Pemerintah Perlu Lahan Kritis

Friday, 07 July 2006 01:38:32

Jakarta, BPost - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, untuk pengembangan tumbuhan jarak pagar sebagai bahan baku biofuel atau bioenergi penganti BBM membutuhkan lahan seluas 6,1 juta hektare

"Lahan ini difokuskan pada daerah tidak subur dan lahan kritis," kata Purnomo di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, kata dia, pemerintah akan memproyeksikan daerah kering seperti Provinsi Nusatenggara Timur, sebagian Nusatenggara Barat, serta provinsi lain yang memiliki lahan kritis yang luas.

Khusus untuk pasokan jarak pagar, paparnya, Departemen Pertanian masih menghadapi kendala penyediaan bibit unggul untuk membuat perkebunan berskala besar.

Padahal, perkebunan skala besar dibutuhkan guna menjamin pasokan bahan baku untuk proyek penghematan BBM ini. "Kendala lain rendahnya harga jarak pagar yang hanya Rp500 per ton. Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu rampungnya pabrik biodiesel di daerah-daerah," kata Purnomo.

Diakui Purnomo, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah membuat rencana seperti membangun 11 pabrik biodiesel tahun ini dengan kapasitas sekitar 29 juta liter. Biodiesel yang dihasilkan BBM campuran minyak nabati sebesar 5 persen.

Sementara itu di Kalsel menurut data Dinas Kehutanan Kalsel ada 555,983 ha lahan kritis, dengan kriteria 500.078 ha lahan kritis dan 55,905 ha lahan sangat kritis.

Menurut Kadis Kehutanan Kalsel, Ir Sony Partono MM melalui Kepala Seksi Pengamanan Hutan Ir H Ahmad Ridhani MP, 330 ha diantaranya adalah kawasan dalam hutan, sedangkan 250 ha berada di luar kawasan dalam hutan.

Per tahunnya, hutan Kalsel mengalami degadrasi sebesar 1,3 persen. Lahan kritis ini berada di beberapa kawasan hutan maupun luar hutan. Termasuk daerah hutan konservasi seperti Tahura (Taman Hutan Raya) dan kawasan Riam Kanan dengan titik lahan kritis sekitar 24 ribu ha. lp6/niz