih mengembangkan kasus ini termasuk nantinya melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak," ungkapnya.dwi

20.000 Liter Habis Sekejap

Selasa, 08 Agustus 2006 01:56

Banjarmasin, BPost - Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan terus berlanjut. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tak bisa melayani warga karena kehabisan stok premium. Sementara SPBU yang memiliki premium, diserbu para pembeli.

Antrean panjang tak terhindarkan lagi. Di SPBU Sultan Adam, antrean mobil yang berjejer dua barisan mencapai depan Kampus STIHSA. Pemandangan sama juga terlihat di SPBU Jalan Adhyaksa, antrean berasal dari dua arah. Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU Sabilal Muhtadin.

Kemarin, tujuh SPBU yang ada di Banjarmasin memperoleh jatah premium rata-rata dua tangki atau 20.000 liter. Ternyata, bensin sebanyak itu belum cukup membuat reda antrean panjang sehingga sampai sore hari masih saja banyak pengendara sepeda motor dan mobil hilir mudik mencari bensin.

Di SPBU Sabilal Muhtadin, bensin yang digelontorkan Pertamina sebanyak 20.000 liter pada pukul 13.00 Wita dan 14.00 Wita, ludes hanya dalam waktu enam jam. SPBU Sabilal Muhtadin menggunakan delapan nozle (pompa sekaligus).

"Empat nozle kita gunakan untuk melayani kendaraan roda dua, empat nozle lainnya untuk melayani mobil. Kami melakukan ini agar antrean cepat terlayani dan segera berkurang," kata Asmawi, salah seorang petugas SPBU Sabilal Muhtadin kepada BPost.

Menjelang Maghrib, Asmawi dan rekan-rekannya menutup SPBU, selain karena stok bensin telah habis juga menjelang salat Maghrib mereka istirahat. Ternyata, harapan Asmawai dan rekan-rekannya agar tidak lagi terjadi antrean tidak terealisasi.

Sebelum SPBU setempat dibuka kembali pukul 19.00 Wita, ratusan pengendara roda dua dan empat sudah menanti di luar pagar. Ketika dibuka, mereka langsung menyerbu. Padahal stok bensin di tangki penyimpanan bawah tanah sudah ludes. ais

Krisis BBM Misterius

Selasa, 08 Agustus 2006 02:29:37

Banjarmasin, BPost - Ketika masyarakat Kalimantan Selatan kelimpungan akibat krisis Bahan Bakar Minyak (BBM), Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM menepuk dada. Ia membanggakan amannya stok nasional, meski jutaan rakyat kesusahan.

"Hasil pemantauan Pertamina dan BPH Migas, ada penurunan volume konsumsi BBM sekitar tiga sampai empat juta kiloliter. Artinya, ini mengurangi biaya subsidi pemerintah dengan asumsi harga minyak yang sama," ujar Purnomo Yusgiantoro usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Senin (7/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini bak tak mendengar jeritan jutaan rakyat Kalsel maupun Mataram NTB yang kesulitan membeli bensin maupun minyak tanah. Seliter bensin di Mataram kemarin mencapai harga Rp15.000 dan Rp10.000 di Amuntai dan Tanjung Kalsel.

Antrean di kota Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalsel makin panjang. Meski begitu tak semua memiliki peluang mendapatkan BBM, karena stok tak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Purnomo tetap santai mengemukakan, bahwa volume konsumsi bahan bakar minyak rakyat tahun 2006 turun dari perkiraan 40 juta kiloliter menjadi hanya 37 juta kiloliter.

Penurunan ini konon akibat rakyat mulai meningkatkan efisiensi bersamaan kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005. Benarkah? Purnomo punya dalih lain, masyarakat pedesaan banyak yang beralih dari mitan ke arang, briket dan kayu bakar untuk keperluan memasak. "Dengan kecenderungan ini, tahun ini, volume konsumsi BBM bisa turun sampai empat juta kiloliter," ujarnya.

Turunnya volume konsumsi BBM ini dipakai menjelaskan stok BBM di Indonesia aman. Kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Banjarmasin, Bengkulu, Kupang, NTB dan beberapa wilayah lain diprasangkakan akibat kendala transportasi dari kilang ke depo.

"Memang ada kendala teknis di lapangan yang harus kita hadapi. Masyarakat harap mengetahui dan memahami," ujar Purnomo tanpa beban. Kendala teknis yang dimaksud, menyusutnya ketinggian air pada saat musim kemarau sehingga kapal tanker tak bisa merapat. Distribusi pun dilakukan melalui jalur darat dan itu memakan waktu lama.

Pertamina Wilayah VI Banjarmasin pun lamban melayani publik. Setelah dua bulan BBM membebani hidup masyarakat Kalsel, baru menambah frekuensi pengiriman kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.

"Kami coba menambah frekuensi kapal yang datang ke Banjarmasin. Kalau pakai kapal berkapasitas besar, takut tak bisa masuk," kata Budi Setio Hartono, Pemimpin Pertamina Wilayah VI usai mengikuti coffee morning di Gubernuran.

Jika biasanya pengiriman dilakukan tiga hari sekali, kini dilakukan setiap hari. Selain itu, Pertamina akan membangun terminal tanker Ship To Ship (STS) di Muara Barito. Namun, belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena perlu penjajagan kondisi alur.

Tak Menentu

Di mata Budi, alur jadi kendala mutlak saat ini. Waktu normal pengiriman dari kilang Balikpapan ke depot Banjarmasin, 39 jam. Rinciannya, 35 jam dari Balikpapan sampai muara Sungai Barito dan 4 jam dari muara ke depot Banjarmasin.

Apabila alur surut, waktu tempuh dari muara ke depot molor 20 jam-an. Dalih Budi pun mentah, manakala Asisten Manajer Kepanduan PT Pelindo III Cabang Banjarmasin mengungkap misteri alur. Menurut Asisten Manajer, Capt D Eddy Mulyono dangkalnya alur Barito bukan sebagai penyebab terganggunya distribusi BBM ke depot Pertamina.

"Untuk alur Barito tidak masalah kalau tongkang atau kapal tangker lewat pas air pasang. Beberapa waktu terakhir lancar-lancar saja," tandas Eddy.

Sejak alur Barito mengalami pendangkalan hingga 1 meter, ada jalur pengganti yang disebut alur tikus atau Spot 9,500-13,000 atau Bouy 8-5 Daftar Suar Indonesia (DSI).

Kapal penumpang dan BBM justru mendapat prioritas lewat. "Kami sudah ada kontrak untuk memandu kapal-kapal yang menyangkut kebutuhan nasional atau orang banyak," tandas Eddy.

Eddy mencatat jumlah kapal tangker yang masuk depot Pertamina Kalsel mencapai tujuh unit selama 1-8 Agustus. "Hampir semuanya, masuk sesuai jadwal. Artinya, bisa masuk alur tikus pas air pasang. Yang tidak tepat jadwal hanya satu, tangker Permili tanggal 4 Agustus lalu," bebernya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Heri Hermansyah menguatkan fakta yang disampaikan Eddy. "Sesuai permintaan Pak Gubernur, khusus kapal Sembako dan BBM diutamakan. Tujuannya agar tak menimbulkan keresahan masyarakat, baik karena kelangkaan maupun tingginya harga," ujarnya.

Lalu, mengapa tetap langkah? Kepolisian pun tak menemukan penyimpangan. "Belum kita temui penyalahgunaan distribusi BBM," kata Dirpolair AKBP Drs Thomas Alfred Ombeng.

Pemenuhan kebutuhan BBM di Kalsel kini tak menentu. Sampai kapan kondisi krisis akan berakhir. Tak ada jaminan dari Pertamina yang notabene bertugas melayani masyarakat.

Inilah yang memicu ketidakpuasan publik, termasuk Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel, Arpawi Ramon. Ia segera menggalang pertemuan untuk mencari solusi yang meresahkan masyarakat Kalsel ini. mdn/nda/coi/han/mia/kcm/ant

Mitan Dikurangi 12,8 Persen

Rabu, 09 Agustus 2006 02:21:34

Banjarmasin, BPost - Wajar saja terjadi kelangkaan minyak tanah (mitan).General Manager UPms VI Pertamina Wilayah Kalimantan, Maulanatazi HS mengakui kuota nasional mitan dikurangi dari 11 juta kiloliter tahun 2005 menjadi 10 juta kiloliter 2006 atau turun sebesar 13 persen

"Sedang untuk Kalsel dari 800 ribu kiloliter tahun 2005 menjadi 684 ribu kiloliter pada 2006 atau dikurangi 12,8 persen," jelas Maulanatazi di Banjarmasin, kemarin.

"Untuk 2007, pemerintah menghendaki 8 juta kiloliter saja, dengan asumsi pengalihan dari mitan ke LPG. Tapi setelah melalui diskusi akhirnya hanya dikurangi 500 ribu kiloliter. Jadi, pada 2007 jatah mitan sekitar 9,5 juta kiloliter," paparnya.

Pengurangan kuota, rencananya dilakukan bertahap seiring pelaksanaan program konversi ke LPG. Sebab, belum tentu dalam kurun 1 tahun bisa direalisasikan di Jawa bahkan seluruh daerah.

Kepala PT Pertamina Wilayah VI Banjarmasin, Budi Setio Hartono mengatakan, pengurangan kuota mitan karena subsidinya paling besar. Sedangkan jenis premium dan solar tidak dikurangi kuotanya.

Untuk minyak tanah, jelas dia, kuota dibatasi mengingat subsidinya lebih besar. Sementara subsidi solar dan premium relatif kecil.

Dia mencontohkan mitan harga industri mencapai Rp 5.740 per liter, hanya dijual Rp2.450 per liter di pangkalan.

Sedangkan harga minyak solar industri Rp5.200 per liter, dijual untuk umum di tingkat SPBU sekitar Rp5.000 per liter. Kemudian premium industri sekitar Rp6.000 per liter, dijual ke umum Rp4.930.

"Karena itu mitan dibatasi kuotanya karena subsidinya paling besar. Penyalurannya disesuaikan kebutuhan. Kalau seperti disebutkan tadi menyangkut menjelang lebaran, masa kita jor-joran sekarang. Nanti malah tidak cukup," katanya menjawab kucuran mitan saat ini terkesan ditahan-tahan. Tahun 2006 di Kalsel kuota premium mencapai 265.690 kiloliter, minyak tanah 180.480 kiloliter dan solar 397.657 kiloliter. nda

Alur Barito Terbukti Lancar

Rabu, 09 Agustus 2006 02:20:39

Banjarmasin, BPost - Alur Barito selalu dijadikan kambing hitam oleh Pertamina jika ada kelangkaan BBM di Kalsel. Faktanya, dari pantauan BPost langsung di kawasan alur Sungai Barito, Senin malam hingga Selasa (8/8) dinihari, arus lalu lintas kapal berjalan lancar.

Saat itu, Alur Barito sedang pasang. Dalam situasi seperti itu, BPost yang menumpang tugboat Patih II milik PT Batuah Abadi Lines (BAL), merasakan perjalanan tidak mengalami hambatan. John, captain tugboat Patih II, yang puluhan tahun melintasi alur menjamin melintasi alur Barito tidak masalah, baik itu keluar atau masuk.

Kalaupun saat tidak pasang, masih ada jalur pengganti yang bisa dilewati, yakni jalur tikus atau lebih dikenal orang pelayaran jalur Spot 9,500-13,000 atau Bouy 8-5 Daftar Suar Indonesia (DSI).

Hal ini terbukti pula ketika Tugboat Patih II berlayar mulus melintasi jalur tikus pada Selasa pukul 02.00 Wita, bahkan sempat berpapasan dengan KM Marina di Bouy 7. Dalam catatan koran ini, hingga Subuh ada sekitar 30 tongkang memuat batu bara melintas dengan aman di jalur tikus tersebut.

"Jadi, sekali lagi. Alur Barito tidak masalah, asal kita mengerti momen dan karakter alur," ujar John didampingi tiga mekaniknya, Prayitno, Asnawi dan Aser.

Terpenting, timpal petugas pandu PT Pelindo III, M Mufti, harus betul -betul safety. "Jika melakukan kesalahan sedikit sampai kandas, semua arus lalulintas di sini akan kacau semua. Selama ini tidak ada masalah signifikan di alur," katanya.

Secara tidak langsung, pernyataan ini menepis anggapan pendangkalan alur sebagai faktor penghambat pasokan BBM ke Depot Pertamina di Banjarmasin.

Lewat Darat

Di Jakarta, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tetap mempercayai laporan Pertamina bahwa selama kemarau faktor pendangkalan sungai menjadi kendala teknis pengiriman pasokan BBM ke Kalimantan Selatan.

Itu sebabnya, Purnomo menyatakan akan menggunakan jalur darat melalui Balikpapan ke Banjarmasin. "Memang lama, tapi harus kita lakukan," ujarnya.

Hingga kemarin, antrean panjang kendaraan bermotor masih tetap tetap terlihat di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Banjarmasin. Tambahan pasokan BBM sebagaimana pernyataan Pertamina, tetap tidak memadai.

"Sebenarnya sudah mulai normal. Kemarin cuma dapat satu tangki sekarang dapat dua tangki sehari. Pengirimannya pun tidak terlambat seperti tempo hari. Tapi karena banyak yang antre tetap saja tidak cukup," kata Muhammad, pengawas SPBU Zafrie Zamzam.

Kondisi di Banjarmasin masih jauh lebih baik dibanding di daerah-daerah lain. Ini terjadi di di Hulu Sungai Utara. Yadi, misalnya. Tak tahan antre berjam-jam di SPBU, dia nekat beli eceran dengan harga Rp 10 ribu/liter. Bahkan dari pantauan BPost. di Danau Panggang, harganya mencapai Rp12 ribu/liter."Sudah tiga hari ini, pasokan Pertamina berkurang tiga tangki (isi 10.000 liter) menjadi satu tangki," kata Syaifullah, petugas SPBU Amuntai.

Lapor Ke Pusat

Menyikapi ini, Ahmad Makkie, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Kalsel, kecewa dengan ketertutupan pihak Pertamina sehingga terjadinya kelangkaan BBM dari jenis minyak tanah, solar hingga premium. "Kalau kelangkaan disebabkan pengurangan kuota, sebutkan berapa pengurangannya biar semuanya jelas. Sampai saat ini pertamina tidak mau mengaku," katanya.

Makkie menegaskan masyarakat dan pemerintah tidak salah jika menyalahkan Pertamina, apalagi sampai mencurigainya. Dia justru mengkhawatirkan kejadian ini salah satu permainan yang dibikin Pertamina sendiri. "Sebab yang mengetahui pasokan, besaran kuota dan pendistribusian itu hanya mereka," katanya.

Makkie berjanji akan menyampaikan kondisi itu kepada pemerintah pusat. Sebab, masalah BBM menjadi masalah krusial di masyarakat. Kalau langka dan tingginya harga, bisa memicu persoalan di masyarakat.

"Apalagi alasannya alur terus. Kalau musim kemarau kandas, musim hujan takut badai besar dan kapal tidak berani," ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Hariyanto menyatakan akan mengadu ke Pertamina Pusat. "Kita segera melayangkan surat ke Pertamina Pusat. Karena kelangkaan BBM di Kalsel sudah pada tingkat menimbulkan keresahan dalam masyarakat," katanya.

Dari hasil investigasi yang didapat DPRD dari beberapa SPBU, telah terjadi pengurangan jatah.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan pernyataan Kacab yang mengatakan stok BBM aman.

Pemimpin PT Pertamina Wilayah VI Banjarmasin, Budi Setio Hartono tetap bersikeras terjadinya antrean BBM di SPBU selama tiga hari terakhir di Banjarmasin dan kota-kota lainnya di Kalsel bukan karena kuota yang dibatasi, tetapi akibat kendala teknis pengiriman dari Balikpapan. "Tidak ada pengurangan kuota premium dan solar untuk SPBU. Berapa pun diperlukan kita kirim. Karena memang tidak ada pembatasan kuota," jelasnya.

Dikatakannya, untuk Kalsel rata-rata per hari dikirim 500-700 kiloliter (kl). Namun di saat seperti ini kuotanya ditambah sampai 800 kl lebih. mdn/nda/han/coi

Pengerukan Sungai Luang Akhir Agustus

Radar Banjarmasin; Minggu, 6 Agustus 2006

Kadishub: Menunggu Air Surut

AMUNTAI - Proyek pengerukan Sungai Luang di Kecamatan Danau Panggang, Kabuapten Hulu Sungai Utara, sampai saat ini masih belum juga dikerjakan oleh pihak rekanan yang memenangkan tender senilai Rp2,2 m tersebut. Alasannya, kondisi air di sungai sepanjang 10.500 meter tersebut masih belum surut. Selain itu, alat-alat pengerukannya masih belum dimobilisasi ke sana.

Padahal, berdasarkan penuturan Camat Babirik, Syaifullah, pada saat pertemuaan dengan Dishub Kalsel, Bupati HSU, dan DPRD HSU, terkait masalah proyek pengerukan ini, yang dihadiri langsung Kadishub Kalsel, Abdul Hafaz beserta Bupati HSU, Drs H Fakhruddin MSi, sejumlah anggota DPRD HSU dan jajaran terkait lainnya, Jumat (4/8) malam kemarin di Mess Negara Dipa Pemkab HSU, kondisi sungai sepanjang 10.500 meter tersebut saat ini sudah surut sekali. "Apalagi Ilung (eceng gondok) sudah menutupi keseluruhan sungai tersebut, jadinya kapal-kapal tidak bisa lewat," ujarnya. "Klotok kecil milik warga yang ingin lewat harus terlebih dahulu meminggirkan ilung, baru bisa lewat," tambahnya.

Sementara itu, Kadishub Kalsel Abdul Hafaz di hadapan sejumlah pajabat teras Pemkab HSU dan sejumlah anggota DPRD HSU mengungkapkan, untuk pengerukan Sungai Luang senilai Rp2,2 m pada tahun 2006 ini tendernya dimenangkan oleh PT Permata (Milik H Ahim Idris, pengusaha asal Negara HSS, red). Untuk saat ini, jelasnya, pihak rekanan masih memobilisasi peralatan ke lokasi tersebut. "Menurut informasi yang saya terima dari rekanan, alat-alatnya sudah berada di daerah Paminggir (desa di Kecamatan Danau Panggang, red)," ujarnya.

Dijelaskan Kadishub Kalsel ini, nantinya pengerukan Sungai Luang tersebut akan dikerjakan dengan panjang 5.350 meter dengan siring dari galam sepanjang 3.980 meter. "Pekerjaan itu dengan nilai kontrak senilai Rp2,214 miliar pada tahun 2006 ini. Sedangkan untuk sisanya dari sungai sepanjang 10.500 meter tersebut kami usulkan lagi pengerukan lanjutanya dimasukkan pada APBD tahun 2007," katanya.

Menurut Hafaz, akan sia-sia kalau hanya setengahnya saja yang dikerjakan, sementara sisanya (5.100 meter tidak dilanjutkan lagi. "Makanya diusulkan lagi pada tahun 2007 yang juga senilai Rp2,2 miliar," ujarnya.

Ditambahkannya, pengerukan Sungai Luang akan dikerjakan dengan kedalaman 2 meter, lebar atas 12 meter dan lebar bawah 10 meter, dengan slob 6 meter.

Usai penjelasannya di hadapan Bupati HSU dan anggota DPRD HSU, Hafaz kepada sejumlah wartawan menyatakan, paling lambat minggu ketiga Agustus ini proyek bernilai miliran rupiah tersebut mulai dikerjakan. "Minggu ketiga bulan ini paling lambat sudah mulai dikerjakan, karena alat-alatnya masih dimobilisasi oleh rekanan," bebernya.

"Mudah-mudahan akhir Oktober pengerukannya sudah selesai dikerjakan, sesuai dengan target kita," lanjutnya.

Di lain pihak, salah seorang anggota DPRD HSU, Hormansyah, menginginkan agar proyek tersebut secepatnya dikerjakan. Pasalnya, sungai tersebut sedimentasinya sudah sangat tinggi sekali. Apalagi aliran sungai tersebut tak hanya menghubungkan daerah Babirik dengan Danau Panggang dan juga Negara (HSS), bahkan kapal-kapal yang datang dari Palangkaraya dan Banjarmasin juga masuk ke sana. "Sekarang kapal-kapal tidak bisa masuk ke Danau Panggang," ujar anggota dewan asal daerah pemilihan Danau Panggang ini.

Sementara itu, Bupati HSU Drs H Fakhruddin Msi meminta kepada Dishub Kalsel agar proyek pengerukan Sungai Luang tersebut tidak hanya berhenti sampai tahun anggaran 2006 ini saja. "Ya kalau bisa, di tahun 2007 juga dianggarkan, karena tahun 2006 ini berdasarkan keterangan Dishub tadi pengerukannya hanya separuhnya saja," katanya. (bie)

Mitan Di Pelosok Rp4.500/Liter

Senin, 07 Agustus 2006 01:34:45

Kotabaru, BPost - Harga minyak tanah di pelosok Kotabaru melonjak melebihi harga eceran terendah (HET) Rp2.400 per liter yang ditentukan pemkab. Seperti di Desa Gosong Panjang, Teluk Jagung, Pulau Laut Utara harga mitan Rp4.000-Rp4.500 per liter. Akibatnya warga memilih menggunakan kayu bakar.

Jabar, warga setempat, mengatakan, sejak dua bulan terakhir harga mitan terus naik. Awalnya, kenaikan berkisar di bawah Rp3.000 namun terus naik dan bertahan di kisaran Rp4.000 per liter.

Camat Pulau Laut Barat (PLB) Suwardi mengaku terkejut dengan melonjaknya harga mitan itu, karena distribusi mitan terbilang cukup. Namun dia tidak bisa menyebutkan berapa jatah mitan untuk PLB keseluruhan.

"Kita cari tahu dulu penyebab melonjaknya harga mitan, baru kita carikan solusinya," tegasnya.

Mata pencaharian masyarakat Desa Gosong Panjang adalah nelayan dan pembudidaya rumput.

Untuk mencapai desa yang berjarak sekitar 125 Km dari Kotabaru itu memerlukan waktu sekitar tiga jam menggunakan sepeda motor.

Warga setempat memperkirakan tingginya harga mitan di desa itu, karena mahalnya ongkos angkut mitan.

Namun Ketua Hiswana Migas Kotabaru H Amrah Muslimin, menduga kenaikan harga mitan itu akibat ulah pengecer. "Selain itu di desa itu tidak ada pangkalan, karena pangkalannya hanya di Lontar, Desa Kampung Baru," tandasya.

Sayang, kata dia, Hiswanamigas tak memiliki kewenangan menindak pengecer yang suka mempermainkan harga mitan tersebut. dhs

Keruk Sungai Babirik!

Senin, 07 Agustus 2006 01:35:32

Amuntai, BPost - Alur sungai di Kecamatan Babirik Desa Sungai Luang kini mengalami pendangkalan parah. Padahal, sungai yang menjadi akses transportasi masyarakat ke Kecamatan Danau Panggang-Banjarmasin sampai Kalimantan Tengah ini sangat penting keberadaannya. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya tanaman gulma yang kini telah menyumbat alur sungai.

Untuk itulah, Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) mendesak Dinas Perhubungan Kalsel segera mengeruk sungai itu. Apalagi, proyek yang dialokasikan APBD Pemprov Kalsel 2006 sebesar Rp 2,214 miliar sudah ditenderkan.

Sebelumnya, komisi III DPRD Kalsel saat reses ke HSU juga mempermasalahkan belum dilaksanakannya proyek itu. Bahkan komisi ini juga sempat mengancam akan mengalihkan dananya ke kegiatan lain.

Bupati HSU, H Fakhruddin, Jumat malam (4/8), saat meminta penjelasan Kepala Dishub Kalsel, Abdul Hafaz menyatakan, program pengerukan Sungai Luang di Babirik punya arti penting tak hanya bagi warga setempat, tapi juga warga Danau Panggang dan masyarakat pengguna lalu lintas sungai trans Kalimantan, karena sungai itu terhubung ke Kalteng.

"Melalui Rakorbang, kami minta provinsi segera mengeruk sungai itu. Kami ingin membuka isolasi warga di perairan yang masih mengandalkan trasportasi air ini," kata Fakhruddin usai peninjauan lapangan di Mess Negara Dhipa. han

Investasi Di Kalsel Meningkat

Senin, 07 Agustus 2006 01:41:02

Banjarmasin, BPost - Iklim investasi di Kalsel perlahan tapi pasti saat ini mulai bergairah. Selama semester I tahun 2006, jumlah investasi terus mengalami peningkatan, baik yang perluasan maupun investasi baru.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel, Assefah Rifai kepada BPost, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Asefah mengatakan realisasi investasi seharusnya lebih banyak jika iklim berusaha lebih kondusif.

"Jika pada periode Januari-Maret masih sekitar 3 investasi PMA dan 2 investasi PMDN, sekarang sudah ada sekitar 3 investasi PMA dan 3 investasi PMDN. Selain itu ada pula sejumlah perusahaan PMA dan PMDN yang mempepanjang izin prinsip atau berusaha," katanya.

Disebutkan dia sejumlah perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN) yang melakukan perluasan usaha senilai total Rp14,02 miliar. Perusahaan itu mencakup PT Barito Pacific yang bergerak di bidang logging, plywood, timber dan sawmill senilai Rp4,2 miliar, PT Kalimantan Protek Utama di bidang industri pemberantasan hama senilai Rp9,7 miliar dan PT Bumi Jaya yang bergerak di industri karet remah (crume rubber) Rp80 miliar.

Sedangkan daftar pengusaha modal asing (PMA) yang mengurus izin usaha tetap juga tercatat 3 perusahaan meliputi PT KIWCI yang bergerak di bidang industri kimia dasar dengan nilai investasi 400.000 US dolar, PT Banjarmasin Energi (ekspor-impor & servis trading) senilai 250 ribu US dolar serta PT Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (kontrak pertambangan dan perdagangan ekspor) senilai 25 juta US dolar. Di mana total nilai investasinya mencapai 25.6 juta US dolar.

Sementara itu jumlah perusahaan PMDN yang mengurus izin prinsip ada dua yakni, PT Cahaya Borneo Sukses Agrosindo (perkebunan ubi singkong) dan PT Sinar Mas Agro Industri Resources Technology (pengolahan minyak makan nabati dan ransum ternak) investasi Rp501 miliar.

Sedangkan perusahaan PMA dan PMDN yang memperpanjang izin usaha umumnya dari sektor pertambangan seperti PT Inti Am Home, PT Arutmin Indonesia dan PT Rum Chuke Patana.

Ada lagi PT Bridgeston Kalimantan Plantation , PT DKSH Tunggal , PT Istana Satwa Borneo, PT Makmur Sejahtera Wisesa , PT IDS Elitte Timber, PT Coca Cola Distribution, PT Asia Mineral Mandiri dan PT Adani Global . nda

Izin Investasi Dipangkas

Jumat, 04 Agustus 2006 01:10:30

Banjarmasin, BPost - Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kalsel tidak perlu takut dengan masalah perizinan, pasalnya pemerintah akan memberikan kemudahan.

Seperti disampaikan Direktur Wilayah II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, Widiani, kemarin (3/8), jika sebelumnya diperlukan waktu lebih dari 100 hari mengurus perizinan, nanti dapat selesai dalam 50 hari saja.

Data survei yang disampaikan Bank Dunia dan IBRD (Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) untuk mendapat izin investasi di Indonesia bahkan sampai menelan waktu 224 hari. Ini karena saking banyaknya syarat yang harus dilewati.

Survei itu sekaligus menempatkan negara ini pada ranking ke 18 di Asia dan kalah dengan negeri yang belum lama merdeka Timor Leste yang cuma 192 hari.

Dikatakan Widiani, proses kemudahan itu bisa berjalan, setelah RUU penanaman modal yang baru selesai dibahas tahun ini juga.

"Kalau RUU ini keluar kewenangan antara pusat dan daerah diatur semakin jelas," katanya di sela-sela pembukaan rapat koordinasi penyamaan persepsi terhadap pelayanan penanaman modal di Hotel Istana Barito, kemarin.

Waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan pun akan makin pendek karena RUU mengatur peranan aparat terkait serta waktu penyelesaiannya.

"Nantinya setiap investasi dibedakan berdasarkan jenis dan bidang kerjanya. Di mana untuk investasi yang tidak memerlukan fasilitas khusus yang diberikan pemerintah, perizinannya diserahkan langsung kepada daerah tingkat II," katanya

Menurut Widiani, lambatnya pengurusan izin investasi selama ini karena terkendala di tingkat pengesahan kehakiman yang mencapai 75 hari. Padahal SOP atau izin prinsip dari BKPM selesai 9 hari saja.

Ada Pungutan

Disinggung mengenai banyaknya pungutan tak jelas yang dikeluhkan para investor di daerah, Widiani tak menampik. Bahkan menurutnya ada penelitian yang mengungkap dari sekian ribu perda terdapat sekian ratus perda memberatkan yang umumnya bersifat retribusi. "Pungutan itu nantinya akan dibenahi agar iklim investasi di Indonesia lebih kondusif," janji Widiani.

Sementara itu Kepala BKPMD Kalsel Asefah Rifai mengatakan salah satu kendala utama yang menghambat peningkatan penanaman modal di daerah karena masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Rakor itu sendiri dihadiri sejumlah aparat pemerintah dari BKPMD tingkat I dan II se-Kalsel. Hadir pula pada kesempatan itu perwakilan Deputi Bidang Pengendalian BKPM dengan BKPMD dan Kapet Kalsel. nda

70% Dana Kimpraswil untuk Jalan

Radar Banjarmasin
Senin, 31 Juli 2006

BANJARMASIN,- Pada tahun 2007 nanti, Dinas Kimpraswil Kalsel meminta dana sebesar Rp93,440 miliar dari APBD. Dari usulan Program Prioritas dan Perkiraan Plapon Anggaran pada KUA 2007, selain akan digunakan untuk pekerjaan jalan dan jembatan, dana sebanyak itu akan dipakai untuk bidang pengairan dan pembangunan/rehablitasi sarana prasarana perkantoran.

Namun sebagian besar dana itu, ternyata akan digunakan untuk program pembangunan jalan. “Dari dana Rp93 miliar itu, 70 persen diantaranya akan digunakan untuk perbaikan jalan atau transportasi di Kalsel,” ujar Wakil Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel Ir Tarjidin Noor MT kepada wartawan koran ini, pekan tadi.

Meski begitu, tetap saja disebutkan bahwa angka Rp93 miliar itu masih merupakan usulan dan dapat saja dipangkas atau malah ditambah pada saat pembahasan di Panggar nanti. Kendati begitu, diingatkan Tarjidin, dana itu tentu saja untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang menjadi wewenang Dinas Kimpraswil Kalsel. Sedangkan ruas jalan nasional, dijanjikan Dinas Kimpraswil akan mengusahakan bantuan dari Pemerintah Pusat. Begitu pula ruas jalan Kabupaten/Kota, maka akan dilakukan perbaikan oleh masing-masing daerah.

Dijelaskannya, perbaikan yang dilakukan Dinas Kimpraswil akan beragam sesuai survei yang lebih dulu dilaksanakan. Jika ternyata hanya terjadi sedikit kerusakan pada jalan atau rusak ringan, maka cukup dilakukan dengan pemeliharaan rutin saja. Jika kerusakan jalan cukup banyak atau kondisi rusak sedang, maka akan dilakukan dengan program pemeliharaan berkala saja. Namun jika kondisi kerusakan sangat berat maka Dinas yang dipimpin M Arsyadi ME, ini akan melakukan program perbaikan berupakan peningkatan jalan. “Jadi sangat tergantung dengan survei,” tandasnya.

Dicontohkan Tarjidin, Dinas Kimpraswil nantinya akan melakukan peningkatan Jalan Negara-Muara Tapus sepanjang 6 kilometer. Kemudian ada pula peningkatan Jalan Dahai-Tanjung dan Tanjung-Muara Uya sepanjang 8 kilometer.

Sedangkan untuk ruas jalan nasional, sepengetahuan Tarjidin adalah perbaikan Jalan Kintap-Sebamban dan Pagatan-Batulicin. Lantas dana yang didapat Kalsel pada APBN, seperti apa? Menurut Tarjidin, hingga saat ini Kimpraswil tak mengetahui secara pasti kucuran dana itu karena sifatnya belum final. Dari data yang didapat koran ini, panjang jalan nasional pada tahun 2004 sepanjang 1.056,38 Km dalam kondisi rusak berat sepanjang 124,37 Km atau berkurang menjadi 118,87 Km pada tahun 2005 (4,42 persen). Sedangkan kondisi jalan rusak ringan, sepanjang 139,70 Km dan berkurang menjadi 132,20 Km pada tahun 2005 (5,37 persen). Jalan dengan kondisi sedang, berkurang dari 205,67 Km menjadi 202,17 Km (1,70 persen) dan kondisi baik, meningkat dari 452,14 Km menjadi 469,22 Km (3,78 persen). Sedangkan sisa jalan yang belum dibangun sepanjang 133,92 pada akhir tahun 2005.

Kemudian total panjang jalan nasional sepanjang 864,07 Km, dalam kondisi rusak berat pada tahun 2004 sepanjang 32 Km berkurang menjadi 20,50 Km pada tahun 2005 (35,94 persen). Jalan dengan kondisi rusak ringan, berkurang dari 155,88 menjadi 133,45 Km (14,39 persen) dan jalan dengan kondisi sedang, bertambah dari 441,57 Km menjadi 451,07 Km (2,15 persen). Terakhir dengan kondisi baik, bertambah dari 234,62 Km menjadi 259,05 Km (10,41). (pur)

Pengeboran Tabalong Aman

Selasa, 01 Agustus 2006 00:49:27

Tanjung, BPost - PT Pertamina di Tanjung mengimbau warga Tabalong khususnya yang berada di daerah operasi pengeboran tak perlu khawatir, karena Tabalong bukan penghasil gas melainkan minyak bumi (minyak mentah, Red).

Saat ini ada 100 sumur minyak yang masih berproduksi dan semuanya dinyatakan aman. Pasalnya, sebelum pengeboran dilakukan Badan Pelaksana (BP) Migas sudah melakukan inspeksi dan menyatakan kawasan pengeboran aman dan bisa dilakukan eksploitasi minyak.

Kepala Lapangan PT Pertamina, Haryono melalui humasnya H Ponijan menjelaskan, dari kegiatan pengeboran memang dihasilkan gas namun jumlahnya sangat sedikit. Itupun hanya digunakan untuk keperluan starter turbin.

Walau kandungan gasnya kecil, pihak Pertamina mengimbau warga sekitar lokasi pengeboran dan pipa pendistribusian untuk berhati-hati. Bisa saja akibat aktivitas warga menyebabkan kebocoran pipa, termasuk larangan menyalakan api di dekat pipa pengiriman. Pasalnya, selain minyak di dalam pipa juga mengandung gas walau jumlahnya kecil.

Idealnya, rumah warga dengan pipa pendistribusian berjarak 12 meter. Namun kenyataannya banyak warga yang tak mengindahkannya, " tambah Noor Erfansyah, dari bagian humas PT Pertamina

Sejumlah warga sekitar pipa pendistribusian seperti di Desa Masukau Luar dan Masukau Dalam mengaku tidak terlalu khawatir meski rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari pipa. Sebab, sebelum pipa tersebut ada, mereka sudah tinggal di sana jadi tidak mungkin pindah ke tempat lain. mia

HET Premium Rp5.500/Liter

Minggu, 30 Juli 2006 01:17

Barabai, BPost - Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk BBM jenis premium di Hulu Sungai Tengah ditetapkan sebesar Rp5.500 per liter. Hal ini merupakan hasil kesepakatan unsur muspida dengan para pengecer, Jumat (28/7) di Aula Gedung PKK.

Sementara di HSU, HET minyak tanah ditetapkan sebesar Rp1.175 per liter. Harga tersebut merupakan harga dari pangkalan ke pengecer yang disepakati pemilik pangkalan bersama agen, LSM, mahasiswa, DPRD, muspida dan pemkab setempat, Rabu (26/7) lalu.

HET mitan tersebut telah ditetapkan Bupati HSU H Fakhruddin dengan mengeluarkan SK Nomor 373/2005 tentang harga eceran tertinggi dari pangkalan ke pengecer.

Kenaikan HET oleh pengecer dengan gerobak, sepeda motor, toko, kios, warung, perahu dan kapal hanya diperolehkan paling tinggi Rp1.500 per liter.

Wakapolres HST, Kompol Sri Winugroho SIk seusai pertemuan mengatakan, ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Di antaranya pemberlakuan jam pelayanan bagi para pengecer di SPBU, penetapan kartu anggota pengecer sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU bagi para pengecer, pencantuman harga eceran di depan kios dan pembagian zona pengisian berdasarkan tempat domisili masing-masing pengecer.

Kesepakatan ini berlaku mulai Jumat (28/7). Untuk pelayanan para pengecer di SPBU disepakati mulai pukul 20.00-22.00 Wita. Setiap pengecer wajib memiliki kartu anggota yang dikeluarkan Disperindag, pembelian sesuai zona, dan pencantuman harga di depan kios masing-masing.

Bagi mereka yang tidak mengindahkan kesepakatan ini akan diberikan sanksi. Aparat kepolisian, kodim, kejaksaan dan pengadilan berhak untuk mengamankan kesepakatan ini.

Antrean Panjang

Sementara antrean sepeda motor dan mobil yang ingin mengisi bensin di SPBU kawasan Timbung makin menjadi. Jumat dinihari, antreannya mencapai ratusan meter.

Mereka umumnya para pelangsir BBM, membeli bensin untuk dijual lagi secara eceran. Warga yang jauh dari perkotaan seperti Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara, Padang Batung, Loksado dan Kalumpang juga ikut menyerbu. Beberapa aparat dari Polres HSS tampak berjaga-jaga di SPBU selama 24 jam.

Sementara di tingkat eceran, harga bensin yang minggu lalu mencapai Rp15 ribu sekarang turun menjadi Rp7.000-Rp8.000/liter.

Hal yang sama juga terjadi di SPBU Dulang Rantau. Pasalnya, harga bensin di tingkat eceran belum stabil, berkisar Rp6.500- Rp8.000 per liter.

Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, aparat melakukan pengamanan selama 24 jam, kata Kapolres HSS AKBP Sudrajat. yud/ary/han