Kepartaian PKB Jangan Terbawa Isu LSM

Rabu, 28 Februari 2007

Denpasar, Kompas - Usaha Partai Kebangkitan Bangsa untuk fokus pada isu lingkungan membutuhkan komitmen semua kader. Selain itu, PKB juga harus memiliki kemandirian sikap dan program. Tanpa itu, PKB akan terbawa arus besar isu lembaga swadaya masyarakat lingkungan.

Demikian pesan yang disampaikan Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid dalam tausyiah pesan lingkungan kepada kader PKB yang sehari sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau di Denpasar, Selasa (27/2). "Jangan sampai kita ikut-ikutan isu yang dikembangkan LSM, apalagi yang memanfaatkan isu lingkungan atau memolitisir isu lingkungan untuk menentang pemerintah," ujarnya.

Sebagai partai politik, menurut Abdurrahman Wahid, keberpihakan PKB harus difokuskan pada kepentingan konstituen, masyarakat, dan bangsa Indonesia. "Kita harus berhati-hati betul dengan isu lingkungan ini, jangan sampai terjebak kepentingan LSM dan pihak asing," ujarnya.

Abdurrahman mencontohkan ketidakadilan dalam isu lingkungan, seperti pembelian pasir laut oleh Singapura yang membuat pulau kecil menghilang akibat abrasi air laut. "Singapura sering memanfaatkan isu lingkungan untuk menekan, tetapi telah mendorong terjadinya kerusakan, di samping kitanya juga yang goblok," ujarnya.

PKB, menurut Abdurrahman, bisa memanfaatkan perintah agama untuk melindungi dan menyelamatkan alam. Sebelumnya, Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan, PKB sudah menyiapkan program lingkungan sendiri. "Sesuai dengan pesan Gus Dur, penyelamatan alam sebagai gerakan kultural, bukan menjadi gerakan politik," ujarnya. (mam)

Reksa Dana untuk Lingkungan Bapepam Perketat Aturan Manajer Investasi

Selasa, 27 Februari 2007

Jakarta, Kompas - Penerbitan reksa dana yang berwawasan lingkungan hidup diharapkan bisa menjadi perintis berlakunya kaidah dan tolok ukur investasi yang bertanggung jawab serta berkelanjutan di Indonesia. Dengan instrumen ini, perusahaan bisa berinvestasi sekaligus melakukan tanggung jawab sosialnya.

PT Bahana TCW Investment Management bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), Senin (26/2) di Jakarta, melakukan peluncuran awal (prelaunching) Reksa Dana Kehati Lestari. Bahana TCW akan berperan sebagai manajer investasi yang mengelola dana kolektif dari investor, sedangkan Yayasan Kehati berperan sebagai pengelola dana abadi yang disisihkan dari hasil reksa dana tersebut.

Instrumen investasi ini diharapkan bisa menjadi wadah tempat investor tak hanya memperoleh hasil investasi yang memadai, namun bisa juga secara langsung berpartisipasi dalam pelestarian dan pembudidayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagi investor institusional atau perusahaan, melalui instrumen ini dapat juga menerapkan tanggung jawab sosial perusahaannya.

Hadir dalam acara tersebut, Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, Direktur Eksekutif Yayasan Kehati Ismid Hadad, Ketua Komite Investasi Yayasan Kehati Robby Djohan, Komisaris Utama Bahana TCW Boyke Mukijat, dan Direktur Utama Bahana TCW Dwina S Wijaya.

Menurut Jakob Oetama, peranan pemerintah, politisi, serta aktivis dalam kelestarian lingkungan hidup tidak akan lengkap tanpa peranan dunia usaha. "Saya rasa tidak ada momentum yang lebih dahsyat daripada hari-hari terakhir ini yang bisa membangkitkan kita lebih dari keadaan sekarang bahwa lingkungan hidup harus menjadi kerangka, menjadi ukuran, serta menjadi tujuan dari semua usaha terutama usaha bisnis kita," katanya.

Ismid menambahkan, urgensi serta manfaat berinvestasi dalam reksa dana ini, bila dunia usaha memperhitungkan faktor lingkungan, akan mengurangi risiko, biaya usaha, serta meningkatkan daya saing perusahaan. "Kontribusi bisnis untuk lingkungan juga bisa memperbaiki citra dan meningkatkan profil sebagai usaha yang baik," katanya.

Dwina menjelaskan tiga cara berpartisipasi dalam reksa dana ini. Pertama, menjadi investor emas, di mana seluruh hasil investasi disalurkan kepada Yayasan Kehati, sedangkan pokok investasi menjadi milik investor. Kedua, menjadi investor perak, di mana investor menyalurkan 50 persen hasil investasinya kepada Yayasan Kehati, sementara pokok dan 50 persen hasil investasi menjadi milik investor. Ketiga, menjadi investor reguler, di mana baik pokok maupun investasi sepenuhnya milik investor.

"Namun, investor tetap bisa secara langsung berpartisipasi melalui program bagi hasil imbal jasa manajemen, dengan 50 persen imbal jasa manajemen disumbangkan ke Yayasan Kehati.

Boyke mengatakan, target portofolio investasi sebesar 80-98 persen akan ditempatkan pada obligasi negara atau obligasi korporasi, atau keduanya. Sebanyak 2-20 persen pada instrumen pasar uang dan 0-20 persen investasi pada saham.

"Untuk obligasi atau saham yang akan dibeli harus memenuhi persyaratan tertentu, di mana emiten itu harus memerhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya. Misalnya, emiten itu telah menggunakan energi alternatif dalam menjalankan usahanya," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany menyambut baik inisiatif reksa dana yang berwawasan lingkungan tersebut.

"Kami mendukung saja untuk penerbitan reksa dana ini. Tujuannya sangat mulia sekali. Namun, dalam persetujuannya kami akan tetap memerhatikan tata kelola serta prosedur yang akan dijalankan," ujarnya.

Fuad menegaskan, sebagai otoritas pasar modal, ke depan memang akan lebih memperketat aturan mengenai manajer investasi (MI). Jumlah MI saat ini dipandang sudah terlalu banyak. (TAV)

PKB Jadi Partai Hijau

Kamis, 22 Februari 2007

Jakarta, Kompas - Parahnya kerusakan lingkungan di Indonesia telah menghasilkan banyak bencana yang menimbulkan kerugian harta dan korban nyawa manusia. Namun, pengelolaan lingkungan belum mendapatkan perhatian besar dari pemerintah maupun masyarakat. Itu sebabnya Partai Kebangkitan Bangsa ingin mengambil prakarsa pengelolaan lingkungan, bahkan menjadikan PKB sebagai partai hijau yang mempunyai fokus perhatian pada perbaikan lingkungan.

Demikian pemikiran Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dalam diskusi terbatas di DPP PKB di Jakarta, Rabu (21/2). "PKB akan mewajibkan semua kadernya menanam paling sedikit satu pohon di sekitar tempat tinggalnya atau di lingkungan yang tandus," ujarnya.

Menurut Lukman, bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, bukan sepenuhnya kesalahan alam. "Di sini ada unsur kelalaian kita bersama untuk menjaga lingkungan," ujarnya.

Secara teknis, Lukman menjelaskan, PKB akan menjalankan dua strategi, yaitu melalui regulasi dan gerakan nasional. Secara legal formal PKB akan mendorong perubahan konstitusi atau paling tidak ada perubahan UU tentang lingkungan hidup, kehutanan, agraria, dan mengkritisi semua kebijakan pemerintah dari logika penyelamatan lingkungan.

"Kita selama ini sering kali menjadikan keuntungan kelompok atau ekonomi saja, jarang melihatnya dari sisi keamanan lingkungan hidup bersama," ujarnya.

Strategi gerakan, menurut Lukman, akan dimulai awal pekan depan. Gerakan ini ditandai dengan pendeklarasian PKB sebagai partai hijau. Deklarasi ini sebagai pernyataan komitmen PKB memelopori penyelamatan lingkungan.

"Senin depan di Bali, PKB akan melibatkan semua DPW dan mengundang LSM lingkungan internasional maupun dalam negeri untuk memulai gerakan penyelamatan lingkungan," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, PKB ingin menjadi solusi proaktif pada lingkungan hidup. Artinya, PKB bukan saja memberikan sejumlah tawaran solusi penyelamatan lingkungan hidup, tetapi juga mengambil langkah terdepan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. (mam)

Kapolsek Cempaka Bakal Digugat

Senin, 9 April 2007
Radar Banjarmasin
BANJARBARU ,- Divonis bebas dalam kasus pencurian degan pemberatan, tak membuat senang Kamran (34) warga Kapuas Kalteng dan M Rasyid (32) warga Teluk Dalam Banjarmasin. Lihat saja, begitu majelis hakim PN Banjarbaru menjatuhkan vonisnya pada Kamis (5/4) akhir tadi, Kamran dan Rasyid telah menyiapkan gugatan ke Kapolsek Cempaka, Polresta Banjarbaru

Melalui kuasa hukumnya Robert Hendra Sulu SH, Kamran dan Rasyid merasa hak-hak asasinya dirampas akibat ditangkap dan akhirnya ditahan hingga keduannya dibebaskan.

Untuk diketahui, dalam vonis di PN Banjarbaru, majelis hakim membebaska murni tanpa syarat kepada keduanya. Vonis bebas ini sendiri juga mementahkan tuntutan JPU Dedy Firmansyah SH yang menuntut hukuman 3 tahun penjara denga tuduhan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

“Vonis bebas ini membuktikan bahwa memang keduanya tak bersalah. Ini berarti apa yang selama ini dituduhkan adalah salah. Untuk itu, kami dalam waktu dekat akan melakukan gugatan balik ke kepolisian dalam hal ini Polsek Cempaka Banjarbaru,” ujar Robet.

Menurut pengacara yang jago bermain musik ini, gugatan yang disampaikan kliennya sendiri telah sesuai dengan unsur pasal 95 KUHP. Yang mana, keduannya menutut kerugian akibat ditaha, lalu diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau bisa disebut terjadi kekeliruhan terhadap orang yang disangkakan.

Maklum saja, selama menjalani proses peradilan, keduannya meringkuk di sel tahanan Polsek Cempaka.

Untuk diketahui, aksi yang menyeret keduanya ke rumah predeo lantaran tuduhan pencurian berbagai komponen alat berat berupa eskavator milik pertambangan intan PT Galuh Cempaka (GC). Keduannya dituduh mencuri dan menjual monitor C sebanyak 2 buah dan layat kontrol komatsu 1 set.

Lalu, untuk 2 buah monitor dijual kepada Didi di Balikpapan seharga Rp5 juta. Sedangkan 1 set layar kontrol dijual ke Gunawan seharga Rp6 juta.

Sayang, selama proses sidang berjalan, jaksa tak bisa menghadirkan saksi Asra alias Ulak yang disebut-sebut sebagai penadah dan dijadikan target operasi (TO) petugas. Justru sebaliknya, jaksa hanya bisa menghadirkan saksi-saksi dari petugas kepolisian Polsek Cempaka yakni Anang Sahrani, Kasyanto, A Kadim Wijaya, Hamdilah dan Kapolsek A Nizar Mawadi SH. (mul)

---

Cipta Karya PU Sosialisasikan Sanimas

Kamis, 5 April 2007
Radar Banjarmasin

BANJARMASIN ,- Satu lagi program pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya PU, disosialisasikan. Program itu adalah Sanimas (Sanitasi oleh Masyarakat). Program ini sebuah alternatif promosi penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman yang berbasis masyarakat.

Menurut panitia sosialisasi Sanimas Kimpraswil Kalsel Soenarman ST, Sanimas merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat. “Sasarannya, untuk meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah kabupaten/kota tentang sanitasi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya di Kalsel, masyarakat dilibatkan langsung dan tidak langsung. “Inilah maksud sosialisasi Sanimas. Agar pelibatan peran serta masyarakat ikut pula,” tuturnya di sela-sela Sanimas Kalsel 2007 di aula Kayuh Baimbai, Banjarmasin.

Pada kesempatan yang sama, Wakadinas Kimpraswil Ir Tarjidin Noor MT mengatakan, sanitasi berbasis masyarakat ini disesuaikan melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat dengan pendampingan fasilitator.

“Program ini berbeda dengan pola pembangunan sanitasi lama,” katanya. Pola lama, lebih berpedoman pada target. Akibatnya, kesadaran publik untuk ikut serta berpartisipasi sangat rendah. Bahkan sistem sanitasi pola lama terbangun tidak berkelanjutan.

Tapi sistem Sanimas yang diroadshowkan di Kalsel lebih melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat diletakkan secara langsung sebagai pelaku pembangunan sanitasi. Sehingga terbentuk partisipasi dan kesadaran publik untuk mengelola air limbah permukiman dengan baik dan benar.

Makanya, kata Tarjidin, pengembangan sanitasi yang menempatkan masyarakat sebagai basisnya menjadi konsep ideal bila dilaksanakan sesuai sasaran, tujuan dan ruang lingkupnya.

“Diharapkan program pengembangan ekonomi daerah ini dapat memperbaiki landasannya. Sanitasi air limbah permukiman menjadi lebih optimal, sehingga akibat buruk seperti infeksi saluran pencernaan, diare, tifus dapat dihindari sedini mungkin dengan sanitasi yang sehat,” tandasnya.(ddn)

---

Limbah Rumah Tangga Mengkhawatirkan

Rabu, 4 April 2007

Radar Banjarmasin
BANJARMASIN ,- Sanitasi lingkungan di Kota Banjarmasin belum tertangani secara

maksimal. Sebagian besar warga kota membuang limbahnya sembarangan di sekitar tempat tinggal. Padahal, dampak perilaku seperti itu membuat pencemaran lingkungan yang berujung pada gangguan kesehatan.

Seperti limbah dari keperluan pribadi warga berupa air mandi dan pencucian di rumah yang dibuang langsung ke kolong rumah. Demikian pula dengan limbah tinja (air besar manusia) yang dibuang ke bak penampung WC yang tak memenuhi standar atau tak higienis. Air dalam bak bisa merembes keluar. Lebih parah lagi, tinja dibuang di sungai.

Selanjutnya limbah manusia itu larut bersama air hingga mengalir ke sungai. Padahal, sungai di Banjarmasin masih banyak digunakan warga sebagai sarana kebutuhan pribadi seperti mandi, gosok gigi, mencuci alat-alat dapur, untuk masak, dan lain sebagainya. Jika air itu terkontaminasi dengan bakteri koli yang dihasilkan dari limbah buangan manusia tadi masuk ke dalam perut, mengancam kondisi kesehatan warga. Bakteri itu bisa membuat warga terserang diare, muntaber, penyakit kulit, dan lain-lain.

“Ya, masih mengkhawatirkan kondisi limbah, terutama limbah dari rumah tangga. Masih banyak warga yang membuang limbahnya di kolong rumah, termasuk tinja di bak penampung WC. Bak itu semestinya harus standar yang dibuat dari beton sehingga tak mudah pecah dan air tinjanya merembes keluar hingga menyatu dengan air yang ada di kolong rumah. Ini yang menjadi perhatian serius agar dampak limbah itu tidak mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan warga,” ujar Direktur Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin M Muhidin ST MM.

Menurutnya, limbah itu penuh dengan bakteri koli. Apabila air limbah mengalir ke sungai dan air sungai itu digunakan dan dikonsumsi warga, maka penyakit diare, muntaber, penyakit kulit, dan lainnya bisa menyerang warga. “Pemkot Banjarmasin sangat konsen dengan limbah itu. Melalui PD PAL, saya mengharapkan warga, bahkan pemilik rumah makan, hotel, rumah sakit, mal, dan lain sebagainya, memanfaatkan fasilitas pengolahan air limbah ini. Pemerintah sudah membangun instalasi pengolahan air limbahnya (IPAL), tinggal masyarakat yang memanfaatkan sarana itu. Ini semua agar sanitasi lebih baik dan gangguan lingkungan lainnya yang datang dari limbah bisa dikurangi dan diantisipasi. Mudah-mudahan kesehatan dan kesejahteraan warga juga meningkat karena limbah tertangani dengan baik,” katanya.

Saat ini, ungkap Muhidin, PD PAL telah mengoperasikan 2 IPAL yakni IPAL Lambung Mangkurat dan Pekapuran Raya dengan jumlah pelanggan 568 pelanggan. Dalam waktu segera IPAL HKSN di Alalak bakal beroperasi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang mencapai 600-an ribu jiwa, layanan PD PAL baru 3 persen. Namun demikian, PD PAL terus meningkatkan dan menambah pelayanan pelanggan tersebut.(yha)

Sanitasi Limbah Perlu Sosialisasi Takl Show, Yudhi Banyak Ditanya

Jumat, 30 Maret 2007

Radar Banjarmasn
BANJARMASIN,- Ternyata tidak mudah menjadikan sanitasi berupa ketersediaan air bersih dan pengolahan limbah di Kota Banjarmasin sebaik seperti sekarang dan ingin terus ditingkatkat. Dalam talk show Public Corner setengah jam yang ditayangkan stasiun televisi nasional Metro TV secara langsung sore kemarin, faktor sosialisasi kepada masyarakat dinyatakan sangat penting, disamping konsistensi dan komitmen Pemkot Banjarmasin yang ingin sanitasi itu baik dan mengembalikan fungsi Kota Seribu Sungai secara lestari dan terpelihara.

“Pencemaran lingkungan karena air limbah terus kami tangani. Hal yang paling utama, sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih, termasuk air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Walikota Banjarmasin HA Yudhi Wahyuni yang banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat Indonesia.

Khusus untuk penanganan limbah, papar Yudhi, Pemkot Banjarmasin terus membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang menjangkau di area permukiman penduduk dan area bisnis. Menurutnya, kini sudah dioperasionalkan 2 IPAL dan akan menyusul satu IPAL lagi untuk menangani 50 persen limbah permukiman dan 50 persen limbah kawasan bisnis.

Sedangkan menjaga kelestarian sungai yang menjadi salah satu sumber air baku pengolahan air bersih dan minum, Kota Banjarmasin telah membuat aturan tegas tentang sungai dengan sanksinya. Menurutnya, perilaku masyarakat yang menjadikan sungai sebagai keranjang sampah terbesar di dunia mulai diubah. Pemkot lebih banyak meminta masyarakat membuang sampah di darat melalui penambahan sarana dan prasarana tempat sampah. Selain itu, secara perlahan bangunan di atas sungai mulai dibersihkan.

Susmono, Direktur P2LP Direktorat Cipta Karya Departemen PU yang terlibat dalam public corner itu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa tahun 2009 nanti tidak ada lagi terlihat orang yang membuang berbagai limbahnya ke kali atau sungai. Undang-undang Sumber Daya Air telah disiapkan dengan berbagai sanksinya. Bahkan, peran masyarakat dalam mengelola limbah agar lingkungan bersih sangat diharapkan melalui pola Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat). Untuk Kota Banjarmasin sendiri, Sanimas ini telah dilakukan di 4 kelurahan yang diharapkan memotovaasi kelurahan lainnya.(yha)

---

Pengelolaan Limbah Posindo Jelek

Kamis, 29 Maret 2007
Radar Banjarmasin
BANJARMASIN,- Hasil Pemantauan Bapedalda Banjarmasin

Tempat-tempat usaha yang rentan menghasilkan limbah dan mencemarkan lingkungan dibidik Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Banjarmasin. Di antaranya hotel, mal, dan rumah makan, yang mulai kemarin dilakukan pemeriksaan penanganan limbahnya.

Sasaran pertama pengawasan dan pemantauan penanganan limbah dilakukan di Posindo Plaza yang berada di kawasan Jl Lambung Mangkurat. Dari hasil temuan lembaga yang konsen dengan lingkungan hidup tersebut, perlakuan limbahnya masih jelek. Artinya, limbah di pusat perbelanjaan yang berdampingan dengan Kantor Pos Besar Banjarmasin itu tidak ditangani serius, tapi langsung disalurkan ke drainase jalan.

“Pengawasan terhadap penanganan limbah di tempat-tempat usaha yang rentan menghasilkan limbah banyak dan mencemarkan lingkungan merupakan program kami dalam rangka mengantisipasi pencemaran lingkungan. Sasarannya, ya hotel, mal, rumah makan/restoran, dan lain sebagainya. Untuk hari ini (kemarin, Red) yang merupakan hari pertama pengawasan, kami menemukan penanganan dan pengelolaan limbah di Posindo Plaza masih jelek dan tak tertangani dengan maksimal. Limbah langsung dibuang ke drainase. Penanganan dan pengelolaan limbah Posindo ini perlu diperbaiki lagi,” kata Kepala Bapedalda Kota Banjarmasin H Hesly Junianto SH MH, kemarin.

Selain tak tertangani dan terkelola dengan baik, paparnya, limbah di mal itu ternyata belum konek atau tersambung dengan layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berada di Jl Lambung Mangkurat samping Gedung DPRD Kota Banjarmasin yang justru berseberangan dengan Posindo. “Semestinya, sekelas mal, limbah sudah terkoneksi dengan IPAL agar pengelolaan betul-betul dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Hesly, pihaknya sangat konsen dan perhatian dengan lingkungan, salah satunya mengawasi penanganan dan pengerlolaan limbah. Pasalnya, kalau limbah tak terkelola dengan baik, sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, khususnya terjadi pencemaran.

Dalam pengawasan dan pemantauannya, Bapedalda menurunkan 8 penyidik lingkungan dari lembaganya yang telah mengantongi sertifikasi pengawasan lingkungan. Tak hanya melihat penanganan dan pengelolaan limbah, tapi juga memeriksa kelengkapan izin yang berkaitan dengan lingkungan seperti izin gangguan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pengawasan lingkungan. “Pengawasan dan pemantauan ini terus berlanjut,” tegasnya.(yha)

---

PT ITP Pinjamkan Jalan ke Pemkab

Senin, 26 Maret 2007

Radar Banjarmasin
KOTABARU,- Digunakan Untuk Mendukung Feri Stagen-Tarjun

Akhirnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa

(ITP) bersedia pinjamkan jalan yang menjadi aset perusahaannya kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk digunakan sebagai akses jalan feri Stagen-Tarjun. Setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja dengan direksi PT Indocement, tentang pengelolaan jalan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir.

   Selain itu, Pemkab Kotabaru juga sudah melakukan perbaikan untuk jalan masuk menuju feri Stagen sepanjang 2 Km. Hal itu semat dilakukan untuk meramaikan angkutan feri Stagen-Tarjun yang selama ini seperti mati suri, karena banyak warga yang enggan menggunakan feri Stagen karena akses jalan yang sangat rusak.

   Acara penandatanganan MoU itu berlangsung di Gedung Indocement, Jakarta, 16 Maret 2007 lalu, disaksikan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru H Eko Supriyono SH, Komandan Kodim 1004/KTB Letkol Inf Mundasir, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kotabaru Drs H Chairansyah, serta kalangan manajemen kantor pusat PT Indocement.

   Menurut Chairansyah kepada wartawan, dalam nota kesepahaman itu disebutkan, pada dasarnya PT Indocement bersedia meminjamkan jalan poros sepanjang 16 km, dari Jalan Raya Provinsi ke dermaga feri di Tarjun untuk dijadikan jalan umum terbatas.

   ''Peminjampakaian jalan poros itu sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di daratan Pulau Kalimantan menuju ibukota Kabupaten Kotabaru di Pulau Laut, dengan menggunakan feri Stagen-Tarjun,'' katanya, didampingi Kasubag Humas Zabidi S.Sos.

   Dikatakan, Pemkab Kotabaru sangat menghajatkan peminjaman jalan poros itu untuk mendukung fasilitas feri Stagen-Tarjun, karena kecil kemungkinan untuk membangun jalan sendiri. Pasalnya, lahan-lahan di kawasan Tarjun umumnya dikuasai perusahaan dan sebagian berstatus cagar alam.

   ''Pihak Indocement pun mendukung sepenuhnya penggunaan jalan poros itu untuk mendukung kegiatan penyeberangan. Satu bulan setelah penandatanganan MoU, akan dibicarakan teknis pengelolaan jalan, pengaspalannya, maupun langkah pengamanan aset-aset PT ITP yang ada di sepanjang jalan tersebut.

   Feri Stagen-Tarjun dioperasikan PT Benua Raya Khatulistiwa kurang berkembang karena sedikitnya masyarakat umum yang menggunakannya. Karena akses jalan menuju dermaga feri di wilayah Tarjun hanya berupa jalan tanah dan berbatu yang sulit dilalui kendaraan.

   Sementara, keinginan Pemkab Kotabaru meningkatkan kondisi jalan dengan pengaspalan terkendala status jalan yang merupakan milik PT ITP. (ins)

---

Sampah TPA Bakal di Buldozer

Sabtu, 24 Maret 2007
 
Radar Banjarnmasin

BANJARBARU – Pemkot tampaknya tak diam begitu saja mengurusi soal sampah. Pasca penilaian tim Adipura lalu, bukan berarti berhenti begitu saja. Buktinya saja, Pemkot berencana bakal membeli alat berat buldozer untuk membantu penertiban sampah di TPA Hutan Panjang, Cempaka.

“Memang ini baru rencana, tapi bila itu lebih baik dengan adanya buldozer, kita akan mengupayakan pembelian alat berat itu,” ujar Sekdakot Drs Budi Yamin kepada wartawan koran ini.

Untuk diketahui, selama ini dalam mempersiapkan penilaian Adipura, Pemkot menyewa alat berat buldozer selama 50 jam khusus digunakan di TPA Hutan Pajang. Dimana, setiap jamnya sendiri ditarif seharga Rp250 ribu.

Pun berencana membeli alat berat, Budi menegaskan semua belum merupakan keputusan final. Sebab, sesuai petunjuk dari Walikota, akan dikaji lebih dulu tingkat efektifnya dibandingkan dengan biaya menyewa beberapa waktu lalu.

Nah, bila ternyata biaya menyewa lebih murah dan efektif penggunaannya ketimbang membeli untuk jangka panjang, mau tak mau Pemkot akan memilih mana yang lebih baik.

“Prinsipnya, kita akan mengkaji dulu. Mana yang terbaik kita lakukan. Bila terpaksa kita membeli itu jauh lebih baik, ya kita usulkan pembelian. Tapi sebaliknya, bila lebih baik menyewa yang tentu itu yang kita lakukan,” terangnya.

Terpenting, tambah Sekdakot, upaya penertiban sampah khusus di TPA Hutan Panjang bisa dikelola dengan baik. Tentu dengan tindak menimbulkan masalah-masalah lainya.

“Tapi perlu diingat, semakin hari jumlah sampah yang masuk ke TPA terus bertambah banyak. Ini dibutuhkan penangannya yang serius juga agar kedepan tak menimbulkan masalah baru,” imbuhnya.

Sementara itu, sesuai pengamatan koran ini, pasca penilaian Adipura beberapa waktu lalu, tumpukan sampah masih terlihat dibeberapa TPS. Memang, tumpukan sampah itu terjadi lantaran disebabkan sikap warga yang tak mematuhi jam membuang sampah. Akibatnya, sampah dibuang seenaknya dan akhirnya tak terangkut oleh truk pembuang sampah ke TPA. Padahal jelas, bila ingin sampah dibuang ke TPS, warga harus membuang pada malam hari. (mul)

Potensi Daerah Disurvei

Rabu, 21 Maret 2007
Radar banjarmasin
BANJARMASIN ,- Instruksi Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin agar Bappeda dan BKPMD melakukan pemetaan dan penyusunan paket investasi, membuat kedua instansi tersebut bak kebakaran jenggot.

Tak ingin kembali disemprit gubernur, Bappeda langsung menyusun perencanaan untuk melakukan studi kelayakan potensi sumber daya alam di Kalsel. “Kami sedang menyusun pra investasi yang dimulai dengan studi kelayakan, sebelumnya dilakukan survei yang berkoordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten dan kota di Kalsel,” ujar Kepala Bappeda Kalsel Noor Riwandi kepada koran ini, kemarin.

Pola penyusunan pra investasi adalah meminta seluruh dinas dan badan menyusun estimasi berapa jenis objek yang berpotensi, lalu modelnya seperti apa, dan berapa tahun potensinya. “Misalkan untuk lahan pertambangan, bagaimana status lahannya, milik pemerintah atau masyarakat. Kemudian lokasinya di mana, dan dilakukan survei potensi kandungan SDA-nya,” ujarnya.

Diakui Riwandi, sebelumnya pola tersebut belum diterapkan. Sebab, biasanya ketika investor datang hanya diberikan paparan objek investasi tanpa penjelasan yang terperinci. “Diharapkan, akhir April mendatang draf penyusunan daftar potensi investasi sudah rampung,” harap mantan carateker Bupati HST ini.

Sehubungan dengan itu, Riwandi mengharapkan kerjasama instansi terkait serta kabupaten dan kota di Kalsel.

Seperti diketahui, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin meminta jajarannya agar memperlakukan dengan baik investor yang berkunjung ke Kalsel. Caranya adalah segera mengubah pola kerja agar investor tertarik berinvestasi. Komitmen ini ditegaskan Rudy menyusul kurang bergairahnya investasi di Kalsel dalam beberapa tahun terakhir, padahal potensi sumber daya alam di provinsi ini diyakini sangat menjanjikan.

Mantan Bupati Kabupaten Banjar ini meminta instansi terkait membuat paket-paket sehingga investor yang datang ke Kalsel tidak kebingungan. Paket yang dimaksudkan adalah instansi terkait terlebih dahulu mendata potensi investasi di Kalsel, lalu membuat daftarnya. Dengan begitu akan jelas potensinya apa, lokasinya di mana, serta keterangan lain yang memudahkan investor.

Selain itu, Rudy meminta instansi terkait juga dengan senang hati mengantarkan investor yang ingin melihat lokasi yang ditawarkan.(sga)

---

Pengaron Merasa Dianaktirikan

Selasa, 13 Maret 2007

Radar Banjarmasin
MARTAPURA,- Sungguh memprihatikan yang dialami sebagian besar warga Kecamatan Pengaron. Kekayaan alamnya, berupa hutan dan hasil tambang terus dikeruk, namun pembangunan fasilitas umum sangat minim.

“Lihat saja jembatan di Mangkaok II. Kondisinya sungguh sangat memprihatinkan, badan jembatannya hanya tersisa setengah. Ini ‘kan sangat aneh, masa ada jembatan seperti ini. Padahal jembatan itu adalah jembatan kabupaten penghubung Kecamatan Pengaron – Sungai Pinang,” ujar H Zulkifli, seorang tokoh masyarakat Desa Mangkaok Kecamatan Pengaron.

Anehnya lagi, tambah dia, selama ini Kecamatan Pengaron banyak menghasilkan devisa bagi daerah maupun negara. Yakni melalui eksploitasi secara besar-besar melalui hasil hutan dan pertambangan. Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas umum untuk masyarakat sekitar tambang.

“Sangat wajar rasanya jika kami menuntut perbaikan fasilitas. Masa sih kami hanya diberi ampasnya saja tanpa bisa menikmati hasil pembangunan yang layak. Tetapi yang terjadi kami merasa dianaktirikan pemerintah,” keluhnya.

Kekesalan masyarakat Pengaron semakin menjadi-jadi ketika fasilitas-fasilitas yang ada di sana sudah tidak layak lagi. Namun setelah berkali-kali tidak juga ditanggapi. Baru ada perhatian, jika sudah makan korban jiwa. Seperti halnya permohonan warga Mangkaok kepada Pemkab Banjar untuk merehabilitasi jembatan Mangkaok II.

“Jembatan Mangkaok II itu sudah sangat parah dan makan korban baru ada perhatian. Kok bisa-bisanya pemerintah mendiamkan keluhan kami. Padahal kalau mau hitung-hitungan, berapa sih habisnya dana untuk membangun fasilitas umum di Pengaron dibanding dengan uang yang dihasilkan daerah ini?” ujarnya.

Diceritakannya, tidak sekali dua kendaraan roda empat yang jungkir balik saat melintasi jembatan tersebut. Yang terbaru, terbaliknya sebuah truk sarat dengan muatan barang dagangan.

“Untung saja, tidak ada korban jiwa. Tetapi tetap saja kalau keberadaan jembatan tersebut sangat berbahaya,” ujarnya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Banjar Gafuri mengeluhkan banyaknya pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan jembatan di Kecamatan Pengaron dikerjakan asal-asalan.

“Sampai saat ini pembangunan jembatan Pengaron sistem baja bergelombang tahun anggaran 2006 lalu tidak selesai. Bukan hanya tidak selesai, pekerjaannya pun asal-asalan,” ujarnya.(yan)

Disperindag Sosialisasikan Aturan Ekspor Terutama untuk Golongan C

Selasa, 6 Februari 2007

BANJARMASIN,- Ada foto 4-Pelabuhan_arif4094 OPEN

Teks foto: DIATUR UU – Aktivitas pengiriman antar pulau di Pelabuhan Martapura Lama. Juga dipagari aturan pengiriman. (arif subekti)

Adanya pelarangan ekspor untuk komoditi tambang pasir zircon dan beberapa hasil galian tambang golongan C lainnya, membuat galau para produsen atau eskprotir pasir zircon. Kegalauan itu menyusul penafsiran berbeda dalam penomoran kode HS, antara kode HS 2505 (pasir lain-lain) dengan kode HS 2615 (zirconium).

Hal inilah yang kemarin mendorong Disperindag Kalsel bekerjasama Dirjen Perdagangan melakukan sosialisasi peraturan ekspor, terutama untuk komoditi ekspor hasil tambang golongan C. Sejumlah produsen asal Kalsel dan Kalteng, diundang.

Menurut Drs H Soebardjo Kepala Disperindag Kalsel, aturan untuk ekspor pasir di Kalsel sebenarnya masih sangat sedikit. Karena ekspor pasir zircon Kalsel lebih banyak berasal dari provinsi tetangga, Kalteng yang kegiatan ekspornya melalui pelabuhan Trisakti Bandarmasih Banjarmasin.

“Selama tahun 2006 lalu, ekspor pasir zircon Kalteng dikirim via Kalsel. Jumlah mencapai 539.038 ton dengan nilai transaksi sebesar 14,07 juta dollar Amerika. Namun semenjak adanya larangan ekspor galian C, seperti tanah, topsoil dan pasir zircon, eksportir mengalami kesusahan,” ujar Soebardjo.

Sebab itulah melalui kegiatan sosialisasi ini Disperindag Kalsel bersama Dirjen Perdagangan mencoba menjelaskan tentang kriteria pasir yang termasuk zircon. “Pelarangan itu berdampak pada pendapatan daerah baik Kalteng maupun Kalsel,” jelasnya.

Disinggung soal ekspor Kalsel, Soebardjo menjelaskan, bahwa ekspor non migas Kalsel selama tahun 2006 lalu mampu menuai devisa sebesar 2,61 milyar dollar Amerika. Ekspor non migas ini tercatat naik 25,51 persen, jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2005.

Peningkatan tersebut banyak didukung kegiatan ekspor karet alam yang sangat tajam. Komoditi ini mampu mengkatrol nilai transaksi dari 13,92 dollar Amerika menjadi 94,14 juta dollar Amerika, atau naik 576,43 persen. “Setelah itu diikuti produk perikanan dan produk tambang,” katanya.(sya)

---

PT GC Merasa Serba Salah

Sabtu, 3 Maret 2007

Radar Banjarmasin

Soal Aktivitas Penambang Tradisional di Area Safety

BANJARBARU – PT Galuh Cempaka (PT GC) mengaku serba salah menangani pendulang yang masuk ke area safety. Para petinggi perusahaan internasional yang mengeksploitasi intan tersebut cemas dengan kehadiran belasan penambang tradisional di lokasi yang rawan bahaya, di jalan tambang.

”Di satu sisi kami tetap membiarkan pendulang menambang di bekas pembuangan limbah blok IV (di luar area safety), lantaran persoalan ‘perut’,” kata Human Resoulcies Departement (HRD) PT Galuh Cempaka, Subhan Abubakar kepada wartawan koran ini, kemarin.

Makanya, dalam beberapa pertemuan, PT GC tak lagi memasang larangan bagi pendulang di blok IV dan membiarkan mereka maambuh intan di lokasi tersebut.

Namun akhir-akhir ini, cerita Subhan, PT GC kembali kebingungan, pasalnya belasan pendulang mulai bergeser masuk ke lokasi sisi jalan tambang sebelah kiri arah utara.

“Perlu diketahui, di lokasi ini puluhan armada tronton setiap hari melintas, kami khawatir jika pendulang memasuki area ini terjadi hal yang tak diinginkan, dan kami tak ingin disalahkan. Harapan kami pendulang cukup di blok IV saja,” pintanya.

Apalagi jalur angkutan tambang itu saat ini tak lagi dapat dilewati dua armada tronton sekaligus, karena jalur jalan mulai menyempit. ”Karena lebar jalur mengecil, armada terpaksa antre satu-satu,” ujarnya.

PT GC mengharap pengertian dan toleransi para penambang tradisional, sehingga tak terjadi permasalahan. Karena perlu dipahami, di sekeliling area itu telah dipasang kawat berduri. Tujuannya bukan saja untuk mengantisipasi pendulang masuk. Lebih dari itu agar lokasi jalan tambang steril. ”Di lokasi itu juga dijaga ketat petugas keamanan,” ujarnya.

Menambahkan keterangan Subhan, Koordinator K3 (keselamatan kesehatan kerja) dan Community Development (CD) PT Galuh Cempaka, Arif Syarifuddin mengatakan, jalan tambang merupakan area yang berbahaya mengingat kondisi jalan yang licin karena hanya dibangun dari tanah kuning sehingga angkutan riskan terbalik.

”Kami mencemaskan ketika para pendulang memasuki area itu bersamaan dengan aktivitas tronton,” terangnya.

Arif berharap para pendulang dapat diajak kompromi dan sama-sama menjaga demi kepentingan bersama.”Jujur kami merasa terjepit akan masalah ini dan berharap ada solusi agar di lokasi tersebut bisa kondusif,” katanya. (uni)

Kaya Energi Tapi Miskin Listrik

Jumat, 2 Maret 2007

Radar Banjarmasin

TANJUNG,- Kalsel memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dikonsumsi sebagai tenaga pembangkit listrik. Sayang SDA itu tidak dimanfaatkan dengan optimal yang menjadikan provinsi ini miskin listrik.

Bukan hanya itu permasalahan yang dihadapi, kata Sekda Tabalong Drs HA Bakhit. Listrik yang ada lebih banyak digunakan sebagai konsumtif daripada digunakan sebagai kebutuhan produksi.

Dijelaskan Bakhit, listrik mempunyai peran penting dalam kehidupan, bahkan dapat mempengaruhi kemajuan bangsa. Hanya saja, kebutuhan listrik yang besar di Indonesia pada umumnya maupun di Kalsel secara khusus kurang diimbangi dengan pemanfaatan energi listrik dari kekayaan sumber daya alam.

“Kita ini sangat kaya energi, tapi kenapa miskin listrik? Itu disebabkan karena pemanfaatan yang kurang optimal,” cetus Bakhit, ketika menyampaikan sambutan tanpa teks sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Kondisi dan Pelayanan Jasa Ketenagalistrikan PT PLN Wilayah VI Kalselteng di Gedung Pusat Informasi Pembangunan Tabalong, kemarin.

Ditambahkan Bakhit, listrik adalah kebutuhan mendasar untuk memajukan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Sosialisasi masalah listrik itu dihadiri pula Ketua DPRD Tabalong H Muchlis SH beserta beberapa anggota DPRD Tabalong, unsur Muspida Tabalong dan pejabat dilingkungan Pemkab Tabalong, tokoh masyarakat dan pemuda.

Tim sosialisasi terdiri Simon Tinting SP (Manager PT PLN Cabang Barabai), Slamet Sunarto (Asman Pelayanan Pelanggan PT PLN Cabang Barabai), HM Thambrin (Koordinator Tim Sosialisasi), Suryanto (Manager PT PLN Cabang Barabai Ranting Tanjung). (day)

---

Rp10 M Tak Masuk APBD

Rabu, 18 April 2007 02:18

Kotabaru, BPost
Sejumlah kegiatan proyek yang telah dialokasikan APBD 2007 Kabupaten Kotabaru, terancam batal. Ada pagu anggaran yang disetujui DPRD setempat tercecer tidak masuk dalam daftar kegiatan yang siap dicairkan.

Anggaran Yang Tercecer Itu

Dinas Pendidikan

Rp5 miliar

Dinas Perikanan dan Kelautan

Rp1,3 miliar

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

Rp3 miliar

Kantor tata kota

Rp700 juta.

Informasi yang berhasil dihimpun, Senin (16/4), dari APBD 2007 sebesar Rp578,5 miliar terdapat sekitar Rp10 miliar yang tercecer atau tidak masuk dalam APBD.

Selain perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang pengelolaan keuangan daerah, penyebab tercecernya sejumlah anggaran juga akibat minimnya tenaga ahli di bidang keuangan daerah.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kotabaru Sabri Madani, berharap anggaran yang tertinggal tersebut dapat masuk pada ABT akhir 2007. "Anggaran yang tertinggal sebesar Rp1,3 miliar tersebut, kami berharap dapat diusulkan pada ABT, karena kegiatan tersebut sangat mendesak seperti pembangunan PPI dan kegiatan lainnya," katanya.

Pembangunan pangkalan pelelangan ikan (PPI) Rp1 miliar merupakan bangunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh nelayan setempat, mengingat sampai saat ini Kotabaru yang memiliki wilayah laut cukup luas dan hasil ikan sangat besar belum mempunyai pasar ikan yang refresentatif.

Selain kehilangan pendapatan dari sektor perikanan dari nelayan lokal, Pemkab Kotabaru juga telah kehilangan sumber pendapatan dari para nelayan pendatang seperti Pulau Jawa, Sulawesi serta kabupaten tetangga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru Masran Arifani, mengatakan, anggaran yang tercecer tetap akan disusulkan pada ABT akhir 2007, tetapi jika tidak masuk, maka anggaran tersebut dimasukkan pada APBD 2008.

"Kita akan berusaha agar masuk ABT, jika tidak bisa anggaran tersebut tidak hilang dan akan dimasukkan pada APBD 2008," terang Masran.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supianor berpendapat, Kotabaru perlu membentuk lembaga keuangan yaitu Badan Keuangan, bukan hanya dipegang oleh kepala bagian keuangan. ant

Copyright � 2003 Banjarmasin Post

Jalan Provinsi Makin Parah

Rabu, 21 Februari 2007
Radar Banjarmasin

BATULICIN,- Seiring meningkatnya curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini, kondisi badan jalan di sejumlah titik yang menghubungkan Satui-Pagatan-Batulicin, semakin parah. Kerusakan terparah terdapat di Desa Kersik Putih dan Desa Segumbang yang terletak di Kecamatan Batulicin serta Desa Mudalang, Desa Betung dan Pulau Salak di Kecamatan Kusan Hilir.

Akibat jalan yang rusak itu, beberapa armada angkutan barang maupun perusahaan yang mengakut batubara maupun kelapa sawit sering amblas di tengah jalan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, tak ingin membiarkannya berlarut-larut, meskipun jalan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalsel.

Untuk menghindari kerusakan lebih parah lagi, Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat melakukan penimbunan badan jalan yang berlobang dengan menggunakan batu beskos di ruas sepanjang 32 km, mulai Kecamatan Batulicin, tepatnya di depan kantor PLN Cabang Kotabaru Ranting Batulicin hingga Kecamatan Kusan Hilir (Pagatan).

Menurut Kepala Dinas PU, Ir A Sufiani MT, kegiatan penimbunan badan jalan yang berlombang itu dilakukan guna menekan dan mengurangi kerusakan yang lebih parah lagi.

Untuk melakukan pengerjaan peninbunan ini, sebut Sufiani, pihaknya menurunkan sebanyak tiga buah alat berat yang terdiri dari satu unit vibro dan dua unit gleder dan sudah bekerja sejak Jumat pekan lalu.

“Saat ini tinggal meratakan batu beskos yang sudah ditempatkan di beberapa titik yang berlobang dengan mengerahkan alat berat vibro dan gleder,” ujarnya, kepada koran ini, kemarin seraya mengatakan untuk penimbunan itu, Pemkab Tanbu telah mengalokasikan dana sebesar Rp350 juta.

“Kami berharap, masalah jalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dapat dikurangi,” tandasnya. (kry)

---

“Jangan Bilang Illegal Dulu”

Senin, 19 Februari 2007

Radar Banjarmasin

Bedakan Asal Usul Hasil Hutan

MARABAHAN – Kasus illegal logging sering salah ditafsirkan, bahkan oleh aparat dan instansi terkait sekalipun. Namun, kini masalah tersebut sedikitnya sudah diperjelas dengan terbitnya dua Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut), yaitu nomor P.51/Menhut-II/2006 dan p.55/Menhut-II/2006, yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2007 tadi.

Ir Zainal Ariffin dari Balai Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah XI Kalsel, saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Penatausahaan Hasil Hutan, baru-baru tadi digelar di Marabahan menyebutkan, Permenhut No P.51/Menhut-II/2006 mengatur tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul ISKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak. Sedangkan P.55/Menhut-II/2006 mengatur tentang Penataausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Dua peraturan ini, secara spesifik membedakan asal usul hasil hutan, yaitu yang berasal dari hutan negara (dikuasai pemerintah) dan hutan hak (yang dikuasai perorangan).

“Sering terminologi illegal logging salah diartikan, bahkan oleh aparat yang terkait sekalipun. Dua peraturan ini, salah satunya bertujuan untuk meminimalisir dan memperjelas batasan-batasan, mana hasil hutan yang legal dan mana yang illegal,” ujarnya.

Itulah sebab, lanjut dia, untuk P.51 mengatur tentang pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sedangkan P.55 mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

“Jika penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara tidak berijin dan tidak sah, maka jelas, itu illegal,” katanya. Jadi, menentukan legal atau illegal, jika melihat dua peraturan ini adalah berdasarkan asal usul dari hasil hutan tersebut.

Sedangkan, untuk yang berasal dari hutan hak, itu bukan milik negara, tetapi milik privat atau aset perorangan. “Kalau aparat, misalnya menangkap hasil hutan dari hutan hak (rakyat), ini bukan illegal logging. Tetapi, tetap untuk hasil hutan dari hutan hak juga diberlakukan pungutan dengan diberlakukan faktur-faktur pengangkutan,” tandasnya.

Dipaparkan, selama ini hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat persyaratan administrasinya dipersamakan dengan hasil hutan negara, yaitu dengan menggunakan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Hal ini berdampak pada terjebaknya penerapan sanksi hukum yang bobotnya sama dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap hasil hutan negara.

Dengan terbitnya Permenhut No.P.51 tersebut, maka terjadi perubahan yang mendasar. Hak-hak masyarakat atas hasil hutan yang merupakan milik dalam pengangkutannya menjadi terlindungi.

Tetapi, cetus Zainal, menghindari upaya-upaya pihak tertentu untuk menyalahgunakan (penyederhanaan) sistem sekaligus melindungi hak milik masyarakat kecil, maka dalam penerapannya tetap harus ada kontrol.

Seperti, cek kebenaran dan keabsahan lokasi (asal usul hasil hutan hak) dan penerbitan SKAU yang dilakukan oleh kepala desa yang telah dibekali pengetahuan tentang pengukuran kayu.

“Sebagai tahap awal, pemberlakuan SKAU dibatasi untuk jenis kayu sengon, kayu kelapa dan kayu karet saja. Mengingat, ketiga jenis kayu tersebut saat ini termasuk jenis-jenis yang dominan beredar,” ujarnya.

Tentu, daerah satu dengan daerah lain berbeda. Untuk jenis-jenis lainnya, nantinya akan ditetapkan oleh Menteri atas usulan dinas di masing-masing provinsi berdasarkan inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebaran.

Untuk kebenaran asal usul kayu, akan dibuktikan dengan alas title atau hak atas tanah. Bisa berupa sertifikat hak milik, atau Letter C, atau girik untuk tanah milik. Atau, bisa pula sertifikat untuk Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pakai.

Ditambahkan, agar pengendalian penatausahaan hasil hutan dari tanah hak ini terkontrol, secara periodik para pejabat yang berwenang dalam regulasi, mulai dari kepala desa wajib melaporkan penerbitan SKAU kepada kepala dinas kehutanan masing-masing. Lalu, dinas tersebut melaporkan realisasi produksi kepada provinsi yang melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran.(tri)

---

Semburan Lumpur Ditutup Bola Beton

Jumat, 16 Februari 2007

Radar Banjarmasin

SIDOARJO ,- Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo ternyata masih sangat yakin dengan keampuhan metode killing mud softly menggunakan bola-bola beton. Ketua Pelaksana Timnas Basuki Hadimoeljono, kemarin mengatakan bahwa realisasi metode itu akan dimulai hari ini.

“Besok (hari ini) tower crane untuk mengangkat bola-bola beton itu dan menjatuhkannya ke pusat semburan, akan masuk ke lokasi,” ujarnya. Perakitan tower crane, lanjut Basuki, tidak membutuhkan waktu yang lama. Maksimal, hanya sehari. Sehingga, tahap penceburan rangkaian bola-bola beton ke dalam pusat semburan lumpur dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Nanti kami akan menggelar konferensi pers. Kami juga akan siapkan tempat di lokasi agar teman-teman wartawan dapat meliput langsung proses penceburan bola-bola beton ke pusat semburan (lumpur),’’ katanya bersemangat.

Seperti telah diberitakan, metode yang dicetuskan pakar fisika dari ITB itu akan menggunakan rangkaian bola-bola beton berdensitas tinggi. Satu rangkaian terdiri atas empat bola seberat 400 kg.

Dua bola di antaranya, masing-masing berdiameter 40 sentimeter. Sedang dua bola yang lain, masing-masing berdiameter 20 sentimeter. Rencananya, Timnas akan menggunakan 500 rangkaian bola-bola beton.

Aksi penyumbatan semburan lumpur dilakukan dengan memasukkan rangkaian bola-bola beton itu ke lubang di pusat semburan lumpur. Teknik semacam itu disebut sebagai High Density Chained Balls (HDCB). Yakni teknik meredam energi semburan dengan mengubahnya menjadi energi getaran, rotasi, friksi, dan translasi oleh bola-bola beton yang ada.

Setiap hari, rencananya akan dimasukkan antara 25 sampai 100 rangkaian. Selanjutnya, akan digunkan sensor khusus yang dipasang di rangkaian bola-bola tersebut. Sensor tersebut berfungsi untuk mengetahui tekanan dan arah bola. Pada tekanan tertentu, sensor akan terlepas dan naik ke atas, sehingga bisa dipakai lagi. Diharapkan teknik seharga Rp 1,6 miliar itu dapat mengurangi debit semburan lumpur sampai 70 persen. ”Tapi turun 50 persen saja sudah sangat bagus,” tandas Basuki. (sat)

Bupati Imbau Bersihkan Lingkungan Songsong Penilaian Adipura

Kamis, 15 Februari 2007

Radar Banjarmasin

RANTAU,- Seluruh PNS di lingkungan Pemkab Tapin dan warga Kota Rantau diingatkan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan Kota Rantau. Soalnya, bulan Februari 2007 ini, Tim Adipura akan melakukan penilaian tahap 2 ke Kota Rantau.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Tapin Drs H Idis Nurdin Halidi kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Kita tidak ingin Kota Rantau menempati posisi sebagai juru kunci dalam penilaian Tim Adipura tahap 2, seperti tahap 1 di tahun 2006 lalu. Oleh karena itu, marilah kita berbenah diri, membersihkan lingkungan rumah tangga dan sekitar kita,” pesan Idis.

Hal ini disampaikan, kata Idis, mengingat warga Kota Rantau bukan orang yang tidak peduli dengan kebersihan dan keindahan lingkungan. “Saya yakin dan percaya, warga Kota Rantau yang agamis sangat mencintai kebersihan dan keindahan. Sebab kedua-duanya adalah sebagian daripada iman,” cetus Idis.

Idis tidak ingin hanya mengimbau warganya, tapi juga melakukan aksi nyata di tengah masyarakat. Salah satunya adalah melakukan aksi Jumat bersih di lingkungan Kota Rantau.

“Aksi Jumat bersih ini tidak hanya untuk penilaian Adipura, tapi kami juga ingin mengajak seluruh warga Rantau agar memberantas sarang nyamuk. Sebab kita tahu, lingkungan yang kotor dan jorok akan menimbulkan berbagai penyakit. Terutama DBD dan penyakit lain yang dapat membahayakan,” ujar Idis.

Kota Rantau sendiri dalam menghadapi penilaian Tim Adipura pada tahap 2 ini sudah mulai berbenah, antara lain, melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan dalam dan luar kota. Menyediakan tong dan bak sampah di lingkungan Kota Rantau.

“Untuk Pasar Pagi Rantau yang semrawut, terlebih saat musim buah dan musim penghujan seperti sekarang, kami minta kepada UPTD Pasar untuk membersihkan seluruh sampah PKL buah. Sebenarnya, saat ini kami tengah membangun Pasar Keraton yang akan menjadi pengganti Pasar Pagi Rantau, lengkap dengan terminalnya untuk mengurangi kesemrawutan dan kepadatannya. Tapi tim penilai tentu tidak mau soal itu, sebab yang mereka tahu kalau pasar Rantau yang berada di pinggir jalan tersebut,” ujar Idis.

Hasil dari tim penilai Adipura ini nanti tergantung dari kesadaran warga Rantau semua. “Tahap pertama kemarin, Kota Rantau hanya memperoleh poin 53, sedangkan untuk kategori aman, kita harus mencapai poin 73. Mari, warga Kota Rantau kita bersihkan lingkungan kita, agar lingkungan tempat kita tinggal jadi lebih nyaman, asri, dan indah,” imbau Idis.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Tapin Drs Syamsul Huda menambahkan, penilaian tahap 2 ini akan dilaksanakan pada Februari ini.

“Tim ini akan datang diam-diam ke Kota Rantau dan melakukan penilaian langsung ke daerah yang mereka nilai. Mereka tidak mau difasilitasi atau ditemani selama penilaian. Mulai dari lingkungan perkotaan, kebersihan toilet SD, SMP, hingga melihat langsung kondisi pasar dan terminal di Kota Rantau. Mudah-mudahan, upaya yang sudah kami lakukan bisa mendongkrak poin daerah ini,” harap Syamsul.

Batulicin Bebas Sampah

Selasa, 13 Februari 2007
Radar Banjarmasin

BATULICIN,- Sampah memang menjadi persoalan di sejumlah kota di Kalsel. Bahkan, akibat sampah tersebut, Kalsel masuk dalam lima besar sebagai salah satu provinsi terkotor di Indonesia. Tapi, tidak demikian dengan Kota Batulicin.

Di jantung kota Kabupaten Tanah Bumbu, sampah bukan menjadi momok yang menakutkan. Pasalnya, Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu telah menerapkan pola hidup bersih kepada masyarakatnya.

“Dengan menerapkan pola hidup yang bersih, setidaknya akan mengurangi dampak buruk akibat tingginya curah hujan akhir-akhir ini,” ujar Kepala Kantor Pengelola Pasar dan Kebersihan Drs M Farhan, kepada koran ini, kemarin.

Sebagai instansi teknis yang memiliki otoritas penuh terhadap kebersihan pusat kota, pihaknya menyatakan, sejauh ini dengan sarana dan prasarana yang dimiliki telah berupaya semaksimal mungkin menciptakan kondisi pusat kota Batulicin yang bersih dan bebas sampah.

Meskipun, diakuinya, langkah yang telah dilakukan pihaknya masih belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Faktanya, di sejumlah titik masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam gang-gang.

Padahal ujar Farhan, instansinya telah menempatkan tiga TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di wilayah pusat kota. Dengan didukung sebanyak 135 petugas kebersihan, pengelolaan sampah di pusat Kota Batulicin sudah dapat ditangani, untuk selanjutnya dikelola di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat.

Sementara itu, produksi sampah masyarakat yang dikelola setiap harinya sebanyak 38 ton memang masih harus ditambah. Bahkan volume sampah meningkat pada tiga bulan terakhir karena seiring dengan datangnya musim buah.

Petugas setiap hari melakukan pembersihan sampah-sampah jalanan serta memungut sampah yang dibuang oleh masyarakat baik di TPS maupun di tepi-tepi jalan yang ditempatkan di kantongan plastik, mulai pukul 03.00 wita hingga 05.30 wita. Karena itu warga diminta untuk membuang sampah pada jam-jam sebelum petugas melakukan pemungutan yakni antara pukul 08.00 Wita hingga pukul 02.00 Wita.

“Sekali lagi kami mengimbau agar masyarakat membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Dan yang terpenting, untuk masyarakat yang membuang sampah di TPS agar membuang sampah pada jam yang telah kami tentukan,” pintanya.

Terkait datangnya musim hujan saat ini, Farhan mengimbau kepada masyarakat agar melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya di sejumlah wilayah Tanah Bumbu. Cara praktis yang harus dilakukan oleh masyarakat guna menghindari dan mengurangi dampak limpahan air yang besar akibat curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini adalah melalui penerapan pola hidup yang bersih.

“Ya itu tadi, salah satu penerapan pola hidup bersih yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kami minta kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di sembarang tempat, apalagi di selokan. Karena hal itu akan memperparah kondisi lingkungan pusat kota Batulicin yang memang tata pembuangan airnya belum baik,” ujar Farhan. (kry)

---

Sampah Pasar Ancam Sungai Astambul

Senin, 12 Februari 2007
Radar Banjarmasin

PENATAAN PKL di Pasar Astambul berdampak serius terhadap lingkungan. Soalnya, lokasi yang dijadikan sebagai kawasan penataan tepat di pinggir Sungai Astambul. Akibatnya Sungai Astambul terancam pendangkalan akibat sampah organik.

Menanggapi ancaman tersebut, Kadis Pasar Ir Farid Soufyan mengaku tidak khawatir.

“Masalah sampah menjadi tanggung jawab Dinas Pasar. Seperti pasar-pasar lainnya, di sana melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Astambul, kami menempatkan petugas kebersihan yang setiap hari bertugas membersihkan sampah,” ujar pejabat yang lama menggeluti masalah lingkungan ini.

Soal kebersihan pasar, Farid mengungkapkan jika lokasinya akan dikeraskan dengan jalan pengaspalan.

“Mudah-mudahan tahun ini pengaspalan bisa dilaksanakan. Sehingga selain soal kebersihan, hal ini sekaligus mengatasi masalah lokasi yang jika turun hujan becek,” katanya. (yan)

Rumah Antibanjir Itu Dilarang

Sabtu, 14 April 2007 02:08:37

---

 

SEKILAS rumah lanting kelihatan kurang kokoh. Tapi jangan salah, rumah tersebut jauh lebih kuat dibanding rumah-rumah yang berdiri di bantaran sungai. Rumah lanting aman dari banjir.

Rumah lanting berdiri mengikuti kedalaman air. Ketika permukaan air tinggi, rumah meninggi. Saat turun, rumah juga ikut turun. Bangunan rumah lanting sangat sederhana. Ukurannya rata-rata 3x4 meter dengan dinding terbuat dari kayu meranti dan atap sirap atau seng.

Bagian bawah atau pondasi terbuat dari kayu log atau gelondongan dengan diameter bervariasi. Bahkan ada yang mencapai 100 sentimeter. Kayu bulat tersebut disusun menjadi rakit yang jadi pondasi rumah.

Pondasi rumah lanting ini lah yang jadi kecurigaan polisi. Aparat menduga kayu bulat tersebut masih berkualitas bagus. Dan jika bagus, pengirimannya tentu harus dilengkapi dokumen SKSHH untuk membedakan dengan tebangan liar.

Empat Kali Ditahan Polisi
Rumah Antibanjir Itu Dilarang
Buku Pelajaran Pun Dibawa

Warga Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah cukup banyak tinggal di rumah lanting. Karena terlampau banyak, pemerintah setempat kewalahan, terutama dalam menata sungai dan lalulintasnya.

"Ada ratusan rumah lanting yang sudah menjadi perkampungan. Lantaran adanya kerawanan arus lalu lintas sungai, terutama hilir mudiknya tongkang batu bara hingga sering menimbulkan kecelakaan, makanya pemerintah setempat membuat Perda Sungai mengenai rumah lanting," kata Midi.

Tak banyak pilihan yang bisa dilakukan warga dengan keluarnya Perda Rumah Lanting. Dibongkar, dimusnahkan dnegan cara dibakar atau dijual."Daripada dibuang jadinya sia-sia, apalagi pekerjaan di sana sulit, banyak yang nganggur, sebagian penghuninya juga sudah ada yang berdiam di daratan," imbuhnya. dua

---

Copyright � 2003 Banjarmasin Post

Pemkot Datangkan Mesin Sampah Canggih

Senin, 5 Februari 2007

Radar Banjarmasin, BANJARBARU – Masalah kebersihan tampaknya menjadi proritas utama di Banjarbaru. Tak sekadar mengejar penilaian Adipura semata, berbagai usaha terus dilakukan untuk bisa menciptakan suasana bersih. Salah satunya dengan usaha pengolahan sampah di TPA Hutan Panjang, Cempaka. Ini wajar, setiap hari di TPA ini ada 15 truk yang selalu membuang sampah, dimana truk bisa 4-5 kali membuang.

Bila keberadaan sampah yang ada dibuang lalu ditutup, tentu tak akan memiliki nilai lebih. Merealisasikan itu, tak lama lagi Pemkot Banjarbaru akan menempatkan satu paket mesin pengolah sampah lengkap di TPA Hutan Panjang. Mesin canggih ini memiliki beberapa fasilitas. Mulai mesin pengolah (penghacur plastik), konveyor, mesin pengayak, bioktivator cair dan padat, mesin penjahit karung, alat pengemas plastikhingga mesi pencacah plastik.

“Insya Allah, sebentar lagi mesin itu akan kita datangkan. Anggarannya sendiri memang telah dimasukan, kini tinggal menunggu pembelian saja,” terang Sanusi Enani, Asisten II Pemkot kepada koran ini.

Hanya saja, Sanusi enggan menyebutkan berapa harga mesin yang baru pertama kali di datangkan ke Banjarbaru tersebut. Dengan adanya mesin itu, beber Sanusi, akan bisa memudahkan pengelolaan sampah warga Banjarbaru yang setiap harinya jumlahnya selalu bertambah.

Apalagi, sampah yang sudah diolah itu memiliki nilai jual untuk dijadikan pupuk organik.

Selama ini sendiri, terang Sanusi langkah pemisahan sampah untuk dijadikan pupuk kompos telah dilakukan warga Komplek Berlina Jaya 1 RT Jl Hercules, Landasan Ulin.

Dengan dipelopori seorang dosen MIPA Unlam Anang Hendraso, demplot sampah itu menampung seluruh sampah yang ada di lingkungan sekitar yang dipisahkan terlebih dulu lalu diolah menjadi pupuk kompos. Hasilnya, sampah yang ada dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman.

“Demplot seperti itu patut dicontoh. Kita berharap, ke depan peran masyarakat terkait masalah sampah ini benar-benar meningkat,” tandas Sanusi. (mul)

---

Kepedulian Pejabat terhadap LH Rendah

Radar Banjarmasin

Rabu, 11 April 2007
BANJARMASIN ,- Tingkat kepedulian mayoritas masyarakat Kalsel terhadap kelestarian lingkungan hidup (LH) masih rendah. Ironisnya, kondisi tersebut tak hanya berlaku pada tataran masyarakat biasa, tapi juga kalangan pejabat yang notabene mempunyai kekuasaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kenyataan itu diakui Kepala Bapedalda Kalsel Ir Rachmadi Kurdi, saat ditemui koran ini di ruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, lantaran para pengambil kebijakan kurang peduli dengan kelestarian lingkungan hidup, lalu terjadi pembabatan hutan secara serampangan, pertambangan membabi buta, dan pengrusakan alam lainnya. “Fakta ini harus diakui, selama lebih kurang 30 tahun terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa,” ujarnya.

Rachmadi mencontohkan kebijakan pejabat yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup, seperti penerbitan HPH dan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang arealnya di kawasan hutan lindung. “Bahkan, parahnya lagi banyak HPH dan KP di atas meja tanpa survei dan kajian teknis instansi terkait,” katanya.

Sehubungan dengan itu, Rachmadi mengemukakan perlu menumbuhkembangkan kepedulian lingkungan kepada masyarakat yang dimulai sejak usia dini. Caranya adalah memasukkan pengetahuan lingkungan hidup dalam kurikulum sekolah mulai tingkat SD sampai SLTA. “Kebijakan memasukkan meteri pelajaran khusus tentang lingkungan hidup di sekolah mengacu pada Surat Keputusan Bersama Mendiknas dengan Menteri Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Nah, pada tahun ajaran 2007-2008 ini, materi pelajaran khusus tersebut akan mulai diberlakukan di sekolah-sekolah di Kalsel.

Menurutnya, dengan diberlakukan kepedulian terhadap LH sejak usia dini, maka akan terbangun karakter genarasi penerus yang peduli lingkungan. Sehingga, ketika suatu saat mereka menjadi pejabat daerah, kebijakan yang ditelorkan benar-benar berpihak untuk kelestarian lingkungan. “Itulah target jangka panjang yang diharapkan dari program ini,” tambahnya.

Dijelaskannya pula, materi pelajaran LH berbeda dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang sudah diterapkan sekolah, karena pelajaran LH secara khusus dibuat untuk membangun karakter dan motivasi anak agar peduli terhadap lingkungan. “Membangun karakter dan motivasi dapat dimulai di lingkungan sekolah masing-masing. Bahkan, Disdik dan Bapedalda akan bekerjasama menggelar lomba lingkungan hidup antar sekolah sebagai evaluasi program tersebut,” pungkasnya.(sga)

Elpiji Makin Langka

Kamis, 12 April 2007 02:25

* Rumah makan kehabisan stok
* Pengecer permainkan harga

Banjarmasin, BPost
Sejumlah pemilik rumah makan di Banjarmasin menjerit kesulitan membeli gas elpiji, akibat masih langkanya bahan bakar gas tersebut di daerah ini.

Kondisi tersebut diperparah oleh ulah pengecer yang sengaja menaikkan harga elpiji hingga mencapai Rp110 ribu per tabung isi 14 kilogram (kg) yang semula cuma Rp72.500.

Menurut Sofi, pengelola Rumah Makan Sarahai Jalan Sutoyo S Banjarmasin, stok gas elpijinya sempat kosong tiga hari sehingga pihaknya harus mencari ke berbagai penjual untuk mendapatkan gas tersebut.

"Untung waktu kosong itu pas hari libur, karena konsumen di Sarahai kebanyakan pegawai. Kalau pas banyak pembeli kami pasti kewalahan juga," kata Sofi dihubungi, kemarin (11/4) malam.

Selain sulit, katanya, harganya pun mengalami kenaikkan, semula kita beli Rp67.000 untuk ukuran 12 kg, sekarang harganya mencapai Rp70.000.

Nasib yang sama juga dirasakan, Irwan Setiawan, pengelola Rumah Makan Golden Rice di Duta Mall. Ia mengaku sempat mencak-mencak kepada pedagang karena tidak mendapatkan elpiji.

"Sulit benar mendapatkannya sampai bakakarasan (bersitegagang) dengan penjual. Stok di rumah makan saya sempat kosong satu hari," kata Irwan, kemarin.

Kalau begini terus, katanya, bisa tutup rumah makannya. "Saya minta empat tabung, tapi dikasih cuma dua tabung, padahal pembeli sangat banyak. Parahnya lagi kemarin sempat kosong," kata dia.

Basori pemilik rumah makan Selera Banjarbaru mengaku, satu minggu tidak mendapatkan gas elpiji, bahkan dia telah mengelilingi hampir seluruh toko elpiji di Banjarmasin, juga tidak dapat.

"Saya telah pesan dan menginden sejak seminggu lalu di beberapa toko elpiji, tetapi tetap tidak mendapatkan jatah, karena stok yang terbatas," katanya.

Tidak cuma di Banjarmasin dan Banjarbaru, warga di Tanah Laut terpaksa berburu gas elpiji ke Banjarmasin, namun tetap tidak mendapatkannya.

Kondisi ini tampaknya dijadikan pedagang yang masih memiliki stok untuk meraup untung dengan menaikkan harga gas setinggi-tingginya.

Bahkan seorang pedagang gas terpaksa melelang dua tabung gas yang masih menjadi dijualnya kepada masyarakat dengan jalan siapa yang berani membeli dengan harga tertinggi.

"Malam sudah saya pesan dengan harga Rp95 ribu dari harga yang seharusnya hanya Rp72.500, ternyata paginya naik menjadi Rp110 ribu, pedagang tersebut tahu kalau banyak masyarakat yang kebingungan gas," kata satu warga AMD Permai Banjarmasin. tri/ant

Copyright ? 2003 Banjarmasin Post

Bupati Diminta Menyiapkan Dana Pasien DBD yang Miskin Dapat Perawatan Gratis

Sabtu, 03 Februari 2007

Banjarmasin, Kompas - Para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan diminta menyiapkan dana bantuan untuk biaya perawatan dan pengobatan warga yang menderita demam berdarah dengue, terutama yang kurang mampu. Dana tersebut jangan dipermasalahkan karena bertujuan menyelamatkan jiwa warga.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rosehan NB pada kegiatan pengasapan massal di Kelurahan Antasan Besar, Banjarmasin, Jumat (2/2). "Jangan sampai hanya karena masalah dana, keselamatan jiwa warga dikorbankan. Yang penting berusaha merawat dan mengobati hingga sembuh. Masalah pendanaan, kepala daerah setempat dan instansi terkait harus bisa mencari," katanya.

Rosehan mengatakan, hampir setiap tahun Kalsel diserang DBD. Tahun 2005, ada 341 kasus dengan delapan penderita meninggal dunia. "Tahun 2005, anak saya juga jadi korban DBD," katanya.

Pada tahun 2006, ada 457 kasus dan tujuh pasien meninggal dunia, sedangkan Januari 2007 ada 434 kasus, empat meninggal. Dalam sebulan, tujuh kabupaten dinyatakan dalam status kejadian luar biasa (KLB), yakni Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Barito Kuala.

"Kebersihan lingkungan, pemberantasan jentik-jentik, dan pengasapan harus terus dilakukan agar korban tidak terus bertambah," kata Rosehan.

Wali Kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni mengatakan, jumlah korban yang positif DBD terus bertambah walau kota itu belum dinyatakan KLB. Saat ini ada 22 kasus. "Salah satu korbannya adalah putri saya sendiri," katanya.

Menurut Yudhi, pengasapan terbatas hanya bisa mematikan nyamuk dewasa. Jentik nyamuk dapat diberantas dengan membersihkan lingkungan dan memberi bubuk larvasida, seperti abate. Warga juga diharapkan menyumbangkan darah melalui Palang Merah Indonesia untuk membantu penderita.

Warga miskin gratis

Seiring wabah demam berdarah di Sumatera Selatan dengan korban meninggal enam orang dari 500 pasien selama Januari 2007, Pemerintah Sumsel memastikan pasien keluarga miskin mendapat pengobatan gratis di rumah sakit rujukan. Misalnya, RS Mohammad Hoesin, RS Bari, RS Muhammadiyah, dan RS Siti Khodijah di Palembang.

Pemerintah Provinsi Sumsel merencanakan kenaikan anggaran penanganan DBD dari APBD Sumsel sebesar 20 persen, atau Rp 180 juta.

Sementara di Provinsi Riau, sepanjang bulan Januari lalu, penderita DBD mencapai ratusan. Di Kabupaten Indragiri Hilir, tercatat 147 kasus DBD sejak Januari hingga Jumat (2/2), tiga orang meninggal dunia.

Tingkatkan pengasapan

Sejak dinyatakan sebagai daerah KLB DBD, Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengasapan. Sementara jumlah pasien DBD di Rumah Sakit Hasan Sadikin bertambah 18 orang.

Sedikitnya 508 warga Kota Bandung terserang DBD, tiga di antaranya meninggal dunia. Pasien DBD dirawat di tujuh rumah sakit, yakni RS Hasan Sadikin, RS Borromeus, RS Immanuel, RS Santo Yusuf, RS Rajawali, RSUD Ujung Berung, dan RS Al-Islam.(ART/FUL/LKT/MHF)

Biogas, Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Sabtu, 31 Maret 2007 03:40

Oleh:
Robert Sibarani
Mahasiswa FMIPA Unlam

Perlahan-lahan pemikiran manusia memasuki tingkat luar biasa di akhir abad 20. Hal ini terbukti dengan adanya teknologi tinggi yang bermunculan untuk mengelola SDA. Namun demikian, kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan masih sulit ditingkatkan terutama di negara berkembang. Lebih-lebih di kota besar yang hampir setiap tahun dilanda banjir akibat parit tersumbat oleh sampah organik.

Juga kotoran ternak yang mencemari lingkungan. Kotoran ternak bukan hanya sebagai media penyebaran penyakit yang mencekam kehidupan keluarga peternak, melainkan sumber bau yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Sampah organik dan kotoran ternak membuat lingkungan di sekitarnya kurang menyenangkan juga mengganggu pemandangan dan keindahan serta bau yang ditimbulkannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memanfaatkan sampah organik dan kotoran ternak sebagai SDA, menjadi bahan bakar biogas.

Biogas adalah bahan bakar yang dihasilkan dari penguraian sampah organik dan kotoran ternak oleh mikroba secara anaerob. Hasil penguraiannya berupa campuran gas metana, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, propana, hidrogen sulfida (H2S) dan lain-lain. Biogas merupakan salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan minyak bumi.

Pemikiran itu didasarkan atas pertimbangan, nilai kalori yang dihasilkan biogas cukup tinggi. Blot (1976) menyebutkan, nilai kalori biogas per meter kubik mencapai 17 persen lebih tinggi dari bensin. Nilai kalori gas metana murni adalah 8.900 kilokalori per meter kubik, atau sekitar 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu, biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan lain yang berasal dari fosil. Di samping itu, biogas merupakan SDA yang dapat diperbaharui dan proses pembuatannya relatif mudah serta bahan bakunya melimpah.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pemprosesan biogas, menurut Borda (1990), biaya pengolahan relatif murah jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan sisa pemprosesannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pertanian. Biogas dapat dipergunakan dengan cara sama seperti gas lain yang mudah terbakar. Pembakaran biogas dilakukan dengan mencampurnya sebagian oksigen (O2).

Proses pembakaran biogas yang menghasilkan bau tidak enak dan beracun (akibat lepasnya H2S) dapat diatasi dengan pemurnian biogas. Salah satunya, dengan cara absorpsi (penghilangan) H2S secara kimia. Beberapa literatur memperkenalkan metode untuk menghilangkan H2S dari biogas, namun banyak yang menghilangkannya dalam bentuk gas. Jadi biogas yang didapat murni, tetapi di udara bebas gas H2S nya bertambah. Oleh karena itu H2S perlu diubah sebelum dibuang ke alam bebas. Salah satu caranya, mengubah gas H2S menjadi residu padat S dengan menggunakan larutan katalis kelat Fe-EDTA pada kolom adsorben.

Dalam Kolom absorben H2S diabsorpsi dan diubah dalam bentuk S menurut persamaan satu sampai empat. Pada tangki separator dilakukan pemisahan partikel kecil dari bentuk Sulfur (S). Aliran yang keluar disaring berupa larutan Fe2+/EDTA, kemudian diubah dalam bentuk Fe+3/EDTA dalam kolom udara pendidihaan (Regenerator). Jadi biogas yang dihasilkan bebas dari gas H2S.

Dengan menggunakan perlakuan seperti ini, biogas dapat dipergunakan sebagai bahan bakar alternatif aman dan ramah lingkungan serta merupakan SDA yang dapat diperbaharui. Kalau ada yang menguntungkan, kenapa kita tidak dilakukan?

e-mail: chemistryrobert_borneo@yahoo.com

Lumpur Barambai Tunggu Penelitian Akhir

Kamis, 29 Maret 2007 01:54

* Kandungan gas metan 90 persen
* Pemkab diminta membuat pagar permanen

Marabahan, BPost
Tim ahli geologi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pusat belum bisa memastikan tindakan yang harus dilakukan terhadap semburan lumpur di Desa Barambai Kolam Kanan, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Berharap Ditambang

MESKI khawatir aktivitas lumpur, warga berharap sumur gas itu benar-benar bisa ditambang. Ponpon, warga yang rumahnya berdekatan dengan sumur lumpur, mengatakan, jika gas bisa ditambang, pihaknya berharap warga transmigran yang menggarap lahan setempat sejak 1971 itu bisa ikut sejahtera.

"Kalau benar ada tambang gas, kami berharap pembangunan di sini semakin meningkat," kata Ponpon yang hingga kemarin masih mengungsi ke tempat saudaranya, yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi.

Pantauan BPost sekitar lumpur sudah diberi pagar dari kayu oleh warga. Menurut warga setempat, lumpur itu selama ini sering digunakan anak-anak untuk berendam. han

Kepala Pusat Sumber Daya Energi (PSDE) Hediyanto saat memantau dan mengambil sampel lumpur, Rabu (28/3), mengatakan, masih diperlukan studi komprehensif untuk memberikan masukan kepada pemkab setempat, mengenai langkah yang harus dilakukan.

"Pemerintah sudah tanggap dengan langsung datang ke lokasi mengambil sampel geologi. Badan Geologi juga terus memonitor. Karena belum punya data komprehensif, kami belum bisa memastikan langkah selanjutnya," katanya sembari berjanji paling lambat satu bulan ke depan, tim peneliti akan datang ke Barambai melakukan penelitian akhir di bawah permukaan.

Mengenai potensi gas yang bisa dieksploitasi, Hediyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara, sumur lumpur itu 90 pesen mengandung gas metan (CH4). "Tapi seberapa besar potensi gasnya dan apakah nanti bisa diekspoitasi kita masih menunggu penelitian akhir," imbuhnya.

Sementara, sejumlah warga ditemui BPost menyatakan masih khawatir terhadap aktivitas lumpur yang mengandung gas metan tersebut. Meskipun tidak mengeluarkan material, mereka khawatir semburannya meluas, meski kini volome lumpurnya tidak bertambah.

Warga juga khawatir jika musim kemarau belum ada tindakan pemerintah, akan memicu kebakaran. Made Sulindri, warga setempat mengatakan saat musim kemarau, sungai kecil di sekitar lokasi kering, sehingga yang tersisa tinggal gas metan.

"Gas metan kan sangat peka terhadap api. Jika ada anak-anak yang bermain di sekitarnya atau ada kelelatu, gas akan mudah menyambar, dan menimbulkan kebakaran lahan di sekitarnya," kata Made.

Menyikapi kekhawatiran warga, Hediyanto didampingi Plh Kepala Dinas Pertambangan Kalsel Heryo Dharma dan Sekda Batola Aplus Gunawan mengatakan warga tak perlu khawatir, karena volume air tidak bertambah. Sebagai pengamanan lokasi, pihaknya meminta pemkab setempat membuat pagar permanen di sekitar sumur. han

Pendidikan Berbasis Lingkungan

Rabu, 28 Maret 2007 01:26

Sebenarnya banjir bukan persoalan gejala alam semata, namun lebih diakibatkan oleh perilaku manusia yang kurang sadar pada pentingnya menjaga lingkungan.

Oleh: Agung Nugroho
Mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga asal Banjarmasin

Awal 2007 merupakan masa sulit bagi negeri ini. Berbagai ujian (bencana) datang silih berganti begitu cepatnya. Diawali dengan kecelakaan pesawat Adam Air yang dianggap terlalu berani menentang alam sampai bencana seperti tanah longsor, gempa bumi dan banjir yang menimpa sejumlah daerah di Indonesia, termasuk banua kita.

Bencana banjir yang menimpa daerah ini misalnya, merupakan fenomena yang tidak asing lagi bagi kita. Ia bahkan sudah menjelma sebagai tamu abadi, yang menyambangi tiap tahun. Sebenarnya banjir bukan persoalan gejala alam semata. Banjir yang merendam sebagian besar daerah ini, lebih diakibatkan oleh tingkah laku kita yang kurang disiplin dalam menjaga keteraturan alam.

Banjir yang akhir-akhir ini menimpa banua kita, seperti di Amuntai (HSU) dan Kabupaten Banjar serta tempat lainnya, mengisyaratkan alam kita sudah benar-benar terbebani dan rusak akibat dari tindakan kita yang tidak henti-hentinya ‘menelanjangi’ alam ini. Padahal alam juga makhluk yang harus kita jaga dan rawat, layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya.

Namun sangat ironis. Betapa banjir yang memakan korban tidak sedikit, ternyata belum mampu menyadarkan kita untuk tidak melakukan ‘pemerkosaan’ terhadap alam. Sampai saat ini alam tak henti-hentinya dieksploitasi untuk kepentingan tertentu yang berkedok kesejahteraan. Dengan dalih kepentingan rakyat, hutan dan sungai dijadikan sasaran empuk untuk mengeruk kekayaan. Alhasil bukan kesejahteraan yang didapat, tetapi kesengsaraan dan penderitaan yang datang menyapa.

Padahal jauh-jauh hari Alquran memperingatkan manusia bahwa kerusakan di muka bumi, sebagian besar diakibatkan oleh ulah tangan kita sendiri (lihat QS Ar-Rum: 41). Tetapi, peringatan ini ternyata belum ‘membangunkan’ kita untuk tidak membuat pengrusakan terhadap alam. Sepertinya peringatan yang tertulis dalam Alquran dijadikan wacana semata, tanpa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini dapat dikatakan, konsep Islam dan lingkungan hidup (LH) belum serius kita laksanakan sebagai bagian penting dalam dakwah islamiyah. LH yang semakin rusak, menunjukkan kita gagal mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara dan melestarikan LH.

Selain agama, pendidikan berbasis lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah eksploitasi tiada henti terhadap alam yang dilakukan manusia. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis lingkungan bertujuan membentuk manusia yang sadar betapa pentingnya memelihara lingkungan, khususnya pemuda sebagai generasi masa depan.

Dengan demikian, melalui pendidikan lingkungan diharapkan tercipta SDM yang memiliki kecerdasan dalam memahami pengelolaan LH. Alih kata, pendidikan berbasiskan lingkungan bertujuan membentuk insan yang cinta dan peduli terhadap lingkungan dengan segala permasalahan yang berkaitan dengannya. Serta menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, tingkah laku, tanggungjawab dan komitmen untuk bekerjasama baik secara individu maupun kolektif dalam menjaga lingkungan.

Terkait implementasi pendidikan berbasiskan LH di sekolah, ada dua langkah penting yang perlu diupayakan. Pertama, perlunya pendidikan berwawasan lingkungan dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini tentunya berdasarkan realitas, di mana selama ini belum ada mata pelajaran yang secara khusus mengajarkan kepada peserta didik tentang pendidikan lingkungan. Jadi tidak heran jika kebanyakan generasi muda sekarang terkesan cuek bahkan bisa dikatakan sombong terhadap lingkungan. Mereka lebih tertarik untuk mengikuti gaya hidup, daripada memperhatikan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kedua, menyisipkan materi LH dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran IPS dan IPA disisipi dengan materi pendidikan berwawasan lingkungan di mana peserta didik tinggal. Langkah ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi selama ini. Pelajaran seperti IPA yang diajarkan di sekolah lebih mementingkan pengetahuan tentang keindonesiaan atau dunia daripada daerah tempat peserta didik tinggal. Walhasil, peserta didik semakin jauh dari realitasnya dan gagap terhadap potensi daerahnya sendiri.

Sedangkan implementasi pendidikan lingkungan untuk masyarakat secara umum, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat. Dalam hal ini, pemda setempat dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan secara tersistem dan terkoordinasi.

Eksploitasi terhadap sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek kelestariaannya, hanya akan membawa kita pada keterpurukan. Untuk itu melalui pendidikan berbasis lingkungan, mari kita bangun rasa cinta terhadap lingkungan. Walluhu A’lam.

e-mail: nugroho_cs@yahoo.com

Sampah Siang Berserakan

Selasa, 20 Maret 2007 01:08

Banjarbaru, BPost
Usaha pemerintah kota Banjarbaru meraih tropi adipura masih perlu kerja keras. Pasalnya, sampah siang hari di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersebar di sudut kota masih sering tak terangkut.

Tak jarang, sampah tak berada dalam kotak TPS dan meluber ke pinggir jalan. Bau menyengat menyeruak hingga pengguna jalan yang lewat harus menutup hidung.

Upaya menyadarkan warga agar membuang sampah di mulai pukul 18.00 hingga 06.00 wita masih harus dilakukan. Sebagai contoh, TPS di kawasan Jalan Wijaya Kusuma, Banjarbaru Utara, menjelang pukul 12.00 Wita TPS masih ditumpuki sampah.

Begitu pula di TPS samping RSUD Banjarbaru, Panglima Batur Barat. Padahal jarak TPS ini cukup dekat dengan ruang IGD RSUD yang setiap orang sakit, pertama kali ditangani di ruang itu.

Warga yang membuang sampah juga tak memasukkan ke dalam kotak TPS. Ketidak disiplinan ini membuat sampah yang rata-rata sudah dalam kantong plastik, berserakan di pinggir jalan.

Kondisi ini diperparah pemulung yang mengorek-ngorek sampah dan membuka bungkusan kantong plastik. Otomatis sampah yang telah terbungkus rapi berhamburan.

Sementara pasukan kuning (petugas kebersihan) yang bertugas mengangkut sampah baru datang lagi sekitar pukul 18.00 wita. Sementara menunggu waktu sore, aroma sampah terus menyeruak ke jalan dan sekitar rumah warga.

Hal seperti ini membuat warga di kawasan tertentu tak bersedia kalau ada TPS di sekitar tempat tinggal mereka. Warga terkadang lebih memilih mengupah orang lain mengangkut sampah rumah tangganya.

Namun menjadi kebiasaan pula, kebanyakan warga turun ke tempat kerja sekaligus membuang sampah. Padahal petugas kebersihan sudah mengangkut sampah paling lambat pukul 06.00 wita.

Wakil walikota Ruzaiddin Noor mengakui kepedulian warga menciptakan kebersihan harus terus ditingkatkan. mtb/ris

Sampah Berserakan Di Luar TPS

Selasa, 20 Maret 2007 01:08

* Pemkab akan beli mesin pengolah

Pelaihari, BPost
Pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh Dinas Kimprasda Tala belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat. Sebagian masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan.

Meski mulai berkurang, beberapa ruas jalan di sekitar kawasan eks lapangan golf kadang masih terlihat onggokan sampah yang terbungkus plastik. Bahkan, di TPS yang ada di lokasi itu pun, tak jarang sampah berserakan di kanan-kiri.

Pantauan BPost, warga seringkali enggan menghentikan sepeda motor ketika membuang sampah. Akibatnya sampah tidak masuk ke dalam TPS dan bahkan seringkali isinya berhamburan karena terbentur ke tanah. Dinas Kimprasda sendiri memasang plang di TPS yang berisi imbauan agar sampah dimasukkan ke dalam TPS.

TPS di sekitar eks lapangan golf itu baru dibangun dua bulan lalu. Jumlahnya empat unit. Selama ini kanan-kiri bahu jalan di kawasan itu menjadi ajang tempat pembuangan sampah oleh warga, karena letaknya di kawasan sepi.

Namun sejak dibangun TPS, sampah yang berserakan di kanan-kiri bahu jalan nyaris tidak terlihat lagi. Umumnya warga telah sadar membuang sampah ke TPS, hanya saja belum tertib membuang ke dalam bak TPS. Dinas Kimprasda meningkatkan volume pengambilan sampah.

Kabag Perkotaan dan Perdesaan Dinas Kimprasda Nurtumai Irian Bari mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membuang sampah.

"Tolong, sampah dimasukkan ke dalam bak TPS. Ini demi kebersihan dan kemanfaatan bagi kita semua," katanya, pekan tadi, di sela acara penanaman pohon penghijauan dalam rangka HUT ke-24 Dephut di kawasan Masjid Al Manar.

Dia meminta warga membungkus sampah rumah tangga dengan baik. Cukup menggunakan plastik yang diikat kuat sehingga isinya tidak mudah terhambur.

"Kalau bisa, mari kita mulai memilah sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Ini penting agar proses pembusukan di TPA Bakunci berjalan cepat. Ini juga akan memudahkan semisal Pemkab Tala membeli mesin pengolah sampah," tukas Tumai. roy

1.000 Pohon Hijaukan Landasan Ulin

Minggu, 18 Maret 2007 02:01

Banjarbaru, BPost
Menyandang predikat Kota Sehat, memacu pemerintah Kota Banjarbaru untuk menjadikan kota ini benar-benar nyaman dan sehat. Salah satunya dengan melakukan penghijauan di setiap sudut Kota.

Jumat (16/3) pagi, ratusan orang dari Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menanam 1.000 bibit pohon rambutan. Penanaman dilakukan serentak di permukiman warga di Kelurahan Landasan Ulin Utara.

Wakil Walikota Banjarbaru, Ruzaidin Noor beserta Muspida serta Ketua Tim Penggerak PKK Hj Rosdheawaty Rudy Resnawan terlihat terlibat dalam penanaman itu.

"Wah berkeringat juga ya. Ini namanya sehat," ucap Rosdheawaty sambil menyeka keringat yang menetes di wajahnya.

Para PNS, anggota Polri dan TNI tampak berbaur melakukan hal yang sama. Nyaris tak ada rumah warga di sentra sayur mayur dan buah ini tak mereka sambangi. Sambil berjalan kaki dan menenteng bibit rambutan, setiap ada lahan yang cocok ditanami, mereka mampir dan menanam.

Kelompok kerja fungsional (Pokjanal) Kota Sehat Banjarbaru sengaja mengagendakan penanaman 1.000 pohon. Tujuannya, selain menyehatkan secara fisik, juga secara sosial ekonomi dan budaya. Ketua Pokjanal Kota Sehat Dharmawan Jaya, menjelaskan, kegiatan ini merupakan perintis.

"Kota sehat bukan sekadar sehat fisik. Dipilihnya pohon rambutan karena pohon ini memiliki nilai jual, jika sudah berbuah," terangnya. Tahun 2005 Kota Banjarbaru dinobatkan sebagai Kota Sehat Tingkat Nasional, menyisihkan 20 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Penghargaan tertinggi Swastisaba Wisatara untuk Kota Banjarbaru ini dituangkan dalam SK Menteri Kesehatan RI No. 1609/ Menkes/SK/XI/2005. Untuk mempertahankan predikat ini, semua sektor dilibatkan.

Tidak hanya Dinas Kesehatan untuk meminimalkan angka kesakitan dan kematian, melainkann juga warga Kota, agar merasa nyaman dan sehat.

Kegiatan serupa akan dilaksanakan di Kelurahan lain, seperti Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru dan Kecamatan Cemp

Jual Lembah Kahung Ke LN

Jumat, 09 Maret 2007 02:06

* Garuda dan pemprov terbitkan buku wisata

Banjarmasin, BPost
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan PT Garuda Indonesia sepakat untuk menjual objek wisata Kalsel ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.

Kesepakatan tersebut tercetus ketika Gubernur Kalsel berserta muspida dan rombongan bertandang ke markas PT Garuda Indonesia Jalan Merdeka Selatan Jakarta dalam Tour Eksekutif Safety Program, Rabu (7/3).

Menurut Rudy, sebenarnya tempat utama yang didatangi wisata manca negara (wisman) itu Bali, tapi kebanyakan dari mereka ingin juga ke daerah lain, seperti Kalsel.

"Nah, yang ingin ke tempat lain inilah yang kita ambil. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah wisman ke Kalsel dan menghidupkan objek-objek wisata di banua," kata Rudy.

Supaya menjadi pilihan setelah Bali, jelas dia, perlu pengenalan tempat wisata kepada mereka (wisman). "Salah satu caranya bekerjasama dengan pihak Garuda, karena mereka satu-satunya penyelenggaran penerbangan internasional yang terpercaya," papar Rudy.

Di Kalsel, jelas Rudy, selain tempat wisata, seperti Pasar Terapung, edventure turism seperti Lembah Kahung, banyak even yang bisa dijual, seperti Festival Borneo, Festival Jukung Hias dan lainnya.

"Untuk itu kita harus mencocokan jadwal mereka. Jadi pas mereka datang kita punya even, sehingga program yang dilalakukan Garuda itu sejalan yang dilakukan daerah," kata dia.

Kalsel, kata dia, akan mencetak buku berkaitan dunia pariwisata dan perkembangan daerah, buku itu nantinya dan dalam pesawat Garuda dan dibaca seluruh penumpang baik domistik dan asing.

Agus Priyatno, EVP Sales and Marketing PT Garuda Indonesia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya membentuk tim khusus untuk datang ke Kalsel.

"Tim ini bersama pihak Pemprov Kalsel nantinya akan melakukan survei untuk melihat kemajuan pariwisata di Kalsel. Setelah semuanya beres kita akan jual wisata Kalsel sampai ke manca negara," kata Agus saat berdialog dengan Gubernur.

Menurut Agus, PT Garuda mempunyai kewajiban untuk memajukan wisata tidak hanya di Kalsel, melainkan seluruh wisata yang ada di negeri ini.

"Kendalanya informasi tentang Kalsel ini sangat minim kita dapatkan, untuk itu dengan datangnya tim ke Kalsel diharapkan semua informasi yang diinginkan bisa didapat," harap dia.

Tour Eksekutif Safety Program yang disponsori PT Garuda Indonesia mengajak Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, Walikota Banjarmasin Yudhi Wahyuni berserta isteri, Walikota Banjarbaru Rudi Resnawan, Ketua PWI Kalsel HG Rusdi Effendi AR berserta isteri, Komandan Korem 101/Ant Kolonel Inf Waris, Komandan Pangkalan TNI-AL Banjarmasin Letkol (P) Indarto Budiarto, Komandan Pangkalan TNI-AU Syamsudin Noor Letkol Amrizal, Ketua Asita Kalsel Hj Armistiyani, Ketua Kadin Kalsel Endang Kesumayadi, pelanggan setia Garuda Tjoetjoe Sandjaja dan pemilik Hotel Permata In Banjarbaru Hariyanto bersama isteri. tri

Boleh Buka Sawit 100 Ribu Ha

Jumat, 09 Maret 2007 02:06

Jakarta, BPost
Departemen Pertanian akhirnya mengeluarkan izin kepemilikan areal perkebunan kelapa sawit swasta dalam satu kabupaten atau provinsi hingga 100 ribu hektare (ha).

Dirjen Perkebunan Ahmad Mangga Barani di Jakarta, kemarin menyatakan, sebelumnya seperti yang tertuang dalam SK Menteri Pertanian No 357/2002, kepemilikan areal perkebunan kelapa sawit dalam satu wilayah maksimal 20 ha.

Jika swasta ingin mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit lebih dari 20 ribu ha, tambahnya, harus terpecah-pecah di kawasan yang lain pada kabupaten atau provinsi yang berbeda.

"Namun dengan areal yang kecil-kecil dan tersebar di berbagai wilayah kondisi menjadikan usaha perkebunan kelapa sawit tidak efisien apalagi jika mereka ingin mengembangkan industri pengelolahan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Ahmad Mangga Barani, sejak 28 Februari 2007 lalu melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007 pemerintah mengizinkan swasta mengembangkan perkebunan kelapa sawit hingga 100 ribu ha dalam satu kawasan di satu kabupaten ataupun provinsi.

Dia menyatakan, untuk menghindari konglomerasi perkebunan kelapa sawit oleh satu perusahaan maka mereka diwajibkan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal yang diusahakan perusahaan.

Selain itu, tambahnya, satu perusahaan hanya diizinkan mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit dalam satu kawasan maksimal 100 ribu ha.

Sedangkan untuk perusahaan perkebunan negara, koperasi usaha perkebunan, perusahaan perkebunan yang sudah go public bisa mengembangkan areal perkebunan sawit melebihi 100 ribu ha dalam satu kawasan.

Berdasarkan Permentan No 26/Permentan/OT.140/2/2007 satu perusahaan diizinkan mengembangkan areal perkebunan untuk kelapa hingga 25 ribu ha, kelapa sawit 100 ribu ha, karet 25 ribu ha, kopi dan kakao masing-masing 5.000 ha.

Sementara itu untuk tebu luas areal yang diizinkan maksimal hingga 150 ribu ha, teh 10 ribu ha, tembakau dan jambu mete masing-masing 5.000 ha, lada dan cengkeh masing-masing 1.000 ha jarak pagar 50 ribu ha serta kapas 25 ribu ha. klc

Sampah Busuk Tak Terangkut

Kamis, 08 Maret 2007 01:24

* Warga protes

Pelaihari, BPost
Tempat pembuangan sampah (TPS) di Kurau Pasar Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut tak mampu lagi menampung sampah sejak beberapa pekan lalu. Tak hanya itu, aroma tak sedap semakin menusuk hidung dan mulai membuat warga di sekitarnya gelisah.

"Tak hanya sangat bau, tapi kondisi itu berpotensi menimbulkan penyakit. Kasihan warga, terutama empat kepala keluarga yang rumahnya berdekatan dengan TPS itu," tutur tokoh pemuda Kurau Tamjid Mukhtar, Selasa (6/3).

Tamjid berada di Pelaihari untuk menemui Kadis Kimprasda Tala guna menyampaikan keluhan warga. Namun rencananya itu gagal, karena Kadis ke luar daerah.

Humas Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kalsel ini membeberkan TPA tersebut dibangun akhir 2006. Jumlahnya dua unit, di Kurau Pasar dan dekat gedung pelayanan rawat inap. Plus pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Maluka Baulin.

Keberadaan TPS tersebut diakui cukup bermanfaat. Masyarakat langsung memanfaatkannya sejak selesai dibangun akhir tahun lalu. "Tapi, anehnya pengelolaannya kok tidak jelas," sebut Tamjid.

Tamjid mengaku sudah menanyakan ke pihak desa, namun mereka menyatakan tidak tahu siapa yang menangani sampah tersebut. "Kalau warga yang diminta membuang ke TPA, tidak mungkin, karena lokasinya jauh 11 kilometer. Lagipula warga tidak punya angkutan."

Ia berharap Dinas Kimprasda segera turun ke lapangan guna menangani sampah tersebut.

Keberadaan TPS itu sendiri dinilainya tidak tepat, karena sangat dekat dengan rumah warga. Contohnya TPS di Kurau Pasar.

Dikonfirmasi Kadis Kimprasda Tala H Anang Aderiani Basuni mengatakan, pembangunan TPS di Kecamatan Kurau tersebut didasarkan atas permintaan warga. "Karena itu, selanjutnya kami harapkan warga setempat yang menangani sampahnya."

Mengenai lokasi TPS yang dilaporkan sangat dekat dengan perumahan dan pembangunannya tidak pernah dikoodinasikan dengan warga, Anang mengatakan akan menindaklanjutinya. roy

Terumbu Karang Bunati Hancur

Kamis, 01 Maret 2007 01:34

Baru berumur tiga bulan

Batulicin, BPost
Memprihatinkan kondisinya. Itulah komentar ahli terumbu karang dari Fakultas Perikananan Universitas Lambung Mangkurat Suhaili Asmawi.

Dosen yang juga peneliti terumbu karang ini hanya bisa menarik nafas panjang saat melihat kerusakan terumbu karang itu di perairan Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu itu.

Tim peneliti terumbu karang Unlam ini, beberapa waktu lalu melakukan penyelaman di kawasan terumbu karang Bunati untuk melihat hasil transpalantasi (penanaman) yang dilakukan tiga bulan sebelumnya.

Menurutnya, kerusakan terumbu karang itu, kemungkinan disebabkan kondisi air sekitar kawasan terumbu karang yang tidak sehat lagi. Kemudian, adanya penumpukan sendimen serta banjir.

"Sedangkan yang patah kemungkinan disebabkan karena benturan perahu," katanya.

Suhaili mengatakan, terumbu karang itu juga banyak yang mati akibat terserang penyakit White Band Desis.

Luas terumbu karang di Bunati sekitar 20 hektare. Adapun jenis terumbu karang di antaranya Soft Coral dan Coral Massive yang hidup pada 2 Km dari garis pantai Kusan Hilir.

"Kalau dibiarkan maka habitat terumbu karang kerusakan ini turut memusnahkan biota laut yang berkembangbiak di sekitarnya, karena tak memiliki lagi tempat untuk berlindung.

Pemerintah daerah Tanah Bumbu memperhatikan upaya penyelamatan terumbu karang Bunati dari kerusakan semakin parah.

Salah satu wujudnya berupa penanaman kembali di sekitar terumbu karang.

Transpalansi terumbu karang tiga bulan lalu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel yaitu dengan memasang tunas karang ke sebuah pot semen dan rak yang ditanam di dasar laut dengan kedalaman bervariasi antara 5-10 meter. dhonny harjo saputro

Lahan Kritis Gunakan Data Lama

Kamis, 01 Maret 2007 01:33

Banjarbaru, BPost
Informasi mengenai lahan kritis di Kalsel yang selalu disajikan kepada masyarakat yaitu 55 ribu hektare ternyata merupakan data lama yang tak pernah diperbaharui lagi selama empat tahun terakhir.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Rahmat Mulyadi menyebutkan, pihaknya sangat yakin kerusakan lingkungan sudah sangat parah. Terbukti dengan kian kerapnya Banua ini dilanda bencana alam.

"Selama ini Dinas Kehutanan atau instansi pemerintah hanya menyajikan data lama. Selalu tersaji lahan kritis hanya 55.000 hektare. Padahal sangat dimungkinkan jumlahnya jauh bertambah," ucap Rahmat.

Di Kalsel, jumlah lahan kritis diyakininya terus meningkat, mengingat kerusakan liarnya nyata. Rahmat menjelaskan pembabatan hutan, pembalakan liar, pertambangan dilakukan tanpa sedikit pun memerhatikan aspek keselamatan lingkungan.

Jangankan berikap arif pada pola pemanfaatan alam, lingkungan di daerah ini justru kian beringas. Kondisi mengenaskan itu berdampak langsung pada luasan lahan kritis.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Barito di Banjarbaru, Suhardi tak mengelak jika data yang mereka sajikan memang data lama. "Data itu memang sejak 2003 dan berlaku lima tahun mendatang. Jumlahnya mungkin saja berubah. Bisa bertambah atau berkurang," kilahnya.

Kalsel bebernya memiliki lahan kritis sejumlah 3.147. 464,578 hektare. Jumlah itu meliputi potensial kritis seluas 1.051.423,03 hektare, agak kritis seluas 1.540.112, 215 hektare dan sangat kritis seluas 55.904,99 hektare.

Jumlah tutupan lahan yang kian menipis diupayakan diminimalkan, salah satunya dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Program GNRHL sedang berlangsung untuk mengatasi kerusakan di lahan kritis. Ia mengharapkan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat agar luas lahan kritis tak semakin bertambah.

Langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Kehutanan (Dephut) ini diyakini mampu meminimalkan laju jumlah lahan kritis di daerah ini. Pemerintah menergetkan ada seluas 3 juta hektare lahan yang akan direhabilitasi di seluruh Indonesia melalui program tersebut.

Kalsel kebagian 349.912 hektare yang terdiri dari dalam kawasan hutan seluas 296.545 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 53.367 hektare. niz