Label Cloud

Friday, July 28, 2006

Proyek PLTU Kalsel Ditawarkan

Friday, 07 July 2006 01:38:15

Jakarta, BPost - Pemerintah kembali menyelenggarakan Infrastructure Summit di Jakarta 1 sampai 3 November mendatang. Pertemuan ini akan menjadi ajang bagi pemerintah untuk menawarkan aneka proyek infrastruktur baru di sektor jalan, jembatan, pelabuhan laut, hingga bandara serta fasilitas air bersih kepada investor dalam dan luar negeri.

Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Infrastructure 2006 yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Chris Kanter mengatakan, ada 91 buah proyek infrastruktur yang pernah ditawarkan dalam Infrastructure Summit I Januari 2005 lalu, kembali ditawarkan kepada investor.

"Proyek-proyek lama yang belum laku akan digabungkan dengan sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang saat ini sedang dirampungkan penyusunan daftarnya. Sebagian dari proyek Infrastuktur Summit I ada yang sedang dalam tahap ditransaksikan dengan calon investor," kata Chris Kanter.

Ke-91 buah proyek yang ditawarkan ulang diantaranya proyek jalan tol, kelistrikan, telkomunikasi, transportasi, pelabuhan udara, pipanisasi minyak dan gas, pelabuhan laut dan proyek sarana air bersih di sejumlah kota.

"Untuk proyek pipanisasi gas di Sengkang-Makassar, pipa transmisi gas Jawa Timur ke Jawa Barat, proyek interkoneksi listrik Jawa-Sumatera dan PLTU Mulut Tambang Kalimantan Selatan," jelas Chris.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur, Suyono Dikun menjelaskan, penyelenggaraan Indonesia Infrastructure 2006 ini untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Caranya, dengan mengundang keterlibatan swasta lokal dan asing dalam pendanaan. Ia menyebutkan, kekurangan pendanaan (gap) proyek infrastruktur setiap tahunnya mencapai sedikitnya Rp120 sampai Rp150 triliun.

Kebutuhan dana sebesar itu diharapkan bisa dikontribusi swasta. Karena, dana pemerintah di APBN juga terbatas. Dalam APBN 2006, alokasi anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur hanya sebesar Rp 36 triliun.

Ia menyebutkan, proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor ini adalah proyek-proyek yang layak secara komersial. Artinya, jika dibangun swasta, swasta diperkirakan akan bisa menikmati untung dari proyek yang dikerjakan lalu dikelola bersama pemerintah.

"Pemerintah selanjutnya akan berkonsentrasi mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang secara ekonomis kurang komersial dan tidak diminati investor, seperti proyek infrastruktur di daerah tertinggal," ujar Suyono Dikun.

Sementara itu, terkait dengan berbagai keluhan investor asing terhadap berbagai problem regulasi yang menyebabkan mereka enggan berpartisipasi menggarap proyek-proyek yang ditawarkan, Chris Kanter menyatakan, pemerintah sudah menginventarisir kendala yang ada. JBP/fin

No comments: