31% Warga Kalsel Miskin

Radar Banjarmasin; Sabtu, 22 Juli 2006

MARTAPURA - Pesatnya pembangunan ternyata justru memicu lajunya pertumbuhan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kalsel. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kalsel memperkirakan, terdapat 994.956 warga miskin di provinsi ini.

Jika dibandingkan dengan jumlah warga Kalsel yang mencapai 3.180.678 jiwa, maka lebih dari 31 persen dikategorikan sebagai warga miskin. Data ini diungkapkan Kepala BPMP Helmi Indra Sangun saat Rakor Kepala Daerah se-Kalsel di Pendopo Kabupaten Banjar, Kamis lalu.

Di hadapan Gubernur, Helmi memaparkan bahwa awalnya, pada Susenas tahun 2004, terdata 231.005 RTM (Rumah Tangga Miskin) atau 7,19 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah RTM tersebut menurun. Tahun 2002 terdapat 259.008 RTM (8,51 persen), dan tahun 2003 sebanyak 254.004 RTM (8,16 persen)

Namun pada bulan Oktober 2005, seiring dengan kenaikan harga BBM berdampak cepat pada lonjakan pertambahan RTM. "Apalagi, saat itu pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan Bantuan Tunai Langsung (BLT), sehingga terlihat kecenderungan masyarakat yang mengaku-aku miskin," ujarnya.

Pada saat itu, ungkap Helmi, RTM yang menerima KKB (Kartu Kompensasi BBM) tahap I mencapai 183,52 RTM. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan uji publik terhadap RTM, ternyata malah terjadi pertambahan lagi hingga 63.737, sehingga keseluruhannya berjumlah 246.789.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel ini, jika diasumsikan 1 RTM terdiri dari 4 jiwa, maka terdapat 987.156 jiwa warga miskin. Bencana banjir dan kebakaran di Kotabaru pun dinilai menambah banyaknya warga miskin. Diperkirakan bertambah sebanyak 7.800 jiwa. Akhirnya, secara keseluruhan terdapat warga miskin sebanyak 994.956.

Kian tingginya angka kemiskinan di Kalsel pun dinilai sulit diberantas, jika program pengentasannya dilakukan oleh masing-masing dinas atau instansi, sebagaimana yang terjadi selama ini. "Karena itu, Gubernur mengungkapkan perlu ada penangangan cepat dan terobosan bersama-sama dengan Kabupaten/Kota yang didukung lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan orang miskin itu sendiri," ujarnya.

Menurut Helmi, diperlukan upaya bersama yang dilakukan secara transpran, akuntabel, dan terpadu. "Jika tidak diantisipasi sekarang, maka nantinya akan menjadi masalah kemanusiaan yang serius," tegasnya.

Upaya terpadu ini, lanjut mantan Penjabat Bupati Kotabaru ini, dilakukan melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Masyarakat Pengentasan Kemiskinan (Garbangtaskin). Agar lebih komprehensif, Gerbangtaskin ini dimulai dengan memprioritaskan program-program pengentasan pada desa atau keluarahan di 13 Kabupaten/Kota yang dikategorikan paling miskin atau istilah BPMP, termasuk desa atau kelurahan bertanda merah. "Program ini akan dimulai pada tahun 2007, dan setiap Kabupaten/Kota akan mendapat 2 Desa/Kelurahan, sehingga sedikitnya 52 desa nantinya di Kalsel ikut program ini," lanjut Helmi.

Namun diingatkan Helmi, program ini harus ada dana sharing antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Seandainya daerah tidak menyiapkannya, maka dia mengancam dana Gerbangtaskin dari Pemprov Kalsel tak akan dapat dicairkan. "Harus ada dana pendampingan," ujarnya.

Secara pintas, pria bertubuh jangkung ini mengungkapkan Gerbangtaskin ini nantinya dilakukan dengan pendekatan tridaya pada desa/kelurahan. Yakni, pemberdayaan ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi manusia, dan pemberdayaan ekonomi lingkungan. "Artinya, pola ini akan meningkatkan usaha mereka, bukan sekadar memberi uang tunai saja," pungkasnya.

Gubernur Rudy Ariffin pun menegaskan sekaligus meminta Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk Gerbangtaskin ini. "Harus disiapkan alokasi dana khusus," ujarnya singkat. (pur)