Bank Dunia Siapkan Dana Penanganan Kebersihan

Senin, 01 September 2008 03:55 redaksi

BANJARMASIN - Bank Dunia (World Bank) menyiapkan bantuan dana yang diperlukan untuk penanganan kebersihan di wilayah Banjarmasin."Bank Dunia melalui Departemen Pekerjaan Umum bersedia mengganti rugi sebuah nilai kebersihan di wilayah Kota Banjarmasin,"

kata Kadis Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin, Drs Syaiddin Noor kepada wartawan, Jumat.

Menurut Itat, panggilan akrabnya, berapapun biaya yang dikeluarkan dalam upaya penanggulangan sampah di kota ini akan diganti rugi pihak Bank Dunia.

Dijelaskan, ada tiga kota di tanah air yang memperoleh prioritas menerima bantuan Bank Dunia dalam pengelolaan sampah agar kota menjadi bersih, selain Banjarmasin juga Kota Solo dan Kota Bandung.

Pertimbangan memperoleh bantuan tersebut, karena Banjarmasin dinilai sudah berupaya memperbaiki sistem sanitasi di kota ini agar kota lebih bersih.

Dalam sistem penanganan sanitasi tersebut, Pemko Banjarmasin sudah menyediakan sarana air bersih yang sangat memadai, dimana 90 persen lebih penduduk kota yang mendekati angka 700 ribu jiwa itu sudah terlayani.

Bahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin sebuah perusahaan milik Pemko setempat bakal memperoleh penghargaan dari lembaga dunia, "Dubai Award" sebagai perusahaan yang mampu melayani kebutuhan dasar berupa air bersih kepada masyarakat dengan baik.

Selain itu Banjarmasin juga sudah memperbaiki sistem sanitasi dengan mendirikan perusahaan instalasi pengolahan air limbah (Ipal) dimana dalam operasinya mengolah air limbah menjadi air bersih yang kemudian baru dibuang ke lingkungan.

Dua komponen pencitaan sanitasi yang baik sudah dilakukan di Kota Banjarmasin, tinggal bagaimana penanganan sampahnya saja lagi. Dari Dasar itulah maka pihak Bank Dunia melalui Departemen Pekerjaan Umum bersedia membantu dalam penanganan sampah tersebut.

Hanya saja pihak Bank Dunia ingin melihat hasil kerja nyata di lapangan dulu dari upaya penanggulangan sampah itu agar kota bersih, baru bersedia memberikan nilai kompensasi.

Oleh karena itulah, kata Itat, pihaknya kini sedang menyiapkan berbagai program penanganan sampah di masyarakat dengan sistem daur ulang, dimana akan ada pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik sehingga sampah bisa menjadi pupuk organik atau keperluan lainnya termasuk untuk tenaga listrik.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penanganan sampah itulah nantinya akan diganti rugi oleh pihak Bank Dunia bila ternyata hasilnya penanganan sampahnya memuaskan, dan biaya itu tak ada batasnya sesuai dengan keperluan, paparnya lagi.

"Kalau melihat penawaran Bank Dunia tersebut bisa jadi nantinya dana APBD penanganan sampah yang senilai Rp22,9 miliar dihapuskan, karena biaya penanganan sampah akan diganti rugi Bank Dunia itu," tuturnya.

Mengenai volume sampah di Banjarmasin disebutkannya memang berfluktuasi tetapi rata-rata sekitar 300 ton per hari. edo/ant/mb05

MEREKA BICARA: MERATUS

Selasa, 26-08-2008 | 01:12:15

Sejumlah kalangan meminta agar kawasan Meratus dikunci dari segala tindakan perusakan lingkungan, termasuk pertambangan yang terus merambah lokasi tersebut.

Sadar Lingkungan

Maya, Mahasiswa
Di bidang pariwisata ada upaya menumbuhkan rasa cinta terhadap dunia pariwisata melalui program Sadar Wisata, maka sangat perlu jika instansi dan komponen masyarakat juga melakukan upaya sadar lingkungan. Tujuannya  menjaga kelestarian alam, termasuk hutan yang menjadi sumber kekayaan alam kita.
Mulai dari kelompok masyarakat, mahasiswa, pelajar sampai kalangan pejabat harus punya kepedulian terhadap lingkungan. Betapa besar manfaat dan kekayaan yang dimiliki kawasan Pegunungan Meratus. Sangat disayangkan jika sampai kawasan tersebut diubah menjadi areal pertambangan.
Jangan semata ingin menambah pendapatan asli daerah (PAD) lalu mengabaikan kelestarian lingkungan. Pikirkan dampaknya bagi masyarakat luas di masa mendatang.(mia)

Penderitaan Masyarakat    

Dr Yudi Firmanul Arifin, Dosen Fakultas Kehutanan Unlam
Hutan alam di kawasan Pegunungan Meratus merupakan satu-satunya hutan alam yang tersisa di bumi Lambung Mangkurat ini.  Mengubah kawasan ini untuk penggunaan lain, berarti menyisakan pederitaan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Sebagai kawasan hutan lindung, Pegunungan Meratus berfungsi mengatur tata air, sumber penghasil oksigen, sumber plasma nuftah, dan fungsi lingkungan lainnya. Kerusakan kawasan Pegunungan Meratus bisa menjadi bencana bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk fungsi sosial budaya dari masyarakat Dayak Bukit yang menghuni kawasan ini.
Apalagi Pegunungan Meratus memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, masyarakat Dayak Bukit mempertahankan adat istiadatnya secara turun menurun. Karena ketergantungan hidupnya dari alam Pegunungan Meratus, mereka berusaha memelihara keberadaan kawasan ini.
Jadi tidak pantas jika mengubah kawasan Pegunungan Meratus menjadi areal perkebunan, pertambangan atau pemanfaatan lainnya.(mia)

Ada Komitmen

Hegar Wahyu Hidayat,  Walhi Kalsel
Banyaknya aktivitas pertambangan yang masuk ke kawasan hutan termasuk hutan lindung menjadi ancaman serius terhadap lingkungan.
Begitu pula kawasan hutan Meratus, sudah saatnya dijaga dari segala aktivitas baik perkebunan maupun pertambangan mengingat sudah banyak kerusakan yang terjadi di hutan Kalsel, baik itu flora maupun fauna yang ada di dalamnya. Belum lagi dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar hutan.
Sekarang tinggal komitmen pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati untuk lebih mendukung upaya kelestarian hutan dan lingkungan. Saya sangat setuju jika masalah pertambangan dan hutan di Kalsel juga dilaporkan ke KPK.
Hal ini sebagai langkah penyadaran bagi kepala daerah agar bisa menunjukkan komitmennya melestarikan lingkungan. Selain itu perlu ketegasan aparat kepolisian di daerah, jangan sampai perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja oleh pertambangan dan perkebunan

Bendung Batang Alai Segera Difungsikan

Rabu, 27-08-2008 | 00:40:30

BANJARMASIN, BPOST - Tiga bendung skala besar yang dibangun menggunakan dana ratusan miliar rupiah di Provinsi Kalimantan Selatan segera difungsikan untuk mengairi persawahan dan sebagai lokasi cadangan air.

Kepala Dinas Kimpraswil Kalsel HM Arsyadi di Banjarmasin, Selasa (26/8) mengatakan kedua bendung difungsikan lebih awal atau akhir 2008  yakni bendung Sungai Amandit di Kabupaten Hulu sungai Selatan (HSS) serta bendung Sungai Batang Alai, di Kabupaten Hulu ungai tengah (HST).
Pengoperasian dua bendung tersebut karena beberapa bagian penting bendung sudah selesai dikerjakan tinggal pembangunan saluran air.
Satu bendung besar lagi yang akan dioperasikan akhir 2009 adalah bendung Sungai Pitap, di Kabupaten Balangan yang masih dalam tahap penyelesian.
Bendung Batang Alai terletak di Desa Labuan Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten HST akan mengairi areal 5.598 ha, yang mencakup areal 2.195 ha di sebelah kanan dan areal 3.397 ha di sebelah kiri Sungai Batang Alai.
Pembangunan bendung dimulai pada TA 2003, dan hingga TA 2007 sudah dapat menyelesaikan bendung, saluran primer, bangunan  dan saluran sekunder. 
Pembangunan bendung Batang Alai didanai dari APBN dan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab HST, direncanakan hingga akhir konstruksi pada TA 2008 akan menyerap dana Rp 128 miliar.
Bendung Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung  Kabupaten HSS mampu mengairi areal 5.472 ha. Sumber air berasal dari Sungai Amandit, akan mengairi areal kiri dan kanan yang meliputi Kecamatan Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, Kandangan dan Angkinang.
Sedangkan bendung Sungai Pitap terletak di Desa Nungki Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, direncanakan mampu mengairi areal 4.000 ha, sumber air berasal dari Sungai Pitap. (ant)

Kimprasko Normalisasi Sungai Besar-besaran

21 August, 2008 07:17:00

Sungai kecil di Jl Belitung Darat Banjarmasin mulai dilakukan pengerukan agar arus air lancar baik pada musim kemarau maupun musim penghujan

BANJARMASIN - Terkait rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yang akan melakukan normalisasi sungai di kota seribu sungai ini,

Dinas Permukiman dan Prasarana Kota (Kimprasko) Banjarmasin mulai melakukan persiapan dengan mengumpulkan beberapa pakar sungai.

Menurut Kasubdin Pengelolaan Sungai dan Drainase Dinas Kimprasko Banjarmasin, Ir Muryanta, Kamis (21/8), normalisasi itu terkait rencana Pemko Banjarmasin guna membenahi dan mengembalikan keadaan sungai di kota ini yang dinilai banyak tersumbat dan mengalami pendangkalan.

Ia menyebutkan, sungai yang akan dinormalisasi tersebut diantaranya, Sungai Miai, Sungai Cemara, Sungai Tungku, dan Sungai Simpang Tangga. Walaupun pada sungai-sungai ini masih banyak bangunan yang menggunakan lahan sungai, bahkan sampai menutupi arus sungai tersebut.

Sejauh ini apa dilakukan Dinas Kimprasko Banjarmasin hanya sebatas melakukan normalisasi, tetapi untuk melakukan penertiban serta pembongkaran terhadap bangunan yang menggunakan lahan sungai, baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 mendatang.

"Untuk itu, kita mengharapkan kepada masyarakat yang terkena normalisasi untuk segera bersiap-siap, karena jika terbukti menggunakan lahan sungai maka Kimprasko akan segera menertibkan bangunan tersebut," jelasnya.

Dijelaskan Muryanta, rata-rata masyarkat sundah mengetahui akan adanya rencana normalisasi ini, dan mereka juga sudah mengetahui bahwa jalur sungai sudah ditetapkan oleh Pemko Banjarmasin.

Kendati demikian, sebelum melakukan penertiban, Dinas Kimprasko Banjarmasin terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarkat akan rencana ini.

Hal tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan proses penertiban yang harus melalui beberapa tahap sosialisasi kepada masyarakat, dan penertiban menurutnya tidak dapat dilakukan dengan 'asal bongkar'.

Secara keseluruhan, jumlah anggaran yang digunakan untuk melakukan normalisasi pada tahun anggaran 2008 ini mencapai Rp3 milyar untuk pemeliharaan sungai dan Rp2,5 milyar untuk pembangunan.

Khusus normalisasi sungai, ditargetkan akan dijalankan pada bulan Oktober dan November 2008 mendatang, yang kemudian disusul dengan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan pada tahun anggaran 2009.mad/mb05

Tabalong Miliki Banyak SDA

Sabtu, 23 Agustus 2008
TANJUNG – Kabupaten Tabalong dikenal luas sebagai lokasi tambang minyak mentah

dan sempat mengalami masa jaya sehingga disebut Kota Minyak. Seiring waktu, pertambangan minyak mentah mulai meredup dan berganti eksploitasi tambang batubara.

Selain minyak mentah, batubara dan kabarnya menyusul nanti bijih besi, kabupaten yang dipimpin Drs H Rachman Ramsyi MSi dan H Murhan Effendie BA sebagai Bupati dan Wabup Tabalong itu, sebenarnya masih memiliki potensi lain kekayaan sumber daya alam di bidang pertambangan. Melimpahnya sumber daya alam (SDA) menjadikan upaya kesejahteraan ekonomi berpeluang besar ditingkatkan.

Kadis Pertambangan Tabalong Drs Kiswanul Arifin MSi menyebutkan, pasir kuarsa

marmer, andesit dan bahan galian lainnya masih banyak terdapat di Kabupaten Tabalong yang belum dimanfaatkan. Potensi pertambangan sekarang yang diproduksi masih sebatas minyak mentah dan batubara. “Bahan galian tambang tersebut tersebar di wilayah Tabalong, baik di bagian utara, tengah maupun selatan,” imbuhnya. (day)

Mahasiswa Unlam Hijaukan Desa Karang Rejo

Jumat, 22 Agustus 2008
PELAIHARI - Bupati Tanah Laut H Adriansyah didampingi Camat Jorong Hairul Rijal S Sos, MSI , menerima 50 orang rombongan Mahasiswa Unlam, Rabu (20/8) di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong.

Kedatangan mahasiswa yang langsung dipimpin Rektor Unlam Prof Dr H Rasmadi ini, guna melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Karang Rejo. Rasmadi mengungkap PKL bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa di wilayah pedesaan serta mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat dibangku kuliah.

Kegiatan PKL dilaksanakan selama 3 hari (20-22 Agustus) dengan memberikan penyuluhan kepada warga. Selain itu melaksanakan penghijauan di desa tersebut dengan menanam pohon Akasia dan Mahoni. Bibit pohon sendiri merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan Tanah Laut.

Pemkab Tala, khususnya Bupati Aad, menurut Rasmadi sangat perhatian dengan dunia pendidikan. Sehingga di tengah-tengah kesibukannya, masih menyempatkan waktu menerima dan melakukan temu wicara dengan para mahasiswa.

“Selama ini program kerja Bupati Tanah Laut sangat terarah, contohnya jagung yang produksinya terus meningkat. Akhirnya berdiri pabrik pakan ternak di daerah ini. Demikian pula singkong, berdiri pula pabrik tapioka. Dan masih banyak lagi pabrik industri yang akan segera berdiri di Tanah Laut ini,” puji Rasmadi

Bupati Tanah Laut sendiri dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Kabupaten Tanah Laut sebagai lokasi PKL. Diharapkan kegiatan ini mampu memberikan masukan dan bermanfaat bagi warga Bumi Tuntung Pandang.

“Bulan Juli kemarin, rombongan mahasiswa FMIPA Unlam juga melaksanakan KKN di Kabupaten Tanah Laut, ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami. Karena Tanah Laut mendapat kepercayaan menjadi tujuan mahasiswa, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah,” ujar bupati.

Pada kesempatan ini bupati menjelaskan prioritas pembangunan di Tanah Laut yang dititikberatkan pada sektor pertanian. Disamping pendidikan dan kesehatan. Hal ini karena Tanah Laut memiliki lahan yang subur, dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau sekitar 67,2 persen.

Bekerja sama dengan dinas terkait, pemerintah berusaha memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan petani, termasuk meningkatkan sumber daya manusia para petani.

saat ini banyak komoditas di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang menjadi primadona seperti singkong, kelapa sawit, karet, nilam dan ternak sapi untuk mendongkrak pemasukan petani.

“Terlebih dengan berdirinya berbagai pabrik seperti pabrik pakan ternak, pabrik tapioka dan pabrik sarung tangan. Sehingga petani lebih mudah menjual hasil usahanya,”sebut bupati.

Guna memberikan gambaran lebih lengkap tentang Kabupaten Tanah Laut, bupati melakukan temu wicara dengan mahasiswa dan Warga Desa Karang Rejo dilanjutkan dengan penanaman pohon untuk penghijauan desa. (mr-90)

Kunci Meratus!

Sabtu, 23-08-2008 | 01:15:46

WALHI Kalsel meminta gubernur dan bupati menunjukkan komitmennya mengunci kawasan Pegunungan Meratus dari segala tindakan perusakan lingkungan. Termasuk pula, upaya penambangan yang terus merambah sehingga  membuat habisnya penutup lahan di sana.

Menurut Pjs Direktur Walhi Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat, sektor kehutanan di Kalsel sangat rentan oleh kegiatan pertambangan. Fakta di lapangan memperlihatkan makin berkurangnya pepohonan di kawasan Meratus dan hutan-hutan Kalsel akibat digerus oleh perkebunan kelapa sawit.
Oleh karena itu, langkah Soeripto meminta KPK melakukan penyelidikan di Kalsel perlu didukung. Hal itu bisa sebagai langkah penyadaran bagi kepala daerah untuk berkomitmen melestarikan lingkungan.
“Di Kalsel, saya kira kawasan Meratus harus dikunci,” tegasnya.
Dikuncinya kawasan Meratus perlu diikuti ketegasan aparat kepolisian di daerah. Jangan sampai perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan dibiarkan. “Jangan sampai Mabes Polri mengambil alih,” ucapnya.
Hegar pun menduga  izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah merambah ke kawasan hutan lindung. “Itukarena bablasnya kewenangan bupati yang menerbitkan KP tanpa mengindahkan  lingkungan,” katanya. (ais/niz)

Hentikan Pencemaran Sungai Balangan

 

21 August, 2008 06:56:00

PARINGIN - Sebagai penyangga sistem hidrologi dan penjamin kelangsungan pasokan air tawar, keberadaan Sungai Balangan menjadi amat vital bagi kehidupan warga daerah ini. Sebab itu, kebersihan air sungai sepanjang 236 kilometer itu mutlak dijaga.

Demikian diutarakan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Balangan, Sahi Sahudin. "Ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Tapi mengingat belasan ribu penduduk Balangan yang langsung menggunakan air Sungai Balangan, terutama untuk mandi," kata Sahi.

Soal pencemaran Sungai Balangan ini, Sahi bukan hanya berteori. Kadang, bahkan beberapa kali, ia menyaksikan ada warga yang seenaknya membuang sampah di sungai tersebut. "Dengan mata kepala saya sendiri," ucap Sahi.

Dikatakan, jika terus-menerus dicemari, bukan tidak mungkin sungai yang bermata air di Pegunungan Meratus itu bakal semakin sulit diandalkan sebagai sumber air tawar. Ia lantas menyayangkan belum adanya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar pemberian sangsi atas pelanggaran lingkungan di Banua Sanggam ini.

Padahal menurutnya, selain upaya penyadaran secara personal, keberadaan instrumen yang sifatnya menekan, tetaplah dibutuhkan. "Gunanya, untuk mengantisipasi aksi pencemaran lingkungan, khususnya di sepanjang DAS (daerah aliran sungai) Balangan," ujar Sahi, tegas.

Kondisi hutan, dijelaskan Sahi, juga tak kalah erat kaitannya dengan ketersediaan air. Menurutnya, luas hutan untuk mendukung keseimbangan ekosistem air idealnya 30 persen dari luas suatu wilayah. "Manfaatnya, yang pokok luasan hutan itu untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air," ungkap Sahi.

Ditambahkannya, keberadaan air tanah kini semakin terancam, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Semakin berkembangnya pemukiman penduduk, mengakibatkan turunnya permukaan air tanah. "Selain itu, sumber air yang memasok kebutuhan air, lama-lama akan mengalami penurunan debit air, akibat kerusakan lingkungan di daerah hulu sungai," pungkas Sahi.sah/mb03

Kimprasko Normalisasi Sungai Besar-besaran

 

21 August, 2008 07:17:00

Sungai kecil di Jl Belitung Darat Banjarmasin mulai dilakukan pengerukan agar arus air lancar baik pada musim kemarau maupun musim penghujan

BANJARMASIN - Terkait rencana Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yang akan melakukan normalisasi sungai di kota seribu sungai ini,

Dinas Permukiman dan Prasarana Kota (Kimprasko) Banjarmasin mulai melakukan persiapan dengan mengumpulkan beberapa pakar sungai.

Menurut Kasubdin Pengelolaan Sungai dan Drainase Dinas Kimprasko Banjarmasin, Ir Muryanta, Kamis (21/8), normalisasi itu terkait rencana Pemko Banjarmasin guna membenahi dan mengembalikan keadaan sungai di kota ini yang dinilai banyak tersumbat dan mengalami pendangkalan.

Ia menyebutkan, sungai yang akan dinormalisasi tersebut diantaranya, Sungai Miai, Sungai Cemara, Sungai Tungku, dan Sungai Simpang Tangga. Walaupun pada sungai-sungai ini masih banyak bangunan yang menggunakan lahan sungai, bahkan sampai menutupi arus sungai tersebut.

Sejauh ini apa dilakukan Dinas Kimprasko Banjarmasin hanya sebatas melakukan normalisasi, tetapi untuk melakukan penertiban serta pembongkaran terhadap bangunan yang menggunakan lahan sungai, baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2009 mendatang.

"Untuk itu, kita mengharapkan kepada masyarakat yang terkena normalisasi untuk segera bersiap-siap, karena jika terbukti menggunakan lahan sungai maka Kimprasko akan segera menertibkan bangunan tersebut," jelasnya.

Dijelaskan Muryanta, rata-rata masyarkat sundah mengetahui akan adanya rencana normalisasi ini, dan mereka juga sudah mengetahui bahwa jalur sungai sudah ditetapkan oleh Pemko Banjarmasin.

Kendati demikian, sebelum melakukan penertiban, Dinas Kimprasko Banjarmasin terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarkat akan rencana ini.

Hal tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan proses penertiban yang harus melalui beberapa tahap sosialisasi kepada masyarakat, dan penertiban menurutnya tidak dapat dilakukan dengan 'asal bongkar'.

Secara keseluruhan, jumlah anggaran yang digunakan untuk melakukan normalisasi pada tahun anggaran 2008 ini mencapai Rp3 milyar untuk pemeliharaan sungai dan Rp2,5 milyar untuk pembangunan.

Khusus normalisasi sungai, ditargetkan akan dijalankan pada bulan Oktober dan November 2008 mendatang, yang kemudian disusul dengan penertiban dan pembongkaran terhadap bangunan pada tahun anggaran 2009.mad/mb05

Hanya Satu Penambang Berizin

Rabu, 20-08-2008 | 00:30:23

Baca Juga

Hanya Satu Penambang Berizin

Halaman 2

Halaman 1 dari 2

BARABAI, BPOST - Tak kurang dari 50 penambang, baik penambang rakyat maupun berbadan hukum tertarik mengeksploitasi bahan mineral di Hulu Sungai Tengah (HST). Namun dari jumlah tersebut, ternyata hanya satu penambang yang memiliki izin kegiatan penambangan atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

"Ya, semua penambang di sini tidak berizin. Hanya satu yang berizin, PT Muhosindo. Mereka menambang marmer di Desa Marmer Kecamatan Batang Alai Timur," kata Kepala Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi HSt, Drs HM Yuserani.

Ironisnya, penambangan yang didominasi bahan galian C ini tidak pernah mengajukan izin penambangan sejak ramai beroperasi pada 2001. Menurutnya, sebagian besar penambangan batu dan pasir itu beraktivitas di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan, Batu Benawa dan Hantakan.

Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Kartadipura Sp menambahkan, karena ulah penambangan tak berizin itu, pemerintah merugi puluhan juta rupiah setiap bulan sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

"Para penambang yang tidak berizin secara otomatis tidak terkena pajak. Padahal areal yang ditambang merupakan kawasan yang dilindungi atau daerah yang dilarang untuk ditambang," katanya.

Menurutnya, untuk menata para penambang liar ini, Pemkab HST sebenarnya memiliki beberapa peraturan yang memiliki dasar hukum yakni Perda nomor 10/2001 tentang Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum dan Peraturan Bupati Nomor 23/2008 tentang Persyaratan dan Prosuder Pemberian Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian C HST.

"Dalam peraturan tersebut, pelanggar diancaman hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 5 juta," katanya.

Terkait banyaknya penambang yang tidak memiliki izin tersebut, Kartadipura mengaku kurang memahami alasan penambang, padahal pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang perizinan. "Perizinan dibuat mudah dan tidak memberatkan para penambang, namun mereka tetap tidak mau mengurusnya," ungkapnya.

Mengenai tindakan yang akan dilakukan, Kartadipura mengaku telah menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap petambang yang tidak memiliki izin.

"Penertiban ini akan kita lakukan mulai 2009, mengingat kita masih perlu melakukan kerjasama secara lisan kepada pihak berwenang," katanya. (arl)

Halaman 2 dari 2

Izin Provinsi

PIMPINAN PT Bumi Alai Sentosa, Irwan Gunawan, salah satu perusahaan tambang galian C yang beroperasi di Batang Alai Timur (BAT) membantah tambangnya tanpa izin. "Kita ada izin, tapi izin pertambangan umum yang dibuat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalsel," katanya.

Menurutnya, dasar pembuatan izin di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalsel itu karena pihaknya memiliki pertambangan lain di luar daerah. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengurus izin ke Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Energi HST demi kelancaran pertambangannya. "Ini karena ketidaktahuan kami saja. Kami kira dengan memjiliki izin dari provinsi maka, tak perlu lagi izin dari daerah. Dalam waktu dekat, kita akan mengurus izinnya," janjinya. (arl)

Sungai Kemuning Dibersihkan

 

13 August, 2008 08:21:00

BANJARBARU - Berbagai unsur masyarakat pada lima kelurahan dalam dua wilayah kecamatan Pemko Banjarbaru dipastikan memenuhi sepanjang alur sungai Kemuning, Kamis (14/8) pagi hari ini mulai pukul 08.00 Wita.

Mereka siap melakukan aksi bersih-bersih membuang seluruh sampah dan benda-benda yang tidak berguna sehingga menghalangi laju air di sepanjang sungai yang membentang dan melintasi lima wilayah kelurahan yang kerap meluap dan menyebabkan banjir.

Aksi bersih-bersih yang melibatkan ribuan warga itu dalam rangka mengisi HUT kemerdekaan RI ke-63 yang diberi nama Gotong Royong Gembira Merah Putih 2008 bertema `Cinta Sungai Cinta Banjarbaru'.

Rencananya, kegiatan yang digagas kelompok kerja fungsional (Pokjanal) kota sehat ini dipimpin Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan didampingi unsur Muspida, mereka akan terjun bersihkan sungai berbagai elemen masyarakat.

Ketua Pokjanal Kota Sehat, Ir Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, dipilihnya Sungai Kemuning sebagai lokasi tidak lain sebagai upaya menciptakan kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan sepanjang aliran sungai.

Ditambahkan koordinator Gotong Royong Gembira Merah Putih 2008, Suriansyah SP, pembersihan terpusatkan di lima titik di sepanjang aliran sungai di mana setiap titik di bangun posko yang akan ditempati warga dan unsur lain yang terlibat yang siap melaksanakan pembersihan sungai dari segala sampah.

"Sesuai namanya, gotong royong gembira sehingga selain melakukan aksi bersih-bersih sungai juga diisi hiburan musik dan pembagian doorprize bagi mereka yang beruntung," ujar Suriansyah.yoi/elo

Walikota Terjun Ke Sungai

 

14 August, 2008 07:56:00

Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan terjun langsung membersihkan sepanjang aliran sungai yang dipenuhi sampah. Bahkan, tanpa ragu dan takut kotor, walikota ikut mengangkat sebatang pohon yang menghalangi aliran sungai.

BANJARBARU - Meskipun penampilan cukup rapi dan perlente dengan sepatu santai dibalut celana jeans dan berbaju kaos, namun tidak menjadi halangan bagi Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan terlibat langsung dalam aksi bersih-bersih sepanjang aliran Sungai Kemuning yang dilaksanakan, Kamis (14/8) pagi kemarin.

Bahkan, orang nomor satu di lingkungan Pemko Banjarbaru ini tanpa ragu dan takut kotor, terjun langsung ke sungai membersihkan sampah-sampah yang memenuhi sepanjang sisi sungai yang membelah kota Banjarbaru dan melintasi lima wilayah kelurahan di kota berjuluk Idaman ini.

Tak hanya menggunakan alat penggaruk sampah, walikota didampingi Dandim 1006/MTP, Letkol Samudro Adi, Ketua DPRD Banjarbaru, Drs Arie Sophian dan Ketua Forum RT/RW, Suriansyah SP juga ikut mengangkat sebatang pohon berukuran paha orang dewasa yang berusaha di angkat warga dari dasar sungai karena menghalangi sampah dan kelancaran arus air.

Pemandangan tidak biasa ini tergambar saat walikota mendatangi titik lokasi pembersihan di bawah jembatan Projakal kelurahan Guntung Paikat yang menjadi satu diantara lima titik yang dijadikan pusat pembersihan sungai Kemuning yang menjadi sasaran kegiatan Gotong Royong Gembira Merah Putih 2008 bertema `Cinta Sungai Cinta Kota Banjarbaru' ini.

Boleh dikatakan, kegiatan yang digagas kelompok kerja fungsional (Pokjanal) kota sehat Banjarbaru dalam rangka mengisi HUT kemerdekaan RI ke-63 ini sukses. Bukan hanya sukses pelaksanaan tetapi juga sukses dari sisi banyaknya unsur masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Tidak kurang dari ratusan anggota masyarakat terlibat langsung di setiap titik lokasi aliran sungai yang dibersihkan. Mereka membawa bermacam alat yang digunakan untuk mengambil sampah yang hanyut di sepanjang aliran sungai maupun sampah yang teronggok di sisi sungai.

Tak hanya warga masyarakat, personil TNI/Polri pun seakan tidak mau ketinggalan membersihkan aliran sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir terutama saat musim hujan ini. Mereka bahu-membahu bersama warga menyingkirkan sampah dari sepanjang aliran sungai.

Berkat kebersamaan dan kegotongroyongan ini pula, sepanjang aliran sungai Kemuning yang sebelumnya dipenuhi sampah berbagai jenis menjadi lebih bersih dan nyaman di pandang. Aliran air juga melaju kencang tanpa terhalang sampah yang menghiasi di sisi kiri maupun kanan jalur sungai.

Uniknya, selain dilandasi semangat kebersamaan dan gotong royong, kegiatan ini juga dilengkapi hiburan musik yang disediakan di setiap titik lokasi pembersihan sehingga menambah semangat mereka yang mengikuti kegiatan positif peduli lingkungan ini.

Tak hanya hiburan, panitia juga menyiapkan door prize berupa barang beraneka macam yang diberikan kepada peserta kegiatan dengan cara di undi sehingga tidak ada peserta yang meninggalkan lokasi hingga kegiatan berakhir pukul 12.00 Wita ini.

"Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian lingkungan terutama sepanjang aliran sungai yang harus terus dijaga kebersihan dan kesehatannya. Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya berakhir sampai di sini tetapi terus di budayakan sehingga sepanjang aliran sungai selalu bersih dan nyaman dipandang," kata walikota di sela-sela kegiatan. yoi

Penanganan Limbah Perlu Partisipasi Warga

 

13 August, 2008 07:23:00

BANJARMASIN - Penanganan masalah limbah masih menjadi persoalan besar bagi Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin, sehingga perlu peran serta masyarakat dan pihak swasta.

Untuk itu diperlukan upaya nyata dan kesamaan visi dan misi antar stake holder yang lebih bersifat teknis, papar Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni, saat membuka kegiatan roadshow seminar teknologi tepat guna pengolahan air limbah domestik komunal dan industri, Selasa lalu.

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemko Banjarmasin ini, dengan rencana strategis (renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) disusun lebih detil dan terinci, maka diharapkan dapat memudahkan saat melakukan pelaksanaannya, dan juga koordinasi dari berbagai sektor, dengan penyelesaian masalah lebih komprehensif dan terpadu.

"Hal ini agar permasalahan limbah yang selama ini masih belum teratasi bisa ditangani dengan baik," ujarnya.

Dalam penanganan masalah limbah ini, juga diperlukan keterlibatan pihak ketiga, ungkap Yudhi Wahyuni, seperti yang dilakukan Pusat Teknologi Limbah (Pusteklim).

Dijelaskannya, teknologi tepat guna pengolahan air limbah domestik komunal dan industri merupakan program kerjasama antara LSM Yayasan Dian Desa (Appropriante Teckhnology Group Yogyakarta) dan Apex's (Asian People Exchance Tokyo).

Sementara itu, Kepala Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Muhidin mengungkapkan, melalui kegiatan dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, diharapkan adanya kesamaan pemahaman, sebab limbah bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun semua elemen ikut terlibat dalam penanganannya. Kedepannya persoalan limbah ini, dapat menghasilkan sesuatu yang berguna, serta bernilai ekonomis.

Dikatakannya, dengan sistem pengolahan air limbah komunal relatif lebih sederhana, hal ini jika dibandingkan dengan instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki Pemko Banjarmasin tersebut, sebab dengan sistem komunal yang dilakukan oleh PD PAL Kota Banjarmasin adalah, diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga (KK).

"Dengan sistem komunal ini diharapkan dapat membantu penanganan masalah limbah yang ada di Kota Banjarmasin tersebut,"katanya.edo/mb05

Hotel Dan Restauran Diimbau Kelola Limbah

 

15 August, 2008 06:09:00

BANJARMASIN - Dalam rangka Visit Indonesia Year 2008, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparsenibud) Kota Banjarmasin

melakukan sosialisasi pengelolaan air limbah (PAL).

Bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) PAL Banjarmasin,

sosialisasi yang digelar di Balai Kota, Kamis (14/8) mengundang

seluruh pengelola restauran, hotel dan rumah makan se Kota Banjarmasin ini.

Sosialisasi yang mengusung teman 'Desiminasi Visit Indonesia Year 2008' guna melakukan perbaikan terhadap pembuangan air limbah serta pembuangannya dengan benar.

Kepala Disparsenibud Kota Banjarmasin, Hesly Junianto, mengatakan, untuk aktualisasi Akta Pesona (kebersihan), diharapkan hotel, restauran dan rumah makan di kota ini untuk betul-betul dapat mengolah limbah ruangan dengan sebaik-baiknya.

Kendati dia menilai, selama ini pengelolaan sampah di setiap hotel, restauran dan rumah makan sudah cukup baik. Tetapi, hal ini perlu ditingkatkan lagi guna menyambut dan menjalankan program Visit Indonesia Year 2008 dan meningkatkan gairah pariwisata di kota ini.

Penerapan PAL yang baik kepada hotel, restauran dan rumah makan di kota ini juga mengacu pada tingkat perkembangan hotel di Kota Banjarmasin yang semakin meningkat dan sangat pesat. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan sistem PAL yang baik, maka dikhawatirkan akan terjadi pencemaran lingkungan.

"Apalagi Banjarmasin merupakan pusat perdagangan untuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga daerah lainnya, yang akan menjadi prioritas dunia perhotelan sebagai kota perdagangan," jelasnya.

Sementara itu, H Juhriansyah Basry, Asisten I Pemko Banjarmasin yang mewakili Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin sangat menyambut baik dengan Desiminasi Visit Indonesia Year 2008 dengan mengajak hotel, restauran dan rumah makan untuk turut menjalankan instalasi PAL dengan sebaik-baiknya.

Karena selama ini pihaknya menilai bahwa, perlu ada sistem pengaturan yang baik yang harus dimiliki oleh hotel, restauran dan rumah makan di kota ini agar tidak sampai menyalahi aturan dengan melakukan pencemaran terhadap lingkungan termasuk sungai.

"Kita berharap dengan dilakukan sosialisasi PAL kali ini, pengusaha hotel, restauran dan rumah makan di kota ini tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai tanpa proses PAL terlebih dahulu, untuk itu PAL dirasa sangat perlu guna diketahui para pengelola," jelasnya.mad/mb05

Gubernur Setuju Jembatan Ditutup

Sabtu, 16-08-2008 | 00:36:40

MARTAPURA, BPOST - Rencana Pemkab Banjar menutup Jembatan Martapura I dan II agar tidak dilewati angkutan truk batu bara mulai diberlakukan Sabtu (16/8).

Bupati Banjar HG Khairul Saleh menegaskan sejak hari itu truk angkutan batu bara tidak boleh lagi melintas di sana.Kebijakan ini sudah disetujui Gubernur Kalsel.

"Saat menghadiri peringatan hari jadi Provinsi Kalsel saya sudah sampaikan secara lisan. Gubernur menyetujui usulan kita untuk menutup jembatan itu bagi truk batu bara," ujarnya di Martapura, Jumat (15/8).

Menurut bupati, penutupan jembatan itu juga sehubungan dengan pelaksanaan hari jadi ke-58 Kabupaten Banjar dan HUT Proklamasi ke -63 RI. Kadishub Banjar HG Syakhrin ditemui Kamis (14/8) mengaku tidak bisa memberikan keterangan terkait rencana penutupan tersebut.

"Kita masih menunggu instruksi bupati," katanya. Namun dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Banjar. "Pada dasarnya, untuk teknis pemindahan jalur truk batu bara ke jembatan Pekauman kita sudah siap. Kini tinggal menunggu instruksi kapan penutupan itu dilakukan," ujarnya.

Kadiskimpraswil Banjar, Mursal saat dihubungi menyatakan, kekuatan akses jalan yang menghubungkan jembatan Pekauman itu semula dibangun bukan untuk jalur alternatif truk batu bara.

Namun dalam perkembangannya jalur tersebut menjadi jalur alternatif karena kondisi jembatan Martapura I dan II yang saat ini sedang kritis.

"Saya rasa bisa saja dilewati truk batu bara. Tapi tonasenya jangan sampai lebih dari enam ton. Sehingga perlu pembatasan tonase dan pengawasan," katanya. (ofy)

Air Riam Kanan Harus Diperiksa Tiga Kali

Senin, 11-08-2008 | 00:30:13

• Untuk Bahan Baku PDAM
BANJARBARU, BPOST -Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar berencana menambah sumber air baku untuk produksi air bersih.

PDAM sedang melirik air di Sungai Riam Kanan sebagai bahan baku tambahan, agar tak lagi tergantung dengan air dari irigasi yang ada. Namun, sebelum dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih, Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL PPM) Kelas I Kalseltengtim di Banjarbaru Nanang Besmanto mengingatkan, air di Kalsel secara umum terutama yang bersumber dari Riam Kanan minimal harus diperiksa kualitasnya minimal tiga kali dalam setahun.

Air diperiksa saat musim hujan, musim kemarau dan pada saat masa peralihan musim tersebut. Jika ketiganya dilakukan setidaknya semua perlakuan pada bakteri dan limbah yang ada di air dapat diketahui.

Sebelumnya, BTKL menyampaikan hampir 95 persen air yang berada di sungai di Kalsel tak memenuhi syarat kesehatan. Air tak layak konsumsi karena beberapa logam berat dan bakteri pencemar ditemukan dengan jumlah melebihi ambang batas yang ditentukan.

Kandungan logam berat yang ditemukan berada di atas ambang batas tersebut adalah zat besi (Fe) dan Mangaan (Mn). Selain dua logam berat yang kandungannya cukup tinggi itu, juga terdapat elemen lainnya yang cukup membahayakan yaitu kadar keasaman air (pH) rendah dan kadar bakteri ekoli yang cukup tinggi.

Kadar Fe yang berhasil ditemukan jauh melebihi ambang batas yang ditentukan yaitu 0,01 mg/ppm. Sementara itu, kadar bakteri ekoli juga cukup tinggi karena sumber air di Kalsel juga digunakan mandi, mencucui dan buang air.

Sementara itu Dirut PDAM Intan Banjar, Rifqie Basri mengatakan, untuk merealisasikan rencana itu diperlukan dana sekitar Rp 70 miliar. Pengambilan air riam kanan menurutnya merupakan solusi ketika pengeringan irigasi yang mengakibatkan aliran PDAM macet seperti sepekan terakhir akibat pembersihan gulma yang rutin dilaksanakan setahun sekali. (niz)

Berburu Air Sumur

MACETNYA aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar sampai Minggu (10/3) membuat repot pengunjung pameran Abdi Persada Expo Kalsel 2008 di lapangan Murdjani. Pengunjung yang hendak buang air ke WC kesulitan mendapatkan air.

Pengunjung yang juga berasal dari luar pulau itu terpaksa numpang buang air di rumah-rumah warga di sekitar lapangan Murdjani yang masih memiliki air bersih dari sumur atau persediaan sebelumnya.

Direktur Utama Rifqi Basri menyatakan pihaknya sudah meminta pihak pelaksana proyek pembersihan irigasi segera menuntaskan pekerjaannya itu. Mengingat, PDAM Intan Banjar sangat tergantung dengan air di irigasi. Pantauan BPost, hingga kemarin pembersihan masih berlangsung. Satu unit alat berat tampak tetap bekerja. (niz)

Limbah Ubur-ubur Cemari Pantai

Rabu, 06-08-2008 | 00:36:18

PELAIHARI, BPOST- Keindahan panorama Pantai Takisung di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut memudar sejak sepekan terakhir. Sepanjang garis pantai setempat terselubungi limbah ubur-ubur.

Kondisi itu mengurangi kenyamanan wisatawan yang sedang refreshing di objek wisata andalan Tala yang berjarak 22 kilometer dari Kota Pelaihari itu. Jika limbah itu tidak segera ditangani, akan berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan.

"Kalau keadaannya terus seperti itu, saya tidak mau lagi ke pantai itu. Lebih baik ke tempat wisata di daerah lain," kata Ali, warga Banjarmasin saat di Pelaihari, Selasa (5/8).

Pegawai perusahaan swasta itu menceritakan, hari libur nasional, Rabu pekan tadi, dia bersama rekan-rekannya bermaksud berlibur dan bersantai di Pantai Takisung. Namun mereka kecewa setelah mendapati pesisir Pantai Takisung dikelilingi limbah ubur-ubur.

"Airnya kotor sekali oleh limbah ubur-ubur itu. Padahal semula kami jauh-jauh ke Takisung hendak pesta renang di pantai," gerutu Ali. Limbah ubur-ubur itu juga menimbulkan aroma kurang sedap (amis) ke sekitar lokasi pantai.

Informasi diperoleh, kondisi seperti itu nyaris selalu terjadi tiap tahun yakni saat musim ubur-ubur, seperti sekarang. Di Takisung beberapa warga memburu dan menampung ubur-ubur untuk dijual.

Kondisi ini juga terjadi di pesisir pantai di Kuala Tambangan Kecamatan Takisung. Hanya saja objek wisata itu jarang dikunjungi pelancong sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor kepariwisataan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tala Syarifuddin menyatakan belum mengetahui soal pencemaran itu. "Saya belum tahu, belum ada laporan. Terus terang sejak beberapa bulan terakhir belum ada ke sana (Pantai Takisung)," ujarnya.

Syarifuddin berjanji secepatnya ke lokasi itu. "Sekaligus nanti kami akan bicara pada pengusaha ubur-ubur, supaya limbahnya dikelola dengan baik supaya tidak mencemari sungai atau pantai," ucap Syarifuddin.

Dia mengimbau supaya warga maupun penampung ubur-ubur di Takisung mengisolasi tempat penampungan. Lokasi penampungannya diharapkan jauh dari pantai. (roy)

Diteliti Fakultas MIPA

Sabtu, 09-08-2008 | 00:44:28

BANYAKNYA jamban yang berjejer di Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar menarik perhatian mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

Dipandu dosennya, para mahasiswa sepekan terakhir mengambil sampel air di sekitar perairan kecamatan di pesisir itu. Sementara ini di sungai Aluh Aluh diduga tercemar bakteri Ecoli. Mahasiswa secara on the spot melakukan penelitian di sepanjang sungai yang mulai dipadati penduduk.

Di sungai itu terdapat banyak limbah organik di sekitar permukiman penduduk. "Sekarang di sana penduduknya mulai banyak. Sumber airnya hanya di sungai, jadi kami menduga ecolinya banyak. Ini yang sedang kami teliti," kata dosen FMIPA, Krisdianto yang mendampingi tim riset mahasiwa.

Sekarang, sampel air sudah masuk ke laboratorium air untuk diketahui kandungan zat-zat di dalam air yang juga dikonsumsi masyarakat.

Riset serupa pernah dilakukan saat hari Air Sedunia, 22 Maret lalu. Hasilnya, di Sungai Martapura ditemukan bakteri Escherichia coli (E.coli) sebanyak 1,6 juta sel per 100 ml air.

Jumlah itu melebihi ambang batas yang disyaratkan untuk air bersih, yaitu 100 sel/100 mili liter air. Fakta ini sekaligus menunjukkan air sungai Martapura mengancam kesehatan jika dikonsumsi.

Ini dibuktikan telah ditemukannya bakteri Ecoli sebanyak 1,6 juta sel/100 mili liter air atau 1.600 kali lebih besar dari baku mutu air bersih yang disyaratkan," beber Krisdianto salah seorang anggota tim riset.

Ecoli adalah indikator dalam penentuan tercemarnya air oleh limbah domestik, terutama kotoran manusia dan hewan. Bakteri ini dijadikan indikator karena paling mudah diidentifikasi dengan pemeriksaan di laboratorium. Jika E Coli terdeteksi dalam air, berarti air tersebut tercemar tinja manusia dan sangat mungkin mengandung bibit penyakit berbahaya. (niz)

Kontribusi Transaksi Intan Nol

Senin, 11-08-2008 | 00:30:15

• Sering Jual Beli Diam-diam
BANJARBARU, BPOST - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru hingga tahun 2007 lalu telah mencapai Rp 19,5 miliar. Namun hingga kini kontribusi dari transaksi intan yang berasal dari pertambangan rakyat di Kecamatan Cempaka masih nol.

Selama ini, dari sektor pertambangan intan Pemko Banjarbaru baru mendapatkan royalti dari penjualan intan yang berasal dari pertambangan PT Galuh Cempaka.

Tahun 2007 lalu, PT Galuh Cempaka memberikan royalti dari penjualan intan sebesar Rp 1,5 miliar. Diperkirakan hasil yang bisa diperoleh dari pertambangan rakyat di Cempaka bisa lebih besar lagi.

Pelaku bisnis intan setiap hari melakukan transaksi puluhan hingga ratusan kerat. Mereka tidak hanya berasal dari warga lokal, tapi juga turis mancanegara yang memburu intan dari pertambangan rakyat di Cempaka.

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (PLH) Kota Banjarbaru, Burhanudin mengakui besarnya potensi PAD yang bisa didapat dari transaksi intan di Cempaka.

Namun pihaknya kesulitan menjaring pendapatan dari sektor ini, karena pebisnis melakukannya secara sembunyi-sembunyi. "Mereka biasanya menghindar jika ada orang tak dikenal saat transaksi,"katanya.

Bisnis intan dari pertambangan rakyat ini diakui tidak hanya dilakukan oleh warga lokal. Turis-turis dari luar negeri yang kerap berburu intan di Cempaka di antaranya dari Korea, Pakistan dan India.

"Mereka sebenarnya bisa ditangkap. Tetapi, cukup sulit untuk melakukannya karena mereka dilindungi oleh rekan-rekan bisnis yang merupakan orang lokal,"katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Banjarbaru, Thalmi Hasani mengakui pendapatan dari hasil pertambangan intan rakyat di Cempaka baru bisa diperoleh setelah pemiliknya mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Asal Intan (SKAI).

Untuk pendapatan secara langsung dari transaksi intan menurutnya cukup sulit. Pemko tak bisa membuat Perda karena intan termasuk jenis bahan galian golongan B yang kewenangannya berada di pusat. (wid)

Ambil Alih Uang Lot

Darmansyah tokoh masyarakat di Kecamatan Cempaka mengakui hingga saat ini tidak banyak kontribusi yang diberikan dari penjualan intan di Cempaka. Padahal, setiap harinya transaksi intan bisa sampai ratusan juta rupiah. Bahkan, tiap bulan ada transaksi hingga miliaran rupiah.

"Kebanyakan intan yang didapat di Cempaka dibawa ke Jakarta. Disana ada bosnya,"katanya. Darmansyah mengatkan, pemko sebenarnya bisa mendapat kontribusi dengan mengambil alih uang lot yang biasa diberikan untuk pedagang intan yang mendengar atau melihat berlangsungnya proses transaksi intan.

Sebagai contoh, harga intan sebenarnya Rp 1 miliar tetapi untuk memberi orang-orang yang turut mendengar atau melihat transaksi tersebut harganya dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar.

"Nah, uang lot ini dihapuskan saja sebagai kontribusi untuk Pemko. Tetapi, buatkan dulu perdanya sehingga punya dasar hukum,"sarannya. (wid)

Lintas Pesisir - Dinas Pertambangan Gandeng Unibraw

Kamis, 14-08-2008 | 00:30:25

BANJARBARU - Segala permasalahan pertambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka dinyatakan mendesak untuk dipetakan dalam sebuah kajian strategis lingkungan (KSL).

Pemerintah kota Banjarbaru mulai menyiapkan penggarapan kajian tersebut dengan menggandeng tenaga ahli profesional. Selain untuk memetakan berbagai masalah juga mencari format solusi terbaik.

Sebagaimana syarat untuk mendapat rekomendasi pusat, Distam LH akhirnya menggandeng tenaga ahli Universitas Brawijaya (unibraw) Malang untuk mengambil bagian tugas membuat kajian strategis lingkungan tersebut.

Kepala Distam LH, Burhanuddin Noor menyatakan anggaran untuk itu sudah diajukan dan sekarang masih menunggu pencairannya. "Begitu dana turun, tahun ini juga KSL langsung digarap,"ucap Burhanuddin.

Distam LH menggandeng tenaga ahli dari Unibraw dengan alasan universitas tersebut telah mendapat rekomendasi dari pemerintah pusat. (sar)

Sungai Kuin Patut Dipertahankan

03 August, 2008 05:27:00

Sungai di beberapa kawasan di kota Banjarmasin harus dipertahankan, seperti di Kuin dan Sei Jingah yang masih dijadikan alat transportasi dan keperluan sehari-hari.(foto:mb/wahyu)

BANJARMASIN - Pemerintah kota (pemko) Banjarmasin sedang gencar-gencarnya melakukan program normalisasi sungai sebagai ciri khas daerah ini.

Program pembangunan tersebut untuk mempertahankan ikon Banjarmasin yang terkenal dengan kota seribu sungainya, serta untuk menghidupkan potensi daerah sebagai daya tarik wisata khusus di daerah ini.

Dalam menunjang program tersebut, Pemko Banjarmasin telah membuat peraturan daerah (perda) sungai dan pada 2009 akan membentuk Dinas Sungai dan Pengelolaan Drainase agar program berjalan lebih fokus.

Dalam program tersebut, pemko melakukan berbagai terobosan untuk menghidupkan kembali sisa sungai yang ada. Diantaranya menertibkan bangunan-bangunan yang berada di atas atau di bantaran sungai, melakukan penyiringan dan menetapkan sanksi hukum terhadap yang melanggar isi perda sungai.

Meskipun kelak terhadap bangunan yang berada di pinggir atau di bantaran sungai akan ditertibkan semua sehingga seluruh bantaran sungai tersebut dapat disiring.

Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, M Iderus menghendaki agar ada beberapa kawasan pinggiran sungai yang mestinya tetap dipertahankan. Kawasan tersebut adalah Kuin serta Sei Jingah.

Menurutnya, dua kawasan tersebut patut dipertahankan sebagaimana aslinya saja, karena di situ masih menunjukkan bagaimana ciri khas kampung asli masyarakat banua ini. "Lihat saja, di daerah itu masih banyak bangunan rumah banjar asli yang masih yang dihuni oleh masyarakatnya," kata politisi PBB ini.

Pemandangan itu akan lebih hidup lagi apabila melihat dua kawasan itu di pagi atau petang hari. Dengan pola hidup mereka yang masih sederhana, sebagian besar masyarakatnya pun masih menggunakan aliran sungai untuk mandi. via/mb05

Gubernur Belum Terima Hasil Ekspose PT GC

07 August, 2008 06:38:00

BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Ariffin, menyatakan, dirinya belum menerima laporan hasil ekspose dari perusahaan pertambangan intan PT Galuh Cempaka di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

"Saya belum menerima laporan hasil ekspose terkait perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh PT Galuh Cempaka, sehingga dirinya tidak bisa mengambil sikap terhadap perusahaan itu," ujarnya, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan seusai peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, ketika ditanya perkembangan PT Galuh Cempaka yang sudah melakukan ekspose.

Ekspose terkait perbaikan lingkungan perusahaan pertambangan intan tersebut, dilaksanakan di Kantor PT Galuh Cempaka, yang antara lain dihadiri Kepala Bapedalda Kalsel, Ir H Rachmadi Kurdi, MSP dan anggota Komisi III DPRD Kalsel.

Menurut Rudy, setelah dirinya menerima laporan terkait perbaikan lingkungan tersebut, pihaknya baru bisa mengambil sikap dan langkap-langkah terhadap perusahaan pertambangan intan yang telah ditutup sementara sejak 3 April 2008 itu.

Jika aspek-aspek lingkungan dipenuhi perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekitar 500 orang itu, mungkin saja nantinya dibuka kembali operasionalnya, namun belum ada kejelasan kapan operasional itu akan dibuka kembali.

Dalam kesempatan itu, Rudy yang didampingi Wakil Gubernur, HM Rosehan Noor Bahri, SH itu, meminta pihak manajemen dari PT Galuh Cempaka untuk transparan dan akuntabil terhadap produksi pertambangan intan.

"Sebelum dibuka kembali operasional PT Galuh Cempaka, sejak ditutup sementara beberapa waktu lalu, perusahaan tersebut diminta setuju untuk melaporkan produksi pertambangan intan yang dilakukan perusahaan tersebut," ujarnya.

Terkait kontribusi nyata terhadap daerah, dia menyatakan, pihaknya berharap ada kontribusi yang jelas dari perusahaan pertambangan intan tersebut. ani/mb05

Penanganan Limbah Perlu Partisipasi Warga

13 August, 2008 07:23:00

BANJARMASIN - Penanganan masalah limbah masih menjadi persoalan besar bagi Pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin, sehingga perlu peran serta masyarakat dan pihak swasta.

Untuk itu diperlukan upaya nyata dan kesamaan visi dan misi antar stake holder yang lebih bersifat teknis, papar Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni, saat membuka kegiatan roadshow seminar teknologi tepat guna pengolahan air limbah domestik komunal dan industri, Selasa lalu.

Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemko Banjarmasin ini, dengan rencana strategis (renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) disusun lebih detil dan terinci, maka diharapkan dapat memudahkan saat melakukan pelaksanaannya, dan juga koordinasi dari berbagai sektor, dengan penyelesaian masalah lebih komprehensif dan terpadu.

"Hal ini agar permasalahan limbah yang selama ini masih belum teratasi bisa ditangani dengan baik," ujarnya.

Dalam penanganan masalah limbah ini, juga diperlukan keterlibatan pihak ketiga, ungkap Yudhi Wahyuni, seperti yang dilakukan Pusat Teknologi Limbah (Pusteklim).

Dijelaskannya, teknologi tepat guna pengolahan air limbah domestik komunal dan industri merupakan program kerjasama antara LSM Yayasan Dian Desa (Appropriante Teckhnology Group Yogyakarta) dan Apex's (Asian People Exchance Tokyo).

Sementara itu, Kepala Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Muhidin mengungkapkan, melalui kegiatan dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, diharapkan adanya kesamaan pemahaman, sebab limbah bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun semua elemen ikut terlibat dalam penanganannya. Kedepannya persoalan limbah ini, dapat menghasilkan sesuatu yang berguna, serta bernilai ekonomis.

Dikatakannya, dengan sistem pengolahan air limbah komunal relatif lebih sederhana, hal ini jika dibandingkan dengan instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki Pemko Banjarmasin tersebut, sebab dengan sistem komunal yang dilakukan oleh PD PAL Kota Banjarmasin adalah, diperuntukan bagi 100 Kepala Keluarga (KK).

"Dengan sistem komunal ini diharapkan dapat membantu penanganan masalah limbah yang ada di Kota Banjarmasin tersebut,"katanya.edo/mb05

Diduga Mengandung Emas, Batu Bukit Jadi Rebutan

01 August, 2008 06:22:00

CARI EMAS - Nenek Iyah bersama cucunya Ari, mencongkel bebatuan yang bercampur tanah di kawasan sebuah bukit di Desa Batupiring, Kabupaten Balangan, Kalsel. Sejak Kamis (31/7) kemarin sejumlah warga berdatangan ke tempat itu dengan membawa sejumlah peralatan untuk mencongkeli dan mengumpulkan bongkahan batu yang diperkirakan mengandung logam mulia alias emas

PARINGIN - Karena diduga mengandung emas, bebatuan di sebuah bukit di kawasan Margomulyo, Batupiring menjadi rebutan warga. Berbekal linggis dan karung, sejak Kamis siang (31/7) puluhan warga berdatangan ke bukit tersebut untuk mencongkeli dan mengumpulkan bongkahan batu yang diperkirakan mengandung logam mulia.

Iyah, warga Batupiring yang turut mengumpulkan batu-batu itu mengatakan, ia pertama kali mendapat kabar adanya emas dari tetangganya. Tanpa pikir panjang, nenek berumur 63 tahun itu pun mendatangi bukit yang dimaksud, bersama suami dan seorang cucunya.

"Orang-orang banyak ke sini. Ikut saja," kata Iyah, sembari mencongkeli bebatuan dengan linggis yang dia bawa. Kepada Mata Banua, Iyah lantas menunjukkan temuannya berupa sepotong batu yang di tengahnya terdapat seperti pecahan beling.

Hari berikutnya, Jumat (1/8) pemandangan itu kembali terlihat. Warga yang datang, bahkan lebih banyak lagi. Tua, muda, laki-laki maupun perempuan beramai-ramai mengumpulkan bongkah demi bongkah batu.

"Ini ada emasnya," ujar Ari (12). Usai shalat Jumat, murid kelas 6 SDN Batupiring itu datang bersama beberapa kawannya. Tak peduli panas terik, anak-anak itu terus mencongkeli bebatuan menggunakan pahat dan palu, lalu memasukannya ke dalam karung.

Akan tetapi, baik Iyah maupun Ari sama-sama tidak tahu bagaimana cara memroses bongkahan-bongkahan batu itu menjadi emas. "Nanti minta tolong orang yang bisa," ucap Iyah.

Menjelang senja, satu persatu dari mereka mulai terlihat bubar. "Besok pulang sekolah cari lagi," seru Ari, bersemangat.sah/mb03

Add to: del.icio.us | Digg

Memaksimalkan Wisata Sungai

11 August, 2008 05:15:00

 

SABTU (9/8) kemarin RRI Banjarmasin menggelar dialog interaktif yang disiarkan secara nasional dengan tema 'Membangun Wisata Sungai di Banjarmasin'.

SABTU (9/8) kemarin RRI Banjarmasin menggelar dialog interaktif yang disiarkan secara nasional dengan tema 'Membangun Wisata Sungai di Banjarmasin'.

Dialog interaktif yang menampilkan narasumber Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni, Dirut LPP RRI Parni dan praktisi wisata di Banjarmasin itu, banyak mendapat respons berupa pertanyaan, saran dan kritik terhadap pembangunan kepariwisataan yang ada di Kota Banjarmasin, terutama sungai dan pasar terapung.

Jika dilihat perkembangan objek wisata sungai (Sungai Martapura dengan pasar terapungnya) yang ada di kota ini hingga saat ini sepertinya masih jalan di tempat. Artinya, belum mampu termaksimalkan dimanfaatkan sebagai objek wisata andalan yang menguntungkan bagi daerah.

Jika dilihat dari banyaknya respons pendengar RRI yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia saat dialog interaktif kemarin, tentu menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan wisata sungai dan pasar terapung yang ada di Banjarmasin sudah dikenal dan cukup familiar.

Hanya saja kemungkinan selama ini kita mengemas objek wisata sungai dan pasar terapung yang ada sekarang belum maksimal dan mampu menyentuh kebutuhan para turis secara lebih dalam. Objek wisata ini juga perlu ditunjang oleh fasilitas-fasilitas penunjang (kemudahan) lainnya bagi para turis.

Demikian pula soal gagasan rumah 'bermuka dua' bagi permukiman penduduk yang ada di bantaran atau pinggiran sungai Martapura di kota ini, perlu untuk diwujudkan atau setidaknya ada semacam pilot proyeknya di kawasan tertentu.

Di manapun di setiap wilayah objek wisata yang banyak mendatangkan turis tak terlepas dari daya dukung lingkungan, baik soal komunitas masyarakat yang ada, lingkungan yang bersih maupun pelayanan dan kemudahan (fasilitas) yang diberikan.

Semua faktor penunjang di atas sudah seharusnya juga dilakukan terhadap pemaksimalan objek wisata sungai yang ada di Banjarmasin saat ini.

Kita saat ini memang gencar melakukan berbagai event untuk mendukung kemajuan wisata sungai di kota ini, akan tetapi konsep yang ditawarkan tampaknya belum betul-betul tersinergi dengan potensi dan aset lainnya.

Rencana pembangunan kawasan khusus yang menjual suvenir khas Banjar misalnya, tentu perlu diwujudkan untuk mendukung penjualan objek wisata yang ada.

Demikian pula dengan khasanah budaya dan kesenian Kalsel (Banjar) yang relatif kaya dan menarik, juga perlu disinergikan dijadikan objek yang menunjang wisata sungai yang ada.

Tentu semua itu memerlukan koordinasi dan kerjasama antarpihak yang akan dilibatkan.

Walhi Tolak Ekspose Galuh Cempaka

05 August, 2008 06:09:00

Aktivis Walhi Kalsel saat menyampaikan pernyataan sikap di hadapan peserta ekspose pengelolaan lingkungan PT Galuh Cempaka. Mereka menolak ekspose dan memilih walk out seraya meminta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan diusut tuntas.

Mata Banua -BANJARBARU - Ruang pertemuan pertemuan PT Galuh Cempaka siang itu, Selasa (5/8), terasa "panas" saat perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan sejumlah komunitas pegiat lingkungan lainnya menolak ekspose dari perusahaan intan alluvial tersebut.

Penolakan tersebut dilakukan pada sesi tanya jawab ekspose yang dihadiri anggota komisi III DPRD Kalsel, Kepala Bapedalda propinsi Kalsel, Kepala Distam LH Banjarbaru, unsur kepolisian dan Kodim hingga camat dan lurah wilayah Banjarbaru.

Begitu diberi waktu untuk berbicara, awalnya hanya satu aktivis yang maju dan memperkenalkan diri yakni Rahmat Muliadi atau akrab di sapa Abu sebelum disusul tiga orang rekannya yang berdiri di belakang Abu sambil membentangkan kain spanduk berukuran sedang bertuliskan kalimat "Usut tuntas, tangkap dan adili kejahatan lingkungan PT Galuh Cempaka".

Selanjutnya, Abu membacakan pernyataan sikap yakni meminta Polda Kalsel mengusut tuntas kejahatan lingkungan yang dilakukan perusahaan yang memiliki wilayah tambang di kampung Tambak Jariah kelurahan Palam kecamatan Cempaka serta menangkap dan mengadili pihak yang bertanggungjawab baik langsung atau tidak langsung atas pencemaran lingkungan.

"Kami juga menolak ekspose perbaikan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pada hari ini sekaligus walk out sebagai ketegasan sikap dan bukan bagian dari pertemuan ini," ujar Abu membacakan kalimat akhir pernyataan sikap Walhi Kalsel seraya menyebutkan LSM lain yang mendukung sikap mereka seperti Kompas Borneo Unlam, Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, LK3 dan lainnya.

Sementara itu, PT Galuh Cempaka dalam ekspose pengelolaan lingkungan penambangan pasca penutupan yang dikuatkan melalui SK Gubernur Kalsel awal April lalu mengungkapkan, mereka telah melakukan perbaikan lingkungan sebagai mana yang diminta oleh Bapedalda propinsi Kalsel

"Sebelum bulan Juni, sistem pengelolaan air berupa washing plant yakni hanya dilakukan penampungan air lalu dialirkan menuju beberapa buah kolam yang berfungsi sebagai filter sebelum air dilepas ke perairan umum," papar Site Manager PT Galuh Cempaka, Ary Haryono mewakili Dirut, Hary Suharsono yang hanya menyampaikan sambutan dalam ekspose ini.

Namun, sambung Ary, sesudah bulan Juni telah dibangun empat unit instalasi pengelolaan air limbah yang berlokasi di tambang Danau Seran, tambang Cempaka, washing plant dan final recovery dimana air limbah diperlakukan khusus sebelum dilepas ke perairan umum.

Digambarkan Ary, keberhasilan yang dicapai melalui sistem baru yang telah di uji laboratorium Baristan Kalsel ini diantaranya tingkat keasaman (pH) air yang sebelumnya 3,27 menjadi 9,26, timbal (Pb) tetap <0,001 mg/l dan mercury (Hg) yang turun 1,990 ug/l dari sebelumnya 2,338 ug/l.

Persetujuan operasional

Selain memberikan penjelasan mengenai pengelolaan lingkungan, Ary juga memaparkan kegiatan revegetasi yang dilakukan di kawasan bekas areal tambang disamping penyaluran dana community development (CD) kepada masyarakat menggunakan sistem pemberdayaan dan bantuan modal.

"Intinya, syarat-syarat pengelolaan lingkungan yang diminta telah kami penuhi sehingga kami berharap operasional perusahaan diizinkan kembali sehingga bisa melakukan eksploitasi dan proses produksi," harap Dirut PT Galuh Cempaka, Hary Suharsono kepada wartawan usai ekspose.

Kepala Bapedalda Kalsel, Ir Rahmadi Kurdi secara tersirat mengungkapkan menerima hasil ekspose yang disampaikan PT Galuh Cempaka. Namun, mengenai persetujuan operasional kembali menunggu keputusan Gubernur Kalsel sesuai rekomendasi dari hasil telaahan Bapedalda.

"Intinya, kami tidak mau menghalang-halangi orang yang mau berusaha sepanjang syarat pengelolaan lingkungan sudah baik dan memenuhi aturan. Namun, keputusan operasional kembali tergantung Gubernur dan rencananya minggu ini telaahan kami sampaikan, mungkin minggu depan sudah ada hasilnya," kata Rahmadi.yoi/mb04

Operasional PT Galuh Cempaka Dihentikan

Kamis, 10 April 2008 | 01:26 WIB

Banjarmasin, Kompas - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menghentikan sementara pertambangan intan PT Galuh Cempaka di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, meski Direktorat Jenderal Pertambangan Umum meminta agar diberikan kesempatan satu tahun untuk perbaikan. Gubernur menilai perusahaan itu tidak mengindahkan ketentuan mengenai lingkungan, termasuk pengolahan limbah.

”Pemprov Kalsel memutuskan hal itu untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih parah,” kata Rudy, Rabu (9/4) di Banjarmasin.

Selama penghentian sementara, perusahaan diminta memperbaiki pengolahan limbah. Terkait ancaman pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan di perusahaan tersebut, Rudy menyatakan, perusahaan harus bertanggung jawab.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel Rakhmadi Kurdi mengatakan, penghentian sementara berdasarkan alasan administrasi dan teknis. Alasan administrasi karena belum ada analisis dampak lingkungan terkait perluasan areal tambang sekitar 5.000 hektar. Adapun alasan teknis adalah pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur mengenai baku mutu lingkungan, terutama kualitas air.

”Bapedalda Kalsel telah memberikan waktu untuk melakukan pembenahan, tetapi sampai waktu yang ditentukan belum ada perubahan,” ujarnya.

PT Galuh Cempaka beroperasi mulai tahun 2004. Perusahaan yang melakukan eksploitasi di lahan seluas 2.944 hektar ini berencana memperluas areal tambang menjadi 8.092 hektar. Saat ini pihak Bapedalda Kalsel menunda pemberian izin karena ada masalah tersebut.

Rakhmadi menyatakan, gubernur hanya berwenang menetapkan penghentian sementara. Adapun penutupan permanen merupakan kewenangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan tersebut beroperasi berdasarkan perjanjian kontrak karya selama 35 tahun. (FUL)