Bupati Diminta Menyiapkan Dana Pasien DBD yang Miskin Dapat Perawatan Gratis

Sabtu, 03 Februari 2007

Banjarmasin, Kompas - Para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan diminta menyiapkan dana bantuan untuk biaya perawatan dan pengobatan warga yang menderita demam berdarah dengue, terutama yang kurang mampu. Dana tersebut jangan dipermasalahkan karena bertujuan menyelamatkan jiwa warga.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rosehan NB pada kegiatan pengasapan massal di Kelurahan Antasan Besar, Banjarmasin, Jumat (2/2). "Jangan sampai hanya karena masalah dana, keselamatan jiwa warga dikorbankan. Yang penting berusaha merawat dan mengobati hingga sembuh. Masalah pendanaan, kepala daerah setempat dan instansi terkait harus bisa mencari," katanya.

Rosehan mengatakan, hampir setiap tahun Kalsel diserang DBD. Tahun 2005, ada 341 kasus dengan delapan penderita meninggal dunia. "Tahun 2005, anak saya juga jadi korban DBD," katanya.

Pada tahun 2006, ada 457 kasus dan tujuh pasien meninggal dunia, sedangkan Januari 2007 ada 434 kasus, empat meninggal. Dalam sebulan, tujuh kabupaten dinyatakan dalam status kejadian luar biasa (KLB), yakni Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Barito Kuala.

"Kebersihan lingkungan, pemberantasan jentik-jentik, dan pengasapan harus terus dilakukan agar korban tidak terus bertambah," kata Rosehan.

Wali Kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni mengatakan, jumlah korban yang positif DBD terus bertambah walau kota itu belum dinyatakan KLB. Saat ini ada 22 kasus. "Salah satu korbannya adalah putri saya sendiri," katanya.

Menurut Yudhi, pengasapan terbatas hanya bisa mematikan nyamuk dewasa. Jentik nyamuk dapat diberantas dengan membersihkan lingkungan dan memberi bubuk larvasida, seperti abate. Warga juga diharapkan menyumbangkan darah melalui Palang Merah Indonesia untuk membantu penderita.

Warga miskin gratis

Seiring wabah demam berdarah di Sumatera Selatan dengan korban meninggal enam orang dari 500 pasien selama Januari 2007, Pemerintah Sumsel memastikan pasien keluarga miskin mendapat pengobatan gratis di rumah sakit rujukan. Misalnya, RS Mohammad Hoesin, RS Bari, RS Muhammadiyah, dan RS Siti Khodijah di Palembang.

Pemerintah Provinsi Sumsel merencanakan kenaikan anggaran penanganan DBD dari APBD Sumsel sebesar 20 persen, atau Rp 180 juta.

Sementara di Provinsi Riau, sepanjang bulan Januari lalu, penderita DBD mencapai ratusan. Di Kabupaten Indragiri Hilir, tercatat 147 kasus DBD sejak Januari hingga Jumat (2/2), tiga orang meninggal dunia.

Tingkatkan pengasapan

Sejak dinyatakan sebagai daerah KLB DBD, Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengasapan. Sementara jumlah pasien DBD di Rumah Sakit Hasan Sadikin bertambah 18 orang.

Sedikitnya 508 warga Kota Bandung terserang DBD, tiga di antaranya meninggal dunia. Pasien DBD dirawat di tujuh rumah sakit, yakni RS Hasan Sadikin, RS Borromeus, RS Immanuel, RS Santo Yusuf, RS Rajawali, RSUD Ujung Berung, dan RS Al-Islam.(ART/FUL/LKT/MHF)